Bisnis.com, JAKARTA — Investor individu dengan kepemilikan jumbo di sejumlah emiten, Haiyanto, muncul berbelanja saham pada awal November 2024.

Tidak jauh berbeda dengan Lo Kheng Hong, Haiyanto merupakan investor individu yang memegang saham sejumlah emiten dengan kepemilikan di atas 5%.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan & Investigasi Khusus (BPPIK) Aries Marsudiyanto menyambangi kantor Menteri BUMN, Erick Thohir. Kedua pihak sepakat bersinergi dalam mengawal proses pembangunan oleh Kementerian BUMN.

Dalam kesempatan itu, Erick juga menyatakan terus melakukan bersih-bersih seperti yang dilakukan di periode sebelumnya.

"Program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan, di mana di awal-awal kita tahu banyak kasus yang waktu itu ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda. Dan tentu sekarang sama di periode kedua program bersih-bersih BUMN itu harus terus dijalankan," kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Erick menyebut untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan program-program ekonomi. Satu hal yang juga penting adalah memberantas korupsi.

"Saya membuka pintu selebar-lebarnya (untuk BPPIK) karena kita yakin kita bisa maju ke depan itu karena memang efisiensi dan juga menekan yang namanya korupsi," tegasnya.

Sementara itu, Aries, Sejak BPPIK dibentuk oleh Prabowo, dirinya sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga di Tanah Air. Termasuk di dalamnya adalah Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, BPKP dan sekarang Kementerian BUMN.

"Tentunya nanti saya juga akan ke Badan Intelijen Negara, ke KPK dan beberapa kementerian yang perlu kita kunjungi untuk menindaklanjuti. Memastikan, mengawasi dan mengontrol kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Kita semuanya tahu, beliau sudah menyampaikan beberapa kali bahwa korupsi, pemborosan, kebocoran di Indonesia ini sangat luar biasa," bebernya.

Bahkan ada juga aparat atau orang dalam yang terlibat tindak pidana korupsi. Ia sempat menyinggung kasus judi online yang melibatkan orang dalam Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Oleh karena itu, kata Aries, pihaknya akan lebih concern untuk bekerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti potensi kasus serupa sampai ke akar-akarnya. Apalagi Prabowo sudah menyampaikan bahwa negara tidak akan berhasil tanpa pemerintahan yang bersih.

"Aparat jangan menjadi maling. Uang rakyat justru harus mengamankan. Oleh karena itu, kebocoran yang cukup besar di APBN dan APBD akan kita tindak lanjuti terus. Dengan kebocoran yang semakin kecil, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi," tutur Aries.

Ia juga mengajak pengusaha bersinergi dengan pemerintah dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, seperti illegal mining, illegal logging, illegal fishing, illegal planting, penyelundupan, narkoba dan lain sebagainya.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aries Marsudiyanto mewanti-wanti pengusaha agar tidak merugikan negara melalui praktik bisnis curang.

"Kami mohon kepada para pengusaha-pengusaha marilah kita sama-sama bersinergijangan menjadi pengusaha nakal sudah diberi fasilitas oleh negara, sudah diberi aset oleh negara, sudah diberi tanah oleh negara, malah juga merampok negara yang memberikan kontribusi," ujar Aries dalam konferensi pers bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada Kamis (8/11).

Aries menegaskan pihaknya akan bekerja sama dengan aparat hukum untuk memberantas praktik korupsi yang menggerogoti anggaran negara.

Sejak dilantik pada 22 Oktober lalu, Aries telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri, BPKP, bahkan akan melibatkan KPK dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Langkah ini, menurutnya, adalah perwujudan dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Saya langsung berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, BPKP, dan sekarang dengan BUMN. Tentunya, nanti saya juga akan ke Badan Intelijen Negara, KPK, serta beberapa kementerian yang perlu kami kunjungi untuk memastikan, mengawasi, dan mengontrol kebijakan Bapak Presiden Prabowo," tutur Aries Aries.

