REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Hakim pengadilan Praperadilan Pegi Setiawan diancam akan dilaporkan ke KY. Ancaman laporan tersebut beredar di media sosial oleh seseorang yang mengatasnamakan diri sebagai Ketua Kongres Pemuda Indonesia DKI Jakarta.

"Saya sebagai Ketua Kongres Pemuda Indonesia DKI Jakarta. akan melaporkan memutuskan tersebut ke KY,

"Kenapa melaporkan karena di situ saya menilai dan mempelajari semuanya karena bertentangan dengan UU. Saya akan melaporkan bahwa perkara Pegi itu, dibebaskan, ada keganjilan menurut saya pribadi, nanti ketemu saya di KY, satu hari ini saya akan ke KY."

Saat menyampaikan ancaman pengaduan itu, pria tersebut didamping seorang wanita. Namun yang sedikit aneh, mata pria tersebut tidak fokus dan berbicara sedikit tidak lancar.

Seperti diketahui, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan pada Senin (8/7/2024) kemarin. Putusan tersebut membuat penetapan tersangka Pegi tidak sah dan batal demi hukum serta diminta untuk dibebaskan.

Dalam persidangan jelang putusan, Eman Sulaeman mengatakan akan memutus perkara secara objektif. Ia pun memutus perkara tanpa mendapatkan tekanan dari siapapun.

"Tidak ada tekanan dari mana pun, saya akan objektif, saya akan memberikan keputusan yang terbaik," ucap dia kepada para pihak di sidang praperadilan PN Bandung, Jumat (5/7/2024).

Ia menegaskan putusan yang akan dibacakan merupakan putusan terbaik. Namun, bukan untuk pemohon yaitu kuasa hukum Pegi atau termohon yaitu tim hukum Polda Jabar "Terbaik ini bukan untuk pemohon atau termohon, tapi keputusan yang terbaik untuk Indonesia," kata dia.

Kekayaan Eman

Mengutip di laman Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaeman memiliki gelar S.H. Ia merupakan Hakim pengadilan Negeri Bandung dengan NIP 197504102000121001 dan pangkat golongan pembina tingkat I IV/b.

Ia lahir di Karawang pada 10 April tahun 1975. Sosok Eman Sulaeman lulusan S1 tahun 1999.

Sedangkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) tahun 2023, Eman Sulaeman memiliki tanah dan bangunan seluas 421 meter persegi di Kabupaten/Kota Pemalang dengan nilai Rp 600 juta. Selain itu, tanah dan bangunan seluas 104 meter persegi di Bogor.

Ia pun tercatat hanya memiliki satu kendaraan sepeda motor Honda NC11CF1C tahun 2013 hasil sendiri seharga Rp 6.500.000. Harta bergerak lain 12.400.000 dan kas setara kas 35.565.736.

Kekayaannya mencapai Rp 774.465.736. Namun, ia memiliki utang sebanyak Rp 480.434. 229. Total kekayaannya dikurangi utang mencapai Rp 294.031.507.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Listyo Sigit Prabowo meminta Polda Jawa Barat (Jabar) menghormati putusan praperadilan yang membebaskan Pegi Setiawan (PS) dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky. Jenderal Sigit menegaskan, Polda Jabar harus segera melanjutkan putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung tersebut dengan membebaskan Pegi dari semua status maupun proses hukum yang sudah dijalani.

“Tentunya, kita semua harus menghormati putusan pengadilan. Saya kira Polda Jawa Barat melalui Kabid Humasnya sudah menyampaikan untuk segera menindaklanjuti langkah-langkah selanjutnya, sambil menunggu hasil lampiran dan keputusan, ataupun tembusan dari keputusan (praperadilan) tersebut. Jadi, supaya (putusan praperadilan) bisa segera ditindaklanjuti,” kata Kapolri Sigit di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Kapolri pun menginstruksikan Polda Jabar segera melaksanakan putusan praperadilan tersebut. Sebab, kata Kapolri, putusan hakim tunggal praperadilan tersebut mengundang aspek lain dalam penundaan.

“Karena ini terkait dengan sah tidaknya martabat sebagai tersangka, dan mungkin ada hal-hal lainnya. Karena itu, yang jelas, agar (putusan) praperadilan segera ditindaklanjuti,” ujar Kapolri.

