IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto mendapat undangan untuk Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok Tujuh (KTT G7). Menanggapi undangan tersebut, kepala negara mengaku masih mempelajarinya.

“Dan juga ada kemungkinan saya sedang mempelajari, katanya ada undangan juga untuk KTT G7, kita diundang juga,” kata Prabowo dalam arahannya pada sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/11/2024) petang.

Menurut presiden, undangan KTT G7 adalah sebuah kehormatan bagi Indonesia.

Selain KTT G7, Prabowo bakal melakukan kunjungan kenegaraan dan kerja di beberapa negara. Dia berencana mengunjungi Peru, Brasil, China, hingga Inggris.

“Antara lain menghadiri KTT APEC di Peru dan G20 di Brasil. Juga ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok, kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat dan juga kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai perdana menteri Inggris,” tuturnya.

Menurut Prabowo, kehadirannya di forum-forum internasional dan kunjungan ke beberapa negara tidak bisa dihindarkan. Sebab, semua kegiatan itu memiliki nilai strategis serta berhubungan dengan keadaan ekonomi Indonesia.

Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Prabowo harus berunding dan juga menggali potensi-potensi yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan strategis bagi Indonesia. Pihak yang diajak berunding itu antara lain kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi.

“Kelompok-kelompok negara tersebut yang bisa dikatakan merupakan blok-blok ekonomi yang sangat penting sangat krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita,” kata dia.

(Ahmad Islamy Jamil)

Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para menteri jelang lawatan ke luar negeri untuk menghadiri undangan konferensi tingkat tinggi (KTT) G7, G20 hingga APEC.

G7 beranggotakan tujuh negara ekonomi maju utama dunia yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Jepang dan Kanada.

Prabowo mengatakan akan hadir di gelaran dunia itu. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendongkrak perekonomian Indonesia.

"Ada undangan juga untuk KTT G7, kita diundang juga. Ini berarti suatu kehormatan Indonesia dianggap juga pantas di undang ke G7," kata Prabowo membuka sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/11).

"Jadi hal-hal ini tidak bisa saya hindari karena semua punya nilai strategis, juga berhubungan dengan keadaan ekonomi kita," ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan negara-negara di G7 merupakan blok ekonomi penting. Kerja sama dengan negara-negara itu penting untuk perekonomian Indonesia. Menurutnya, Indonesia harus mau berunding. Ia ingin menggali potensi untuk terus memperbaiki ekonomi Indonesia.

"Harus juga menggali potensi-potensi yang ada, dan menyelesaikan masalah yang krusial dan strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut yang bisa dikatakan blok-blok ekonomi yang sangat penting dan sangat krusial," ujarnya.

Selain G7, Prabowo juga diundang ke KTT G20 di Brazil dan KTT APEC di Peru. Ia juga akan ke Inggris, China, dan Amerika Serikat untuk bertemu pemimpin-pemimpin negara tersebut.

"Karena itu saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri," ucapnya.

Prabowo akan melakukan kunjungan kenegaraan pada Jumat (8/11) hingga Minggu (24/11). Ini adalah lawatan kenegaraan pertama Prabowo sejak menjabat presiden.

Selama Prabowo di luar negeri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memimpin pemerintahan. Dia akan menjabat Pelaksana Tugas (Plt) presiden hingga Prabowo kembali ke Tanah Air.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta pada sore hari ini, Rabu (6/11/2024). Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan bakal melakukan kunjungan kenegaraan dan kerja ke beberapa negara.

"Antara lain menghadiri KTT APEC di Peru dan G20 di Brasil. Juga ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah China, kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat dan juga kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai perdana menteri Inggris," kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga diundang untuk menghadiri KTT G7. Undangan tersebut merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia.

"Dan juga ada kemungkinan saya sedang mempelajari katanya ada undangan juga untuk KTT G7, kita diundang juga. Karena ini berarti sesuatu kehormatan Indonesia dianggap juga pantas diundang ke G7," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa kehadirannya pada forum internasional dan kunjungan ke beberapa negara tidak bisa dihindarkan karena memiliki nilai strategis serta berhubungan dengan ekonomi Indonesia.

"Karena kita harus berunding, harus juga menggali potensi-potensi yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan juga strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut yang bisa dikatakan merupakan blok-blok ekonomi yang sangat penting, sangat krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita," kata Prabowo.