Pada kesempatan itu, Aries juga menyoroti besarnya kebocoran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Kami akan menindaklanjuti hal ini hingga ke akar-akarnya, sampai ke pimpinan paling rendah, bahkan hingga kepala-kepala daerah, untuk memastikan, mengontrol, dan mengawasi agar APBN dan APBD berjalan sebagaimana mestinya," tegasnya.

Ia menekankan bahwa tindakan merugikan negara tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga mencederai rakyat yang seharusnya dilindungi.

"Sayangilah keluarga anda, yang berbuat melanggar hukum, sayangilah anak anda sayangilah rakyat yang itu uang dari mereka pajak dari mereka yang harus bekerja keras coba dirampok oleh aparat-aparat sendiri yang harusnya melindungi rakyat," pungkas Aries.

Presiden Prabowo Subianto bakal membuat gebrakan baru di sektor ekonomi. Orang nomor satu di Indonesia itu akan membentuk lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Lembaga ini digadang-gadang bakal menjadi superholding macam Temasek dari Singapura. Kabarnya, Danantara akan menggabungkan dan mengelola tujuh BUMN besar bersama Indonesia Investment Authority (INA).

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin pun mendukung penuh pembentukan Danantara. Baginya ini merupakan langkah besar untuk restrukturisasi BUMN di Indonesia. Menurutnya, dengan Danantara BUMN bakal lebih lincah tanpa terpatok banyak urusan birokrasi.

"Kehadiran Danantara akan membuat ekosistem BUMN lebih kondusif dan agile, dengan keputusan yang lebih cepat dan lincah baik di dalam maupun luar negeri, tanpa harus terhambat oleh proses birokrasi dan kepentingan politis," jelas Wijayanto dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Wijayanto juga menekankan proses investasi memang berisiko, banyak pihak yang khawatir akan kerugian negara lewat proses ini. Namun dia meyakini bila mengusung investasi dengan sebuah inovasi dan cara-cara baru macam Danantara keuntungan besar bisa saja didapatkan Indonesia.

"High risk high return, no risk no return. Yang penting adalah semua proses investasi dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur terbaik," ungkapnya.

Dia juga mencontohkan Temasek dari Singapura sebagai model investasi negara yang sukses, meski pernah mengalami keuntungan dan kerugian pada sejumlah portofolio mereka.

Lebih lanjut, dia pun menjelaskan jika kerugian investasi dianggap sebagai kerugian negara, maka BUMN akan cenderung bermain aman dengan hanya menginvestasikan asetnya pada deposito atau obligasi dengan bunga terbatas.

Hal ini dirasa tidak sehat bagi perkembangan BUMN dan akan menghambat potensi bisnis dalam pasar modal nasional, yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan. Pengalaman negara-negara maju, menurutnya, menunjukkan bahwa pasar modal yang kuat dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Pasar modal merupakan indikator awal dari kemajuan industri, dan sinergi yang baik antara BUMN dan pasar modal dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan," jelasnya.

Kabar terakhir, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin agar semua proses pembentukan Danantara tidak buru-buru dilakukan. Semua harus hati-hati sehingga hasilnya bisa jadi baik.

Danantara sendiri sedianya mau diluncurkan minggu ini, namun sampai sekarang urung dilakukan. Proses penguatan regulasi masih dilakukan pemerintah.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent supaya nanti hasilnya baik," ungkap Hasan Nasbi usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024) kemarin.

Hasan mengatakan Prabowo juga sudah memamerkan gagasan membentuk Danantara di depan para petinggi daerah. Dia bilang Prabowo ingin membuat sebuah lembaga yang bisa mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad sebelumnya mengatakan pemerintah akan melakukan revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) untuk peluncuran Danantara.

"Persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya akan dilakukan dengan perubahan PP dan Perpres," jelas Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024) kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNIAgus Subiyanto mengungkapkan bahwa TNI bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) turut menyukseskan program makan bergizi gratis yang rencananya dimulai pada 2 Januari 2025.

Dalam pemaparannya saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Agus mengatakan bahwa kerja sama tersebut terkait penyediaan dapur sehat di seluruh Indonesia.

