Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 147 smelter beroperasi pada tahun ini.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan, Indonesia tercatat memiliki tiga sumber daya alam terbesar di dunia, yaitu timah, nikel dan bauksit.

The USGS (United States Geological Survey) dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat nikel Indonesia merupakan yang terbesar ke dua di dunia, sementara bauksit menjadi yang terbesar keempat di dunia.

"Sebagai yang memiliki cadangan sumber daya alam yang besar, sudah seharusnya Indonesia menjadi pemain penting. Artinya, Indonesia punya peran penting dalam penyediaan bahan baku, bahan pasokan, dan juga permintaan nikel dan bauksit dunia," kata Wafid pada webinar Prospeksi Dan Bisnis Industri Mineral Masa Depan yang dilaksanakan oleh Insitutut Teknologi Surabaya secara daring, Sabtu (2/11).

Wafid menjelaskan, saat ini ada 147 smelter yang terdiri dari 120 smelter pirometalurgi dan 27 smelter hidrometalurgi.

Dari jumlah tersebut, pirometalurgi terdiri dari 49 smelter beroperasi, 35 smelter konstruksi, dan 36 smelter dalam perencanaan. Sedangkan metode hidrometalurgi terdiri dari 5 plan operasi, kemudian 3 plan konstruksi, dan 19 plan perencanaan

Wafid menjelaskan, per tahun 2023, sumber daya nikel Indonesia berupa bijih sebesar 18.550.358.128 ton dengan total cadangan 5.325.790.841 ton bijih. Sementara untuk bauksit sendiri total sumber daya yang dimiliki berupa bijih sebanyak 7.475.842.602 ton dengan total cadangannya dalam bentuk bijih sebesar 2.777.981.035 ton.

Menurutnya, untuk memaksimalkan pendapatan negara dari produk mineral tersebut, Indonesia secara bertahap memberlakukan larangan ekspor bahan mentah sejak beberapa tahun terakhir.

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah produk, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Program hilirisasi sendiri telah menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.

"Hilirisasi akan dilakukan untuk semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Eksploitasi terus menerus terhadap produk nikel dan bauksit tentu akan menurunkan jumlah cadangan yang ada. Untuk itu, Badan Geologi terus melakukan identifikasi, inventarisasi untuk greenfield, serta daerah yang bisa dieksplore untuk resources maupun cadangan.

"Selama 5 tahun, yaitu tahun 2019-2023, kondisi sumber daya tereka sama dengan sumber daya terukur cukup meningkat secara signifikan," pungkas Wafid.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, realisasi investasi hilirisasi mineral dan batubara (minerba) menjadi penopang utama target investasi nasional tahun ini.

Asal tahu saja, Pemerintah Indonesia membidik investasi mencapai Rp 1.650 triliun pada tahun 2024 ini.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, dari target tersebut, sebanyak 22% hingga 25% diharapkan bersumber dari kegiatan investasi hilirisasi baik minerba maupun non minerba.

"Kita mengharapkan kontribusi hilirisasi sekitar 22%-25%. Sekitar 80% (dari hilirisasi) itu berasal dari minerba," ungkap Yuliot kepada awak media di Ternate, Rabu (30/10).

Yuliot menjelaskan, komitmen hilirisasi sektor minerba berjalan cukup baik pada tahun ini.

Merujuk data Kementerian ESDM, realisasi investasi hilirisasi mineral sampai kuartal III 2024 terdiri dari hilirisai nikel sebesar Rp 32,8 triliun, hilirisasi tembaga sekitar Rp 17,7 triliun dan hilirisasi bauksit sekitar Rp 5,7 triliun.

Yuliot melanjutkan, Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong investasi hilirisasi sektor mineral salah satunya melalui pemberian insentif berupa tax holiday.

Dalam hitung-hitungan Kementerian ESDM, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter membutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun.

Kementerian ESDM pun memastikan terus melakukan monitoring pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi termasuk untuk bauksit yang selama ini dinilai masih belum optimal.

"Kita optimistis bagi perusahaan-perusahaan yang sudah diberikan izin. Kita pantau realisasinya," terang Yuliot.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, hilirisasi komoditas, khususnya mineral dan batu bara (minerba) merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, hal ini penting dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Yang harus dilakukan adalah hilirisasi, dan hilirisasi harus kita laksanakan. Saat saya menjabat di Kementerian Investasi, saya menyusun peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya, dikutip pada Sabtu (26/10/2024).

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan, hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.

Dia menerangkan, hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah berbagai produk, baik dari sektor tambang seperti mineral dan batu bara, maupun sektor lain seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan pengolahan di dalam negeri, nilai komoditas bisa melonjak signifikan.

