JAKARTA, investor.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), M Herindra menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan. DPR akan melakukan fit and proper test sebelum menyetujui dan menetapkan M Herindra sebagai Kepala BIN.

Berdasarkan laporan harta kekyaan penyelenggara negara (LHKPN), terungkap Herindra memiliki harta sekitar Rp 23,46 miliar. 

Herindra tercatat menyampaikan LHKPN pada 5 April 2024 untuk periodik 2023 dalam kapasitas selaku Wamenhan.

Dalam LHPN tersebut, tercatat Herindra memiliki empat aset tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Bogor. Total nilai seluruh aset tanah dan bangunan tersebut mencapai Rp 16,02 miliar.

Selain itu, Herindra mengaku memiliki satu unit mobil merek Alphard SC tahun 2015 senilai Rp 661,50 juta. 

Ada juga kepemilikkan harta bergerak lainnya senilai Rp 344,76 juta, kas dan setara kas Rp 6,85 miliar, dan harta lainnya Rp 580,47 juta. Herindra tercatat memiliki utang Rp 1 miliar.

Jika seluruhnya dikalkulasikan, total harta kekayaan Herindra mencapai Rp 23.46 miliar.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Terdapat lima anggota BPK terpilih yang disahkan.

"Apakah laporan komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa (10/9/2024).

Para anggota DPR RI kompak menjawab setuju atas laporan fit and proper test terhadap kelima anggota BPK. Kelima pimpinan BPK terpilih tersebut adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing dan Fathan.

Kelima anggota BPK terpilih itu juga hadir dalam rapat paripurna hari ini. Mereka diperkenalkan kepada seluruh anggota DPR RI yang hadir.

Sebagaimana diketahui, uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK di Komisi DPR RI telah berlangsung sejak 2-4 September 2024. Sebelumnya, pembukaan seleksi calon Anggota BPK RI sudah dilakukan pada 19 Juni 2024 dan pendaftaran dilakukan sejak 20 Juni hingga 4 Juli 2024.

"Komisi XI DPR RI memverifikasi berkas dan pengesahan calon anggota BPK RI sebanyak 75 orang. Pada 2-4 September 2024, komisi XI DPR RI melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan di mana 6 orang calon mengundurkan diri. Setelah memperhatikan masukan dari masyarakat dan pertimbangan dari DPD RI, maka komisi XI DPR RI pada 4 September 2024 mengambil keputusan secara musyawarah mufakat," beber Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit dalam laporannya.

Berikut 5 nama calon Anggota BPK RI terpilih masa jabatan periode 2024-2029:

1. Dr. Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CMA., CFE.,
2. Dr. Budi Prijono, S.T., M.M., CFrA., GRCE., CGCAE.
3. Ir. Daniel Lumban Tobing, M.Sc., CSFA., CfrA.
4. Bobby Adhityo Rizaldi.
5. Fathan.

TEMPO.CO, Jakarta - Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah berlangsung sejak 2 - 4 September 2024. Dalam pelaksanaannya, fit and proper test ini digelar di tiga tempat di Gedung Nusantara I, yaitu ruang rapat Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKN), Pansus C, dan Komisi XI DPR.

DPR mencatat ada 74 calon anggota BPK yang menjalani uji seleksi. Saat menjalani fit and proper test itu, para peserta hanya diberikan waktu 30 menit untuk mempresentasikan program dan tanya jawab. Dari jumlah itu, 10 menit untuk menjelaskan program dari peserta, 20 menit untuk tanya-jawab sekaligus pendalaman dari anggota Komisi XI DPR.

Saat memaparkan pandangan, peserta juga tampak tak dikepung dengan pertanyaan atau jumlah anggota dewan di ruangan. Di ruang rapat BAKN, misalnya, Direktur Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia Andriyuda Siahaan hanya menghadapi enam anggota komisi XI. Satu di antara anggota DPR itu memimpin fit and proper test.

Pertama-pertama, Andriyuda diberikan waktu 10 menit untuk menjelaskan presentasi dan 20 menit untuk tanya-jawab. Saat sesi tanya-jawab, Andriyuda juga kehabisan waktu untuk menjawab dan mengelaborasi dua pertanyaan dari anggota Komisi XI.

Ketika hendak menjawab soal independensi dalam anggaran, Andriyuda sudah kehabisan waktu. “Tadinya saya mau menjelaskan IT,” kata Andriyuda.

Sementara itu, dalam penjelasannya, Andriyuda menyinggung dugaan kasus korupsi dalam penerbitan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK periode 2024-2029. Dalam presentasinya di hadapan anggota Komisi XI DPR, Andriyuda mengatakan kasus tersebut melanggar prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme anggota BPK.