"TNI bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan juga sedang menyiapkan dapur sehat di seluruh Indonesia untuk menyukseskan program makam bergizi gratis,” kata Agus, Kamis.

Panglima menjelaskan bahwa untuk program makan bergizi gratis tahap pertama, dapur sehat akan digelar di 84 lokasi.

Dengan rincian, 51 lokasi di pulau Jawa. Kemudian, 33 lokasi di luar pulau Jawa.

“Untuk tahap satu ini sebanyak 51 lokasi digelar di pulau Jawa dan 33 lokasi digelar di luar pulau Jawa,” ujar Panglima Agus.

Namun, dia tidak menjelaskan lebih detail mengenai lokasinya. Hanya saja, dalam peta yang ditampilkan di layar terlihat bahwa 10 dapur bersih bakal tersebar di pulau Sumatera.

Kemudian, terdapat lima titik dapur bersih di pulau Kalimantan. Lalu, lima lokasi di pulau Sulawesi; dua di Maluku; serta masing-masing satu di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sementara itu, di Papua bakal terlihat bakal ada enam dapur bersih untuk menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah sudah membangun Satuan Pelayanan Makan Bergizi yang berupa dapur umum di beberapa kota.

Rencananya, menurut Prasetyo, satu unit layanan bisa meng-cover 3.000 hingga 4.000 siswa.

"Nanti akan direncanakan (ada di setiap kota), akan bisa meng-cover 3.000 sampai 4.000 anak siswa. Uji coba ini kan tidak hanya di sini. Tidak hanya di satu tempat," kata Prasetyo di Akmil Magelang, Jawa Tengah pada 27 Oktober 2024.

"Kami punya tempat uji-coba yang sudah berjalan berbulan-bulan. Kurang lebih ada 10 bulan sudah. Jadi evaluasinya pun sudah banyak,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya mengatakan, ada sejumlah pihak yang dilibatkan untuk menyukseskan program ini, salah satunya TNI.

"Jadi (2 Januari 2025). TNI itu salah satu mitra yang bisa membantu kesuksesan program makan bergizi. Salah satu saja, sementara mitra lain juga kan banyak," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Dadan menuturkan, TNI sebagai mitra operasional bakal dilibatkan mengingat institusi itu memiliki struktur hingga ke lapisan bawah.

Menteri BUMN Erick Thohir kedatangan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan & Investigasi Khusus (BPPIK), Aries Marsudiyanto, Jumat (8/11). Dalam kesempatan itu Erick menegaskan komitmen Kementerian BUMN untuk terus melakukan bersih-bersih.

"Program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan, dimana di awal-awal kita tahu banyak kasus yang waktu itu ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda. Dan tentu sekarang sama di periode kedua program bersih-bersih BUMN itu harus terus dijalankan," kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Menurut Erick, Kementerian BUMN dan BPPIK akan bersinergi dalam mengawal proses pembangunan oleh perusahaan pelat merah. Menurut Erick, dalam mengejar pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan program-program melainkan juga efisiensi, serta menekan korupsi.

"Saya membuka pintu selebar-lebarnya (untuk BPPIK) karena kita yakin kita bisa maju ke depan itu karena memang efisiensi dan juga menekan yang namanya korupsi," tegasnya.

Sementara itu, Aries, Sejak BPPIK dibentuk oleh Prabowo, dirinya sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga di Tanah Air. Termasuk di dalamnya adalah Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, BPKP dan sekarang Kementerian BUMN.

"Tentunya nanti saya juga akan ke Badan Intelijen Negara, ke KPK dan beberapa kementerian yang perlu kita kunjungi untuk menindaklanjuti. Memastikan, mengawasi dan mengontrol kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Kita semuanya tahu, beliau sudah menyampaikan beberapa kali bahwa korupsi, pemborosan, kebocoran di Indonesia ini sangat luar biasa," bebernya.