Tidak hanya di sektor tambang, hilirisasi juga membawa dampak positif pada sektor non-pertambangan. Misalnya, hilirisasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, menghasilkan berbagai produk turunan seperti oleofood complex (pangan dan nutrisi), oleochemical dan biomaterial (bahan kimia dan pembersih), serta bahan bakar nabati berbasis sawit seperti biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomassa. Produk-produk ini meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat.

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan pentingnya kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta, baik nasional maupun internasional, untuk mempercepat implementasi hilirisasi.

"Hilirisasi komoditas merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menerapkan hilirisasi di berbagai sektor, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan menciptakan industri yang lebih berkelanjutan. Makanya, pemerintah terus perkuat kolaborasi dengan berbagai pihak," ujar Agus.

Dikatakan Agus, dengan kebijakan hilirisasi ini pemerintah berharap mampu menciptakan lebih banyak nilai di dalam negeri, sekaligus mendorong Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menyatakan hal tersebut dalam pidatonya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Hilirisasi diharapkan memberikan manfaat besar melalui peningkatan nilai tambah seluruh komoditas yang dimiliki Indonesia.

"Hilirisasi akan dilakukan untuk semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

(Dhera Arizona)

Reporter: Filemon Agung | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen melanjutkan komitmen hilirisasi sektor mineral dan batubara. Implementasinya akan diperluas ke sektor yang lain.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, ke depannya Pemerintah Indonesia akan berfokus mengoptimalkan hilirisasi diluar sektor nikel.

"Itu mungkin ke depannya salah satu tugas kita nanti. Salah satu tugas kita adalah bagaimana mengoptimalkan hilirisasi pada sektor lain selain nikel. Termasuk di dalamnya bauksit," ungkap Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya menekankan komitmen Pemerintah Indonesia untuk melakukan hilirisasi pada semua komoditas.

"Menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati kemakmuran yang sebenarnya kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki," ungkap Prabowo di Gedung MPR/DPR RI, Minggu (20/10).

Prabowo menambahkan, peningkatan nilai tambah dari seluruh komoditas harus memberikan dampak positif pada perekonomian rakyat dan negara.

Proyek hilirisasi

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, komitmen hilirisasi telah berjalan dalam dua periode pemerintahan terakhir.

"Sekarang kita punya area pengolahan atau proses, ada smelter. Bahkan kita sudah bergerak menuju ke mata rantai di tengah membuat bahan baku untuk industri," ujar Hendi, Minggu (20/10).

Hendi menjelaskan, hilirisasi mineral di Indonesia berpeluang mengakselerasi pertumbuhan industri di Indonesia.

Hendi mencontohkan, salah satu peluang peningkatan nilai tambah komoditas mineral dapat tercipta dari sektor bauksit. Sebelumnya, ekspor bijih bauksit yang dilakukan nilainya sekitar US$ 20 per ton. Nilai ini berpotensi mengalami peningkatan lewat hilirisasi bauksit menjadi alumina dan alumunium dengan nilai mencapai US$ 2.400 per ton.

Pengembangan energi baru terbarukan dan industri lainnya diproyeksikan akan semakin meningkatkan kebutuhan akan produk-produk olahan mineral.

Dalam keterangan resminya, MIND ID memastikan sejumlah proyek hilirisasi terus dilakukan. Beberapa proyek yang telah tuntas seperti pabrik pemurnian konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Manyar, Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi sekitar Rp58 triliun.

Smelter tembaga dengan desain jalur tunggal (design single line) terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga sekitar 650.000 ton per tahun, memproduksi 50 ton emas dan 210 ton perak.

Kemudian, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 di Mempawah, Kalimantan Barat. Smelter dengan investasi sekitar Rp16 triliun akan menyerap sekitar 3,3 juta bijih bauksit per tahun dengan menghasilkan 1 juta ton alumina sebagai bahan baku aluminium.

MIND ID berkomitmen untuk melanjutkan investasi pada SGAR Fase 2 yang nantinya akan memperkuat kapasitas produksi alumina serta dilengkapi pabrik smelter untuk memproduksi aluminium.

Pada tahun depan, Grup MIND ID memiliki beberapa program champion mulai dari ekspansi smelter aluminium, ekspansi kapasitas tin chemical dan tin soldier, hingga pengembangan timah primer blok #1 dan blok #2.

IDXChannel - Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) menyebut, hilirisasi minerba menjadi kunci meningkatkan ekonomi nasional.

Menurut Ketua Umum Aspebindo, Anggawira, ini karena minerba memiliki nilai yang tinggi serta menjadi komoditas yang sangat diminati di pasar global.