Hakim praperadilan PN Kota Bandung Eman Sulaeman pada Senin (8/7/2024) membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky. Selain bebas dari status tersangka, hakim tunggal tersebut juga memutuskan Polda Jabar agar menghentikan semua proses hukum, maupun penyidikan atas kasus pembunuhan berencana yang menyeret Pegi sebagai tersangka.

Putusan ini direspons Mabes Polri yang memerintahka Polda Jabar tunduk pada putusan hakim Eman tersebut.

Bareskrim Mabes Polri akan mengevaluasi kinerja tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jabar yang berujung pada cacatnya syarat formal maupun prosedural dalam penetapan Pegi sebagai tersangka.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, proses evaluasi akan dilakukan segera.

“Penegak hukum wajib tunduk dengan putusan yang sudah ada. Dan itu melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik yang ada tentang bagaimana proses ini. Tetapi, yang pasti kita akan tunduk pada putusan hakim yang sudah ada saat ini,” kata dia saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Senin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan aspek formalitas dalam penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Vina dan Eki di Kota Cirebon pada 2016, yang dilakukan Polda Jawa Barat (Jabar) memang cacat hukum. Hal tersebut ditandai oleh tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi (JPU Kejati) Jabar.

Mereka pekan lalu sudah mengembalikan berkas perkara Pegi Setiawan ke penyidikan kepolisian sebelum Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung mengabulkan permohonan praperadilan pada Senin (8/7/2024). Kejagung pun tidak heran apabila akhirnya hakim Eman Sulaeman mengabulkan gugatan kuasa hukum Pegi atas penetapan tersangka oleh Polda Jabat.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menerangkan, tim JPU Kejati Jabar dalam pemulangan berkas perkara Pegi sudah menebalkan beberapa catatan petunjuk terkait keabsahan penyidikan. Beberapa di antaranya, terkait syarat formal, yang menjadi prosedural hukum beracara.

Misalnya, kata Harli, dalam penetapan Pegi sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buronan mendapat catatan kritis. "Setelah ditangkap, terhadap yang bersangkutan (Pegi) tidak terlebih dahulu sebagai saksi. Tetapi, diperiksa langsung sebagai tersangka," kata Harli saat ditemui di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Padahal, kata Harli, Polda Jabar semestinya mentaati ketentuan hukum beracara pidana yang dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu terkait dengan proses penetapan tersangka terhadap seseorang harus berawal dari pemeriksaan sebagai saksi. Adapun Pegi langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Merujuk keputusan MK, bahwa terhadap itu harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu. Kalau ditemukan bukti permulaan yang cukup terhadap yang bersangkutan, maka diperiksa sebagai tersangka. Prosedur-prosedur ini yang tidak dijalankan oleh penyidik kepolisian," ujar Harli.

Oleh sebab itu, menurut Harli, JPU memandang putusan praperadilan PN Kota Bandung yang membebaskan Pegi sebagai tersangka dapat dimaklumi sebagai putusan yang tepat. "Kami sebagai pihak penuntutan sangat menghormati keputusan pengadilan ini. Dalam hal ini, putusan praperadilan yang sudah diputuskan oleh hakim tunggal tersebut harus tetap dilaksanakan," ujar Harli.

Dia menjelaskan, putusan praperadilan tersebut akan menjadi acuan baru JPU Kejati Jabar dalam merespons langkah hukum lanjutan yang akan dilakukan penyidik Polda Jabar. Terutama, kata Harli, terkait degan berkas yang sudah dikembalikan oleh kejaksaan kepada penyidik Polda Jabar.

Dia menyebut, jika pun penyidik tetap mengirimkan berkas perkara sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan saat pengembalian berkas perkara tersebut, tim JPU Kejati Jabar tetap akan menjadikan putusan PN Kota Bandung sebagai dalil penolakan lanjutan. Sehingga berkas perkara harus disempurnakan.

"Kalau berkas perkara yang sudah dikembalikan kepada penyidik, dan penyidik kembali mengajukan sesuai dengan petunjuk dari jaksa, maka dalam kasus ini, jaksa penuntut umum akan mengacu pada fakta hukum baru yang sudah diputuskan oleh praperadilan PN Jawa Barat, yang mengabulkan seluruh materi permohonan praperadilan," kata Harli.

"Artinya, jika penyidik tetap melimpahkan berkas perkara dimaksud, jaksa penuntut akan tetap mengembalikan berkas perkara itu kembali ke penyidik dengan catatan bahwa sudah ada putusan praperadilan yang mengabulkan seluruh permohonan," ucap Harli menambahkan.

Pegi bebas...