(NIA DEVIYANA)

Ottawa: Jajaran menteri luar negeri yang tergabung dalam kelompok G7, kelompok tujuh ekonomi besar dunia, menyatakan keprihatinan mereka atas keputusan parlemen Israel yang melarang kegiatan operasional Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

“Kami, Menteri Luar Negeri Kanada, Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Republik Korea, dan Inggris, menyampaikan keprihatinan mendalam atas undang-undang yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh Knesset Israel,” kata pernyataan bersama para menlu G7 tersebut.

Menurut mereka, UU yang dikeluarkan Israel itu bertujuan untuk mencabut hak istimewa dan kekebalan UNRWA, melarang segala kontak antara badan-badan negara Israel, pejabat, dan UNRWA, serta melarang segala kehadiran UNRWA di Israel.
“UNRWA menyediakan bantuan kemanusiaan yang penting dan menyelamatkan nyawa serta layanan dasar bagi para pengungsi Palestina di Gaza, Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan di seluruh wilayah tersebut,” kata G7.

Tanpa kerja kerasnya, kata mereka, penyediaan bantuan dan layanan tersebut, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan distribusi bahan bakar di Gaza dan Tepi Barat akan sangat terhambat jika tidak mustahil.

Tidak hadirnya UNRWA di wilayah tersebut, dianggap dapat menimbulkan konsekuensi yang ‘menghancurkan pada situasi kemanusiaan’ yang sudah kritis dan memburuk dengan cepat, khususnya di Gaza utara.

Reformasi Internal UNRWA

“Sangat penting bagi UNRWA dan organisasi serta badan PBB lainnya untuk sepenuhnya mampu memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan mereka kepada mereka yang paling membutuhkannya, memenuhi mandat mereka secara efektif,” tegas G7.

“Kami mendesak Pemerintah Israel untuk mematuhi kewajiban internasionalnya, menjaga hak istimewa dan kekebalan UNRWA tetap utuh, dan memenuhi tanggung jawabnya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam segala bentuknya, serta penyediaan layanan dasar yang sangat dibutuhkan bagi penduduk sipil,” desak mereka.

Mereka mengatakan, tetap mengutuk serangan teror yang brutal dan tidak dapat dibenarkan oleh Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

“UNRWA telah mengambil langkah-langkah untuk menanggapi tuduhan mengenai dukungan karyawan perorangan terhadap organisasi teroris dan menunjukkan kesediaannya untuk mengejar dan melaksanakan reformasi proses internal sesuai dengan tinjauan independen pada bulan April 2024, yang dipimpin oleh Catherine Colonna, mengenai kenetralan UNRWA,” terang mereka.

“Kami menyerukan kepada UNRWA untuk melanjutkan jalur reformasinya sebagai prioritas, menunjukkan komitmennya terhadap prinsip kenetralan, dan memastikan bahwa kegiatannya tetap sepenuhnya sesuai dengan mandatnya. Kami akan terus memantau dan mendukung proses ini secara aktif,” tutup G7.

Perang Israel-Hamas

UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya menuduh otoritas Israel membatasi aliran bantuan ke Gaza, tempat hampir seluruh dari 2,4 juta penduduk wilayah itu telah mengungsi setidaknya satu kali selama perang.

Badan itu sendiri telah menderita kerugian besar, dengan sedikitnya 223 stafnya tewas dan dua pertiga fasilitas badan itu di Gaza rusak atau hancur sejak perang dimulai.

Perang di Gaza meletus dengan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang mengakibatkan kematian 1.206 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP dari angka resmi Israel.

Serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 43.020 orang di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas, angka yang dianggap PBB dapat diandalkan.

Baca juga: Indonesia Sebut Larangan Operasi UNRWA oleh Israel Langgar Piagam PBB


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Indonesia dilaporkan menjadi mitra organisasi BRICS.

Informasi itu diperoleh dari unggahan akun X @BRICSinfo yang kerap membagi informasi soal organisasi yang digawangi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan itu.

"BRICS secara resmi menambah 13 negara baru ke aliansi sebagai negara mitra (bukan anggota penuh)," demikian kutipan unggahan BRICSinfo di akun X, Kamis (24/10).

Selain Indonesia, negara lain yang dikabarkan menjadi mitra yakni Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota kelompok BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, Kamis (24/10).

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kami ikut kubu tertentu, melainkan kami berpartisipasi aktif di semua forum," kata Sugiono dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (26/10).

Sugiono mengatakan forum tersebut bisa menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS juga dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

Lantas apa itu BRICS?

