TEMPO.CO, Jakarta - Kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang dilengkapi dengan cip.

Dokumen yang juga dikenal dengan istilah KTP-el tersebut diterbitkan oleh perangkat pemerintah kabupaten (pemkab) atau pemerintah kota (pemkot) yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi kependudukan.

e-KTPwajib dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun, sudah menikah, atau pernah menikah, serta warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia dengan persyaratan tertentu.

KTP-el diperlukan untuk berbagai kegiatan pelayanan publik, termasuk mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga membuka rekening bank.

Karena memiliki ukuran yang ringkas, yaitu sekitar 85,6 mm x 53,98 mm dan umumnya dibawa kemana-mana saat bepergian, kualitas e-KTP berisiko menurun, seperti lapisan plastik laminasi yang terkelupas atau foto buram. Lantas, bagaimana cara mengurus e-KTP yang rusak?

Syarat Mengurus e-KTP yang Rusak

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi mengatakan prosedur pengurusan e-KTP rusak sangat sederhana, karena tidak memerlukan laporan kehilangan dari kepolisian. Dia menyebut bahwa masyarakat hanya perlu datang ke kantor Dukcapil setempat.

“Mengurus KTP-el yang hilang atau rusak tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat dapat secara langsung datang ke kantor Dukcapil setempat untuk mencetak ulang,” kata Teguh di Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024, seperti dikutip dari laman Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri.

Dia menjelaskan, masyarakat yang ingin mengurus e-KTP rusak hanya perlu membawa e-KTP yang rusak dan fotokopi kartu keluarga (KK). Ketentuan tersebut, menurut dia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Cukup bawa KTP-el yang rusak bersama denganfotokopiKK. Dukcapil akan cetak KTP-el baru dengan data yang sudah ada di sistem,” ucap Teguh. Selain itu, menurut dia, e-KTP yang rusak bisa diurus di Dinas Dukcapil mana saja di seluruh Indonesia, tanpa harus pulang ke alamat asal.

Dengan demikian, syarat-syarat dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus e-KTP rusak adalah:

-e-KTP yang rusak dan akan diganti.

-Fotokopi KK.

Tak hanya itu, pemohon juga wajib melapor kepada perangkat pemerintah kabupaten/kota melalui camat, lurah, atau kepala desa terkait e-KTP rusak. Pelaporan dilakukan paling lambat 14 hari sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

“Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada instansi pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang,” bunyi Pasal 64 ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Cara Mengurus e-KTP yang Rusak

Berikut langkah-langkah untuk mengurus e-KTP yang rusak secara mudah:

Offline

-Siapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

-Datang ke kantor Dinas Dukcapil setempat.

-Ajukan permohonan cetak e-KTP pengganti.

-Selanjutnya, pemohon akan diminta mengisi formulir peristiwa kependudukan atau F-1.02.

-Apabila diperlukan, maka pemohon akan menjalani pengambilan foto, data sidik jari, dan perekaman retina mata.

-Tunggu proses pencetakan e-KTP baru

Online

Selain datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil, masyarakat dapat mengajukan permohonan penggantian e-KTP karena rusak secara daring (online).

Namun, metode secara daring tersebut bergantung pada kebijakan di masing-masing daerah, misalnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menyediakan portal Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat atau Alpukat Betawi alpukat-dukcapil.jakarta.go.id.

Kemudian, ada Pemkot Cimahi, Jawa Barat dengan Layanan Publik Kecamatan-Kelurahan Kota Cimahi (Lapakami)lapakami.cimahi.kota.go.id/layanan/cetak-ktp.

Kabupaten Badung, Bali dengan laman akudicari.badungkab.go.id; Pemkot Pekanbaru, Riau dengan situs appdukcapil.pekanbaru.go.id; serta sebagainya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Dirjen Dukcapil Kemendagri RI), Irman sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik).

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Senin (7/10/2024).

Adapun terkait dugaan korupsi ini, KPK memanggil mantan anggota DPR RI tahun 2009-2014 Miryam S Haryani (MSH) sebagai saksi kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP pada Selasa (13/8/2024).

