Bisnis.com, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo menilai kepercayaan investor kepada BUMN Karya mulai pulih yang tecermin dari respons pasar terhadap obligasi yang dirilis PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Kepala Divisi Pemeringkatan Non-Jasa Keuangan 2 Pefindo, Yogie S. Perdana, mengatakan kepercayaan pelaku pasar terhadap BUMN Karya mulai membaik. Hal ini dipicu oleh perbaikan keuangan, serta skema baru pembayaran dalam proyek-proyek yang dikerjakan.

Sebagaimana diketahui, emiten BUMN Karya kini mendorong pembayaran proyek melalui skema progres bulanan. Kondisi tersebut berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menerapkan metode turnkey alias pembayaran dilakukan ketika proyek telah rampung.

“Di mana sebelumnya BUMN Karya cukup agresif dengan skema pembayaran turnkey dan agresif investasi di level proyek. Sekarang, sesuai dengan arahan Kementerian BUMN fokus pada kompetensi sehingga skema pembayaran dengan pemilik proyek lebih wajar,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Kamis (18/7/2024).

Di sisi lain, Yogie menyatakan bahwa tumbuhnya kepercayaan investor terhadap BUMN Karya juga tecermin dari serapan obligasi yang dirilis oleh ADHI dan PTPP pada semester I/2024.

“Sudah ada dua emiten karya yakni Adhi Karya dan PTPP yang menerbitkan obligasi dengan serapan yang cukup baik. Itu mengindikasikan bahwa level kepercayaan investor di sektor karya ini sudah membaik dari tahun-tahun sebelumnya,” tuturnya.

ADHI diketahui telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV tahap pertama dengan nilai pokok Rp102,72 miliar. Aksi korporasi ini merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Adhi Karya dengan target dana sebesar Rp5 triliun.

Pada tahap pertama, ADHI menerbitkan obligasi bernilai pokok Rp102,71 miliar yang akan jatuh tempo pada 9 Juli 2027. Sementara itu, tingkat bunga obligasi ditetapkan sebesar 10,65% per tahun, dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Manajemen perseroan, dalam prospektusnya, menjelaskan bahwa seluruh dana, yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi tersebut akan digunakan untuk melunasi sebagian pokok Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021.

Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja, dalam hal ini untuk mendanai kegiatan usaha jasa konstruksi terutama pembayaran upah pekerja, supplier dan vendor subkontraktor.

Terkait obligasi tersebut, Adhi Karya mendapatkan peringkat idA- dari Pefindo pada 15 Maret 2024 dengan periode pemeringkatan sampai dengan 1 Maret 2025. Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk Bank Mega sebagai Wali Amanat.

Sementara itu, PTPP menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024 senilai Rp434,62 miliar. Aksi korporasi tersebut merupakan rangkaian dari penawaran umum dengan total target dana yang dihimpun sebesar Rp3 triliun.

Dalam penawaran obligasi tahap pertama, perseroan menetapkan bunga obligasi sebesar 10,25% per tahun. Jangka waktu obligasi adalah tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Manajemen PTPP menyampaikan bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama dijadwalkan pada 28 September 2024, sementara pelunasan bunga obligasi sekaligus jatuh tempo pada 28 Juni 2027.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com,JAKARTA – Kementerian BUMN memastikan proses integrasi antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dan PT Hutama Karya (Persero) tidak akan berdampak terhadap jumlah karyawan di masing-masing perusahaan.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga menyatakan bahwa Waskita Karya nantinya menjadi anak usaha HK. Oleh sebab itu, proses integrasi dipastikan tidak memiliki dampak bagi karyawan di dua BUMN Karya tersebut.

“Tidak ada [dampak ke karyawan] karena ini bukan peleburan,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Arya menegaskan proses integrasi bertujuan mendorong masing-masing BUMN Karya untuk memiliki spesialisasi, sehingga tidak ada persaingan antarperusahaan konstruksi pelat merah ke depan. Langkah ini pun diyakini mampu menyehatkan keuangan tiap perseroan.

“Spesialisasi apa tujuannya? Supaya jangan ada lagi adu tender habis-habisan mereka itu, banting harga yang membuat mereka [BUMN Karya] rugi. Itu juga yang membuat industri konstruksi tidak sehat,” jelasnya.

Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir memiliki rencana untuk mengintegrasikan perusahaan pelat merah konstruksi, dari tujuh perusahaan menjadi tiga klaster.