"Tentunya ini menjadi kunci dan pondasi. Hilirisasi minerba, termasuk juga sebenarnya berbagai macam produk lainnya, seperti produk berbasis agro, rumput laut, udang, itu punya nilai yang kompetitif dan diminati pasar global," katanya dalam program Market Review IDX Channel, Jumat (11/10/2024).

Dengan minerba sebagai kunci meningkatkan ekonomi nasional, Anggawira mengatakan, Indonesia perlu mendorong terus hilirisasi pada produk minerba sampai ke produk turunan.

Dia menilai, ini akan menjadi salah satu pondasi kuat untuk Indonesia tidak lagi menjadi eksportir bahan mentah.

"Seperti stainless steel, itu kan turunannya banyak sekali. Kalau kita bisa, itu akan membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. PR-nya hanya tinggal menjahit industri dengan inovasi-inovasi agar pemain global ini mau berinvestasi di Indonesia, sehingga bisa terjadi alih teknologi juga," ujarnya.

Anggawira menuturkan, secara angka, hilirisasi minerba serta paket kebijakan pemerintah terkait hilirisasi sudah berhasil memberikan output yang positif. Ini bisa dilihat dari pergerakan emiten-emiten tambang, khususnya minerba di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang nilainya terus naik.

"Kalau kita lihat juga pergerakan di lantai Bursa, emiten-emiten tambang khususnya mineral sekarang lagi kinclong, naik terus. Hanya kan jangan sampai terhenti pada suatu step saja," kata Anggawira.

"Kita harus bersaing juga dengan negara tetangga, seperti Vietnam, Malaysia yang tengah agresif. Kita harus bisa lebih punya langkah-langkah yang bisa mendahului langkah mereka," ujarnya.

(Fiki Ariyanti)

Jakarta: Selama satu dekade di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia telah mengalami transformasi ekonomi yang signifikan melalui kebijakan hilirisasi industri.

Kebijakan ini berfokus pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri sebelum diekspor.

Dengan demikian, Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan menjadi eksportir produk jadi yang bernilai lebih tinggi. Strategi ini telah membawa dampak luas pada sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menciptakan lapangan kerja yang signifikan di berbagai daerah.
Berikut uraian kesuksesan Jokowi:

1. Kesuksesan Industri Hilir Nikel dan SDA Lainnya

Nikel menjadi salah satu komoditas yang paling terdampak oleh kebijakan hilirisasi. Sejak diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2020, Indonesia telah menjadi pemain utama dalam rantai pasok nikel global.

Hilirisasi nikel ini tidak hanya berfokus pada pengolahan bijih nikel menjadi feronikel, tetapi juga merambah ke produk yang lebih bernilai, seperti baterai untuk kendaraan listrik. Langkah ini sesuai dengan tren global dalam transisi menuju energi terbarukan dan kendaraan ramah lingkungan.

Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eddy Soeparno mengungkapkan, dari total 130 juta ton cadangan di dunia, 42% tersimpan di Indonesia.

Di acara Seminar Nasional 2024 yang digelar di Hotel Alila, Surakarta 19 September 2024, Pak Jokowi Mengungkap pelonjakan nilai ekspor yang semula hanya senila Rp45 triliun tahun 2015, menjadi Rp520 triliun tahun 2023.

Selain nikel, pemerintah juga menerapkan kebijakan hilirisasi di sektor tembaga, bauksit, dan batu bara.

Pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, dikabarkan mampu memproses 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun pada tahun 2021, dan telah menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi seperti tembaga dan emas.

Hal ini juga berlaku di sektor kelapa sawit yang awalnya di dominasi produk Minyak Kelapa Sawit (CPO).

Berdasarkan data Indonesia.go.id, pada 2015, komposisi ekspor minyak sawit meliputi 18% CPO dan 6% CPKO, yang keduanya merupakan bahan baku industri, dan sisanya 61% produk refinery serta 15% produk lainnya.

Tahun 2022, komposisi ekspor bahan baku mengalami penurunan menjadi 2% CPO dan 4% CPKO, karena ekspor produk hilir mengalami peningkatan signifikan, yang meliputi 73% produk refinery dan 21% produk lainnya.

Berdasarkan data Indonesia.go.id, ekspor produk industri kelapa sawit mencapai total volume 282 juta MT dengan total nilai USD176,84 miliar selama periode tahun 2015-2022.

Dari kinerja ekspor tersebut, negara melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menerima pendapatan pungutan ekspor sebesar Rp182 triliun.

Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri global.

Baca Juga: Perjuangan Indonesia di Peradilan Dagang Internasional dalam Pertahankan Hilirisasi

2. Peningkatan Lapangan Kerja

Salah satu dampak terbesar dari kebijakan hilirisasi adalah penciptaan lapangan kerja baru. Dengan pembangunan smelter dan pabrik pengolahan di dalam negeri, ribuan lapangan kerja telah tercipta di kawasan-kawasan industri hilir.