Melansir berbagai sumber, BRICS adalah forum kerja sama di antara sejumlah negara berkembang terkemuka. Nama BRICS diambil huruf pertama negara anggotanya yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Awalnya, Ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill mencetuskan istilah BRIC dalam sebuah makalah penelitian pada 2001. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan negara-negara Brasil, Rusia, India, dan Cina atau yang disebut BRIC siap untuk menantang negara-negara G7 yang dominan.

Dari situ, Rusia kemudian menyerukan pertemuan keempat negara tersebut pada 2009. Usulan itu disampaikan langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pertemuan itu sekaligus menjadi KTT BRIC resmi pertama. Setahun kemudian, Afrika Selatan bergabung dengan blok tersebut atas undangan dari China. Dari sinilah nama BRIC berubah menjadi BRICS seperti yang kita kenal saat ini.

BRICS dibentuk atas dasar bahwa lembaga-lembaga internasional terlalu didominasi oleh kekuatan-kekuatan Barat dan tidak lagi melayani negara-negara berkembang.

BRICS berupaya untuk mengoordinasikan kebijakan ekonomi dan diplomatik para anggotanya, mendirikan lembaga-lembaga keuangan baru, dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Blok ekonomi ini bukanlah organisasi formal seperti Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC), melainkan blok ekonomi non-Barat yang mengoordinasikan upaya ekonomi dan diplomatik untuk mencapai tujuan bersama.

Negara-negara BRICS berupaya membangun alternatif terhadap dominasi sudut pandang Barat dalam kelompok multilateral utama, seperti Bank Dunia, G7), dan Dewan Keamanan PBB.

Anggota BRICS kemudian bertambah pada KTT 2023, dengan undangan yang diberikan kepada enam negara yakni Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Namun, setelah Javier Milei menjadi presiden Argentina, ia mengumumkan bahwa negaranya tidak akan bergabung dengan BRICS. Kendati, negara-negara lain menjadi resmi menjadi anggota pada 2024. Lebih lanjut, nama BRICS+ terkadang digunakan untuk perluasan anggota blok tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara yang tergabung dalam Group of Seven (G7) telah menuntaskan pinjaman US$50 miliar untuk Ukraina, didukung oleh laba atas aset bank sentral Rusia yang tidak dapat dimobilisasi.

Hal ini bakal membuka jalan bagi bantuan agar bisa segera mengalir ke Kyiv dan sebagian besar dapat melindungi pembiayaan penting dari hasil pemilihan presiden AS.

"Hari ini, kami, para pemimpin Group of Seven telah mencapai konsensus tentang cara memberikan sekitar US$50 miliar dalam bentuk pinjaman Akselerasi Pendapatan Luar Biasa [Extraordinary Revenue Acceleration/ERA] ke Ukraina," kata pimpinan G7 dalam pernyataan bersama, dilansir dari Bloomberg, Sabtu (26/10/2024).

Lebih lanjut, disebutkan hasil pinjaman akan dicairkan melalui berbagai saluran untuk mendukung bantuan anggaran, militer, dan rekonstruksi Ukraina.

Kesepakatan pemberian pinjaman tersebut terjadi setelah Amerika Serikat (AS) dan sekutunya mengatasi masalah tentang cara menyusun pinjaman tersebut dan, dan termasuk cara memastikan pembayarannya terjamin sehingga pembayar pajak mereka tidak akan terlilit utang.

AS mengatakan akan memberikan bantuan US$20 miliar dan Eropa diperkirakan akan memberikan sumbangan dalam jumlah yang hampir sama. Inggris mengatakan akan memberikan sumbangan sekitar US$3 miliar, sedangkan Kanada dan Jepang juga diperkirakan akan memberikan sumbangan.

Berdasarkan mekanisme yang disepakati, AS, Uni Eropa, dan negara-negara G7 lainnya masing-masing akan memberikan pinjaman kepada Ukraina yang akan dibayar kembali menggunakan laba yang dihasilkan dari sekitar US$280 miliar dana yang diblokir, yang sebagian besarnya tidak dapat dicairkan di Eropa.

Pinjaman tersebut akan memberikan dukungan finansial bagi Ukraina yang tengah berupaya membangun kembali dan mempertahankan diri, dan akan membantu memenuhi kebutuhan pembiayaannya hingga 2025 dan seterusnya.

AS dan sekutunya bermaksud menggunakan pinjaman tersebut sebagai sinyal dukungan penuh mereka kepada Kyiv dan mengirim pesan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa dia tidak dapat menunggu mereka dalam konflik tersebut.