Selain Waskita dan HK, proses integrasi tersebut juga menyasar PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Berdasarkan skenario yang dirancang Kementerian BUMN, Adhi Karya akan menjadi induk bagi Brantas Abipraya dan Nindya Karya. Sementara itu, Waskita Karya akan bergabung menjadi anak usaha HK, sedangkan PTPP dipasangkan dengan Wijaya Karya.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menyampaikan bahwa proses integrasi Waskita ke perseroan masih dalam proses uji kelayakan ataudue diligence, salah satunya terkait dengan pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

“Ditinjau dari aspek sumber daya, pengembangan kajian terkait dengan manajemen SDM seperti prosesdue diligence berkaitan denganhuman capital arsitektur, nilai-nilai korporasi, dan grading,” ujarnya kepadaBisnis, Rabu (17/7/2024).

Menurutnya, proses integrasi itu diharapkan membawa sejumlah dampak positif, di antaranya peningkatan kompetensi organisasi, optimalisasi sumber daya dan perluasan pengetahuan, serta inovasi melalui implementasi manajemen pengetahuan.

“Hal ini untuk mendukung pertumbuhan kemampuan organisasi dalam bersaing di industri infrastruktur secara nasional dan global,” pungkasnya.

Sementara itu, merujuk data Kementerian BUMN, proses integrasi antara HK dan Waskita Karya ditargetkan rampung pada kuartal III/2024. Dengan demikian, dari tiga klaster hanya satu yang integrasinya diperkirakan selesai tahun ini.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Proses pembentukan holding BUMN Karya antara PT Hutama Karya (Persero) atau HK dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) memasuki babak baru.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menyampaikan bahwa proses pembentukan tersebut masih dalam proses uji kelayakan atau due diligence, salah satunya terkait dengan pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

“Ditinjau dari aspek sumber daya, pengembangan kajian terkait dengan manajemen SDM seperti proses due diligence berkaitan dengan human capital arsitektur, nilai-nilai korporasi, dan grading,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (17/7/2024).

Menurutnya, proses integrasi itu diharapkan membawa sejumlah dampak positif, di antaranya peningkatan kompetensi organisasi, optimalisasi sumber daya dan perluasan pengetahuan, serta inovasi melalui implementasi manajemen pengetahuan.

“Hal ini untuk mendukung pertumbuhan kemampuan organisasi dalam bersaing di industri infrastruktur secara nasional dan global,” pungkasnya.

Sementara itu, merujuk data Kementerian BUMN, proses integrasi antara HK dan Waskita Karya ditargetkan rampung pada kuartal III/2024. Artinya, dari tiga klaster hanya satu yang integrasinya diperkirakan selesai tahun ini.

Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir memiliki rencana untuk melebur perusahaan pelat merah konstruksi, dari yang berjumlah 7 perusahaan menjadi 3 klaster.

Selain Waskita dan HK, BUMN Karya yang bakal dilebur adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pembentukan Holding BUMN Karya akan terus berlanjut. Adapun komposisi dari peleburan tujuh perusahaan konstruksi itu disebut tidak mengalami perubahan.

Erick mengatakan sejauh ini pihaknya telah bersurat ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait Holding BUMN Karya.

“Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki dan sudah direview oleh Menteri Keuangan [Sri Mulyani]. Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick belum bisa menentukan kapan pembentukan holding rampung, lantaran kebijakan tersebut tidak berada di bawah kewenangan Kementerian BUMN. Namun, dia berharap proses peleburan tujuh perusahaan konstruksi pelat merah ini dapat berjalan cepat.

“Kami tunggu suratnya, seperti yang saya bilang kebijakannya bukan di kami. Makin cepat makin baik seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN kalau bisa jangan terlalu lama, kalau memang sudah sakit harus ditutup segera,” kata Erick.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko menyatakan bahwa komposisi dari pembentukan holding tidak mengalami perubahan.

Artinya, ADHI akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sedangkan Waskita akan bergabung ke HK. Sementara itu, PTPP dipasangkan dengan Wijaya Karya.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Proses integrasi antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dan PT Hutama Karya (Persero) atau HK ditargetkan selesai pada kuartal III/2024.

Merujuk data Kementerian BUMN dikutip Sabtu (13/7/2024), hanya satu dari tiga klaster BUMN Karya, yakni integrasi Waskita dan HK yang ditargetkan selesai pada kuartal III/2024. Adapun, sisanya sejauh ini belum memiliki target penyelesaian.