Miryam juga dipanggil penyidik pada Jumat (7/8/2024) pekan lalu, tetapi ia tidak memenuhi panggilan tersebut.

Miryam sempat mendekam di balik jeruji besi setelah divonis bersalah melakukan obstruction of justice atau perintangan penegakan hukum dalam kasus e-KTP.

Ia dihukum 5 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada 2019 lalu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menyebut Miryam meminta uang 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2011, Irman.

Permintaan disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Saut menyebut, Miryam meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman. Ia mengatasnamakan koleganya di Komisi II DPR RI yang akan reses.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya 1,2 juta dollar AS terkait proyek e-KTP ini," kata Saut 2019.

Adapun perkara Miryam merupakan perkara lama. Kasusnya mengacu pada surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) tahun 2019.

Kasus ini berawal saat Kemendagri di tahun 2009 merencanakan mengajukan anggaran untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP), salah satu komponennya adalah nomor induk kependudukan (NIK).

Pemerintah pun menargetkan pembuatan e-KTP bisa selesai di tahun 2013. Proyek e-KTP sendiri merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia.

Lelang e-KTP dimulai sejak tahun 2011, dan banyak bermasalah karena diindikasikan banyak terjadi penggelembungan dana.

KPK kemudian mengungkap adanya kongkalingkong secara sistemik yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga pengusaha dalam proyek pengadaan e-KTP pada 2011-2012.

Akibat korupsi berjamaah ini, negara mengalami kerugian mencapai Rp 2,3 triliun.

DPR pun sempat dibuat heboh karena KPK selama menangani kasus ini, melakukan pemanggilan kepada puluhan anggota dewan maupun mantan anggota DPR RI.

Nama-nama tokoh besar bahkan ikut dikaitkan.

Dalam perkara pokok kasus korupsi e-KTP, ada 8 orang yang sudah diproses dan divonis bersalah.

Mereka adalah Setya Novanto, dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Made Oka Masagung dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (keponakan Novanto).

Kemudian pengusaha Andi Naragong, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, dan mantan anggota DPR Markus Nari.

KOMPAS.com - Data ganda menjadi salah satu masalah dalam pelayanan KTP elektronik (e-KTP) yang ditemui oleh beberapa masyarakat.

Data ganda merupakan kondisi di mana data kependudukan seseorang tercatat lebih dari satu kali, sehingga berpotensi terjadi perbedaan identitas.

Dikutip dari laman Indonesia Baik, data ganda bisa terjadi karena data tersebut digunakan oleh orang lain atau memang ada dua data dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sama.

Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), data dalam e-KTP menganut prinsip single identity number. Artinya, data tersebut dijamin tunggal dan tidak akan ganda selama NIK-nya sama.

Lantas, bagaimana solusi data e-KTP ganda?

Solusi data KTP ganda

Dikutip dari laman Kemendagri, masyarakat yang menemukan masalah data e-KTP ganda dapat melaporkan ke Dukcapil setempat untuk dilakukan pengecekan.

Petugas akan menginputnya ke dalam sistem SIAK, dan dapat diketahui NIK mana yang sesuai dengan sistem.

Masyarakat dapat datang dan meminta ke Dukcapil agar salah satu data atau keduanya dihapus. Setelah itu, masyarakat dapat melakukan perekaman ulang.

Intinya, untuk menghindari data perekaman KTP elektronik ganda, jangan merekam sidik jari dan foto lebih dari satu kali untuk e-KTP.

Dilansir dari laman resmi Disdukcapil Surabaya, data ganda KTP elektronik dapat dihilangkan dengan tahapan berikut:

• Melakukan permohonan dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan ke petugas kecamatan
• Membawa Kartu Keluarga (KK) atau KTP pembanding
• Petugas akan melakukan verifikasi permohonan melalui KLAMPID dan melakukan unduh KK
• Pemohon akan menerima dokumen KK.

Lantas, apa itu e-KTP atau KTP elektronik?

Apa itu e-KTP

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP elektronik (e-KTP) adalah KTP yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

KTP elektronik wajib dipunyai oleh penduduk Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah kawin, baik berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) maupun orang asing yang mempunyai izin tinggal tetap di Indonesia.