"Kami tidak akan lelah dalam tekad kami untuk memberikan Ukraina dukungan yang dibutuhkannya untuk menang," kata para pemimpin G7 dalam pernyataan tersebut.

AS berharap untuk mencairkan setidaknya setengah dari bagiannya sebesar US$20 miliar kepada lembaga Bank Dunia (World Bank), yang akan mengelola pinjaman AS, pada Desember ini. Apabila memungkinkan, AS bahkan berencana mencairkan seluruh jumlah tersebut.

Dengan rencana tersebut, AS diperkirakan akan mencairkan seluruh bagiannya sebelum pemerintahan berikutnya menjabat pada 2025.

Kesepakatan mengenai pinjaman tersebut juga merupakan puncak dari upaya diplomatik AS selama setahun untuk meyakinkan mitra sekutunya, terutama di Eropa, untuk memanfaatkan nilai ekonomi dari aset-aset ini.

Meskipun dorongan pemberian pinjaman itu sempat menemui perlawanan besar, pembicaraan tentang pemanfaatan aset untuk menghasilkan nilai bagi Ukraina semakin menguat, terutama karena lingkungan politik di kedua sisi Atlantik mempertanyakan lebih lanjut bantuan yang didanai pembayar pajak.

Jakarta -

Indonesia resmi menjadi salah satu negara mitra blok ekonomi Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). Blok ekonomi ini disebut-sebut menyumbang sekitar seperlima dari perdagangan global.

"Baru saja: BRICS secara resmi menambahkan 13 negara (termasuk Indonesia) baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra (bukan anggota penuh)," cuit akun X resmi @BRICSinfo dikutip Kamis (24/10/2024).

Lantas keuntungan seperti apa yang bisa didapat RI dengan bergabung sebagai mitra dengan blok ekonomi tersebut?

Pendiri lembaga penelitian dan pelatihan Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengatakan dengan bergabung sebagai mitra BRICS, Indonesia dapat ikut terlibat dalam skema perdagangan global khususnya dengan negara-negara berkembang.

Sebab selama ini, sejumlah organisasi atau lembaga internasional yang menjadi penghubung perdagangan antara Indonesia dengan negara lain seperti G77 dan WTO belum banyak memberikan hasil. Sehingga penting bagi Indonesia untuk membuka peluang kerja sama baru melalui blok ekonomi ini.

"Keuntungannya adalah bahwa Indonesia terlibat dalam skema kerja sama antar negara-negara selatan yang baru dibentuk. Kita tahu bahwa saat ini fungsi pertemuan PBB misalnya G77 untuk negara-negara berkembang, negara-negara global south itu kurang efektif. Demikian pula nggak ada hasil yang menggembirakan bahkan sudah 20 tahunan lebih," kata Dinna kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

"Kemudian dari segi kerja sama dengan WTO, juga negara berkembang dalam posisi yang sulit. Cukup banyak produk-produk negara berkembang yang memang tidak bisa difasilitasi kebutuhannya untuk tetap produksi, kemudian bisa masuk penetrasi ke pasar negara-negara maju, itu sangat sulit dicapai," sambungnya.

Belum lagi menurutnya negara-negara anggota utama BRICS seperti China dan Rusia sering kali dalam posisi yang sulit untuk masuk dalam perdagangan internasional. Semisal terkena embargo atau sanksi khususnya dari negara-negara Barat. Sehingga peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan anggota BRICS jadi semakin besar terealisasi.

"Sehingga mereka butuh betul jalur alternatif untuk tetap bisa berproduksi, berdagang, dan punya valuta asing untuk eksistensi mereka di tingkat ekonomi, makanya ada BRICS. Tapi mereka juga tahu bahwa nggak mungkin mereka dapat kerja sama pasar dari negara lain, kalau nggak dengan menggalang kerja sama yang lebih luas," papar Dinna.

Kemudian ada juga keuntungan dari model kerja sama dalam BRICS ini berbeda dengan sistem yang sudah dibangun oleh negara-negara barat lainnya. Semisal untuk transaksi antar negara, BRICS mengandalkan sistem SWAP daripada SWIFT code.

"Jadi harapannya itu kalau di negara barat, soalnya Indonesia kan relatif sudah nggak dihitung lagi sebagai negara low income, makanya kita kalau pinjam uang pun, berutang, bunganya sudah tinggi," ungkapnya.