Untuk diketahui, Kementerian BUMN berencana melebur sederet perusahaan pelat merah konstruksi atau dari yang berjumlah tujuh perusahaan menjadi tiga entitas.

Selain Waskita dan HK, BUMN Karya yang bakal dilebur adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pembentukan Holding BUMN Karya akan terus berlanjut. Adapun, komposisi dari peleburan tujuh perusahaan konstruksi itu disebut tidak mengalami perubahan.

Erick mengatakan, sejauh ini pihaknya telah bersurat ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait Holding BUMN Karya.

“Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki dan sudah direvieu oleh Menteri Keuangan [Sri Mulyani]. Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick belum bisa menentukan kapan pembentukan holding rampung, lantaran kebijakan tersebut tidak berada di bawah kewenangan Kementerian BUMN. Namun, dia berharap proses peleburan tujuh perusahaan konstruksi pelat merah ini dapat berjalan cepat.

“Kami tunggu suratnya, seperti yang saya bilang kebijakannya bukan di kami. Makin cepat makin baik seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN kalau bisa jangan terlalu lama, kalau memang sudah sakit harus ditutup segera,” kata Erick.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko menyatakan bahwa komposisi dari pembentukan holding tidak mengalami perubahan.

Artinya, ADHI akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sedangkan Waskita akan bergabung ke HK. Sementara itu, PTPP dipasangkan dengan Wijaya Karya.

Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengaku bahwa pihaknya belum menerima surat soal rencana pembentukan holding BUMN Karya.

Dia juga menyampaikan bahwa saat ini belum ada pembicaraan yang dibangun antara Kementerian BUMN dengan Kementerian PUPR guna memuluskan rencana pembentukan holding perusahaan pelat merah konstruksi itu.

“Belum ke sini suratnya, belum. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kami,” kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Dia bahkan menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini, Kementerian PUPR belum menerima konsep dari wacana peleburan tujuh BUMN Karya tersebut.

Sebelumnya, Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menuturkan bahwa seluruh BUMN Karya masih melakukan evaluasi secara internal, baik dari sisi bisnis maupun teknis. Namun, hingga saat ini, tiap perseroan masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah.

“Semua BUMN Karya terkait masih melakukan evaluasi secara bisnisnya, secara teknis, semua dilakukan. Namun, tetap nanti kami menunggu arahan dari Kementerian BUMN,” tuturnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pembentukan Holding BUMN Karya melalui peleburan tujuh perusahaan konstruksi menjadi tiga entitas menuai tanggapan berbeda dari dua kementerian.

Saat ditemui baru-baru ini, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan proses tersebut masih berlanjut. Kementerian BUMN bahkan disebut sudah bersurat ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait Holding BUMN Karya.

"Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki dan sudah di-review oleh Menteri Keuangan [Sri Mulyani]. Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick belum bisa menentukan kapan pembentukan holding rampung, lantaran kebijakan tersebut tidak berada di bawah kewenangan Kementerian BUMN. Namun, dia berharap proses peleburan tujuh perusahaan konstruksi pelat merah ini dapat berjalan cepat.

"Kami tunggu suratnya, seperti yang saya bilang kebijakannya bukan di kami. Makin cepat makin baik seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN kalau bisa jangan terlalu lama, kalau memang sudah sakit harus ditutup segera," pungkasnya.

Namun, di sisi lain, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengaku pihaknya belum menerima surat soal rencana pembentukan holding BUMN Karya.

Dia juga menyampaikan bahwa saat ini belum da pembicaraan yang dibangun antara Kementerian BUMN dengan Kementerian PUPR guna memuluskan rencana pembentukan holding perusahaan pelat merah konstruksi itu.

Endra juga menjelaskan, belum ada pembicaraan yang dibangun antara Kementerian BUMN dengan Kementerian PUPR guna memuluskan rencana pembentukan holding BUMN tersebut.

"Belum ke sini suratnya, belum. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kami," kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Dia bahkan menyampaikan bahwa sampai dengan ini Kementerian PUPR belum menerima konsep dari wacana peleburan 7 BUMN Karya tersebut.

"Belum ada konsep yang masuk, yang kita mau komentari apa ya?" pungkasnya.

Tujuh BUMN Karya yang akan dilebur adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko menyatakan bahwa komposisi dari pembentukan holding tidak mengalami perubahan.