Diberitakan Kompas.com pada 12 Juni 2022, bagi orang asing yang mempunyai e-KTP wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti e-KTP dalam waktu 30 hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.

Setiap penduduk hanya bisa mempunyai 1 KTP elektronik dan tidak bisa dipalsukan, sebab di dalamnya terdapat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk.

Perlu digarisbawahi, KTP elektronik atau e-KTP berlaku secara nasional untuk pelayanan kependudukan.

Demikian ulasan mengenai solusi bagi masyarakat yang mengalami data ganda KTP elektronik (e-KTP).

KOMPAS.com - Data ganda menjadi salah satu masalah dalam pelayanan KTP elektronik (e-KTP) yang ditemui oleh beberapa masyarakat.

Data ganda merupakan kondisi di mana data kependudukan seseorang tercatat lebih dari satu kali, sehingga berpotensi terjadi perbedaan identitas.

Dikutip dari laman Indonesia Baik, data ganda bisa terjadi karena data tersebut digunakan oleh orang lain atau memang ada dua data dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sama.

Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), data dalam e-KTP menganut prinsip single identity number. Artinya, data tersebut dijamin tunggal dan tidak akan ganda selama NIK-nya sama.

Lantas, bagaimana solusi data e-KTP ganda?

Solusi data KTP ganda

Dikutip dari laman Kemendagri, masyarakat yang menemukan masalah data e-KTP ganda dapat melaporkan ke Dukcapil setempat untuk dilakukan pengecekan.

Petugas akan menginputnya ke dalam sistem SIAK, dan dapat diketahui NIK mana yang sesuai dengan sistem.

Masyarakat dapat datang dan meminta ke Dukcapil agar salah satu data atau keduanya dihapus. Setelah itu, masyarakat dapat melakukan perekaman ulang.

Intinya, untuk menghindari data perekaman KTP elektronik ganda, jangan merekam sidik jari dan foto lebih dari satu kali untuk e-KTP.

Dilansir dari laman resmi Disdukcapil Surabaya, data ganda KTP elektronik dapat dihilangkan dengan tahapan berikut:

• Melakukan permohonan dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan ke petugas kecamatan
• Membawa Kartu Keluarga (KK) atau KTP pembanding
• Petugas akan melakukan verifikasi permohonan melalui KLAMPID dan melakukan unduh KK
• Pemohon akan menerima dokumen KK.

Lantas, apa itu e-KTP atau KTP elektronik?

Apa itu e-KTP

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP elektronik (e-KTP) adalah KTP yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

KTP elektronik wajib dipunyai oleh penduduk Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah kawin, baik berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) maupun orang asing yang mempunyai izin tinggal tetap di Indonesia.

Diberitakan Kompas.com pada 12 Juni 2022, bagi orang asing yang mempunyai e-KTP wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti e-KTP dalam waktu 30 hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.

Setiap penduduk hanya bisa mempunyai 1 KTP elektronik dan tidak bisa dipalsukan, sebab di dalamnya terdapat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk.

Perlu digarisbawahi, KTP elektronik atau e-KTP berlaku secara nasional untuk pelayanan kependudukan.

Demikian ulasan mengenai solusi bagi masyarakat yang mengalami data ganda KTP elektronik (e-KTP).

PANDEGLANG, iNews.id- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pandeglang menghentikan sementara layanan cetak e-KTP. Penghentian tersebut karena kehabisan cleaning kit, film dan tinta ribbon. 

Bahan cetak itu habis karena tidak adanya anggaran untuk penyediaan administrasi kependudukan di Kota Badak. Disdukcapil membutuh Rp1,5 miliar dalam setahun untuk layanan tersebut, namun hanya 50 persen atau Rp750 juta yang terealisasi. 

"Anggaran untuk pembelian ketiga item itu di 2024 yang seharusnya diterima Rp1,5 miliar, hanya direalisasikan Rp750 juta dari Pemkab Pandeglang makanya jadi hambatan layanan e-KTP," ujar Kasi Administrator Database Kependudukan pada Disdukcapil Pandeglang, Samsudin, Rabu (14/8/2024).