Di luar itu, Dinna berpendapat dengan menjadi mitra geng Rusia-China ini akan membuat negara-negara barat dapat memberikan rasa hormat atau pandangan lebih kepada Indonesia. Sebab mereka jadi paham betul bahwa negara-negara barat bukanlah satu-satunya mitra dagang yang bisa diandalkan Indonesia.

"Jadi bukan melulu soal ekonominya, tetapi dengan kehadiran di sana negara-negara barat pasti otomatis punya pandangan yang berbeda dan mungkin juga lebih respectful juga terhadap negara kita dibandingkan kalau kita hanya berdiam diri saja mengandalkan kerja sama dengan negara barat," terang Dinna lagi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum Indonesia tidak mendapat nilai tambah yang besar dengan menjadi negara mitra BRICS. Sebab selama ini Indonesia sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan negara-negara anggota geng Rusia-China ini.

"Saya kira sih sama aja. Ini kita sebenarnya sebagai mitra BRICS itu kita sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa karena sebelumnya hubungan kita dengan China, dengan India, dengan Rusia itu ya sudah baik," kata Piter.

Sehingga menurutnya kemitraan ini hanya menjadi salah satu sarana mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS saja. Walaupun langkah ini juga merupakan hal yang penting mengingat para anggota geng Rusia-China ini masih memiliki potensi perdagangan yang besar dengan Indonesia.

"China kan adalah mitra dagang kita yang terbesar, yang terutama dan kita masih punya potensi untuk mengembangkan itu dengan misalnya dengan Rusia, dengan Brazil, India ya. Itu potensi perdagangan kita dengan mereka sebenarnya besar," katanya.

Untuk itu ia menyarankan kepada pemerintah lebih fokus membangun kerja sama ekonomi dengan negara-negara anggota BRICS yang selama ini belum cukup dijajaki seperti Rusia dan Brazil.

"Mungkin yang hanya bisa lebih ditindaklanjuti seharusnya itu adalah misalnya terkait dengan potensi perdagangan dengan Brazil ya, atau termasuk dengan Rusia," ucapnya.

"Rusia kan kita sudah berhubungan baik, tapi kalau secara perdagangan masih kurang ya. Mungkin melalui kemitraan ini bisa dimanfaatkan lebih gitu," sambungnya.

Perlu diketahui BRICS sendiri merupakan blok ekonomi yang diinisiasi oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Namun sejak Agustus 2023 kemarin kelompok dagang ini telah memperluas pengaruhnya secara global.

Perluasan tersebut juga merupakan respons langsung terhadap meningkatnya kebutuhan akan alternatif bagi lembaga-lembaga yang didominasi Barat seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Tidak lama setelah itu, blok ekonomi 'anti Barat' tersebut sebelumnya sudah setuju untuk menerima Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Kini aliansi BRICS telah menambahkan 13 negara baru sebagai mitra.

Negara-negara yang baru ditambahkan tersebut, meliputi Indonesia, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan terbaru International Monetary Fund atau IMF mengungkap peluang bahwa dunia akan semakin bergantung pada kelompok ekonomi berkembang BRICS untuk mendorong ekspansi, dibandingkan negara-negara barat yang lebih kaya seperti G7.

Hal itu tercantum dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2024 yang diterbitkan IMF atau Dana Moneter Internasional pada awal pekan ini. Laporan tersebut berjudul "Policy Pivot, Rising Threats" yang berarti Pergeseran Kebijakan, Meningkatnya Ancaman.

Terdapat sejumlah perbedaan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari laporan terakhir IMF pada enam bulan lalu. Salah satu yang paling kentara, terdapat peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dalam lima tahun mendatang dari negara-negara BRICS.

Temuan potensi ekonomi BRICS itu mengacu pada paritas daya beli. Berdasarkan perhitungan itu pula, kontribusi ekonomi dari negara-negara maju di kelompok Group of Seven (G7), seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang justru direvisi turun.

"China akan menjadi kontributor teratas bagi pertumbuhan global selama lima tahun ke depan, dengan bagiannya 22% lebih besar daripada semua negara G7 secara keseluruhan, menurut perhitungan Bloomberg menggunakan perkiraan IMF terbaru," dikutip dari Bloomberg pada Jumat (25/10/2024).

Setelah China, India diperkirakan akan menambah hampir 15% dari total bagiannya terhadap perekonomian global. Hal itu menjadikan negeri Bharat sebagai salah satu raksasa pertumbuhan global lainnya.