Bahkan ada juga aparat atau orang dalam yang terlibat tindak pidana korupsi. Ia sempat menyinggung kasus judi online yang melibatkan orang dalam Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Oleh karena itu, kata Aries, pihaknya akan lebih concern untuk bekerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti potensi kasus serupa sampai ke akar-akarnya. Apalagi Prabowo sudah menyampaikan bahwa negara tidak akan berhasil tanpa pemerintahan yang bersih.

"Aparat jangan menjadi maling. Uang rakyat justru harus mengamankan. Oleh karena itu, kebocoran yang cukup besar di APBN dan APBD akan kita tindak lanjuti terus. Dengan kebocoran yang semakin kecil, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi," tutur Aries.

Ia juga mengajak pengusaha bersinergi dengan pemerintah dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, seperti illegal mining, illegal logging, illegal fishing, illegal planting, penyelundupan, narkoba dan lain sebagainya.

Peternak sapi di Pasuruan, Jawa Timur, membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan jumlah pengiriman susu ke industri pengolahan.

Peternak dan juga pengepul susu asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto, mengatakan pembatasan tak terlepas karena industri lebih memilih menggunakan susu impor.

"Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu, dikutip detikcom, Rabu (6/11).

Karenanya, ia berharap pemerintah memperhatikan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

"Kalau masalah harga dan lain sebagainya dengan industri bisa dinegosiasi. Kalau industri merasa harga masyarakat kalah dengan impor kan bisa didiskusikan. Apalagi, masyarakat peternak sapi perah sampai sekarang juga masih jalan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029.

Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah menetapkan capaian Rasio Desa Berlistrik (RD) dan Rasio Elektrifikasi (RE) untuk Triwulan III tahun 2024.

Rasio Desa Berlistrik nasional mencapai 99,90%, sementara capaian RD khusus PLN berada di angka 92,75%. Rasio Elektrifikasi nasional tercatat sebesar 99,82%, dengan RE PLN sebesar 98,42%. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik, Nur Hidayanto, dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Listrik Perdesaan (Lisdes) Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (6/11/2024).

“Meski begitu, masih ada sekitar 6.072 desa atau kelurahan serta 1,3 juta rumah tangga yang belum memiliki akses listrik dari PLN,” ujar Nur dalam keterangan tertulis, seperti dikutip, Jumat (8/11).

Rasio Desa Berlistrik adalah perbandingan antara jumlah desa yang sudah teraliri listrik dengan total desa di Indonesia, sedangkan Rasio Elektrifikasi mengukur perbandingan rumah tangga yang sudah berlistrik dengan total rumah tangga di Indonesia.

Nur menjelaskan, mayoritas desa yang belum teraliri listrik berada di wilayah Indonesia Timur, dengan rincian 269 desa di Sulawesi, 229 desa di Maluku, 141 desa di Nusa Tenggara, dan 4.398 desa di Papua.

“Tantangan utama dalam program listrik desa meliputi pengadaan dan distribusi Material Distribusi Umum (MDU), akses jalan yang kurang memadai, keterbatasan lahan, kekurangan tenaga kerja, kondisi keamanan, dan masalah perizinan, terutama yang terkait dengan hutan dan pemanfaatan ruang,” jelas Nur.

Pemerintah mendorong PT PLN (Persero) untuk segera menyiapkan langkah-langkah strategis guna mengatasi tantangan tersebut.

PLN diminta memprioritaskan penyelesaian desa-desa yang belum berlistrik di wilayah timur, serta mempercepat pengalihan desa berlistrik Non-PLN dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) menjadi desa berlistrik PLN guna meningkatkan keandalan pasokan listrik.

Selain itu, PLN diinstruksikan untuk memaksimalkan penggunaan Anggaran Pemasaran Listrik Nasional (APLN), menginventarisasi kendala pelaksanaan lisdes, serta memfasilitasi usulan pembangunan jaringan listrik dari DPR, DPRD, dan pemerintah daerah.

Sosialisasi juga akan dilakukan agar masyarakat segera memanfaatkan jaringan listrik yang sudah tersedia. Pemerintah juga akan mendata masyarakat tidak mampu untuk diusulkan masuk dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

“Dengan kolaborasi ini, diharapkan upaya elektrifikasi dan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu,” tutup Nur.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - One Stop EV Charging Station di salah satu titik strategis di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), baru saja diresmikan oleh PT PLN (Persero) pada Sabtu (2/11/2024).