Dia menuturkan, telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait mengenai stok ketiga item tersebut, namun hasilnya nihil. Kondisi ini, kata dia berpengaruh terhadap layanan e-KTP belum bisa dilakukan. 

"Sejak awal pekan lalu layanan e-KTP ini dihentikan sementara, kemarin kami sudah coba mengajukan ke pihak perusahaan, namun sampai hari ini belum ada realisasi," katanya.

Menurutnya, pihak perusahaan juga enggan memberikan pinjaman tinta ribbon, cleaning kit dan film karena Disdukcapil masih memiliki tunggakan ke pihak perusahaan.

“Memang Disdukcapil juga masih punya tunggakan kepada pihak perusahaan, dan pihak perusahaan juga menanyakan untuk jaminannya pinjaman, karena sudah yang ke tiga kalinya kami pinjam,” katanya.

Dia menyampaikan, jumlah anggaran yang dikurangi tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan ketersediaan ribbon, cleaning kit dan film untuk satu tahun ke depan.

Apalagi, lanjut dia anggaran sebesar Rp750 juta itu juga dibayarkan untuk pembelian tinta ribbon 2023 karena di tahun tersebut sudah mempunyai utang kepada penyedia.

“Anggaran yang dikurangi tahun ini tidak cukup memenuhi kebutuhan layanan e-KTP. Terlebih dipakai juga untuk pembayaran tunggakan di tahun lalu. Jadi gak bakalan cukup,” ucapnya.

Selain itu dia menjelaskan, piutang untuk pengadaan tinta ribbon dari Oktober, November dan Desember pada 2023. Meski anggaran tahun lalu untuk pengadaan tinta ribbon dan sebagainya full, namun ada kebijakan lain untuk dialihkan kepada kegiatan fisik, berupa rehabilitasi kantor atau gedung.

“Jadi kami juga belum bisa memastikan kapan pencetakan e-KTP dapat dilakukan, mengingat hingga saat ini belum ada anggaran untuk membeli tinta ribbon, cleaning kit dan film,” katanya.

Editor: Kurnia Illahi

KPK mencegah mantan anggota DPR RI, Miryam S. Haryani, ke luar negeri. Pencegahan itu dilakukan dalam rangka penyidik KPK mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

"Info yang kita dapatkan yang bersangkutan sudah dicegah ke luar negeri," ujar juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (13/8).

"Jadi, kita kembali lagi ya, kita masih belum tahu apakah yang bersangkutan akan ditahan atau tidak," sambung dia.

Pencegahan bepergian itu diterbitkan berdasarkan keputusan pimpinan KPK sejak 30 Juli 2024 lalu. Permohonan disampaikan ke Ditjen Imigrasi. Miryam dicegah bepergian selama enam bulan ke depan.

"Keputusan pimpinan KPK Nomor 983 tahun 2024. Berlaku 6 bulan ke depan," tutur Tessa.

Adapun pada hari ini, Selasa (13/8), Miryam juga telah diperiksa KPK terkait korupsi pengadaan e-KTP.

Tessa menjelaskan bahwa pemeriksaan Miryam terkait dengan pengetahuannya seputar pengadaan e-KTP.

"Hari ini yang bersangkutan diperiksa dan di dalamnya terkait pengetahuan yang bersangkutan seputar pengadaan e-KTP," jelasnya.

Sejatinya pemeriksaan terhadap Miryam dilakukan pada Jumat (9/8) lalu. Namun, Miryam tak menghadiri panggilan KPK.

Adapun terkait kasus e-KTP, Miryam pernah menjadi salah satu terdakwanya. Dia pernah didakwa atas dugaan berbohong pada saat dia bersaksi dalam persidangan kasus e-KTP. Saat itu, dia bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto pada 23 Maret 2017.

Saat itu Miryam mencabut seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP), lantaran mengaku mendapat tekanan saat diperiksa oleh 3 penyidik KPK, yaitu Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan M. Irwan Santoso.

Pengakuan Miryam soal intimidasi penyidik KPK itu, dinilai hakim terbukti tidak benar. Dari keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan, ketiga penyidik itu terbukti tak pernah melakukan penekanan saat memeriksa Miryam.

