Jakarta -

Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto berisikan 48 kementerian, jumlah yang sangat banyak bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Sejumlah pihak mengkhawatirkan akan terjadi peningkatan beban keuangan negara.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memastikan, jumlah kementerian yang membengkak ini tidak akan mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sudah kita hitung, semuanya bisa terserap," kata Anggito, kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, Anggito pun juga turut menyampaikan kesannya selama mengikuti retreat atau pembekalan kabinet selama 3 hari terakhir. Menurutnya, acara ini membantunya dan para jajaran Kabinet Merah Putih lainnya untuk saling bertukar pikiran.

"Yang paling berharga dari pertemuan ini, kita menjadi bounding. Kenal dengan seluruh anggota kabinet. Kita tukar-menukar pikiran, bagaimana untuk bisa melaksanakan program-program dari presiden," ujarnya.

Menurutnya, gelaran pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang ini merupakan cara pendisiplinan menggunakan cara militer atau military way, bukan militeristik.

"Artinya cara kita mendisiplinkan, bekerjasama, dan kita fokus pada pekerjaan. Tidak ada pamrih, tidak ada kepentingan-kepentingan, tidak ada benturan kepentingan. Kita semuanya bekerja untuk Merah Putih," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo membentuk kabinet baru yang berisikan 49 menteri. Jumlah ini belum ditambah dengan wakil menteri yang secara total menjadi 105 orang.

Angka ini tergolong sangat banyak jika dibandingkan kabinet sebelumnya. Belum lagi sejumlah nama utusan khusus dan badan baru yang diikutsertakan Prabowo dalam mendukung kabinet dengan nama Merah Putih ini.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya sempat merespons tentang komentar cabinet gemuk ini. Hashim menyebut masyarakat khawatir bahwa kabinet gemuk butuh anggaran besar dengan hasil yang sedikit.

Namun, Hashim menyebut Prabowo bakal melakukan evaluasi dalam 6 bulan ke depan bagi Menteri dan Wakil Menteri yang performanya kurang. Meski mengakui kabinet Prabowo gemuk, namun yang terpenting adalah hasil yang dikerjakan oleh kementerian tersebut.

"Ini agak gemuk memang, tapi yang penting outputnya apa. Kalau kabinet yang lebar, yang gemoy ini, kalau bisa outputnya luar biasa ya saya kira itu," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Sebelum resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih, Thomas Djiwandono sempat buka suara soal hal ini. Katanya, telah dipersiapkan untuk penganggaran KL baru tersebut. Hal ini sudah dicadangkan dalam APBN 2025 dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

"Dirjen anggaran dan saya sudah bertemu dengan Menteri PAN-RB untuk menampung anggaran-anggaran itu. Itu sudah dicadangkan, angkanya belum bisa dikasih tahu karena KL-nya belum ada. Sudah ada di pos BA BUN," kata Thomas, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, rencana penambahan KL ini telah dicermati dengan baik. Antisipasi pun juga telah dilakukan melalui APBN pos belanja Non-KL.

"Dinamika reorganisasi di kelembagaan mungkin nanti ada beberapa KL bertambah, kemudian dipisah, itu tentu kita cermati. Tapi itu sudah kita hitung memungkinkan ditampung di belanja non-KL tadi," kata Wahyu, dalam sesi terpisah.

Dengan demikian, pemerintah telah menyiapkan skema sehingga nantinya penambahan KL ini tidak akan membebani belanja APBN. Selaras dengan itu, target defisit dijaga tetap di 2,53%.

(shc/rrd)

JAKARTA - Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, petani di Indonesia semakin miskin karena harga gabah rendah sekali. Di sisi lain, harga beras di Indonesia menurut World Bank termahal di ASEAN.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menyebut, Jokowi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, harus bertanggung jawab. Keduanya tak memiliki keberpihakan kepada petani.

"Bayangkan saja, gabah yang dijual petani hanya dihargai Rp6 ribu per kilogram. Setelah diolah dan dikemas, dijual dengan mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Bapanas cukup tinggi. Lebih dari Rp15 ribu per kilogram. Praktik seperti ini hanya terjadi di era Jokowi," papar Henry, di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Masalah ini, menurut Henry pernah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Namun tidak ada tindaklanjutnya. Berkali-kali, SPI mengkritik kebijakan Bapanas tapi ya sami mawon. Sama-sama masuk telinga kiri, keluar telinga kanan.

"Saya kira, Kepala Bapanas memang harus diganti. Dia harus bertanggung jawab. Kalau Pak Jokowi sebentar lagi kan diganti Pak Prabowo. Kami berharap betul kepada beliau, punya perhatian yang serius terhadap sektor pertanian. Lindungilah kami-kami ini," beber dia.