“Akhir-akhir semakin marak munculnya kasus-kasus independensi, integritas,dan profesionalisme di BPK. Saya sedih sebagai orang yang pernah di BPK,” kata Andriyuda di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu, 4 September 2024.

Dalam presentasi yang ia beri judul 'Quo Vadis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia: (Masih) Diperlukan atau Tidak?' Andriyuda menampilkan sejumlah potret kasus yang menyeret BPK dalam penerbitan Opini WTP.

Dua kasus itu adalah perkara suap Opini WTP yang terjadi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) pada 2017 silam dan di Kementerian Pertanian era Menteri Syahrul Yasin Limpo atau SYL pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

Selain itu, Andriyuda juga menyinggung beberapa masalah internal dan eksternal yang melibatkan BPK. Di masalah internal, Andriyuda mengatakan ada isu isu kepemimpinan yang kurang kuat dan mengakar, kompetensi auditor yang kurang, keterbatasan sumber daya dan anggaran, reformasi birokrasi dan keorganisasian, dan isu budaya dan kenyamanan kerja.

“Saya di dalam atau siapa yang lebih baik di dalam harapannya bisa melakukan suatu pembenahan,” kata dia.

Tak hanya itu, Andriyuda juga menyinggung masalah BPK di eksternal. Dia menyebut opini WTP yang tak menjamin hilangnya perilaku korupsi, koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan belum efektif, dan tindaklanjut rekomendasi oleh tim auditor belum optimal.

“Namun perlunya pembahasan isu internal dan eksternal dengan komitmen yang tinggi dari pemimpin yang dapat dipercaya,” kata dia.

DPR telah membuka pendaftaran anggota BPK sejak 19 Juni 2024. Hingga batas akhir pendaftaran, 4 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, sebanyak 76 orang telah mengajukan diri. Dalam uji kelayakan dan kepatutan, ada 74 orang calon anggota yang ikut serta. Uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan 2–4 September 2024.

Para peminat berasal dari berbagai kalangan, ada akademikus, politikus, jaksa, hingga wiraswasta. Sesuai aturan, anggota BPK terdiri dari 9 orang. Sebelumnya telah dipilih untuk masa jabatan 2023–2028, tapi ada 5 anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya sehingga diperlukan penggantian.

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Andriyuda Siahaan pada hari ini menyinggung dugaan kasus korupsi dalam penerbitan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan periode 2024-2029 di Komisi XI DPR.

Dalam presentasinya di hadapan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan tersebut, Direktur Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI) itu mengatakan kasus korupsi tersebut melanggar prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme anggota BPK.

“Akhir-akhir semakin marak munculnya kasus-kasus independensi, integritas,dan profesionalisme di BPK. Saya sedih sebagai orang yang pernah di BPK,” kata Andriyuda di DPR, Senayan, pada Rabu, 4 September 2024.

Dalam presentasi yang ia beri judul 'Quo Vadis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia: (Masih) Diperlukan atau Tidak?' Andriyuda menampilkan sejumlah potret kasus yang menyeret BPK dalam penerbitan Opini WTP.

Dua kasus itu adalah perkara suap Opini WTP yang terjadi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) pada 2017 silam dan di Kementerian Pertanian era Menteri Syahrul Yasin Limpo atau SYL pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

Selain itu, Andriyuda juga menyinggung beberapa masalah internal dan eksternal yang melibatkan BPK. Di masalah internal, Andriyuda mengatakan ada isu isu kepemimpinan yang kurang kuat dan mengakar, kompetensi auditor yang kurang, keterbatasan sumber daya dan anggaran, reformasi birokrasi dan keorganisasian, dan isu budaya dan kenyamanan kerja.

“Saya di dalam atau siapa yang lebih baik di dalam harapannya bisa melakukan suatu pembenahan,” kata dia.

Tak hanya itu, Andriyuda juga menyinggung masalah BPK di eksternal. Dia menyebut opini WTP yang tak menjamin hilangnya perilaku korupsi, koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan belum efektif, dan tindaklanjut rekomendasi oleh tim auditor belum optimal.

“Namun perlunya pembahasan isu internal dan eksternal dengan komitmen yang tinggi dari pemimpin yang dapat dipercaya,” kata dia.

DPR telah membuka pendaftaran anggota BPK sejak 19 Juni 2024. Hingga batas akhir pendaftaran, 4 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, sebanyak 76 orang telah mengajukan diri. Dalam fit and proper test, ada 74 orang calon anggota yang ikut serta. Uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan 2–4 September 2024.