Karena memberikan keterangan yang tidak benar itu, Miryam dijatuhi vonis oleh hakim selama 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta. Sementara terkait korupsi pengadaan e-KTP, negara dirugikan hingga Rp 2,3 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mencegah eks anggota DPR RI tahun 2009-2014 Miryam S Haryani bepergian ke luar negeri.

Lembaga antirasuah telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melintasi perbatasan tanah air.

Adapun Miryam merupakan salah satu tersangka dalam mega korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik alias e KTP.

“Info yang kita dapatkan yang bersangkutan sudah dicegah ke luar negeri,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Tessa menuturkan, upaya paksa terhadap Miryam itu berlaku mulai 30 Juli 2024 sampai enam bulan ke depan.

Pencegahan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 983 Tahun 2024.

“Berlaku 6 bulan ke depan,” ujar Tessa.

Adapun Miryam telah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK hari ini. Namun, di sore hari ia melenggang pulang.

KPK tidak khawatir Miryam kembali melarikan diri sebagaimana ketika kasusnya terdahulu karena sudah terdapat surat cegah.

“Bahwa penahanan ada syarat-syarat dan ketentuan misalnya yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti itu ada di penyidik kewenangannya,” tutur Tessa.

Dalam catatan Kompas.com, Miryam sempat mendekam di balik jeruji besi setelah divonis bersalah melakukan obstruction of justice atau perintangan penegakan hukum dalam kasus e-KTP.

Ia dihukum 5 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Pada 2019 lalu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menyebut Miryam meminta uang 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2011, Irman.

Permintaan disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saut menyebut, Miryam meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman.

Ia mengatasnamakan koleganya di Komisi II DPR RI yang akan reses.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya 1,2 juta dollar AS terkait proyek e-KTP ini," kata Saut 2019 silam.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan anggota DPR 2014-2019, sekaligus mantan terpidana, Miryam S. Haryani (MSH) telah memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam kasus korupsi KTP elektronik atau e-KPT.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengonfirmasi bahwa Miryam telah hadir memenuhi panggilan penyidik, dan kini sedang menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, Miryam telah mengonfirmasi kepada penyidik atas kehadirannya hari ini usai tidak hadir pada panggilan sebelumnya, Jumat (9/8/2024).

"Benar Saudari MSH hari ini telah hadir di gedung merah putih KPK dalam rangka memberikan keterangan untuk perkara dugaan TPK Pengadaan Paket Penerapan KTP Elektronik tahun 2011 s.d. 2013," ujar Tessa melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Adapun penyidik sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan Miryam di pekan lalu sebagai tersangka. Tessa tidak memerinci lebih jauh terkait dengan status hukum Miryam saat diperiksa hari ini.

Tessa lalu mengonfirmasi bahwa Miryam saat ini sudah keluar dari penjara usai divonis lima tahun penjara, lantaran memberikan kesaksian palsu pada persidangan kasus e-KTP.

Kini, Miryam diperiksa lagi terkait dengan kasus e-KTP yang turut menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto.

"[Penyidikannya menggunakan] sprindik lama," kata Tessa dalam kesempatan terpisah.

Selain Miryam, KPK turut menetapkan tersangka Direktur Utama Perum PNRI yang juga Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Husni Fahmi; serta Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Sandipala Arthaputra yang dipimpin Tannos diduga diperkaya Rp145,85 miliar; Miryam Haryani diduga diperkaya US$1,2 juta; manajemen bersama konsorsium PNRI sebesar Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp107,71 miliar; Husni Fahmi diduga diperkaya senilai US$20.000 dan Rp10 juta.

Tannos diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan Husni selaku ketua panitia lelang dan Isnu serta pihak-pihak vendor. Pertemuan di sebuah ruko di Jakarta Selatan ini digelar jauh sebelum proyek ini dilakukan.

Pertemuan-pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dari 10 bulan itu menghasilkan beberapa output di antaranya adalah Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri.

Tak hanya itu, Tannos juga diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johannes Marliem dan Isnu untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen. Kini, Tannos masih berstatus buron dan diduga mengganti identitasnya sekaligus memiliki dua kewarganegaraan.

