JAKARTA, investor.id – Polda Metro Jaya resmi menaikkan kasus dugaan penipuan investasi fiktif senilai Rp 6,2 miliar yang dialami oleh artis Bunga Zainal ke tahap penyidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, penentuan status tersebut dilakukan seusai pihaknya melakukan gelar perkara.

“Kasusnya setelah dilakukan pendalaman dalam tahap penyelidikan, dilakukan gelar perkara, akhirnya penyidik meningkatkan statusnya menjadi penyidikan,” kata Ade Ary kepada wartawan Rabu (6/11/2024).

Ade Ary menambahkan, pihaknya telah menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Namun dia tak membeberkan unsur pidana dimaksud dalam kasus investasi fiktif yang menimpa Bunga Zainal atau BZ.

“Diduga ada peristiwa pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh atau korbannya saudari BZ,” kata dia

Sebelumnya, Bunga Zainal melaporkan kasus dugaan penipuan investasi fiktif yang merugikannya hingga Rp 6,2 miliar. Laporan tersebut telah terdaftar dengan nomor LP/B/4972/VIII/2024/SPKT/Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku penyidiknya tengah mendalami peran sejumlah perusahaan sekuritas hingga konsultan investasi pada kasus investasi fiktif PT Taspen (Persero).

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, pendalaman itu dilakukan karena dana kelolaan Taspen yang tengah diusut itu diduga dikelola oleh sejumlah perusahaan sekuritas maupun konsultan investasi. Berdasarkan catatan Bisnis, nilai investasi dari dana pensiun Taspen yang diusut yakni sebesar Rp1 triliun.

Asep menyebut dana kelolaan Taspen senilai Rp1 triliun itu ditempatkan di berbagai perusahaan investasi maupun diputar oleh lebih dari satu konsultan.

"Tentu ini yang menjadi bagian yang sedang kita dalami, karena tentunya penempatan dana itu juga biasanya melalui konsultan. Ada konsultan investasinya. Konsultan investasi itulah yang menjadi juga salah satu yang sedang kita tangani," tuturnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Jumat (4/10/2024).

Asep lalu menuturkan, penempatan dana pensiun tersebut diketahui oleh Direktur Utama Taspen saat itu yakni Antonius Kosasih. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Antonius dan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto telah ditetapkan tersangka pada kasus tersebut.

"Tapi tentunya juga kan penempatan dana itu atas sepengetahuan dari direktur utama Taspen-nya, Pak AK [Antonius Kosasih] ini. Itu yang sedang kita dalami," tutur jenderal Polisi bintang satu itu.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, lembaga antirasuah menduga dana kelolaan Taspen senilai Rp1 triliun itu diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti reksadana, saham serta sukuk atau obligasi syariah.

Dari nilai Rp1 triliun yang diinvestasikan, penyidik menduga bahwa ratusan miliar rupiah di antaranya fiktif. Hal itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Indofarma Tbk. (INAF) mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terhadap mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk. berinisial AP dan dua tersangka lainnya.

Seperti diberitakan Bisnis, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka termasuk mantan Dirut PT Indofarma Tbk. (INAF) berinsial AP dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan 2020-2023.

Asisten pidana khusus (Aspidsus) Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan AP ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-76/M.1.1/Fd.1/09/2024 tanggal 19 September 2024.

AP selaku Direktur Utama Indofarma periode 2020—2023 diduga telah memanipulasi laporan keuangan perusahaan dengan membuat piutang dan uang muka produk alat kesehatan fiktif.

Selain AP, Direktur PT Indofarma Global Medika (IGM) periode 2020-2023 berinisial GSR dan Head of Finance PT IGM tahun 2019-2021 berinisial CSY turut dijadikan tersangka dalam kasus ini.

Ketiga tersangka tersebut diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara di PT Indofarma Tbk. sebesar Rp 371 miliar, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Manejemen Indofarma memaparkan kasus ini terungkap melalui audit investigasi BPK RI, yang merupakan bagian dari program ‘bersih-bersih’ BUMN yang diinisiasi oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Program ini bertujuan untuk memperkuat kinerja dan tata kelola BUMN, dengan menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi tindakan korupsi yang merugikan negara.