Bloomberg juga menemukan bahwa beberapa perkiraan untuk negara-negara lain juga menggambarkan bagaimana ekonomi dunia menjadi lebih bergantung pada pasar berkembang, terutama berdasarkan ukuran daya beli dengan pendekatan upaya penyesuaian harga.

Bukan hanya itu, ekonomi dunia juga memberi porsi yang lebih besar kepada negara-negara yang lebih miskin tetapi berpenduduk lebih banyak dibandingkan negara-negara maju.

Bloomberg memperkirakan bahwa Mesir akan menambah 1,7% pada pertumbuhan global dalam kurun 2024—2029, sama dengan Jerman dan Jepang. Lalu, Vietnam diperkirakan akan memberikan kontribusi 1,4%, laju kenaikan yang sama dengan Prancis dan Inggris.

Negeri Paman Sam yang perkasa selama 25 tahun terakhir, terutama pada periode pascapandemi, menjadikannya kontributor terbesar bagi pertumbuhan dunia di antara negara-negara maju.

Namun demikian, China belum mampu mempertahankan pangsa ekonomi globalnya dalam hal paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) dibandingkan dengan trajektori India dan China sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia.

Adapun, dua negara G7 dengan ekonomi terkecil, yakni Kanada dan Italia diperkirakan masing-masing berkontribusi kurang dari 1% terhadap pertumbuhan ekonomi dunia hingga 2029 mendatang.

Laju ekonomi Kanada dan Italia itu lebih rendah dibandingkan negara-negara yang jauh lebih miskin tetapi populasinya lebih besar, seperti Bangladesh, Mesir, atau Filipina.

Perbesar

IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2025 dan memperingatkan meningkatnya risiko, dari perang hingga proteksionisme perdagangan.

IMF memperkirakan produk domestik bruto (PDB) global akan meningkat 3,2% tahun depan. Proyeksi ini lebih rendah 0,1 poin persentasi dari rilis WEO sebelumnya pada Juli 2024.

Adapun, outlook pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak berubah pada 3,2%, sedangkan inflasi global diperkirakan melambat menjadi 4,3% pada 2025 dari 5,8% tahun ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, IMF telah memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia cenderung landai dalam jangka menengah. Hal ini membuat negara-negara kekurangan sumber daya untuk mengurangi kemiskinan dan menghadapi perubahan iklim.

Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan risiko-risiko global semakin meningkat dan ekonomi global sedang dalam ketidakpastian yang semakin besar.

"Ada risiko geopolitik, dengan potensi eskalasi konflik regional, yang dapat memengaruhi pasar komoditas. Ada peningkatan proteksionisme, kebijakan-kebijakan proteksionis, gangguan-gangguan dalam perdagangan yang juga dapat mempengaruhi aktivitas global," ujar Gourinchas seperti dikutip Bloomberg, Rabu (23/10/2024).

Meskipun prospek IMF tidak secara eksplisit menyebutkan pilpres AS pada November mendatang, perhelatan politik AS tersebut akan pertemuan tahunan menteri keuangan dan gubernur bank sentral dunia di markas besar IMF dan World Bank di Washington, yang berjarak hanya tiga blok dari Gedung Putih.

Proyeksi IMF terhadap Ekonomi Indonesia

IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan mencapai 5,0%. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berada di tren 5%.

Sayangnya, perkiraan IMF ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Misalnya, pada 2025 laju ekonomi diperkirakan hanya mencapai 5,1%.

Bahkan, IMF memproyeksikan bahwa pada 2029 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap di 5,1%.

Seperti diketahui, 2029 merupakan akhir masa jabatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka.

Padahal, Prabowo bercita-cita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Proyeksi IMF itu seolah menunjukkan bahwa ambisi Prabowo masih cenderung sulit tercapai.

Adapun, indikator lainnya yang diproyeksikan oleh IMF adalah inflasi Indonesia akan stabil di 2,3% pada 2024. Lalu, neraca transaksi berjalan 2024 diperkirakan -1,0%, dan tingkat pengangguran pada 2024 sebesar 5,2%. (Aprianto Cahyo Nugroho)

IDXChannel – Sejak pembentukannya 18 tahun silam, BRICS disebut telah meningkatkan pangsa pasarnya dalam ekonomi global hampir 10 poin persentase. Sementara Kelompok Tujuh atau G7 dikatakan telah kehilangan jumlah yang sama selama periode tersebut.

