Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kinerja impor diperkirakan meningkat pada akhir tahun, setelah sebelumnya pada September 2024 merosot.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kinerja impor Indonesia mencapai US$ 18,82 miliar pada September 2024, atau turun 8,91% secara bulanan month to month (MtM) bila dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 20,67 miliar.

Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai, menurunnya impor tersebut karena adanya siklus tahunan. Sebagaimana diketahui, bila melihat ke belakang impor pada September 2021, 2022, dan 2023 tercatat menurun.

Meski begitu, David menilai, kinerja impor menjelang akhir tahun ada kecenderungan meningkat. Hal ini sejalan dengan adanya momentum Natal dan Tahun Baru.

“Harusnya menjelang akhir tahun ada pengaruh musiman kecenderungannya menguat ya (impor). Apalagi rupiah cenderung masih relatif kuat,” tutur David kepada Kontan, Selasa (15/10).

David menambahkan, menurunnya kinerja impor ini masih dalam batas aman, asalkan tidak berlangsung lebih dari tiga bulan berturut-turut.

Untuk diketahui, pada September 2024, kinerja impor terdiri dari impor minyak dan gas (migas) yang mencapai US$ 2,53 miliar, atau turun 4,53% MtM yang mencapai US$ 2,65 miliar.

Kemudian, didorong oleh impor non migas yang nilainya mencapai US$ 16,30 miliar, atau turun 9,55% MtM, bila dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 16,02 miliar.

Sementara itu, kinerja impor menurut penggunaan barang mengalami penurunan secara bulanan.

Di antaranya impor barang konsumsi tercatat turun 6,37% MtM atau mencapai US$ 1,85 miliar. Kemudian, impor barang baku penolong turun 9,69%, atau mencapai US$ 13,44 miliar, dan impor barang modal turun 7,15%, atau mencapai US$ 3,53 miliar.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indonesia masih ketergantungan impor dari China. Impor non minyak dan gas (migas) dari China tercatat yang paling besar.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, impor non migas dari China mencapai US$ 5,98 miliar, atau porsinya 36,68% dari total impor.

“Namun impor non migas dari China turun dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai US$ 6,43 miliar,” tutur Amalia dalam konferensi pers, Selasa (15/10).

Negara selanjutnya yakni Jepang dengan total impor non migas pada September 2024 mencapai US$ 1,23 miliar, atau mencapai 7,58% dari total impor. Impor ini tercatat turun bila dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai US$ 1,21 miliar.

Kemudian, Amerika Serikat (AS) mencapai US$ 830 juta, atau mencapai 5,09% dari total impor. Nilai impor dari AS tercatat meningkat bila dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar US$ 68 juta.

Lebih lanjut, Amalia mencatat, impor dari wilayah ASEAN mencapai US$ 83 juta atau mencapai 18,27% dari total impor.

Terakhir, impor dari Uni Eropa mencapai US$ 1,09 miliar, atau mencapai 6,72% dari total impor, dan impor dari negara lainnya mencapai US$ 4,18 miliar, atau mencapai 25,66% dari total impor.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kinerja impor Indonesia mencapai US$ 18,82 miliar pada September 2024, atau turun 8,91% secara bulanan month to month (MtM) bila dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 20,67 miliar.

kinerja impor tersebut terdiri dari impor minyak dan gas (migas) yang mencapai US$ 2,53 miliar, atau turun 4,53% MtM yang mencapai US$ 2,65 miliar. Serta impor non migas yang nilainya mencapai US$ 16,30 miliar, atau turun 9,55% MtM, bila dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 16,02 miliar.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kinerja positif hasil perikanan Tanah Air sepanjang semester I 2024.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP, Hendra Yusran Siry menyebutkan beberapa capaian kinerja perikanan sepanjang semester I 2024, di antaranya Pendapatan Domestik Bruto (PDB) perikanan tumbuh sebesar 3,94%.

Kemudian, produksi perikanan mencapai 11.819.118 ton. Rata-rata nilai tukar nelayan sebesar 101,62 menurun jika dibandingkan semester I 2023 yang sebesar 105,71. Lalu nilai tukar pembudidaya ikan sebesar 101,35, turun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 106,88.

Adapun nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai US$ 2,71 miliar atau sekitar Rp 44,24 triliun naik 1% year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, nilai impor perikanan Indonesia mencapai US$ 0,22 miliar atau sekitar Rp 3,68 triliun atau sekitar 8,09% terhadap nilai ekspor.

“Dengan demikian neraca perdagangan kita mengalami surplus sebesar US$ 2,49 miliar (Rp 40,67 triliun, naik 6,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya),” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari IV KKP, Jakarta, Rabu (24/7).

Hendra juga melaporkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kelautan dan perikanan telah mencapai Rp 963,64 miliar, dengan rasio ekspor perikanan yang diterima negara tujuan telah mencapai 99,9%.

Di samping itu, lanjut Hendra, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) kelautan dan perikanan telah mencapai Rp 3,64 triliun yang diberikan kepada 67.116 debitur.