“Perseroan mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perseroan berkomitmen menjaga kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menghadapi kasus ini,” tegas Direktur Utama Indofarma Yeliandriani dalam keterangan resmi, Sabtu (21/9/2024).

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa proses hukum yang melibatkan mantan Direktur Utama dan dua pejabat lainnya tidak akan mengganggu operasional Perseroan.

Menurutnya, Indofarma tetap berfokus pada rencana penyehatan dan penyelamatan perusahaan, termasuk restrukturisasi keuangan dan reorientasi bisnis untuk memperkuat fondasi perusahaan.

Indofarma, lanjut Yeliandriani, menegaskan komitmen untuk mendukung Kementerian BUMN dalam menciptakan lingkungan usaha yang bersih dan bebas korupsi.

“Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, telah menyampaikan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi yang merugikan negara. PT Indofarma Tbk. akan terus mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN,” ungkapnya Yeliandriani.

Dia menambahkan kasus ini merupakan langkah penting dalam upaya membersihkan BUMN dari praktik korupsi, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah untuk memastikan BUMN berfungsi sebagai pilar ekonomi yang bersih dan transparan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga investasi fiktif yang dilakukan terhadap dana kelolaan PT Taspen (Persero) dialihkan ke dalam berbagai bentuk instrumen. Salah satunya yakni ke dalam reksadana.

Dugaan itu didalami dari salah seorang saksi yang diperiksa penyidik, Kamis (12/9/2024), yaitu Direktur PT Binaartha Sekuritas Adi Indarto Hartono.

"Saksi Hadir. Penyidik mendalami kegiatan investasi PT Taspen di Reksadana," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Senin (16/9/2024).

Untuk diketahui, KPK menduga sebagian dari dana kelolaan Taspen senilai Rp1 triliun atau senilai ratusan miliar rupiah diinvestasikan secara fiktif. Hal itu mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.

Lembaga antirasuah menduga dana kelolaan itu diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk instrumen investasi. Selain reksadana, penyidik sebelumnya telah menemukan bahwa investasi fiktif itu diduga dilakukan dalam bentuk saham hingga sukuk atau obligasi syariah.

"Kalau tidak salah ada tiga jenis usaha ya, tiga jenis model. Ada saham, sukuk dan ada yang lainnya. Ini digunakan untuk investasinya," terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Adapun KPK tengah mengusut dugaan korupsi pada investasi Taspen tahun anggaran (TA) 2019 yang dikelola oleh PT Insight Investment Management. KPK menduga adanya investasi fiktif pada dana kelolaan Taspen sebesar Rp1 triliun yang diinvestasikan. Lembaga itu tidak menutup kemungkinan apabila keseluruhan Rp1 triliun itu merupakan investasi fiktif.

Mantan Direktur Utama (Dirut) Taspen Antonius Kosasih pun telah ditetapkan tersangka. Dia juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

"Sprin.Dik/45/DIK.00/01/03/2024. Perkara PT Taspen. Nama tersangka : A.N.S Kosasih," demikian bunyi jadwal pemeriksaan yang turut dilihat Bisnis, Rabu (19/6/2024).

Pihak lain yang ikut dicegah ke luar negeri yaitu mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto. Pihak Insight Investments Management pun mengatakan bahwa Ekiawan telah mengundurkan diri dari jabatannya per 4 April 2024.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Insight Investments Management telah menerima pengunduran diri dari Ekiawan.

"Saat ini, status beliau adalah Mantan Direktur Utama atau Eks Direktur Utama Insight Investments Management. Perihal ini juga telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator," demikian bunyi keterangan resmi yang diterima Bisnis.

TEMPO.CO, Jakarta - Penipuan berkedok investasi yang dialami artis Bunga Zainal dan suami yang tertipu sebesar Rp 15 miliar menambah deretan panjang kasus penipuan yang terus berkembang,bahkan bisa jadi pelakunya adalah orang terdekat.