Misalnya, di sektor hilirisasi kelapa sawit, berdasarkan Indonesia.go.id, industri kelapa sawit dari sektor hulu sampai hillir mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5,2 juta orang dan menghidupi lebih dari 21 juta jiwa.

Adapun potensi industri Bauksit yang diperkirakan Direktur Utama PT. Inalum Ilhamsyah Mahendra pada September 2024 yang mengatakan industri ini dapa menyerap tenaga kerja sebesar 90 ribu orang.

Selain menciptakan lapangan kerja, kebijakan hilirisasi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang menjadi pusat industri.

Peningkatan investasi di kawasan industri hilir telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra, di mana sebagian besar pabrik pengolahan dan smelter dibangun.

3. Tantangan dan Proyeksi Masa Depan

Meskipun kebijakan hilirisasi telah membawa banyak manfaat, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan.

Salah satunya adalah sengketa perdagangan internasional terkait dengan larangan ekspor bahan mentah, terutama nikel, yang saat ini sedang diproses di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap teguh pada posisinya dan berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan ini demi kemandirian ekonomi jangka panjang.

Ke depan, pemerintah berencana untuk terus memperluas hilirisasi ke sektor-sektor lain, termasuk sektor energi baru dan terbarukan serta industri digital.

Pada saat yang sama, pemerintah berupaya menarik lebih banyak investasi asing ke dalam negeri untuk mendukung pengembangan industri hilir dan memperkuat kapasitas produksi nasional.

Adapun isu-isu lingkungan yang muncul seperti kekhawatiran defostasi yang timbul atas maraknya industrialisasi.

Bisa dilihat kesuksesan-kesuksesan Jokowi dalam kebijakan hilirisasi. Diharapkan kesuksesan beliau dapat dilanjutkan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran selanjutnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Jakarta -

Pemerintah terus menggeber program hilirisasi khususnya di sektor tambang mineral dan batu bara (minerba). Program ini dinilai terbukti berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di daerah pertambangan.

Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro mengatakan angka pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang menjadi basis investasi industri pertambangan bisa mencapai 25% atau lima kali lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

"Hasil riset kami di Reforminer menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah yang menjadi basis investasi tambang itu luar biasa naik signifikan," kata Komaidi dalam acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

"Misalnya di daerah Halmahera di Maluku, itu pertumbuhan ekonominya antara 2020-2023 itu di kisaran 20-25%, itu luar biasa di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang average hanya 5-6%" terangnya lagi.

Meski begitu, menurutnya angka pertumbuhan ekonomi ini tidak mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat setempat. Sebab meski pertumbuhan ekonomi daerahnya sangat tinggi, tingkat kemiskinan di wilayah itu malah bertambah.

"Tetapi di daerah-daerah itu angka kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan naik signifikan," ucapnya.

Komaidi menjelaskan dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dilihat dari empat indikator, yakni konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi perusahaan, dan nilai ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Dari keempat indikator itu, menurutnya investasi perusahaan lah yang mendorong angka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut meningkat signifikan. Namun indikator konsumsi rumah tangga yang sering digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah.

"Paling besar adalah dari komponen investasi swasta atau pembentukan modal bruto tetap. Nah dari situ kita lihat, kita cocokan juga dengan pola investasi, ada sesuatu data yang cukup menarik di dalam tiga tahun terakhir, itu PMA (Penyertaan Modal Asing) 60% ada di luar Jawa, ternyata ada di basis-basis smelter itu. Artinya apa? Artinya kue ekonomi yang naik signifikan tadi tidak kembali ke masyarakat setempat," jelas Komaidi.

Menurutnya kondisi ketimpangan antara investasi dengan uang yang masuk ke kantong masyarakat ini terlihat dari tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (P2). Hal inilah yang menurutnya perlu diperhatikan pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

"Indikator kedalaman kemiskinannya nambah nih, baik di dalam P1 di kedalaman kemiskinan, maupun P2 di keparahan kemiskinan. Keparahan kemiskinan itu indikator kesenjangan antara penduduk miskin itu semakin tinggi, kalau kedalaman itu artinya pengeluaran penduduk itu semakin jauh dari garis kemiskinan. Jadi kalau garis kemiskinannya satu bulan Rp 500 ribu, itu semakin jauh dari angka itu, artinya di bawah itu," jelasnya lagi.