Para peminat berasal dari berbagai kalangan, ada akademikus, politikus, jaksa, hingga wiraswasta. Sesuai aturan, anggota BPK terdiri dari 9 orang. Sebelumnya telah dipilih untuk masa jabatan 2023–2028, tapi ada 5 anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya sehingga diperlukan penggantian.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Charles Panji Dewanto, mengungkapkan alasannya mengikuti seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024–2029. Menurut dia, masih banyak masalah nonteknis di lembaga audit itu.

“Motivasi idealnya tentu membawa BPK menjadi jauh lebih baik lagi mengingat lembaga yang sudah sangat tua ini, tapi masih banyak masalah yang sebetulnya nonteknis,” ucap Charles dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota BPK oleh Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2024.

Charles mengatakan, banyak anggota di BPK yang menekankan aspek teknis dalam mengaudit keuangan lembaga negara. Dia menyakini, BPK sudah sangat maju dalam hal itu. Hal ini, kata dia, tecermin dari diklat yang telah memadai dan banyaknya anggota yang dikirim ke luar negeri.

Namun, Charles mengatakan ada hal-hal yang tak tersampaikan secara memadai oleh pimpinan ke anggota BPK. Akibatnya, maksud baik dari pimpinan tak tersampaikan secara penuh. Karena itu, dia menekankan penguatan aspek nonteknis BPK, seperti advokasi, pemberian materi, hingga penjagaan keuangan negara. “Yang saya rasakan di sekretariat pimpinan tertinggi dengan anggota sepertinya ada yang miss,” kata dia.

Charles menambahkan, BPK memiliki kemiripan dengan kantornya saat ini, KPPU. Di KPPU, fungsi penyelidikan dipegang oleh investigator, sedangkan di BPK oleh auditor. Tugas keduanya, menurut dia, mirip, yakni mulai dari pemeriksaan, investigasi, hingga memberikan saran pertimbangan. “Saya merasa masih sangat relevan tugas saya saat ini juga pendidikan saya untuk bisa mengabdi mengisi anggota BPK,” kata dia.

DPR telah membuka pendaftaran anggota BPK sejak 19 Juni 2024. Hingga batas akhir pendaftaran, 4 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, sebanyak 76 orang telah mengajukan diri. Dalam uji kelayakan dan kepatutan, ada 74 orang calon anggota yang ikut serta. Uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan 2–4 September 2024.

Para peminat berasal dari berbagai kalangan, ada akademikus, politikus, jaksa, hingga wiraswasta. Sesuai aturan, anggota BPK terdiri dari 9 orang. Sebelumnya telah dipilih untuk masa jabatan 2023–2028, tapi ada 5 anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya sehingga diperlukan penggantian.

Sejumlah calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI. Fit and proper test untuk mengisi posisi lima anggota BPK periode 2024-2029 diikuti 74 nama, dilaksanakan pada Senin-Rabu 2-4 September.

Indra Krisna, calon anggota yang pernah berkarier di Bank Indonesia (BI) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan integritas di BPK, misanya oknum anggota BPK yang meminta imbalan pada sejumlah kasus.

"Fakta persidangan, ada auditor BPK meminta uang sebesar Rp 12 miliar, demi memoles laporan keuangan menjadi WTP (wajar tanpa pengecualian). Ini menjadi tren laporan keuangan itu hampir semua WTP, padahal kita tahu kondisi real di lapangan seperti apa tapi kok hasil nya WTP," katanya di Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Ia juga menyinggung kasus yang menimpa pimpinan BPK pada kasus korupsi menara BTS, hingga suap kasus pemberian WTP untuk instansi tertentu. Dalam hal ini, Indra menekankan bahwa integritas menjadi kunci yang tak bisa ditawar dan penting bagi BPK.

"Dengan kondisi kasus-kasus yang memprihatinkan itu, ini berdampak pertama penurunan kualitas dan rekomendasi pemeriksaan. Menghilangkan kepercayaan publik kepada BPK. Inefisiensi dan pemborosan anggaran dan korupsi tidak bisa ditekan," paparnya.

Indra memaparkan enam solusi atas persoalan itu, seperti penguatan teknologi dalam proses pemeriksaan, pengembangan sumber daya manusia terintegrasi, hingga penerapan sanksi dan reward.

Seleksi juga diikuti Charles Pandji Dewanto, Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ia menyebut, KPPU dan BPK punya kemiripan tugas, sehingga menjadi salah satu alasannya mendaftarkan diri.

"Motivasi saya tentunya kita ingin lembaga di mana pun berada jadi lebih baik. Saya lihat ada kemiripan lembaga BPK dengan di KPPU, di KPPU kita ada investigator, di BPK punya auditor yang tugas dan fungsinya mirip, pemeriksaan, investigasi, dan memberikan saran pertimbangan lain-lain," sebutnya.

