Bisnis.com, JAKARTA – PT Jababeka Tbk. (KIJA) optimis penjualan perseroan bakal meningkat seiring dengan adanya perpanjangan periode stimulus properti yakni Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir Desember 2024.

Pendiri sekaligus Direktur Utama KIJA, SD Darmono menjelaskan insentif PPN DTP disebut mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga, hal itu bakal berdampak positif pada sektor properti.

“Setiap insentif membantu meningkatkan kemampuan atau daya beli pengusaha kecil yang sangat mendukung tumbuhnya bisnis properti,” kata Darmono kepada Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Darmono menegaskan bahwa pihaknya membidik capaian prapenjualan atau marketing sales meningkat 30% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Adapun, pada 2023 Jababeka membukukan marketing sales mencapai Rp2,21 triliun. Dengan proyeksi tumbuh hingga 30% maka diproyeksi KIJA bakal membukukan marketing sales sekitar Rp2,87 triliun.

“Kami memproyeksikan marketing sales 30% di atas tahun lalu dengan inovasi produk baru dengan Jababeka business park untuk E-Commerce dan warehouses,” ujarnya.

Sebelumnya, KIJA sendiri menargetkan torehan marketing sales 2024 sebesar Rp2,5 triliun. Di mana, sebesar Rp1,15 triliun dari target tersebut berasal dari Cikarang & lainnya.

Perinciannya, Rp750 miliar dari penjualan tanah matang dan bangunan industri di Cikarang, dan Rp400 miliar dari produk residensial dan komersial di Cikarang termasuk Perusahaan Patungan dan lainnya.

Adapun, sisanya sebesar Rp1,35 triliun berasal dari perusahaan patungan atau joint venture di Kendal.

Untuk diketahui, pemerintah secara resmi melanjutkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk sektor perumahan sampai dengan akhir tahun atau Desember 2024.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang diteken pada 11 September 2024.

Adapun, ketentuan pemberian insentif ini hanya berlaku mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024. Bukan sejak 1 Juli 2024, sebagaimana kebijakan awal PPN DTP 100% yang berakhir pada akhir Juni, dan berlanjut dengan PPN DTP 50% mulai Juli.

Dalam Pasal 3 beleid tersebut, PPN terutang yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun, saat ditandatanganinya akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. PPN DTP diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Sementara PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun tidak ditanggung pemerintah jika penyerahannya dilakukan sebelum tanggal 1 September 2024 atau setelah tanggal 31 Desember 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan aturan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% sektor properti yang berlanjut hingga akhir tahun akan terbit pada pekan ini.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menyampaikan kebijakan yang sebelumnya berakhir pada Juni 2024 tersebut akan resmi diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru.

“Aturan PPN DTP [sektor properti] segera terbit satu sampai dua hari lagi,” kata Yustinus dalam Media Briefing, Rabu (11/9/2024).

Prastowo menyebutkan bahwa rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur PPN DTP 100% hingga akhir tahun, tengah dalam proses penetapan bersama.

Untuk diketahui, insentif PPN DTP sebenarnya telah meluncur sejak November 2023 dan berakhir pada akhir Juni 2024, sedangkan untuk Juli hingga Desember 2024, rencananya PPN DTP hanya diberikan sebesar 50%.

Namun, dengan adanya revisi PMK No.7/2024, maka pemberian insentif PPN DTP 100% bakal diperpanjang hingga Desember 2024.

Sebelumnya, Realestate Indonesia (REI) menyatakan adanya penurunan penjualan rumah sekitar 30%-35% dibandingkan dengan periode Januari – Juni yang masih diberlakukan PPN 100%.

Adapun, keputusan pemerintah menggulirkan kembali PPN DTP 100% disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengungkapkan insentif tersebut akan berlaku kembali pada 1 September hingga 31 Desember 2024. Pemberian PPN DTP tersebut akan berlaku untuk unit rumah berharga di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insentif senilai Rp2 miliar.

"Insentif PPN DTP akan [kembali] diberikan sebesar 100%, ini sampai dengan bulan Desember 2024 di mana PMK-nya [Peraturan Menteri Keuangan] akan disiapkan Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani]," jelasnya, Selasa (27/8/2024).

Bukan hanya kabar insentif, Airlangga juga menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah unit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan pasar properti sepanjang kuartal II/2024 tidak bergerak signifikan meskipun pemerintah telah mengguyurkan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan realestate pada kuartal II/2024 hanya sebesar 2,16% secara tahunan (year-on-year/yoy) berdistribusi sebesar 2,33% ke Produk Domestik Bruto (PDB).

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai insentif PPN DTP yang diberikan pemerintah belum efektif dalam mendorong minat pembelian rumah masyarakat.

“PPN DTP kelihatannya belum tentu efektif karena faktanya biaya-biaya yang cukup banyak itu dalam pembelian rumah terutama rumah primer itu biaya yang terkait dengan notaris gitu ya,” kata Bhima dalam konferensi per secara virtual, Senin (6/8/2024).

Alhasil, Bhima berpandangan wacana memperpanjang pemberian insentif PPN DTP perlu dikaji ulang. Bahkan dia menilai hal itu tidak perlu untuk dilanjutkan.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Celios, Nailul Huda, mengungkap faktor lain mengapa serapan PPN DTP tahun ini dinilai tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Huda menyebut, adanya tren pengembang menaikkan harga rumah pada pembeli yang menggunakan insentif PPN DTP.

“PPN DTP tak akan efektif, karena di situ ada praktik yang namanya dia [pengembang] meningkatkan dulu harganya sebelum dikasih diskon PPN DTP perumahan. Ini yang terjadi di lapangan ini yang menyebabkan insentif PPN DTP ini patut dikaji ulang,” tambahnya.

Atas dasar hal itu, Huda meminta pemerintah untuk dapat benar-benar mengkaji pemberian insentif pada sektor perumahan. Pasalnya, sektor perumahan memiliki efek ekonomi yang luas.

“Memang kalau perumahan multiplier effect bisa ke beberapa sektor, tapi satu sisi yang jadi pertanyaan realestate tumbuhnya hanya 2%,” pungkasnya.