"Tapi di satu sisi ekonominya seolah-olah indikator makronya bagus, tapi indikator sosial masyarakatnya ini yang saya kira PR bersama, terutama di pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, kalau ini tidak dilakukan interferensi ini akan menjadi bom waktu karena kemudian di daerah merasa ini kekayaan alam kami dikerok tapi kami nggak dapat apa-apa, saya kira ini problem yang sangat mendasar," jelasnya lagi.

Belum lagi menurutnya yang perlu menjadi perhatian juga adalah sebagian besar investasi di sektor pertambangan minerba ini adalah perusahaan asing. Kemudian investasi yang masuk dalam bentuk paket, artinya usai menanamkan investasi di wilayah-wilayah ini mereka bisa langsung mengambil hasil bumi Indonesia.

"Tambah lagi investasi itu paketnya sebagian besar, PMA-nya, adalah dari non-domestik ya, dan itu paket. Artinya mereka yang tanam, kemudian tumbuh, ambil bawa pulang sementara yang punya lahan nggak kebagian, ini yang saya kira menjadi persoalan di dalam 3-5 tahun ke depan kira-kira permasalahan sosial yang akan timbul di dalam konteks hilirisasi adalah itu," pungkas Komaidi.

Simak Video: detikcom Leaders Forum, Kupas Arah Kebijakan Energi Demi Indonesia Hijau

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan PT Timah Tbk (TINS) membahas peluang investasi hilirisasi dan perbaikan tata kelola timah nasional.

Perbaikan tata kelola ekosistem timah nasional dan pengembangan hilirisasi timah ini disampaikan Direktur Utama TINS Ahmad Dani Virsal dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung beberapa waktu lalu.

Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM menyampaikan fokus pengembangan kedepan terkait hilirisasi terdapat beberapa mineral ikutan lainnya yang bisa dioptimalkan dan dikembangkan serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti logam tanah jarang, zirkon, ilminite, Silika dan lainnya.

"Pelaksanaan investasi dapat dilakukan secara bertahap dan berpatungan dengan perusahaan dari luar negeri yang memiliki pengalaman akses pasar," kata Yuliot Tanjung dalam keterangan resmi, Rabu (7/8).

Dani mengatakan, upaya perbaikan eksosistem timah nasional diperlukan untuk meningkatkan peran industri timah nasional untuk mendukung perekonomian daerah dan nasional.

Indonesia merupakan salah satu produsen timah terbesar di dunia memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan timah dunia.

"Sebagaimana diketahui, timah merupakan salah satu mineral yang sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai industri termasuk teknologi tinggi dan kompetensi," ujar Dani.

Tak hanya itu, Dani juga menyampaikan tentang rencana pengembangan bisnis TINS untuk mengelola mineral ikutan timah. Termasuk pengembangan hilirisasi yang sedang dilakukan TINS melalui anak usahanya PT Timah Industri.

PT Timah Industri sedang mengembangkan produksi hilirisasi Tin Powder, dimana rencananya akan mulai berproduksi tahun ini. Hal ini merupakan upaya TINS untuk memenuhi kebutuhan pasar global.

"TINS sudah melakukan hilirisasi timah sejak lama, namun dalam pengembangannya perusahaan membutuhkann support yang optimal dari berbagai pihak misalnya seperti penguatan permintaan pasar domestik," ucap Dani.

Sebagai salah satu mineral yang tidak dapat diperbaharui, pengelolaan industri timah dari hulu ke hilir harus dilakukan dengan baik untuk menjaga keberlanjutannya. Proses penambangan juga harus dilakukan dengan menerapkan prinsip good mining practices sehingga dapat meminimalisasi dampak dari penambangan timah.

"Sebagai perusahaan negara, TINS tidak hanya profit oriented, tapi juga memiliki misi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, melakukan pemberdayaan masyarakat dan juga memberikan kontribusi yang optimal bagi Bangsa dan Negara," ucapnya.

Dani berharap dengan adanya pertemuan ini dapat memberikan masukan dan kontribusi positif serta dukungan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait perbaikan tata kelola bisnis pertimahan nasional.

"Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Kementerian Investasi/BKPM sedang fokus untuk menggenjot pengembangan investasi dan pertumbuhan perekonomian nasional," imbuh Dani.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program hilirisasi mineral dan batubara (minerba) di Indonesia tampaknya belum mencapai tujuannya. Target utama dari hilirisasi minerba, yaitu peningkatan nilai tambah komoditas dalam negeri dan orientasi ekspor, belum sepenuhnya tercapai.

Selain belum berhasil dalam meningkatkan nilai tambah komoditas, program ini juga belum mampu membangun ekosistem industri dari hulu hingga hilir. Program hilirisasi minerba ini berfokus pada logam utama Indonesia seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah.