Baca Juga: Bank Dunia Sebut Harga Beras di Indonesia Paling Mahal di ASEAN

Dia berharap, pemerintahan Prabowo memilih figur yang anti neo-liberalisme untuk memimpin Bapanas. Sosok yang benar-benar paham sektor pertanian dan berpihak kepada petani. Tata kelola perberasan nasional sebaiknya diserahkan kepada industri kecil dan koperasi. Bukan membuka ruang sebebas-bebasnya kepada kapitalis bermodal besar.

"Satu lagi, Perum Bulog lebih diberdayakan. Kami melihat, Bulog punya keterbatasan keuangan sehingga tidak bisa menyerap gabah petani secara maksimal," kata Henry.

Satu hal lagi, menurut Henry, alih fungsi lahan pertanian di era Jokowi, cukup luas. Dia mencatat lebih dari 1,5 juta hektare. "Ini hanya terjadi saat Jokowi. Misalnya, berapa ribu hektare sawah yang musnah untuk Bendara Kertajati, jalan tol, PIK dan PSN-PSN lainnya. Jangan heran kalau kesenjangan lahan pertanian semakin menjulang," ungkapnya.

Sebelumnya, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, Bank Dunia, Carolyn Turk membeberkan hasil survei yang menyebut harga beras di Indonesia tertinggi di ASEAN. Sedangkan kesejahteraan petani Indonesia paling jeblok.

"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," ungkap Turk dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), baru-baru ini.

Baca Juga: 3 Penyebab Harga Beras Indonesia Termahal di ASEAN, tapi Penghasilan Petani Paling Kecil

Sementara, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Ketum Perpadi), Sutarto Alimoeso mengatakan, mahalnya beras di Indonesia karena panjangnya rantai pasok. Ditambah sulitnya petani mendapatkan kebutuhan pupuk hingga benih unggulan.

"Nah, saya biasa di lapangan, memang betul panjang (rantai pasok). Jadi dari petani itu, petani yang bekerja 4 bulan sudah mendapatkan pupuknya susah, ya kan, mendapatkan benih yang berkualitas juga susah, sehingga ada yang beli melalui online, online kualitasnya tidak jelas. Yang begini harusnya dikontrol, sehingga produktivitas terganggu," kata eks Direktur Utama Perum Bulog itu.

JAKARTA, iNews.id - Tim Evaluator Kinerja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) mengevaluasi kinerja Penjabat Bupati Tabalong Hamida Munawarah pada periode pertama triwulan II, Senin (23/9/2024).

Bertempat di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Hamida memaparkan laporan atas lima indikator yang menjadi bahan evaluasi, yaitu tentang inflasi, stunting, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrem, dan penyerapan anggaran.

"Inflasi Kabupaten Tabalong sebagaimana dirilis BPS, selama periode Juni-Agustus 2024 selalu stabil dan berada di bawah angka inflasi nasional. Pada Agustus 2024, tercatat angka inflasi hanya sebesar 2,11 persen," kata Hamida.

Adapun komoditas pendorong inflasi di Tabalong, sambung Pj Bupati, adalah cabe, bawang, dan kedelai. Telah dilakukan juga berbagai upaya konkret melalui pengendalian inflasi lewat penyimpanan cadangan pangan, pendistribusian pupuk bersubsidi, dan lain sebagainya.

Kemudian mengenai stunting, berdasarkan Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, Hamida mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tabalong secara konsisten berhasil menurunkan angka prevelensi stunting.

"Sebelumnya di 2019, angka stunting di Tabalong sebesar 17,65 persen, menurun menjadi 7,60 persen pada 2024. Demikian dengan berbagai upaya spesifik dan sensitif pada Juni 2024 terjadi penurunan balita stunting. Dari sebelumnya terdapat 1.192 balita stunting, sebanyak 235 Balita telah sembuh dari stunting, hingga bersisa 957 balita lagi pada Agustus 2024," ujarnya.

Pj Bupati mengungkapkan, bahwa sebanyak dua desa di Kabupaten Tabalong telah dinyatakan bebas stunting, yaitu Desa Lano, Kecamatan Jaro dan Desa Kinarum di Kecamatan Upau dengan 0 persen stunting.

Sedangkan masalah pengangguran, disebutkan berbagai intervensi telah pula dilakukan Pemkab Tabalong, sehingga per 12 September 2024 jumlah penduduk yang mengganggur hanya sebesar 1.521 orang atau turun 0,23 persen.