Hakim praperadilan PN Kota Bandung pada Senin, membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky. Selain bebas dari status tersangka, hakim tunggal Eman Sulaeman juga memutuskan Polda Jabar agar menghentikan semua proses penyidikan atas kasus pembunuhan berencana yang menyeret Pegi sebagai tersangka.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung Eman Sulaeman memerintahkan kepada termohon, yakni Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) untuk segera membebaskan Pegi Setiawan dari tahanan. Hal itu setelah Eman yang memimpin sidang praperadilan mengabulkan gugatan pemohon.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan dan memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dan memulihkan harkat martabat seperti semula," kata Eman dalam sidang putusan di PN Kota Bandung, Provinsi Jabar, Senin (8/7/2024).

Eman mengatakan, penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Vina dan Rizky di Kota Cirebon pada 2016, yang dilakukan oleh Polda Jabar tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku. "Menyatakan tindakan termohon sebagai tersangka pembunuhan berencana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum," kata Eman.

Dalam pertimbangan hakim tunggal, Eman tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka yaitu Pegi Setiawan. Namun, yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai tersangka. "Hakim tidak sependapat dengan dalil termohon soal tidak perlu pemanggilan kepada pemohon," katanya.

Eman mengatakan, panggilan dilakukan agar keluarga dari calon tersangka mengetahui termasuk calon tersangka masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). "Karena keluarga harus tahu pemohon masuk ke dalam DPO," ucap Eman.

Hakim menimbang penetapan tersangka oleh Polda Jabar tidak cukup bukti dan harus ada pemeriksaan kepada calon tersangka terlebih dahulu. "Fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satu pun pemohon dalam penyidikan pernah diperiksa sebagai calon tersangka," ujar Eman.

Dengan putusan Hakim Eman itu, maka penetapan Pegi sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah tidak sah. Alhasil, Pegi pun harus dibebaskan dari sel Mapolda Jabar.

Ibu harap hakim adil...

Ibu dari Pegi Setiawan, Kartini berharap, hakim tunggal dapat mengabulkan gugatan praperadilan anaknya pada sidang lanjutan dengan agenda membacakan hasil putusan di PN Bandung pada Senin ini. "Semoga hakim memutuskan sesudahnya itu dengan seadil-adilnya dan bisa membebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah," kata Kartini.

Dia meyakini, anaknya tidak bersalah.namun apabila gugatan ditolak, Kartinu akan tetap berupaya untuk membebaskan anaknya. "Ya seandainya ditolak sama hakim, ya tim kuasa kami tetap berusaha dan sekuat tenaga untuk membebaskan Pegi," katanya.

Kartini mengaku bertemu Pegi pada Kamis (4/7/2024). Dia mengatakan, anaknya menitipkan doa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mengikuti kasusnya ini hingga menjelang putusan persidangannya. "Pegi minta doa kepada seluruh netizen dan rakyat Indonesia dan Pegi juga berterima kasih atas dukungan dan doanya yang telah mendukung Pegi karena Pegi tidak bersalah," ucap Kartini.

Kuasa hukum Pegi Setiawan Toni RM meyakini, majelis hakim di PN Bandung akan memenangkan gugatan yang diajukannya. Sehingga kliennya akan dibebaskan setelah sidang praperadilan.

Dia menyatakan keyakinannya bahwa proses praperadilan akan mengungkapkan ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan tersangka terhadap kliennya. "Kami sudah siap mental baik dari kuasa hukum dan keluarga. Kami optimis, dinyatakan batal penetapan tersangka,” kata Toni.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Drama kasus pembunuhan Vina dan Eky yang terjadi pada 2016 silam memasuki babak baru setelah hakim tungggal Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan terhadap tersangka Pegi Setiawan. "Mengadili, memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan," ucap dia di ruang satu sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024).

Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan, termohon dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada calon tersangka. Hakim mengatakan tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka yaitu Pegi Setiawan. Namun, langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Hakim tidak sependapat dengan dalil termohon soal tidak perlu pemanggilan kepada pemohon," ucap Eman.

Di dalam Islam, tugas hakim sangatlah berat. Profesi hakim bahkan mendapatkan perhatian khusus di dalam ayat Alquran. "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS an-Nisa ayat 58).

Pada ayat lainnya, Allah SWT berfirman: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (QS al-Maidah ayat 49).