Fahmy Radhi, Pakar Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai bahwa jika tujuan program hilirisasi adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan ekosistem industri yang komprehensif, maka program ini belum berhasil dan masih memerlukan perbaikan.

"Jika merujuk pada dua tujuan utama tersebut, saya rasa kita belum berhasil. Ini masih berada pada tahap awal dan memerlukan perbaikan yang signifikan," ujar Fahmy dalam acara paparan survei Praxis di Jakarta, Rabu (31/7).

Fahmy berpendapat bahwa program hilirisasi minerba seharusnya dapat menciptakan industrialisasi yang menyeluruh dari hulu ke hilir, yang pada gilirannya akan menambah nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membuka peluang pekerjaan.

Untuk mencapai itu, pemerintah perlu memiliki roadmap yang jelas, dari pengolahan bijih nikel hingga produksi mobil listrik. "Investor, baik asing maupun domestik, tidak menjadi masalah, yang penting adalah pabriknya berada di Indonesia," jelas Fahmy.

Ia mencatat bahwa meskipun pemerintah telah meresmikan pabrik baterai mobil listrik terbesar di Asia Tenggara di Kawarang, langkah ini perlu diikuti dengan pembangunan pabrik mobil listrik di Indonesia.

"Memang kita sudah masuk ke sektor baterai, namun ke depannya harus ada pabrik mobil listrik juga, agar kita tidak terus-menerus bergantung pada teknologi asing," tambah Fahmy.

Kesenjangan Narasi antara Publik dan Pemerintah

Di sisi lain, Sofyan Herbowo, Director of Public Affairs Praxis PR, mengatakan bahwa Praxis baru-baru ini mengadakan PraxiSurvey IV dengan tema “Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Hilirisasi Minerba di Indonesia Tahun 2024”.

Sofyan menjelaskan bahwa survei ini bertujuan untuk menilai persepsi publik terhadap kebijakan hilirisasi minerba di Indonesia sepanjang tahun 2024.

Hasil survei menunjukkan adanya kesenjangan narasi yang menyebabkan perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat mengenai program hilirisasi minerba.

Pemerintah masih fokus pada isu pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah ekonomi sebagai manfaat dari hilirisasi.

Sebaliknya, masyarakat sipil lebih menyoroti masalah-masalah terkait lingkungan, ruang hidup, dan eksistensi masyarakat adat.

Perlu ada pengembangan narasi yang lebih komprehensif mengenai hilirisasi minerba, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan biaya eksternalitas dan dampak lingkungan serta sosial.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia, mendukung penuh agenda kebijakan hilirisasi pemerintah.

Namun, ia mengakui adanya kesenjangan pemahaman terkait makna hilirisasi di sektor pertambangan mineral dan batubara.

Inovasi dalam Hilirisasi Batubara

Sementara itu, Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Niko Chandra, menyampaikan bahwa PTBA telah bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memulai proyek percontohan konversi batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet sebagai bahan baku baterai Lithium-ion (Li-ion).

Peluncuran perdana (soft launching) pilot project tersebut telah berlangsung di Kawasan Industri Tanjung Enim pada 15 Juli 2024.

Niko menegaskan bahwa proyek konversi batu bara ini merupakan yang pertama di dunia dan dapat menjadi terobosan penting dalam hilirisasi batu bara.

Pengembangan batubara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet menunjukkan komitmen PTBA dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk hilirisasi batu bara, menjaga ketahanan energi nasional, dan memajukan industri kendaraan listrik domestik.

JAKARTA, investor.id - Diskursus mengenai program hilirisasi mineral dan batubara (minerba) di Indonesia masih banyak direlasikan dengan persoalan politik serta kebijakan makro pemerintah. Dalam diskursus ini masih terjadi kesenjangan narasi isu hilirisasi antara pemerintah dan masyarakat.

Salah satu kesimpulan ini merupakan hasil dari penelitian PraxiSurvey IV bertajuk “Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Hilirisasi Minerba di Indonesia Tahun 2024”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus kata kunci (keyword) hilirisasi yang berasal dari percakapan warganet pada platform Twitter (X), Facebook (Fanpage), Youtube, Instagram, dan TikTok selama rentang waktu 1 Januari – 30 Juni 2024.

Director of Public Affairs Praxis PR, Sofyan Herbowo menjelaskan penelitian ini dilakukan untuk memotret sejauh mana persepsi publik terhadap narasi kebijakan hilirisasi minerba di Indonesia selama tahun 2024. Dalam survei ini terdapat 26.142 percakapan dengan dominasi percakapan bersentimen negatif.

“Hilirisasi adalah salah satu lema yang populer di publik, merujuk pada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil alam melalui berbagai langkah turunan,” kata Sofyan saat menyampaikan paparan survei yang digelar di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Pada paparan hasil survei ini, hadir sebagai pembedah adalah Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia; Direktur Eksekutif INDEF Dr. Esther Sri Astuti; dan pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Fahmy Radhi.