Infrastuktur pengisian daya ini berada di Jalan Surapati No.36. Kehadirannya juga sekaligus mendukung green tourism di Kota Bandung.

Adanya One Stop EV Charging Station tersebut, menunjukkan komitmen kuat PLN dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik.

One Stop EV Charging Station sendiri merupakan infrastruktur pengisian daya terpusat yang mendukung semua jenis EV dari roda dua sampai roda empat.

Pada lokasi ini, PLN menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mobil listrik dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum R2 (SPKLU R2) untuk motor listrik.

Mengutip siaran pers, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, sejalan dengan target Pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik, PLN terus memperkuat pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di berbagai daerah.

Menurutnya, dengan semakin masifnya minat masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik, maka kehadiran infrastruktur pendukung menjadi sangat krusial.

"Kami ingin memastikan agar masyarakat tidak ragu beralih menggunakan kendaraan listrik, PLN senantiasa menghadirkan dukungan penuh dan andal dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik di tanah air," ujar Darmawan.

Terletak di pusat Kota Bandung, One Stop EV Charging Station memudahkan para pengguna kendaraan listrik untuk mengisi ulang daya di satu lokasi.

Sambil menunggu pengisian daya, masyarakat dapat meluangkan waktu dengan beraktivitas bersama keluarga di lokasi wisata di sekitar, seperti Gedung Sate, Lapangan Gasibu, Museum Geologi dan Pusat Kuliner Cisangkuy.

Tonton:Kabar Baik! Tahun Depan Insentif Kendaraan Listrik Lanjut

Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto yang hadir meresmikan One Stop EV Charging Station mengatakan, percepatan infrastruktur kendaraan listrik khususnya Jawa Barat bakal memberikan dampak positif untuk menciptakan Green Tourism, Green Infrastructure, dan Zero Emission Zone.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - One Stop EV Charging Station di salah satu titik strategis di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), baru saja diresmikan oleh PT PLN (Persero) pada Sabtu (2/11/2024).

Infrastuktur pengisian daya ini berada di Jalan Surapati No.36. Kehadirannya juga sekaligus mendukung green tourism di Kota Bandung.

Adanya One Stop EV Charging Station tersebut, menunjukkan komitmen kuat PLN dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik.

One Stop EV Charging Station sendiri merupakan infrastruktur pengisian daya terpusat yang mendukung semua jenis EV dari roda dua sampai roda empat.

Pada lokasi ini, PLN menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mobil listrik dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum R2 (SPKLU R2) untuk motor listrik.

Mengutip siaran pers, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, sejalan dengan target Pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik, PLN terus memperkuat pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di berbagai daerah.

Menurutnya, dengan semakin masifnya minat masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik, maka kehadiran infrastruktur pendukung menjadi sangat krusial.

"Kami ingin memastikan agar masyarakat tidak ragu beralih menggunakan kendaraan listrik, PLN senantiasa menghadirkan dukungan penuh dan andal dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik di tanah air," ujar Darmawan.

Terletak di pusat Kota Bandung, One Stop EV Charging Station memudahkan para pengguna kendaraan listrik untuk mengisi ulang daya di satu lokasi.

Sambil menunggu pengisian daya, masyarakat dapat meluangkan waktu dengan beraktivitas bersama keluarga di lokasi wisata di sekitar, seperti Gedung Sate, Lapangan Gasibu, Museum Geologi dan Pusat Kuliner Cisangkuy.

Tonton:Kabar Baik! Tahun Depan Insentif Kendaraan Listrik Lanjut

Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto yang hadir meresmikan One Stop EV Charging Station mengatakan, percepatan infrastruktur kendaraan listrik khususnya Jawa Barat bakal memberikan dampak positif untuk menciptakan Green Tourism, Green Infrastructure, dan Zero Emission Zone.