Muhammad Ali dalam Hakim dalam Perspektif Hadis menjelaskan, hakim yang berasal dari bahasa Arab dengan bentuk jamak hukkam memiliki makna mencegah. Dengan demikian, kata hakim mengandung makna menghalangi terjadinya kesulitan, penganiayaan, mudarat, kezaliman, dan perbuatan jahat lainnya.

Prof Quraish Shihab menjelaskan, al-hakam dan al-hakim merupakan nama sekaligus sifat Tuhan Yang Maha Suci. Salah satu cabang dari sifat ini adalah qadha, yakni ketetapan yang bersifat menyeluruh bagi sebab yang pasti. Yang meneladani sifat ini hendaknya memperdalam pengetahuannya tentang Allah SWT. Dari sini kemudian dipahami bahwa hakim semakna dengan qadhi, yakni orang yang memutuskan perkara hukum dalam masalah agama sesuai ketentuan Allah.

Amat berat menjadi seorang hakim. Butuh kejujuran, keberanian, ilmu, dan pengetahuan agar sukses menjalani profesi ini. Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahkan menyebutkan di antara tiga hakim hanya satu yang berada di surga, dua lainnya masuk neraka.

Hakim yang sukses di surga ialah seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu ia memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu. Adapun hakim yang mengetahui kebenaran lalu ia curang dalam memutuskan perkara maka dia berada di neraka. Sementara itu, hakim yang memutuskan perkara kepada manusia (yang terdakwa) berdasarkan kebodohannya, juga di neraka.

Keadilan Rasulullah..

Perempuan yang mencuri itu mesti dihukum sesuai dengan aturan yang diterapkan saat itu, yaitu dengan dipotong tangannya. Namun, kaum dan keluarga wanita itu merasa keberatan.

Akhirnya, mereka menemui Usamah bin Zain, seorang sahabat yang dekat dan dicintai Rasulullah. Mereka memohon kepada Usamah untuk menghadap Rasulullah dan menyampaikan maksud mereka.

Setelah itu, Usamah kemudian beranjak pergi menemui Rasulullah dan menyampaikan keinginan keluarga wanita yang melakukan pencurian itu. Setelah mendengarkan permintaan itu, Rasulullah pun terlihat marah, lalu berkata, "Apakah kau meminta keringanan atas hukum yang ditetapkan Allah?"

Kemudian, beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin hingga sampai pada sabdanya: "Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya, jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya!"

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Drama kasus pembunuhan Vina dan Eky yang terjadi pada 2016 silam memasuki babak baru setelah hakim tungggal Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan terhadap tersangka Pegi Setiawan. "Mengadili, memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan," ucap dia di ruang satu sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024).

Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan, termohon dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada calon tersangka. Hakim mengatakan tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka yaitu Pegi Setiawan. Namun, langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Hakim tidak sependapat dengan dalil termohon soal tidak perlu pemanggilan kepada pemohon," ucap Eman.

Di dalam Islam, tugas hakim sangatlah berat. Profesi hakim bahkan mendapatkan perhatian khusus di dalam ayat Alquran. "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS an-Nisa ayat 58).

Pada ayat lainnya, Allah SWT berfirman: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (QS al-Maidah ayat 49).

Muhammad Ali dalam Hakim dalam Perspektif Hadis menjelaskan, hakim yang berasal dari bahasa Arab dengan bentuk jamak hukkam memiliki makna mencegah. Dengan demikian, kata hakim mengandung makna menghalangi terjadinya kesulitan, penganiayaan, mudarat, kezaliman, dan perbuatan jahat lainnya.

Prof Quraish Shihab menjelaskan, al-hakam dan al-hakim merupakan nama sekaligus sifat Tuhan Yang Maha Suci. Salah satu cabang dari sifat ini adalah qadha, yakni ketetapan yang bersifat menyeluruh bagi sebab yang pasti. Yang meneladani sifat ini hendaknya memperdalam pengetahuannya tentang Allah SWT. Dari sini kemudian dipahami bahwa hakim semakna dengan qadhi, yakni orang yang memutuskan perkara hukum dalam masalah agama sesuai ketentuan Allah.

Amat berat menjadi seorang hakim. Butuh kejujuran, keberanian, ilmu, dan pengetahuan agar sukses menjalani profesi ini. Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahkan menyebutkan di antara tiga hakim hanya satu yang berada di surga, dua lainnya masuk neraka.