Berdasarkan hasil survei ditemukan adanya kesenjangan narasi yang mengakibatkan perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat terhadap program hilirisasi minerba. Dalam sosialisasinya, pemerintah masih mengedepankan isu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan nilai tambah ekonomi sebagai manfaat dari program hilirisasi. Sedangkan narasi yang muncul dari masyarakat sipil terkait hilirisasi adalah persoalan-persoalan yang menyangkut ruang hidup, lingkungan-sosial, dan eksistensi masyarakat adat.

“Kami memahami bahwa hilirisasi memiliki manfaat secara jangka panjang. Sedangkan yang dinarasikan oleh masyarakat sipil saat ini adalah dampak negatif yang sedang dirasakan sekarang. Artinya, memang ada kesenjangan yang cukup besar antara narasi pemerintah dan masyarakat sipil yang menyuarakan keluhan dari masyarakat terdampak.”

Dari hasil survei ini, Sofyan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah, industri maupun kelompok masyarakat sipil. Dalam hal ini, kata dia, perlu disusun dan dibangun narasi tentang hilirisasi minerba yang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi tapi harus memperhatikan biaya eksternalitas serta dampak hilirisasi seperti dampak lingkungan, sosial, dan lain-lain.

Sofyan juga menyarankan agar dibuka ruang dialog dengan para aktor dan organisasi masyarakat sipil yang selama ini cukup kritis dengan kebijakan hilirisasi minerba. “Kami juga merekomendasikan untuk mendorong para pelaku usaha pertambangan atau industri ekstraktif melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial untuk menghindari kerusakan lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) akibat praktik bisnisnya,” ujarnya.

Pakar Ekonomi Energi UGM, Dr. Fahmy Radhi mengaminkan kajian SNA Praxis PR. Menurutnya, kesenjangan informasi tersebut timbul karena belum adanya pemahaman yang solid dari pemerintah mengenai konsep hilirisasi. Masing-masing kementerian, kata dia, masih mempunyai definisi sendiri dan berbeda tentang hilirisasi. Hal itu yang membuat terjadi kesenjangan narasi hilirisasi antara pemerintah dan publik.

"Kesenjangan narasi ini yang harus dijembatani dengan strategi komunikasi yang komprehensif dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang ada,” kata Fahmy.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia menyetujui pernyataan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penuh agenda kebijakan hilirisasi pemerintah. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan pemahaman terhadap makna hilirisasi di sektor pertambangan mineral dan batubara.

“Publik melihatnya hilirisasi itu sebagai sesuatu yang disamaratakan, padahal karakteristik dari masing-masing mineral dan bahkan batu bara berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik tersebut akan berpengaruh terhadap keekonomian. Publik juga cenderung melihat keberlangsungan dari hilirisasi mineral itu semata-mata peran dari industri pertambangan.

Padahal, sejatinya keberhasilan proses hilirisasi itu juga dipengaruhi ketersediaan industri domestik yang bisa menyerap produk hilirisasi. Maka, kesenjangan pemahaman mengenai hilirisasi itu sendiri yang perlu dikaji kembali,” jelas Hendra.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dr. Esther Sri Astuti turut mengapresiasi upaya Praxis PR dalam memetakan persepsi publik terhadap kebijakan hilirisasi minerba. “Hilirisasi meningkatkan investasi dan kapasitas ekonomi yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai investasi dan produk domestik bruto, tetapi belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi,” terang Esther.

Secara umum, dari survei ini percakapan mayoritas terjadi pada platform X sebesar 40,45% dengan didominasi percakapan bersentimen negatif. Percakapan lainnya terjadi juga di YouTube (28,76%), Instagram (21,20%), Fanpage Facebook (5,6%), dan TikTok (3,91%). Secara gender, percakapan didominasi oleh kelompok pria yang didominasi oleh generasi milenial atau Y. Dalam percakapan isu hilirisasi, akun unique mendominasi percakapan sebesar 39% dan akun cyborg serta robot masing-masing 35% dan 26%.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Havid Vebri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mayoritas publik menanggapi negatif program hilirisasi mineral dan batubara (minerba) yang didorong pemerintah sejak empat tahun terakhir.

Publik mempersoalkan program hilirisasi minerba yang masih menyisakan banyak persoalan terkait ruang hidup, lingkungan sosial, dan eksistensi masyarakat adat.
Sentimen negatif publik ini terekam dalam survei yang dilakukan Praxis sebagai agensi hubungan masyarakat terkait percakapan hilirisasi di platorm media sosial.