Modus penipuan ini juga seiring dengan meningkatnya tren penawaran investasi yang hanya membutuhkan modal sedikit, namun dalam waktu singkat mampu memberikan keuntungan yang berlipat ganda.

Adapun investasi bodong atau fiktif merupakan salah satu bentuk penipuan yang menawarkan calon korban untuk menanamkan sejumlah dana yang akan digunakan sebagai modal bisnis atau dikembangkan melalui suatu sarana investasi tertentu yang sebenarnya tidak ada.

Untuk menarik perhatian korban, pelaku akan menawarkan nilai imbal hasil atau return yang tinggi agar korban tergiur untuk menanamkan modalnya. Biasanya diiringi informasi palsu terkait pengembalian atau return yang bernilai fantastis dalam waktu singkat.

Maka untuk terhindar dari modus penipuan ini, simak tips menghindari investasi bodong sebagai berikut:

Jangan mudah tergiur dengan imbalan ataureturn tinggi yang fantastis

Lakukan perbandingan terhadap suku bunga (deposito) yang ditawarkan oleh bank. Jika, imbalan/return yang dijanjikan jauh melebihi bunga deposito, maka bisa jadi penawaran tersebut adalah investasi bodong atau fiktif.

Dapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan produk investasi yang ditawarkan

Calon investor wajib mengetahui lebih banyak terkait dengan produk investasi yang ditawarkan, seperti prospektus, informasi terkait sistem pencairan dana termasuk profil dari manajer investasi yang mengelola produk tersebut dan bagaimana track record-nya.

Pilih produk investasi yang telah mendapatkan izin dari regulator

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi lebih lanjut, cari tahu apakah produk investasi tersebut telah mendapatkan izin dan diawasi oleh regulator seperti OJK. Apabila produk yang ditawarkan dalam bentuk reksa dana atau surat berharga lainnya, maka pastikan bahwa manajer investasinya telah tersertifikasi dan memiliki izin resmi serta diawasi OJK. Cek ke website OJK untuk mengetahui informasi resmi mengenai produk tersebut.

JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penahanan satu Tersangka Sipil dalam perkara koneksitas tindak pidana korupsi Kredit BRIguna pada Bekang Kostrad Cibinong Tahun 2016 s.d 2023. Perkara kredit fiktif ini disebut merugikan pihak BRI mencapai Rp 55 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menuturkan, tersangka sipil yang dimaksud berinisial MK. Ia berperan sebagai Relationship Manager (RM) BRI Cabang Cut Mutia.

“Bertanggungjawab dalam verifikasi proses pengajuan kredit BRIguna yang diajukan oleh Tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong, dengan cara mengajukan kredit BRIguna secara fiktif atau memanipulasi data pengajuan kredit sehingga merugikan pihak BRI kurang lebih senilai Rp 55 miliar,” ungkap Harli dalam keterangannya, Kamis (8/8/2024).

Penahanan terhadap tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan sebagai tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dan pemeriksaan kesehatan selesai dilaksanakan serta mempertimbangkan syarat subjektif dan objektif penahanan sesuai Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHAP.

Tersangka MK dilakukan penahanan penyidik selama 20 hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2024 s.d 27 Agustus 2024 bertempat di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Sebelumnya pada Selasa (6/8/2024), Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil) Mayjen TNI Dr. W. Indrajit bersama Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) yang terdiri dari Jaksa, Polisi Militer dan Oditur telah melakukan penahanan kepada empat Tersangka Sipil dalam perkara yang sama. Mereka adalah NS, RH, HS, dan OKP.