Angka itu diperoleh lewat perhitungan kantor berita Rusia, Sputnik, berdasarkan data Bank Dunia. Menurut laporan tersebut, negara-negara yang saat ini menjadi bagian dari BRICS menghasilkan 27,15 persen dari PDB global pada 2006.

“Selama tahun-tahun berikutnya, mereka meningkatkan pangsa mereka dalam ekonomi dunia sebesar 9,7 poin persentase. Pada akhir tahun lalu, pangsa mereka mencapai rekor 36,8 persen,” ungkap Sputnik, Senin (21/10/2024).

Kantor berita itu mengatakan, peningkatan tersebut sepenuhnya direbut BRICS dari negara-negara G7. Sebagai kelompok negara-negara maju, G7 telah mengurangi kontribusinya terhadap ekonomi dunia sejak 2006 sebesar 9,7 poin persentase hingga kini menjadi 29 persen. Itu adalah rekor terendah PDB G7 dalam sejarah modern.

Sementara negara-negara di luar G7 dan BRICS menghasilkan 34,2 persen dari output dunia, sama seperti pada 2006. Adapun PDB global pada paritas daya beli pada 2023 adalah USD184,7 triliun, naik 7 persen dari tahun ke tahun (yoy).

BRICS adalah asosiasi antarnegara yang dibentuk pada 2006. Pada mulanya, kelompok itu bernama BRIC yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, dan China. Beberapa tahun setelahnya, Afrika Selatan juga bergabung sehingga namanya diubah menjadi BRICS.

Tahun ini, Rusia memegang kepemimpinan BRICS sejak 1 Januari. Sepanjang 2024, sejumlah anggota baru bergabung ke dalam asosiasi tersebut, yaitu Mesir, Ethiopia, Iran, UEA, dan Arab Saudi.

Pekan ini, Rusia akan menyelenggarakan KTT BRICS di Kazan, Republik Tatarstan. KTT itu berlangsung mulai Selasa besok hingga Kamis (22-24/10/2024).

(Ahmad Islamy Jamil)

JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan produk domestik bruto (PDB) global dari negara-negara BRICS telah mengalahkan G7. Hal itu disampaikan dalam pidato sesi pleno pengelompokan ekonomi BRICS di Moskow, Rusia, Jumat (19/10).

Putin membandingkan perubahan dalam pangsa PDB global antara G7 dan BRICS. Dia mengatakan PDB G7 terus menyusut dari 1992 sebesar 45,5% menjadi 16,7% tahun ini.

"Sekarang aliansi kami memiliki 37,4% pangsa PDB global dan G7 29,3%. Kesenjangan semakin melebar. Itu akan terus meningkat dan tidak bisa dihindari," ujar Putin dikutip dari Anadolu Ajansi, Sabtu (19/10/2024).

Putin menegaskan BRICS memainkan peran penting dalam ekonomi global, tidak hanya hari ini tetapi peran tersebut akan terus meningkat di masa depan.

"Negara-negara yang membentuk asosiasi kami sebenarnya adalah pendorong pertumbuhan ekonomi global. Dan di BRICS-lah peningkatan utama dalam PDB global akan dihasilkan di masa mendatang," tegas Putin.

Dia menekankan bahwa kerja sama BRICS untuk mempercepat pertumbuhan sosio-ekonomi dan memastikan pembangunan berkelanjutan membawa hasil yang konkret, nyata dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Putin menegaskan PDB agregat aliansi BRICS lebih dari USD60 triliun, atau setara Rp9.000 triliun dan total pangsa pasar global melebihi indikator G7. Dalam beberapa dekade terakhir, kata dia, lebih dari 40% pertumbuhan PDB global dan seluruh dinamika ekonomi global telah diperhitungkan oleh negara-negara BRICS.

"Pada akhir tahun ini, tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata di BRICS diproyeksikan sebesar 4%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi di negara-negara G7 sebesar 1,7% dan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2%," ujarnya.

BRICS menyumbang sekitar seperempat dari ekspor barang global. Sementara, perusahaan-perusahaan dari negara-negara yang tergabung dalam asosiasi ini mendominasi banyak pasar-pasar utama, termasuk sumber-sumber energi, logam dan makanan. "Tanpa sumber-sumber ini pembangunan berkelanjutan tidak akan terjadi," tegas Presiden Putin.

JAKARTA - Porsi negara-negara BRICS dalam produk domestik bruto (PDB) global diukur melalui purchasing power parity (PPP) berhasil tumbuh stabil mencapai 36,7%. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov dalam rangkaian pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara BRICS di Rusia, Kamis (10/10/2024).