“PLN berkomitmen mendukung penuh upaya Pemerintah mencapai Net Zero Emissions (NZE) 2060. Langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan untuk mengendalikan pencemaran udara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil,” kata Adi saat peresmian.

Adi menambahkan, untuk mendukung tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, butuh kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak seperti Pemerintah, BUMN, dan pihak swasta.

Melalui One Stop EV Charging Station ini, PLN menyediakan 5 unit EV Chager baik Ultra Fast Charging maupun Medium Charging dan 1 unit SPBKLU yang dapat menukar 5 baterai, serta 6 titik stop kontak di SPKLU R2.

Dengan bertambahnya One Stop EV Charging Station di Surapati, Bandung, Agung mengutarakan kini total ada 183 titik lokasi SPKLU dengan 267 EV Charger dan 57 unit SPBKLU di 26 Kota/Kabupaten Jawa Barat.

Titik sebaran lokasi SPKLU tersebut berada di kawasan strategis seperti pusat perbelanjaan, rest area, kantor PLN, fasilitas umum, dan lain lain.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkomitmen mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk dapat melakukan ekspor. Kemendag pun telah menyiapkan sejumlah program dan fasilitas yang dapat diakses oleh pelaku UMKM dalam negeri.

Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Singgih Sugiyanto mengatakan sebelum melakukan ekspor, produk-produk pelaku UMKM harus mempunyai penguatan daya saing. Hal ini agar produk-produk pelaku lokal tidak kalah saing dengan produk asal negara tujuan ekspor.

"Kementerian Perdagangan ada beberapa kegiatan untuk mendukung hal tersebut. Dengan pegembangan produk ekspor, pengembangan pelaku usaha ekspor dan pengembangan pasar ekspor," kata Singgih dalam acara Talkshow Financehack 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dari sisi pengembangan produk ekspor, Singgih menjelaskan ada beberapa hal yang perlu disiapkan, seperti sertifikasi keamanan pangan, sertifikasi halal, dan hak kekayaan intelektual (HAKI). Singgih menekankan sertifikasi keamanan pangan ini penting untuk memenuhi standar mutu dan kualitas yang biasanya diterapkan negara-negara tujuan ekspor.

"Sertifikasi halal saat ini masih sukarela. Tahun depan sudah wajib untuk usaha besar. Kalau UMKM masih diberi waktu sampai 2026," terang Singgih.

Lebih lanjut, untuk pengembangan bagi pelaku usaha, Kemendag telah menyediakan secara daring dan luring. Ada juga ekspor center yang tersedia di Surabaya dan Makassar.

Selain itu, Kemendag juga melakukan pengembangan pasar ekspor. Di antaranya, Timur Tengah dengan pangsa pasar di atas 2%, Afrika dengan pangsa pasar di atas 2%, Asia Selatan dengan pangsa pasar 11%, dan Amerika Latin di atas 1%.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan sejumlah tantangan serta peluang ekonomi di sektor perdagangan di tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Singgih Sugiyanto.

Singgih mengatakan ada beberapa tantangan di sektor perdagangan. Pertama, kenaikan harga pangan dan energi dalam negeri. Dia menyebut stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok dapat menjadi tantangan perdagangan dalam negeri. Tantangan kedua, adanya tensi geopolitik global yang masih berlangsung.

"Invasi Rusia ke Ukraina ini sejak Februari 2022 dan juga hubungan Israel dan Palestina," kata Singgih dalam acara Talkshow Financheck 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Berikutnya, Singgih menjelaskan terjadi perubahan status ekonomi pada sejumlah negara kurang berkembang (least-developed countries/LDC). Dia menyebut Bangladesh, Myanmar, Laos, hingga Kamboja telah berubah menjadi negara berkembang.

Tantangan berikutnya, pergeseran ekonomi dunia. Dia bilang mayoritas negara maju mempunyai demografi penduduk yang menua, sementara negara berkembang sedang memasuki bonus demografi.

"Kemudian logistik dan rantai pasok. Ini harus ada perbaikan jaringan distribusi rantai pasok, perbaikan logistik perdagangan antar pulau," imbuh Singgih.