Sejumlah tersangka dilakukan penahanan penyidik selama 20 hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2024 s.d 24 Agustus 2024 bertempat di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Peran para Tersangka NS, RH, HS, dan OKP adalah sebagai oknum pegawai dari BRI Unit Menteng Kecil dan BRI Cabang Cut Mutia yang bertanggung jawab dalam proses pengajuan kredit BRIguna yang diajukan oleh Tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong. Modus yang digunakan yakni mengajukan Kredit BRIguna secara fiktif atau memanipulasi data pengajuan kredit sehingga merugikan pihak BRI kurang lebih senilai Rp 55 miliar.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil) Mayjen TNI Dr. W. Indrajit bersama Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) yang terdiri dari Jaksa, Polisi Militer dan Oditur kembali menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi Kredit Briguna Bekang Kostrad Cibinong.

Kali ini tersangka yang ditetapkan berinisial MK dan langsung ditahan usai diperiksa sebagai tersangka.

"Penahanan terhadap tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan sebagai tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dan pemeriksaan kesehatan selesai dilaksanakan serta mempertimbangkan syarat subjektif dan objektif penahanan sesuai Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHAP," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya, Kamis (8/8/2024).

Harli mengatakan, MK berperan sebagai Relationship Manager (RM) BRI Cabang Cut Mutia.

Ia bertanggungjawab dalam verifikasi proses pengajuan kredit BRIguna yang diajukan oleh tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong.

Modus yang digunakan yaitu dengan cara mengajukan kredit BRIguna secara fiktif atau memanipulasi data pengajuan kredit sehingga merugikan pihak BRI kurang lebih senilai Rp 55.000.000.000 (lima puluh lima miliar rupiah).

"Selanjutnya, tersangka MK dilakukan penahanan penyidik selama 20 hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 27 Agustus 2024 bertempat di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung," kata Harli.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan DSH yang merupakan oknum purnawirawan TNI sebagai tersangka dalam kasus ini.

Secara singkat, DSH berperan sebagai juru bayar Bekang Kostrad Cibinong. Dia bekerja sama dengan oknum pegawai BRI, yang juga ditetapkan sebagai tersangka, untuk mengajukan kredit fiktif di beberapa unit.

Terpisah, Pemimpin BRI Kantor Cabang Cut Meutiah Rio Nugroho mengatakan, kasus dugaan fraud yang ditangani oleh Kejaksaan Agung tersebut merupakan pengungkapan dan pelaporan yang dilakukan oleh BRI.

"Langkah tegas ini merupakan komitmen BRI dalam menerapkan zero tolerance to fraud di lingkungan kerja," katanya.

BRI menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan apresiasi kepada penegak hukum yang telah bertindak cepat memproses hukum pelaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejagung melalui tim penyidik jaksa agung muda bidang pidana militer (Jampidmil) telah menahan empat oknum pegawai BRI dalam kasus dugaan korupsi kredit fiktif pada Bekang Kostrad Cibinong periode 2016-2023

Sebelumnya, dalam kasus pengajuan kredit fiktif ini, Kejagung juga telah menetapkan oknum Purnawirawan TNI Dwi Singgih (DSH) sebagai tersangka pada (30/7/2024).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan penahanan tersebut dilakukan usai pemeriksaan sebagai tersangka dan kesehatan sesuai Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHAP.

"Telah melakukan penahanan kepada para tersangka sipil dalam perkara koneksitas tindak pidana korupsi Kredit BRIguna pada Bekang Kostrad Cibinong Tahun 2016--2023 atas Tersangka NS, RH, HS, dan OKP," kata Harli dalam keterangan, Selasa (6/8/2024).

Harli menambahkan, NS, RH, HS dan OKP selaku oknum pegawai BRI dari unit Menteng Kecil dan unit cabang Cut Mutia berperan sebagai penanggungjawab proses pengajuan kredit dari tersangka Dwi.

Keempat oknum pegawai BRI ini diduga telah bekerja sama dengan Dwi telah memanipulasi data dalam proses pengajuan kredit BRIguna secara fiktif. Dalam kasus ini kerugian BRI ditaksir mencapai Rp55 miliar.

