BANDUNG, iNews.id - Demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Jabar berlangsung di depan Gedung DPRD, Jumat (23/8/2024). Pantauan hingga sore demonstrasi tersebut memanas.

Para mahasiswa memaksa masuk ke Gedung DPRD Jabar. Mereka mencoba merobohkan pintu gerbang dengan cara mengaitkan tali tambang berukuran besar.

Salah satu demonstran yang berada di baris depan memanjat pagar dan mengikatkan tali tambang. "Talinya satu lagi kalau ada bawa," teriak salah seorang demonstran.

Selain itu, para demonstran melempar berbagai benda ke arah polisi yang berada di area dalam gedung. Sedangkan demonstran yang berada di bagian belakang kompak menyayikan lagu Indonesia Pusaka.

Tampak, beragam panji kampus-kampus dan bendera Indonesia berkibar saat lagu tersebut dinyanyikan bersama-sama.

Diketahui, pagar gedung DPRD Jabar ini sempat roboh dalam demonstrasi yang digelar pada Kamis (22/8/2024). Belum 24 jam, pagar yang jebol tersebut telah berdiri kokoh kembali.

Salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi ini meminta agar DPR tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka juga meinta agar polisi menghentikan tindakan represif kepada mahasiswa atau demonstran lainnya.

Editor: Kurnia Illahi

BANDUNG, iNews.id - Aksi demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU Pilkada di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung berakhir ricuh. Polisi menembaki massa dengan gas air mata dan water cannon setelah para demonstran menjebol pagar gedung, Kamis (22/8/2024) petang.

Setelah menjebol pagar gerbang, massa aksi kemudian melempari Gedung DPRD Jabar berbagai benda mulai dari botol hingga batu.

Melihat kondisi tersebut, pihak kepolisian pun mencoba untuk menertibkan massa aksi dan memberikan imbauan. Namun demikian, imbauan tersebut tidak digubris oleh massa aksi. 

Massa aksi pun terus melakukan pelemparan ke area gedung. Aparat keamanan pun berusaha membubarkan massa aksi dengan mobil water cannon.

Polisi pun menembakan gas air mata ke kerumunan massa. Para demonstran langsung berlarian ke arah Jalan Trunojoyo hingga Simpang Dago.

Dalam aksi demonstrasi tersebut, massa merobohkan pagar Gedung DPRD Jabar. Aksi itu dilakukan setelah massa kesulitan masuk ke dalam gedung. Setiap kali pagar bergoyang, massa aksi pun bersorak.

"Revolusi, revolusi, revolusi," sorak massa aksi.

Massa sebelumnya melemparkan sejumlah benda seperti botol hingga batu ke dalam area gedung. Terdengar juga suara petasan yang diarahkan massa aksi ke dalam area gedung.

Tampak pula, tembok-tembok gedung sudah terisi penuh oleh coretan yang dilakukan oleh massa aksi. Demonstrasi juga diwarnai dengan aksi pembakaran ban hingga banner.

Editor: Kastolani Marzuki

REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Bank Jabar Banten (BJB) merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat yang berperan penting dalam hal pengelolaan keuangan. Untuk itu Pemerintah Daerah melalui Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi sektor Keuangan, mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Phinera Wijaya, mengatakan tentunya BJB Cabang Pembantu Baros memiliki tanggung jawab yang besar untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut Phinera berharap kinerja Bank BJB CP Baros Cimahi semakin meningkat sekaligus mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena, selama ini kinerjanya sudah menunjukkan pertumbuhan positif. “Kami hanya berharap kinerjanya terus semakin meningkat dan mampu memberikan deviden, serta pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” harap Phinera saat Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis (25/7/2024).

Dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut, Pimpinan Bank BJB CP Baros Cimahi mengungkapkan saat ini kinerja keuangan sudah cukup baik. “Kinerja keuangan menunjukkan peningkatan yang cukup baik dibandingkan periode sebelumnya,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat terpilih diingatkan untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, hingga saat ini sebanyak delapan caleg terpilih belum melakukannya.

Seperti diketahui, pada 28 Mei 2024 lalu KPU Provinsi Jabar telah mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jabar sebanyak 120 orang. Dari jumlah itu, 24 orang di antaranya merupakan caleg terpilih perempuan atau sebanyak 20%.

Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Jabar Hedi Ardia mengatakan berdasarkan data KPK dari total 120 caleg DPRD Provinsi Jabar terpilih sebanyak 112 orang di antaranya telah menyerahkan laporan LHKPN nya. Dari jumlah tersebut, 95 orang telah dinyatakan lengkap.

“Sedangkan, 17 orang lainnya masih dalam antrean. Dan delapan orang sisanya belum menyerahkan LHKPN. Oleh karena itu, kami mengingatkan mereka untuk segera menjalankan salah satu ketentuan tersebut,” kata Hedi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/7/2024).

Dijelaskan Hedi, dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 pasal 52 ayat 1 disebutkan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPD, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa harta kekayaan penyelenggara negara.

Kemudian di pasal berikutnya juga disebutkan agar tanda terima pelaporan harta kekayaan tersebut wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

“Bagi calon terpilih yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih untuk dilantik,” ujarnya.

Adapun, untuk DPRD Kabupaten/Kota di Jabar caleg terpilihnya yang sudah melaporkan semuanya adalah Kabupaten Indramayu, Karawang, Pangandaran, Sukabumi, Bekasi, Kota Bandung dan Kota Banjar.

Bagi calon terpilih anggota DPR dan DPD, KPU RI akan menyampaikan salinan keputusan kepada presiden.

Sedangkan KPU Provinsi menyampaikan salinan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Wali Kota untuk diambil sumpah dan janji.

BANDUNG, iNews.id - Sebanyak delapan Caleg terpilih DPRD Jawa Barat sampai saat ini belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dampaknya, mereka pun bisa terancam tidak dilantik.

Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Jabar Hedi Ardia mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan keputusan tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Jabar sebanyak 120 orang pada 28 Mei 2024. Dari jumlah tersebut, 24 orang di antaranya merupakan caleg terpilih perempuan atau sebanyak 20 persen.

Sementara berdasarkan data KPK, dari total 120 caleg terpilih DPRD Jabar, 112 orang di antaranya telah menyerahkan LHKPN. Dari jumlah tersebut, 95 orang telah dinyatakan lengkap.

“Untuk 17 orang lainnya masih dalam antrean dan delapan lagi sisanya belum menyerahkan LHKPN. Kami mengingatkan mereka untuk segera menjalankan salah satu ketentuan tersebut,” ujar Hedi, Selasa (23/7/2024).

Dia menjelaskan, dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 52 ayat 1 disebutkan calon terpilih anggota DPR, DPD, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa harta kekayaan penyelenggara negara.

Kemudian pada pasal berikutnya disebutkan agar tanda terima pelaporan harta kekayaan tersebut wajib disampaikan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. 

“Bagi calon terpilih yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, maka KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih untuk dilantik,” katanya.

Adapun untuk DPRD Kabupaten/Kota di Jabar, caleg terpilih yang sudah melaporkan semuanya dari Kabupaten Indramayu, Karawang, Pangandaran, Sukabumi, Bekasi, Kota Bandung dan Kota Banjar.

Bagi calon terpilih anggota DPR dan DPD, KPU RI akan menyampaikan salinan keputusan kepada Presiden. Sementara KPU provinsi menyampaikan salinan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan KPU kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/wali kota untuk diambil sumpah dan janji.

Editor: Donald Karouw