Para pejabat tersebut bertemu di Moskow untuk mendiskusikan kemungkinan perbaikan pada sistem moneter dan keuangan internasional menjelang KTT BRICS 2024 di Kazan akhir bulan ini. Rusia merupakan ketua BRICS saat ini.

"Negara-negara BRICS adalah mesin pertumbuhan ekonomi global," ujar Anton Siluanov, dilansir dari Russia Today, Jumat (11/10/2024).

Dia mengungkapkan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata ekonomi kelompok ini akan mencapai 4,4% pada 2024-2025. "Jika kita melihat negara-negara G7, itu adalah 1,7%. Jelas siapa yang berkembang lebih dinamis," kata Siluanov.

Namun ia menambahkan bahwa ini bukanlah masalah persaingan, melainkan tugasnya adalah untuk memastikan tingkat pertumbuhan negara anggota BRICS yang lebih tinggi dari ekonomi BRICS untuk memastikan pendapatan masyarakat mengalami peningkatan.

Kelompok negara berkembang BRICS, yang sebelumnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan mengalami ekspansi besar-besaran setelah Iran, Ethiopia, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA) bergabung pada Januari lalu. Lebih dari 30 negara termasuk anggota NATO, Turki, telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi ekonomi ini.

Menurut data dari IMF, pangsa G7, yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jepang, Italia, AS, Inggris, dan Uni Eropa dalam PDB global dalam hal PPP telah mengalami penurunan yang stabil selama beberapa tahun terakhir, turun dari 50,42% pada 1982 menjadi 30,39% pada 2022. Lembaga yang berbasis di Washington ini memperkirakan angka tersebut akan turun tipis menjadi 29,44% tahun ini.

Sumber: Reuters | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - LONDON. Inggris akan menjadi negara G7 pertama yang mengakhiri produksi listrik tenaga batubara. Ini terjadi setelah Inggris melakukan penutupan pembangkit listrik tenaga batubara terakhirnya, UN0k.DE Ratcliffe-on-Soar milik Uniper di Midlands, Inggris pada hari ini (30/9).

Langkah ini juga akan mengakhiri penggunaan listrik tenaga batubara selama lebih dari 140 tahun di Inggris.

Pada tahun 2015, Inggris mengumumkan rencana untuk menutup seluruh pembangkit listrik tenaga batubara dalam 1 dekade berikutnya. Hal tersebut sebagai bagian dari langkah-langkah yang lebih luas untuk mencapai target iklimnya.

Saat itu, hampir 30% listrik di inggris berasal dari batubara, tetapi angka ini turun menjadi hanya lebih dari 1% pada tahun lalu.

"Inggris telah membuktikan bahwa adalah mungkin untuk menghentikan penggunaan tenaga batubara dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Julia Skorupska, Kepala Powering Past Coal Alliance, sebuah kelompok yang terdiri dari sekitar 60 pemerintah nasional yang berupaya mengakhiri penggunaan tenaga batubara.

Penurunan penggunaan batubara telah membantu mengurangi emisi gas rumah kaca Inggris, yang telah berkurang lebih dari setengahnya sejak tahun 1990.

Inggris, yang memiliki target untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050, juga berencana untuk mendekarbonisasi sektor kelistrikan pada tahun 2030, sebuah langkah yang akan memerlukan peningkatan pesat dalam energi terbarukan seperti angin dan matahari.

"Era batubara mungkin akan segera berakhir, tetapi era baru lapangan kerja yang baik di bidang energi baru saja dimulai," kata Menteri Energi Inggris Michael Shanks dalam pernyataan melalui email.

Emisi dari energi menyumbang sekitar tiga perempat dari total emisi gas rumah kaca dan para ilmuwan telah mengatakan bahwa penggunaan bahan bakar fosil harus dikurangi untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian iklim Paris.

Pada bulan April, negara-negara industri besar G7 sepakat untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batubara pada paruh pertama dekade berikutnya, tetapi juga memberikan kelonggaran bagi negara-negara yang sangat bergantung pada batubara, yang menuai kritik dari kelompok-kelompok hijau.

"Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa target 2035 terpenuhi dan dimajukan ke 2030, khususnya di Jepang, AS, dan Jerman," kata Christine Shearer, Analis Riset, Global Energy Monitor.

Tenaga batubara masih menyumbang lebih dari 25% listrik Jerman dan lebih dari 30% listrik di Jepang.