"NS, RH, HS, dan OKP adalah sebagai oknum pegawai dari BRI Unit Menteng Kecil dan BRI Cabang Cut Mutia yang bertanggungjawab dalam proses pengajuan kredit BRIguna yang diajukan oleh Tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong dengan cara mengajukan Kredit BRIguna secara fiktif atau memanipulasi data pengajuan kredit," ujar Harli.

Adapun, NS,RH,HS dan OKP dilakukan penahanan penyidik selama 20 hari atau mulai dari 5-24 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sebuah kantor perusahaan di bidang sekuritas pada Rabu, 31 Juli 2024. Upaya paksa itu berkaitan dengan kasus dugaan investasi fiktif di PT Taspen (Persero).

“Disampaikan bahwa pada hari Rabu, dua hari yang lalu, penyidik telah melakukan kegiatan penggeledahan di salah satu kantor sekuritas di daerah Jakarta Pusat,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 2 Agustus 2024.

Tessa enggan memerinci nama perusahaannya, namun, kantor itu berlokasi di Gedung Sudirman Sahid, Jakarta Pusat. Sejumlah berkas diambil penyidik.
“Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan beberapa dokumen atau surat dan barang bukti elektronik terkait kegiatan transaksi, investasi PT Taspen,” ujar Tessa.

Baca juga: Upah Pegawai Disunat Tersangka Korupsi Pemkot Semarang

Tessa juga enggan memerinci berkas yang diambil penyidik. Alat bukti itu nantinya akan dianalisis KPK untuk mendalami dugaan investasi fiktif di PT Taspen.

KPK telah menggeledah sejumlah tempat untuk mendalami kasus ini. Salah satunya yakni Kantor PT Taspen, dan sebuah perusahaan swasta di SCBD, Jakarta Selatan.

KPK mencegah dua orang dalam kasus ini. Mereka yakni, Direktur Utama nonaktif PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, dan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat. KPK menaikkan perkaranya ke tahap penyidikan, dan sudah menetapkan tersangka.

(END)

MEDAN, iNews.id - Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Nelly Fitriani mengatakan, belum menerima laporan resmi terkait praktik kecurangan dalam klaim BPJS Kesehatan. Dia tidak menepis, kedua rumah sakit yang disebutkan terkait kasus tersebut berada di wilayah Sumut.

"Kita belum dapat laporan dari kabupaten kota maupun dari BPJS nya terkait dengan dua rumah sakit ini. Memang kita ketahui dari statemennya KPK ada tiga rumah sakit, dua di antaranya di Sumut tapi sampai saat ini kami dari Dinas Kesehatan Sumut belum mendapat adanya pemberitahuan tim pencegahan kecurangan atau yang kita sebut dengan tim Fraud," ujar Nelly di Medan, Jumat (2/8/2024).

Dia menyampaikan, akan menindak tegas kedua rumah sakit tersebut jika terbukti melakukan pelanggaran. "Apabila kita ada menerima laporan tentang rumah sakit tersebut maka langkah dari provinsi kita ada namanya Dewan Pertimbangan Klinis. Setelah laporan dewan klinis kabupaten kota kita akan melihat rumah sakit tersebut," ucapnya.

Dia menuturkan, jika terbukti rumah sakit tersebut melakukan pelanggaran, sanksi yang dijalankan bisa berupa rekomendasi pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan meminta ganti rugi atas kerugian negara  sebesar nilai klaim fiktif yang diajukan.

"Kalau nilai dari yang beredar di media itu ada sekitar 1 miliaran dan 4 miliaran rupiah untuk Sumut," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik kecurangan dalam klaim BPJS Kesehatan di tiga rumah sakit di Indonesia. Total nilai klaim fiktif yang diduga dilakukan oleh ketiga rumah sakit tersebut mencapai Rp35 miliar.

Modus kecurangan yang dilakukan meliputi phantom billing atau pemalsuan tagihan layanan fisioterapi serta manipulasi diagnosis operasi katarak. Dari total nilai klaim fiktif tersebut, sekitar Rp29 miliar berasal dari rumah sakit di Jawa Tengah.