Survei bertajuk bertajuk "Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Hilirisasi Minerba di Indonesia Tahun 2024" ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus kata kunci (keyword) hilirisasi yang berasal dari percakapan warganet pada platform Twitter (X), Facebook (Fanpage), Youtube, Instagram, dan TikTok selama rentang waktu 1 Januari – 30 Juni 2024.

Dalam survei ini terdapat 26.142 percakapan dengan dominasi percakapan bersentimen negatif. Secara umum, dari survei ini percakapan mayoritas terjadi pada platform X sebesar 40,45% dengan didominasi percakapan bersentimen negatif. Percakapan lainnya terjadi juga di YouTube (28,76%), Instagram (21,20%), Fanpage Facebook (5,6%), dan TikTok (3,91%).

Percakapan didominasi kelompok pria yang didominasi oleh generasi milenial atau Y. Dalam percakapan isu hilirisasi, akun unique mendominasi percakapan sebesar 39% dan akun cyborg serta robot masing-masing 35% dan 26%.

Director of Public Affairs Praxis Sofyan Herbowo menjelaskan, penelitian ini dilakukan untuk memotret sejauh mana persepsi publik terhadap narasi kebijakan hilirisasi minerba di Indonesia selama tahun 2024.

"Hilirisasi adalah salah satu tema yang populer di publik, merujuk pada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil alam melalui berbagai langkah turunan," kata Sofyan saat menyampaikan paparan survei yang digelar di Jakarta, Rabu (31/7).

Pada paparan hasil survei ini, hadir sebagai pembedah Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif INDEF Dr. Esther Sri Astuti, dan pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi.

Berdasarkan hasil survei ditemukan adanya kesenjangan narasi yang mengakibatkan perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat terhadap program hilirisasi minerba.

Dalam sosialisasinya, pemerintah masih mengedepankan isu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan nilai tambah ekonomi sebagai manfaat dari program hilirisasi. Sedangkan narasi yang muncul dari masyarakat sipil terkait hilirisasi adalah persoalan-persoalan yang menyangkut ruang hidup, lingkungan sosial, dan eksistensi masyarakat adat.

"Kami memahami bahwa hilirisasi memiliki manfaat secara jangka panjang. Sedangkan yang dinarasikan masyarakat sipil saat ini adalah dampak negatif yang sedang dirasakan sekarang. Artinya, memang ada kesenjangan yang cukup besar antara narasi pemerintah dan masyarakat sipil yang menyuarakan keluhan dari masyarakat terdampak," papar Sofyan.

Dari hasil survei ini, Sofyan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah agar tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tapi juga harus memperhatikan dampak hilirisasi terhadap lingkungan, sosial dan lain-lain.

“Kami juga mendorong pelaku usaha pertambangan atau melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial untuk menghindari kerusakan lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) akibat praktik bisnisnya," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia menyetujui pernyataan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penuh agenda kebijakan hilirisasi pemerintah.

Namun, di sisi lain APBI juga terus mendorong anggotanya melaksanakan tata kelola tambang yang baik. Prinsip Good Mining Practise (GMP)memegang peranan penting dalam setiap kegiatan industri pertambangan batubara.

Dengan begitu, diharapkan bisa mengurangi kesenjangan pemahaman terhadap makna hilirisasi di sektor pertambangan mineral dan batubara.

"Kesenjangan pemahaman mengenai hilirisasi itu perlu dikaji kembali," jelas Hendra.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai, Eramet dan BASF masih bisa berkontribusi untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Sebelumnya, kedua perusahaan telah menarik diri dari rencana investasi proyek pemurnian nikel-kobalt (Sonic Bay) denga nilai investasi mencapai US$ 2,6 miliar.

Staf Khusus Menteri ESDM Agus Tjahajana mengatakan, masih ada potensi proyek ini dilanjutkan. Terlebih, kedua perusahaan telah memiliki konsesi tambang nikel.

"Pastinya ya ditunda karena mereka kan punya konsesi, jadi gak (disebut) mundur," kata Agus di Kementerian ESDM, Jumat (5/7).

Agus menjelaskan, kedua perusahaan tentunya melakukan kajian mengenai proyeksi perdagangan internasional.

Di sisi lain, dengan lahan tambang yang dimiliki, kedua perusahaan dinilai masih dapat berkontribusi pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

"Bukan berarti tidak bisa menjual cadangannya ke pabrik yang akan datang. Kan bisa saja, tidak harus membuat (smelter) sendiri juga. Misalnya nanti LG jadi, kan bisa jual pas itu atau Eramet bisa menjual nanti dengan Indonesia Baterry Corporation (IBC) kalau misalnya kurang," pungkas Agus.