“Sedangkan penyaluran dana bergulir LPMKP lembaga pembiayaan kita itu mencapai Rp 152,61 miliar ke 95 debitur di 64 kabupaten/kota,” terangnya.

Lebih lanjut, Hendra menyebutkan, realisasi anggaran KKP hingga semester I 2024 ini telah mencapai 49,74% dari pagu anggaran tahun 2024 yang sebesar Rp 6,52 triliun.

“Ini beberapa capaian dari kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini adalah angka makro dan akan dijelaskan lebih rinci nantinya,” pungkasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor bakal mengawasi barang yang ada di platform belanja online (market place/e-commerce).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Satgas barang impor ilegal ini akan berfokus pada pusat grosir besar hingga importir. Namun, dia bilang, tidak menutup kemungkinan pengawasan bakal dilakukan hingga market place.

“Ya semua diawasi (termasuk market place), tapi fokus kepada distributor dan importir termasuk nanti kenapa bisa masuk, negara yang dirugikan nggak bayar pajak, industri dalam negeri hancur,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (19/7).

Zulhas mengungkapkan, setiap negara memiliki kebijakan terhadap masuknya barang impor yang dinilai begitu ketat. Dia tak menampik, Indonesia termasuk negara yang longgar terhadap masuknya barang impor.

“Kalau barang ilegal di mana pun pasti hak negaranya masing-masing, apalagi kalau di luar negeri, ketat sekali. Di kita ini yang terlonggar justru ini kita mesti tegakkan peraturan,” ungkap dia.

Zulhas menuturkan, pihaknya tak menutup kemungkinan bakal melakukan pemeriksaan ke pusat perbelanjaan, sebab bila Satgas membutuhkan informasi yang perlu didalami dan mengharuskan langsung ke pusat perbelanjaan tersebut.

“Ya kalau diperlukan tapi bukan sasarannya, kalau diperlukan informasi kan bisa,” tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menilai satgas ini bisa berjalan tidak maksimal bila pembentukanya hanya menindak importir sekala kecil, dan gagal menyasar pemain besar.

Padahal, praktik ini juga melibatkan banyak oknum pejabat hingga oknum aparat negara yang bertugas sebagai tameng.

"Satgas harus berani menindak impor-impor ilegal besar, bukan hanya yang kecil-kecil saja tapi juga yang kelas kakap.

Berani memproses hukum jika ada oknum pejabat yang terlibat atau oknum yang menjadi backing," ujarnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemerintah perlu membuat program yang berkelanjutan jika satgas ini terbentuk. Selain itu, kerjasama antar pemerintah juga penting termasuk menggandeng organisasi internasional dalam mencegah dari sisi hulunya.

"Perjanjian kerjasama dagang dengan banyak negara juga harus dioptimalkan untuk pencegahan impor ilegal," terang Amin.

Amin bilang, pembentukan satgas ini sebetulnya menunjukkan upaya pemerintah dalam impor ilegal selama ini tidak berjalan maksimal. Padahal, tanpa satgas, pemerintah memiliki sumber daya maupun kekuasaan besar untuk mengatasi polemik ini.

Apalagi, Kemendag juga memiliki struktur organisasi, sistem dan mekanisme pengawasan aktivitas perdagangan di seluruh negeri, luar negeri dan perdagangan lintas batas seperti e-commerce.

Kemendag juga bisa melakukan audit bekerja sama dengan instansi terkait mulai dari Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, hingga Polri untuk memastikan kepatuhan dan transparansi dari pelaku usaha.

"Mengapa itu tidak dioptimalkan? Bukankah ini menunjukkan sistem tidak berjalan di pemerintahan kita, sehingga diperlukan satgas untuk menangani masalah ini?," kata Amin.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana terkait relaksasi ekspor bijih bauksit kembali menguat pasca pemerintah menutup keran ekspor sejak Juni 2023 silam.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen dalam mendorong hilirisasi sektor mineral sesuai ketentuan dan program yang dicanangkan.

Di sisi lain, Pemerintah juga terus mengevaluasi soal usulan relaksasi ekspor bijih bauksit. Kebijakan larangan ekspor bijih bauksit menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendorong hilirisasi sektor bauksit.

"Situasi dan kondisi lapangan tentunya perlu dievaluasi terlebih dahulu secara komprehensif. Pada prinsipnya pemerintah terus berkomitmen mendorong terlaksananya pembangunan smelter sesuai komitmen badan usaha, termasuk tata waktu yang telah direncanakan," ujar Julian kepada Kontan, Selasa (16/7).

Belakangan, perkembangan hilirisasi sektor bauksit khususnya dalam pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan dinilai belum begitu optimal.

Julian mengatakan, kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan smelter bauksit yaitu pendanaan di mana para pelaku usaha masih mencari investor baru serta tantangan lokasi pembangunan smelter.

Sementara itu, Plh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), Ronald Sulistyanto mengatakan, dalam kurun 2009 hingga 2024 baru satu fasilitas smelter yang terbangun.

Kebutuhan investasi yang tergolong besar menjadi kendala utama pembangunan smelter bauksit.