Sementara sisanya, berasal dari dua rumah sakit di Sumut, yakni Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

Editor: Kurnia Illahi

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk. atau BRI turut merespons kasus penipuan yang melibatkan oknum pegawainya dengan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kredit fiktif tersebut merugikan bank hingga Rp 55 miliar.

Pemimpin BRI Kantor Cabang Cut Meutiah, Rio Nugroho, mengatakan kasus fraud yang ditangani oleh Kejaksaan Agung tersebut merupakan pengungkapan berdasarkan laporan yang dilakukan oleh bank. “Langkah tegas ini merupakan komitmen BRI dalam menerapkan zero tolerance to fraud di lingkungan kerja,” ujarnya dalam pernyataan resmi dikutip Jumat, 2 Agustus 2024.

Bank, Rio melanjutkan, telah menindak tegas oknum internal yang terlibat terhadap kasus tersebut dengan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). BRI juga mengambil langkah hukum dan melaporkan pegawai kepada pihak berwajib.

BRI, ia melanjutkan, akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan, dan memberikan apresiasi kepada penegak hukum yang telah bertindak cepat memproses hukum pelaku. Manajemen mengaku selalu aktif dalam pengungkapan kasus-kasus fraud dan menerapkan zero tolerance terhadap setiap tindakan fraud. Termasuk menjunjung tinggi nilai-nilai good coorporate governance ( GCG) dalam setiap operasional bisnis.

Sebelumnya, penyidik Jampidmil Kejagung menetapkan seorang purnawirawan TNI berinisial DSH sebagai tersangka kasus pengajuan kredit fiktif prajurit Batalyon Bekang Kostrad Cibinong periode 2016-2023. Selain itu, seorang oknum pegawai BRI juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan DSH adalah juru bayar Bekang Kostrad Cibinong. Ia bekerja sama dengan oknum pegawai BRI untuk mengajukan kredit fiktif BRIguna. "Sehingga merugikan pihak BRI kurang lebih senilai Rp 55 miliar," ujar Harli dalam keterangan resminya pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Adapun peningkatan status DSH dari saksi menjadi tersangka dilakukan pada Selasa, 30 Juli 2024. Pada saat itu telah dilakukan pula penahanan tahap pertama.

AMELIA RAHIMA

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tersangka terhadap oknum pegawai bank BUMN yang melakukan kongkalikong dengan oknum Purnawirawan TNI Dwi Singgih (DSH) di kasus pengajuan kredit fiktif.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan oknum pegawai BRI itu bekerja di sejumlah kantor unit perusahaan.

"Tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong telah bekerja sama dengan oknum Pegawai bank [yang sudah ditetapkan tersangka] di beberapa kantor unit [perusahaan]," ujar Harli dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

Harli menambahkan, oknum TNI dan pegawai BRI itu diduga berperan melakukan kerja sama untuk mengajukan kredit fiktif. Akibatnya, pihak BRI mengalami kerugian yang ditaksir Rp55 miliar.

"[DSH dan oknum pegawai BRI bekerja sama] untuk mengajukan Kredit BRIguna secara fiktif sehingga merugikan pihak BRI kurang lebih senilai Rp55 miliar," tutur Harli.

Hanya saja, Harli tidak menjelaskan secara terperinci jabatan dan jumlah oknum pegawai bank yang terlibat dalam kasus ini. Bisnis juga telah melayangkan pertanyaan terkait hal tersebut.

Namun, hingga berita ini dipubikasikan, tim redaksi Bisnis belum mendapatkan respons dari Kejagung.

Sebagai informasi, Dwi atau DSH telah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (30/7/2024). Harli menambahkan bahwa Dwi melakukan aksinya itu saat masih menjadi prajurit aktif TNI.

Oleh sebab itu, penahanan Dwi dilakukan melalui atasan yang berhak menghukum (Ankum) selama 20 hari di Rutan Salemba Kejagung.

"Penahanan Ankum tersebut dilakukan selama 20 hari terhitung mulai 30 Juli 2024-Agustus 2024 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung," pungkasnya