Sementara itu, Miryam diduga memiliki peran yakni ketika pada medio 2011, meminta US$100.000 kepada Dirjen Dukcapil saat itu, Irman, untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II ke beberapa daerah.

Permintaan uang dilakukan setelah RDP antara Komisi II DPR RI dan Kemendagri dan dipenuhi Irman melalui perantara Miryam. Tak hanya itu, Miryam juga meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman.

Permintaan uang tersebut mengatasnamakan rekan-rekannya di Komisi II yang akan reses.

Sepanjang 2011—2012, Miryam diduga juga menerima fee beberapa kali dari Irman dan Sugiharto. Dalam putusan hakim atas terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto, Miryam juga diduga diperkaya US$1,2 juta terkait proyek ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota DPR RI tahun 2009-2014 Miryam S. Haryani (MSH) akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/8/2024).

Miryam dimintai keterangan terkait dugaan mega korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e KTP).

“Benar Saudari MSH hari ini telah hadir di gedung merah putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa.

Tessa tidak mengungkapkan materi apa yang didalami penyidik kepada Miryam maupun kapasitasnya dalam pemeriksaan ini.

Ia hanya mengatakan, Miryam diperiksa terkait kasus e-KTP dengan tempus delicti (waktu terjadinya pidana) pada 2011 sampai 2013.

“Untuk perkara dugaan TPK Pengadaan Paket Penerapan KTP Elektronik tahun 2011 sampai dengan 2013,” ujar Tessa.

Agenda pemeriksaan hari ini merupakan kesepakatan antara penyidik dan tim kuasa hukum Miryam.

Sedianya, ia diperiksa pada Jumat (7/8/2024) pekan lalu. Namun, saat itu ia tidak hadir.

Dalam catatan Kompas.com, Miryam sempat mendekam di balik jeruji besi setelah divonis bersalah melakukan obstruction of justice atau perintangan penegakan hukum dalam kasus e-KTP.

Ia dihukum 5 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Pada 2019 lalu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menyebut Miryam meminta uang 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2011, Irman.

Permintaan disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saut menyebut, Miryam meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman.

Ia mengatasnamakan koleganya di Komisi II DPR RI yang akan reses.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya 1,2 juta dollar AS terkait proyek e-KTP ini," kata Saut 2019 silam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memeriksa mantan anggota DPR RI tahun 2009-2014 Miryam S. Haryani (MSH) sebagai saksi kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP pada Selasa (13/8/2024) besok.

Miryam sebelumnya dipanggil penyidik pada Jumat (7/8/2024) pekan lalu, tetapi ia tidak memenuhi panggilan tersebut.

“Sudah disampaikan oleh penasehat hukum (kepada penyidik) yang bersangkutan bersedia hadir besok hari Selasa,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih, Senin (12/8/2024).

Tessa mengatakan, penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap MSH atau Miryam setelah melakukan koordinasi dengan pengacara mantan kader Partai Hanura tersebut.

“Jadi kita sama-sama tunggu dan kita harapkan kehadiran saudari MSH sesuai dengan hasil koordinasi antara penasihat hukum yang bersangkutan dengan penyidik,” ujar dia.

Tessa belum mengungkap materi apa yang akan didalami penyidik kepada Miryam. Ia hanya menyebut saat ini mantan anggota DPR RI itu sudah menghirup udara bebas.

Miryam sempat mendekam di balik jeruji besi setelah divonis bersalah melakukan obstruction of justice atau perintangan penegakan hukum dalam kasus e-KTP.

Ia dihukum 5 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada 2019 lalu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menyebut Miryam meminta uang 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2011, Irman.

Permintaan disampaikan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Saut menyebut, Miryam meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman. Ia mengatasnamakan koleganya di Komisi II DPR RI yang akan reses.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya 1,2 juta dollar AS terkait proyek e-KTP ini," kata Saut 2019 silam.

Adapun perkara Miryam merupakan perkara lama. Kasusnya mengacu pada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) tahun 2019.

Saat itu, ia termasuk dalam empat tersangka baru di kasus megakorupsi e-KTP.

Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto

Syarat Membuat E-KTP- KONTAN.CO.ID - Jakarta. Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah setiap tahun. Hingga akhi semester I atau Juni 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 282 juta jiwa. Untuk Anda yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-ktp, berikut cara membuat e-KTP.

Diberitakan Kompas.com, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, total penduduk Indonesia hingga semester I-2024 mencapai 282.477.584 jiwa.

Jumlah penduduk itu naik sebesar 1.752.156 orang dibandingkan semester II-2023. Secara tahunan (year on year/YoY), jumlah penduduk tersebut naik 1.606.562 jiwa dibandingkan semester I-2023.

"Jumlah penduduk Indonesia semester satu 2024 (berjumlah) 282.477.584 jiwa," kata Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi di Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Teguh merinci, secara gender, penduduk Indonesia saat ini berjenis kelamin laki-laki dengan total 142.569.663 jiwa, sedangkan perempuan mencapai 139.907.921 jiwa.

Sementara itu, berdasarkan sebaran per provinsi, jumlah penduduk paling banyak terdapat di Pulau Jawa dengan besaran mencapai 55,93 persen atau sekitar 157.393.610 jiwa, disusul oleh Pulau Sumatera dengan porsi 21,81 persen atau 61.583.691 jiwa, Sulawesi 7,36 persen atau 20.783.350 jiwa, dan Kalimantan sebesar 6,18 persen atau 17.454.078 jiwa.

Berikutnya, Bali dan Nusa Tenggara mengumpulkan 5,56 persen dari total penduduk, atau 15.711.214 jiwa. Sementara itu, Pulau Papua memiliki 2 persen dari total penduduk, yakni 5.649.552 jiwa, dan Pulau Maluku mencatat 1,17 persen dengan 3.084.148 jiwa.

"Dari 282.477.584 jiwa, yang merupakan wajib KTP (perekaman KTP elektronik) adalah 207.889.876 saat ini 97,19 persen. Target akhir tahun ini 99,4 persen," ucap dia.

Data ini, kata Teguh, menggambarkan konsentrasi penduduk yang sangat tinggi di Pulau Jawa. Hal ini pun mencerminkan peranannya sebagai pusat ekonomi utama.

Di sisi lain, menunjukkan sebaran penduduk lebih rendah di pulau-pulau lainnya.

Lebih lanjut, ia merinci, Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah penduduk tertinggi dengan total 50.489.208 jiwa, diikuti oleh Jawa Timur dengan 41.714.928 jiwa, dan Jawa Tengah dengan 38.280.887 jiwa.

Sebaliknya, provinsi dengan jumlah penduduk terkecil adalah Papua Selatan, yang memiliki 545.861 jiwa, diikuti oleh Papua Barat dengan 569.910 jiwa, dan Papua Barat Daya dengan 616.132 jiwa.

Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor menempati urutan teratas dengan jumlah penduduk sebanyak 5.664.537 jiwa, disusul oleh Kabupaten Bandung dengan 3.773.104 jiwa, dan Kabupaten Tangerang yang memiliki 3.373.149 jiwa.

Di sisi lain, kabupaten dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Supiori dengan 27.159 jiwa, Kabupaten Tana Tidung yang memiliki 29.291 jiwa, dan Kabupaten Kepulauan Seribu dengan 30.414 jiwa.

"Kabupaten-kabupaten ini menunjukkan angka populasi yang lebih rendah, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lokasi geografis yang terpencil dan tingkat aksesibilitas yang terbatas," jelasnya.

Cara membuat e-KTP

Cara dan syarat membuat e-ktp tahun 2024 sangat mudah. Biaya membuat e-KTP juga gratis.

Cara dan syarat membuat e-KTP perlu dipahami bagi setiap warga negara yang baru menginjak umur 17 tahun pada 2024 ini. Setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun sudah dapat memiliki e-KTP.