Menyinggung angka kemiskinan, Srikandi Pj Bupati Tabalong tersebut mengatakan, kondisinya yang terjadi terus menerus mengalami penurunan. Berdasarkan data statistik, pada 2021 sempat meningkat akibat pandemi Covid-19, kemudian pada 2022-2023 mengalami penurunan sebesar 5,20 persen.

"Pemkab Tabalong juga memiliki Sistem Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang disebut Silangkar. Update setiap bulan dengan data base dan keluarga miskin yang ada terintegrasi by name, by address," ucapnya.

Angka kemiskinan di Tabalong, diutarakan Hamida, relatif kecil. Pada 2024 sebanyak 54.731 jiwa dan yang berstatus ekstrem ada sebanyak 950 jiwa.

Sementara berbicara realisasi anggaran, Hamida menuturkan per 31 Agustus 2024 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tabalong telah mencapai sebesar Rp1,345 triliun (53,63 persen), dengan realisasi belanja triwulan ketiga sebesar Rp1,310 triliun (50,55 persen).

"Kondisi serapan anggaran dan realisasi anggaran hampir berimbang. Kendati kami menyadari masih berada di bawah target yang diinginkan pemerintah pusat," tuturnya.

Berikan Saran

Usai memaparkan kinerja triwulan II, Pj Bupati Tabalong yang didampingi kepala satuan kerja perangkat daerah, asisten, dan staf ahli Setda Kabupaten Tabalong, langsung mendapatkan tanggapan dan saran-saran dari Tim Evaluator Kememdagri.

Auditor Ahli Madya Tumonggi Siregar, selaku evaluator menyarankan, ke depan Pj Bupati agar membawa, membuat rencana bisnis indikator kinerja 2024. "Tujuannya agar kami bisa melihat secara komprehensif antara rencana dan realisasi kinerja," katanya.

Evaluator DPUPD Ahli Utama, Rolekson menghendaki adanya inisiasi kebijakan-kebijakan untuk pencegahan korupsi yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Tabalong. Bukan peraturan pencegahan korupsi yang sudah ada dan lama.

Selain ditekankan oleh Rolekson, perlunya Pj Bupati menjaga kondusifitas dan netralitas ASN dalam Pilkada. "Kebijakan dan langkah-langkah yang diambil supaya ASN netral. Selain kepatuhan, pelarangan mutasi ASN," tuturnya.

Evaluator DPUD Ahli Utama Himawan, berupaya memastikan kegiatan Pemkab Tabalong yang memback-up program kesehatan, penanggulangan stunting, dan posyandu sebagaimana yang jumlahnya dilaporkan Pj Bupati.

Dia juga menanyakan keaktifan 2.240 kader dan 297 Posyandu yang langsung dijawab dengan anggukan oleh Pj Bupati Tabalong Hamida.

Selain itu, Himawan menyarankan adanya progress laporan Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan dari masyarakat. Jika berisiko, pintanya, sesegera mungkin ditindaklanjuti.

Editor: Anindita Trinoviana

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya evaluasi yang adil dan objektif terhadap kinerja para Penjabat Kepala Daerah.

Hal itu diungkapkan Tito dalam acara apresiasi Penjabat Kepala Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2024 kepada para penjabat kepala daerah yang telah menunjukkan kinerja luar biasa.

"Berharap penghargaan ini dapat memotivasi para Penjabat Kepala Daerah untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat," ujar dia, dikutip, Jumat (6/9/2024).

Baca Juga: Hadiri Rapat Baleg DPR, Mendagri Minta Revisi UU Pilkada Fokus pada Putusan MK

Tito mengatakan, acara ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga upaya untuk menciptakan iklim kompetitif yang sehat. Adapun proses penilaian dilakukan secara ketat melalui metode kuantitatif oleh para juri ahli. Mereka adalah Inspektur Jenderal Kemendagri, Komisaris Jenderal Polisi Tomsi Tohir Balaw; Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih; Peneliti Utama Politik BRIN, Siti Zuhro hingga Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Pemerintahan Jufri Rahman.

Penilaian kinerja berdasarkan tiga kategori utama, mulai dari kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, dan ekonomi daerah, yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekuatan fiskal daerah (tinggi, sedang, dan rendah).

Baca Juga: Hadiri Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Mendagri Kenakan Baju Adat Palembang

Selanjutnya, klasifikasi penjurian terdiri dari tiga kategori penilaian, yakni kinerja total, kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, dan ekonomi daerah. Hasil evaluasi diperkuat dengan melakukan survei guna mengetahui tingkat kepuasan publik atas kategori-kategori tadi. Lebih lanjut, dari total 20 provinsi dan 145 kabupaten/kota yang dinilai, terpilihlah 11 pemenang di tingkat provinsi dan sembilan di tingkat kabupaten/kota.