"Untuk bauksit dengan kapasitas output 2 juta ton alumina itu memerlukan biaya US$ 1,2 miliar. Kebijakan relaksasi akan mengulang yang dilakukan pada 2017 lalu dan memang harus seperti itu," ujar Ronald kepada Kontan, Selasa (16/7).

Ronald menilai relaksasi ekspor bijih bauksit dapat dilakukan sebagai bentuk upaya reposisi untuk pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha bisa mendapatkan sumber pendanaan untuk membangun smelter.

"Pengusaha bauksit sekarang dalam kondisi sekarat karena banyak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak bisa menjual barangnya karena serapan dalam negeri terbatas," imbuh Ronald.

Dalam catatan Kontan, Pada 2023, total produksi bijih bauksit dari perusahaan pemegang IUP yang memiliki RKAB ada sekitar 30 juta ton. Dengan serapan dalam negeri sebesar 12-14 juta ton artinya akan ada 16 juta ton hingga 18 juta ton bijih bauksit yang tidak terserap.

Dalam catatan Kontan, dari 12 refinery yang dibangun, sebanyak 4 refinery sudah beroperasi dan 1 refinery milik PT Borneo Alumina Indonesia akan selesai. Jadi ada 7 fasilitas permunian yang belum ada perkembangan.

Usulan relaksasi ekspor bijih bauksit disuarakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman dalam Rapat Kerja bersama Menteri ESDM pada 8 Juli 2024 lalu.

Maman mengatakan, permintaan untuk mengkaji kebijakan larangan ekspor bauksit mempertimbangkan dampak perekonomian daerah salah satunya wilayah Kalimantan Barat.

"Dengan adanya kebijakan penutupan ekspor memiliki implikasi yang sangat luar biasa berat terhadap perekonomian di Kalimantan Barat," ujar Maman dalam Rapat Kerja bersama Menteri ESDM, Senin (8/7).

Maman menjelaskan, salah satu kendala hilirisasi bauksit yakni nilai investasi smelter yang terhitung cukul tinggi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab pembangunan smelter bauksit terkendala.

"Namun dengan tingginya nilai investasi pembangunan smelter bauksit, ini akhirnya berdampak kepada kemampuan pemilik-pemilik IUP untuk membangun smelter," jelas Maman.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan barang Indonesia mencatatkan surplus pada Juni 2024. Surplus neraca perdagangan barang pada Juni 2024 mencapai US$ 2,39 miliar, atau turun US$ 0,54 miliar bila dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 2,92 miliar.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

“Surplus Juni 2024 ini tentunya lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, maupun bulan yang sama tahun lalu (turun USS 1,06 miliar),” tutur Amalia dalam konferensi pers, Senin (15/07).

Adapun surplus neraca perdagangan Juni 2024 ditopang oleh komoditas nonminyak dan gas (migas) yakni sebesar US$ 4,43 miliar. Komoditas yang memberikan sumbangan surplus adalah bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewan nabati (HS 15), besi dan baja (HS 72) dan beberapa komoditas lainnya.

Sementara itu, surplus neraca perdagangan non migas Juni 2024 sebesar US$ 4,43 miliar lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 4,25 miliar, maupun bulan yang sama tahun lalu yang sebesar US$ 4,41 miliar.

Pada saat yang sama, neraca perdagangan dari komoditas migas tercatat defisit US$ 2,04 miliar. Komoditas penyumbang defisit berasal dari hasil minyak dan minyak mentah.

Defisit neraca perdagangan migas bulan Juni 2024 lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya yakni sebesar US$ 1,33 miliar, maupun dibandingkan dengan bulan sama tahun lalu sebesar US$ 0,96 miliar.

Lebih lanjut, neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2024 masih surplus karena nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impor.

Nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar US$ 20,84 miliar, atau turun 6,65% secara bulanan. Sedangkan nilai impor Indonesia tercatat sebesar US$ 18,45 miliar, atau turun 4,89% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Impor Indonesia pada Juni 2024 turun jika dibandingkan bulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor pada Juni 2024 mencapai US$ 18,45 miliar atau turun 4,89% month on month (MoM) jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 19,40 miliar.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, nilai impor minyak dan gas (migas) pada periode tersebut mencapai US$ 3,27 miliar, atau naik 19,01% MoM jika dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara nilai impor nonmigas mencapai US$ 15,18 miliar, atau turun 8,83% MoM jika dibandingkan bulan sebelumnya.

"Turunnya nilai impor secara bulanan ini disebabkan oleh penurunan nilai impor non migas dengan andil penurunan 7,58%," kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (15/7).

Meski begitu, Amalia melihat impor Juni 2024 yang mencapai US$ 18,45 miliar justru meningkat 7,58% year on year (YoY) atau secara tahunan dibandingkan Juni 2023.

Dia menambahkan. nilai impor migas dan nonmigas pada Juni 2024 secara tahunan masing-masing naik sebesar 47,17% dan 1,69%.

Kenaikan impor migas yang cukup tinggi secara tahunan ini didorong oleh peningkatan nilai impor minyak mentah dan nilai impor hasil minyak.