Memiliki e-KTP merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya, dalam e-KTP terdapat penunjuk identitas resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

Di e-KTP juga tercantum nomor induk kependudukan (NIK) yang menjadi identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Berikut cara dan syarat membuat e-KTP tahun 2024:

Syarat membuat e-KTP 2024

Dilansir dari Kompas.com, mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, syarat untuk membuat e-KTP 2024 cukup menggunakan fotokopi Kartu Keluarga (KK). Lewat akun Instagram @zudanarifofficial, Zudan menyampaikan, syarat untuk membuat e-KTP untuk pertama kali.

Berikut adalah syarat membuat e-KTP tahun 2024:

• Berumur 17 tahun
• Membawa fotokopi KK
• Tidak perlu pengantar RT/RW/desa/keluarahan
• Datang ke Dinas Dukcapil
• Dalam pembuatan e-KTP tidak boleh diwakilkan.

Proses pembuatan e-KTP dapat dilakukan oleh masyarakat di Dinas Dukcapil tingkat Keluarahan, Kecamatan atau tingkat Kota/Kabupaten sesuai ketentuan di wilayah masing-masing.

Dilansir dari laman Indonesia.go.id, setiap Anda datang untuk membuat e-KTP atau dokumen lainnya, Anda akan mendapatkan arahan dari petugas di sana. Berikut caranya:

1. Fotokopi dokumen yang dibutuhkan

Pertama, setelah mendapatkan semua dokumen yang dibutuhkan, Anda harus menggandakannya. Pihak kelurahan hanya membutuhkan selembar salinan untuk tiap dokumen, tetapi sebaiknya Anda memiliki dua atau tiga lembar Salinan untuk tiap dokumen.

2. Datang ke kelurahan atau Dukcapil

Setelah giliran Anda tiba, Anda akan menyerahkan Salinan dokumen kepada pihak petugas Kelurahan. Sebaiknya, Anda juga membawa dokumen asli. Petugas hanya minta untuk ditunjukkan, tapi mereka akan mengambil salinannya.

3. Foto dan sidik jari

Setelah penyerahan dokumen, Anda akan dipanggil untuk pas foto dan pengambilan sidik jari. Jika semua proses sudah selesai, Anda akan diberikan surat pengantar untuk ditunjukkan saat mengambil e-KTP nanti. Surat ini juga bisa menjadi pengganti kartu identitas sementara selama menunggu pengambilan e-KTP.

Semua proses pembuatan e-KTP di kantor kelurahan hanya butuh waktu 30 menit sampai satu jam, tergantung panjangnya antrian. Sedangkan untuk pengambilan e-KTP bisa dilakukan dalam 14 hari kemudian.

Mengapa harus e-KTP?

Dilansir dari laman Dukcapil, Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia.

Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut:

• Menghindari pajak
• Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota
• Mengamankan korupsi
• Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris)

Itulah syarat dan cara membuat e-KTP tahun 2024 ini. Setelah merayakan ulang tahun ke-17 tahun, segeralah membuat e-KTP ke kelurahan atau Dukcapil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan anggota DPR-RI Mantan Anggota DPR-RI tahun 2009- 2014, Miryam S. Haryani terkait proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Jumat, (9/8/2024).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama MSH, Mantan Anggota DPR-RI tahun 2009-2014," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat.

Namun Tessa tidak memberikan keterangan secara jelas, apakah Miryam diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Dia hanya memastikan, Miryam diperiksa atas dugaan TPK terkait proyek pengadaan e-KTP.

Sebagai informasi, Miryam S Haryani pernah divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta karena dinilai memberikan keterangan palsu dalam sidang korupsi e-KTP.

Setelah divonis 5 tahun penjara, Miryam kembali ditetapkan sebagai salah satu tersangka baru dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP pada 2019.

Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang memaparkan, pada Mei 2011, setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri, Miryam S Haryani meminta 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat itu, Irman.

"Permintaan itu disanggupi dan penyerahan uang dilakukan di sebuah SPBU di Pancoran, Jakarta Selatan, melalui perwakilan MSH (Miryam)," kata Saut dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Menurut Saut, Miryam juga meminta uang dengan kode "uang jajan" kepada Irman. Permintaan itu mengatasnamakan rekan-rekannya di Komisi II yang akan reses.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya 1,2 juta dollar AS terkait proyek e-KTP ini," kata Saut.