Hakim yang sukses di surga ialah seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu ia memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu. Adapun hakim yang mengetahui kebenaran lalu ia curang dalam memutuskan perkara maka dia berada di neraka. Sementara itu, hakim yang memutuskan perkara kepada manusia (yang terdakwa) berdasarkan kebodohannya, juga di neraka.

Keadilan Rasulullah..

Perempuan yang mencuri itu mesti dihukum sesuai dengan aturan yang diterapkan saat itu, yaitu dengan dipotong tangannya. Namun, kaum dan keluarga wanita itu merasa keberatan.

Akhirnya, mereka menemui Usamah bin Zain, seorang sahabat yang dekat dan dicintai Rasulullah. Mereka memohon kepada Usamah untuk menghadap Rasulullah dan menyampaikan maksud mereka.

Setelah itu, Usamah kemudian beranjak pergi menemui Rasulullah dan menyampaikan keinginan keluarga wanita yang melakukan pencurian itu. Setelah mendengarkan permintaan itu, Rasulullah pun terlihat marah, lalu berkata, "Apakah kau meminta keringanan atas hukum yang ditetapkan Allah?"

Kemudian, beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin hingga sampai pada sabdanya: "Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya, jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya!"

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tim kuasa hukum Pegi Setiawan dan Polda Jawa Barat (Jabar) selaku termohon menyerahkan kesimpulan sidang praperadilan terkait penetapan Pegi sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Vina dan Eki di Kota Cirebon pada 2016, yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung pada Jumat (5/7/2024).

Hakim tunggal Eman Sulaeman langsung menanyakan kesiapan pihak pemohon dan termohon terkait berkas kesimpulan. Kuasa hukum Pegi Setiawan dan tim hukum Polda Jabar kemudian menyerahkan kesimpulan praperadilan mereka kepada hakim.

"Tidak ada tekanan dari mana pun, saya akan objektif, saya akan memberikan keputusan yang terbaik," kata Eman saat memimpin sidang di PN Kota Bandung, Jumat. Adapun sidang tersebut digelar pada pukul 09.26 WIB dan hanya berlangsung selama 10 menit.

Agenda sidang menyerahkan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon kepada majelis hakim. Sebelum menutup sidang, Eman sempat meminta masukan dari kedua pihak tentang jalannya sidang praperadilan dari awal sampai hari ini.

"Silakan, barangkali ada masukan atau kritikan membangun untuk saya selama memimpin persidangan," kata Eman. Dia menjelaskan, sidang akan dilanjutkan pada Senin (8/7/2024) sekitar pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan putusan praperadilan.

"Sidang dilanjutkan Senin pukul 09.00 WIB, dengan agenda pembacaan putusan praperadilan," ujar Eman. Dia menegaskan putusan yang akan dibacakan pada Senin mendatang merupakan putusan terbaik bagi pihak kuasa hukum Pegi Setiawan maupun tim hukum Polda Jabar.

"Terbaik ini bukan untuk pemohon atau termohon, tapi keputusan yang terbaik untuk Indonesia," ucap Eman.

Sidang dipantau KY...

Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) menegaskan akan terus memantau sidang praperadilan tersangka Pegi Setiawan di PN Kota Bandung. Hal itu karena kasus sidang tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Kota Cirebon, Jabar pada 2016 itu menyedot perhatian publik.

"KY telah melakukan pemantauan perkara dari Senin, 1 Juli 2024 dan akan terus melakukan pemantauan sebagai upaya pencegahan agar hakim dapat menjaga kemandiriannya dalam mengadili dan memutus perkara ini," kata anggota dan Juru Bicara MK Mukti Fajar Nur Dewata dalam konferensi pers di Gedung KY, Jakarta Pusat, Kamis.

Mukti mengatakan, pemantauan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut KY terhadap permohonan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Adapun agenda persidangan praperadilan Pegi pada 1 Juli 2024 adalah pembacaan permohonan Pemohon. Lalu, sidang dilanjutkan pada Selasa, 2 Juli 2024 dengan agenda tanggapan Termohon, replik, dan duplik.

Kemudian, pada Rabu, 3 Juli 2024, digelar sidang pembuktian dari Pemohon dengan menghadirkan saksi dan ahli dari pihak Pemohon. Selanjutnya, berdasarkan jadwal persidangan, agenda sidang pada Kamis, 4 Juli 2024 adalah mendengar keterangan saksi dari Termohon dan agenda pada Jumat, 5 Juli 2024 adalah pembacaan kesimpulan. Putusan sendiri akan dibacakan pada Senin, 8 Juli 2024.