Fit and proper test juga diikuti oleh Nehseh Bangun yang menyoroti masalah kredibilitas di kalangan auditor. Ia membeberkan berbagai persoalan yang menjadi celah terjadinya penyimpangan.

"Auditor dengan usia produktif memiliki kebutuhan hidup yang tinggi dan tidak berimbang dengan pendapatan menjadi celah terjadinya penyimpangan," imbuh dia.

Peserta lainnya adalah Dadang Suwanda, dosen yang juga pernah bertugas di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga staf ahli DPD. Ia menyoroti praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia.

Berdasarkan materinya, masalah KKN yang masuk ranah hukum biasanya melibatkan 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu orang yang pintar namun nakal dan mampu menyiasati aturan. Sementara kelompok kedua adalah orang yang tidak pintar sehingga mudah dikelabui.

Simak juga Video: Jokowi Harap Dukungan BPK di Masa Peralihan Pemerintahan Baru

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com – Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi legislator terpilih di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN di Jakarta Selatan, Minggu (11/8/2024).

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta setiap daerah mengirim tiga kandidat pimpinan dewan untuk mengikuti tes tersebut.

“Kami mengundang seluruh kandidat yang akan menjadi pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) tingkat kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia. PAN sendiri memiliki sekitar 100 pemimpin dari seluruh wilayah,” ujar Zulhas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu.

Tes tersebut, lanjut dia, mencakup psikotes, kepemimpinan, dan kepribadian.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan itu menyebut, fit and proper test perlu dilakukan agar kader PAN terpilih dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Zulhas menambahkan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan pimpinan yang layak dan patut sehingga bisa mendukung partai dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di daerah masing-masing.

“(Semoga para kader dapat) memberikan warna sebagaimana cita-cita PAN untuk (memberikan rasa) adil bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Zulhas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemegang saham PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) menunjuk Novi Imelda sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan, sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sebagai anggota direksi baru, Novi Imelda bertugas secara efektif setelah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 16 Juli 2024 yang lalu.

Presiden Direktur Bahana TCW Rukmi Proborini menjelaskan, kehadiran posisi Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan komitmen Bahana TCW terhadap standar kepatuhan dan tata kelola yang baik.

“Penguatan tugas dan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan diyakini dapat mendorong pertumbuhan bisnis, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan serta produk investasi perusahaan," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (28/7/2024).

Ia menambahkan, langkah ini tidak hanya akan memperkuat operasional perusahaan, tetapi juga menegaskan komitmen Bahana TCW terhadap kepatuhan dan integritas yang tinggi.

Penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi salah satu fokus utama Bahana TCW dalam menjaga integritas operasional dan mempertahankan kepercayaan dari pemegang saham serta nasabah.

"Dengan penunjukan Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang baru, Bahana TCW menegaskan komitmen untuk meningkatkan standar kepatuhan yang tinggi dalam semua aspek operasional perusahaan," imbuh dia.

Dengan demikian, susunan Direksi Bahana TCW per Juli 2024 adalah sebagai berikut.

• Presiden Direktur: Rukmi Proborini
• Direktur Investasi: Doni Firdaus
• Direktur Pemasaran: Danica Adhitama
• Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan: Novi Imelda

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemegang saham PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) menunjuk Novi Imelda sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan, sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sebagai anggota direksi baru, Novi Imelda bertugas secara efektif setelah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 16 Juli 2024 yang lalu.

Presiden Direktur Bahana TCW Rukmi Proborini menjelaskan, kehadiran posisi Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan komitmen Bahana TCW terhadap standar kepatuhan dan tata kelola yang baik.

“Penguatan tugas dan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan diyakini dapat mendorong pertumbuhan bisnis, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan serta produk investasi perusahaan," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (28/7/2024).

Ia menambahkan, langkah ini tidak hanya akan memperkuat operasional perusahaan, tetapi juga menegaskan komitmen Bahana TCW terhadap kepatuhan dan integritas yang tinggi.

Penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi salah satu fokus utama Bahana TCW dalam menjaga integritas operasional dan mempertahankan kepercayaan dari pemegang saham serta nasabah.

"Dengan penunjukan Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang baru, Bahana TCW menegaskan komitmen untuk meningkatkan standar kepatuhan yang tinggi dalam semua aspek operasional perusahaan," imbuh dia.

Dengan demikian, susunan Direksi Bahana TCW per Juli 2024 adalah sebagai berikut.

• Presiden Direktur: Rukmi Proborini
• Direktur Investasi: Doni Firdaus
• Direktur Pemasaran: Danica Adhitama
• Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan: Novi Imelda