Artinya, Adhi Karya masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun PTPP dipasangkan dengan Wijaya Karya.

***

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) angkat bicara terkait dengan rencana peleburan 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat pembentukan Holding BUMN Karya.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat soal rencana pembentukan holding BUMN Karya.

Endra juga menjelaskan, belum ada pembicaraan yang dibangun antara Kementerian BUMN dengan Kementerian PUPR guna memuluskan rencana pembentukan holding BUMN tersebut.

“Belum ke sini suratnya, belum. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kita,” kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Endra menjelaskan, pihak Kementerian PUPR bahkan belum menerima konsep peleburan 7 BUMN Karya tersebut.

“Belum ada konsep yang masuk, yang kita mau komentari apa ya?” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut rencana peleburan 7 BUMN ke dalam Holding BUMN Karya tengah dilakukan pengecekan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

“Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki dan sudah di-review oleh Menteri Keuangan [Sri Mulyani]. Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR,” kata Erick saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Sebagai informasi, tujuh BUMN Karya yang akan dilebur adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Adapun, komposisi dari pembentukan holding tersebut dipastikan tidak mengalami perubahan. Artinya, Adhi Karya masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun, PTPP akan dipasangkan dengan Wijaya Karya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) angkat bicara terkait dengan rencana peleburan 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat pembentukan Holding BUMN Karya.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat soal rencana pembentukan holding BUMN Karya.

Endra juga menjelaskan, belum ada pembicaraan yang dibangun antara Kementerian BUMN dengan Kementerian PUPR guna memuluskan rencana pembentukan holding BUMN tersebut.

“Belum ke sini suratnya, belum. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kita,” kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Endra menjelaskan, pihak Kementerian PUPR bahkan belum menerima konsep peleburan 7 BUMN Karya tersebut.

“Belum ada konsep yang masuk, yang kita mau komentari apa ya?” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut rencana peleburan 7 BUMN ke dalam Holding BUMN Karya tengah dilakukan pengecekan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

“Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki dan sudah di-review oleh Menteri Keuangan [Sri Mulyani]. Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR,” kata Erick saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Sebagai informasi, tujuh BUMN Karya yang akan dilebur adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Adapun, komposisi dari pembentukan holding tersebut dipastikan tidak mengalami perubahan. Artinya, Adhi Karya masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun, PTPP akan dipasangkan dengan Wijaya Karya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir memiliki sederet tujuan di balik rencana pembentukan Holding BUMN karya yang meleburkan tujuh perseroan pelat merah.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan proses pembentukan Holding BUMN Karya terus berlanjut. Pihaknya mengharapkan proses peleburan tujuh perusahaan konstruksi pelat merah itu dapat berjalan dengan cepat.

Terkini, Erick mengungkapkan telah bersurat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait pembentukan Holding BUMN Karya. Menurutnya, prosesreviewjuga telah dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Untuk diketahui, pembentukan Holding BUMN Karya melibatkan tujuh perusahaan konstruksi pelat merah yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Secara terperinci, ADHI akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun PTPP dipasangkan dengan WIKA.

Pada awal Mei 2024, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan peleburan tujuh BUMN Karya menjadi tiga entitas akan membuat perusahaan-perusahaan konstruksi pelat merah berjalan sesuai spesialisasinya. Hutama Karya dan Waskita, misalnya, yang mempunyai spesialisasi di sektor jalan tol.

Selain jalan tol, berdasarkan paparan Kementerian BUMN dalam rapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu, kedua perusahaan tersebut juga diarahkan untuk menggarap proyek non-tol, institutional building, hingga residensial komersial.

Sementara itu, WIKA dan PTPP fokus menggarap pelabuhan laut, bandara udara, EPC, serta residensial. Adapun ADHI, Nindya Karya, dan Brantas Abipraya memegang spesialisasi konstruksi di sektor air, kereta, rel, dan beberapa sektor lainnya.

“Jadi, antar-BUMN itu tidak akan tanding tender lagi, tidak banting-bantingan harga lagi. Selama ini kan setiap proyek antar-BUMN saja, swasta tidak ada,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pembentukan Holding BUMN Karya akan terus berlanjut dengan komposisi dari peleburan tujuh perusahaan konstruksi tersebut disebut tidak mengalami perubahan.

Erick Thohir mengatakan sejauh ini pihaknya telah bersurat ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait pembentukan Holding BUMN Karya.

“Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki dan sudah di-review oleh Menteri Keuangan [Sri Mulyani]. Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick belum bisa menentukan kapan pembentukan holding rampung, lantaran kebijakan tersebut tidak berada di bawah kewenangan Kementerian BUMN. Namun, dia berharap proses peleburan tujuh perusahaan konstruksi pelat merah ini dapat berjalan cepat.

“Kami tunggu suratnya, seperti yang saya bilang kebijakannya bukan di kami. Makin cepat makin baik seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN kalau bisa jangan terlalu lama, kalau memang sudah sakit harus ditutup segera,” jelasnya.

Tujuh BUMN Karya yang akan dilebur adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko menyatakan bahwa komposisi dari pembentukan holding tidak mengalami perubahan.

Artinya, Adhi Karya masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun PTPP dipasangkan dengan Wijaya Karya.

Sebelumnya, Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menuturkan seluruh BUMN Karya masih melakukan evaluasi secara internal, baik dari sisi bisnis maupun teknis. Namun, hingga saat ini, tiap perseroan masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah.

“Semua BUMN Karya terkait masih melakukan evaluasi secara bisnisnya, secara teknis, semua dilakukan. Namun, tetap nanti kami menunggu arahan dari Kementerian BUMN,” ujarnya.

Novel menambahkan bahwa sejauh ini belum ada arahan dari Kementerian BUMN terkait dengan entitas mana yang akan menjadi induk dari langkah peleburan tersebut.

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan peleburan BUMN Karya akan membuat perusahaan konstruksi pelat merah berjalan sesuai spesialisasinya. HK dan Waskita, misalnya, yang mempunyai spesialisasi di sektor jalan tol.

Selain jalan tol, berdasarkan paparan Kementerian BUMN dalam rapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu, kedua perusahaan tersebut juga diarahkan untuk menggarap proyek non-tol, institutional building, hingga residensial komersial.

Sementara itu, WIKA dan PTPP fokus menggarap pelabuhan laut, bandara udara, EPC, serta residensial. Adapun ADHI, Nindya Karya, dan Brantas Abipraya memegang spesialisasi konstruksi di sektor air, kereta, rel, dan beberapa sektor lainnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Mendekati tenggat waktu yang ditetapkan, rencana pembentukan Holding BUMN Karya disebut terus berlanjut. Langkah ini akan meleburkan tujuh perusahaan pelat merah di sektor konstruksi menjadi tiga perusahaan.

Adapun peleburan tersebut diperkirakan rampung pada September 2024. Masing-masing perusahaan sejak jauh hari telah melakukan persiapan guna menyambut rencana tersebut.

Tujuh BUMN itu adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Rencananya, ADHI akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun PTPP dipasangkan dengan WIKA.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menuturkan seluruh BUMN Karya masih melakukan evaluasi secara internal, baik dari sisi bisnis maupun teknis. Namun, hingga saat ini, tiap perseroan masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah.

“Semua BUMN Karya terkait masih melakukan evaluasi secara bisnisnya, secara teknis, semua dilakukan. Namun, tetap nanti kami menunggu arahan dari Kementerian BUMN,” ujar Novel saat ditemui Bisnis di Jakarta, Senin (8/7/2024) malam.

Novel menambahkan bahwa sejauh ini belum ada arahan dari Kementerian BUMN terkait dengan entitas mana yang akan menjadi induk dari langkah peleburan tersebut.

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan peleburan BUMN Karya akan membuat perusahaan konstruksi pelat merah berjalan sesuai spesialisasinya. Hutama Karya dan Waskita, misalnya, yang mempunyai spesialisasi di sektor jalan tol.

Selain jalan tol, berdasarkan paparan Kementerian BUMN dalam rapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu, kedua perusahaan tersebut juga diarahkan untuk menggarap proyek non-tol, institutional building, hingga residensial komersial.

Sementara itu, WIKA dan PTPP fokus menggarap pelabuhan laut, bandara udara, EPC, serta residensial. Adapun ADHI, Nindya Karya, dan Brantas Abipraya memegang spesialisasi konstruksi di sektor air, kereta, rel, dan beberapa sektor lainnya.

“Jadi, antar-BUMN itu tidak akan tanding tender lagi, tidak banting-bantingan harga lagi. Selama ini kan setiap proyek antar-BUMN saja, swasta tidak ada,” pungkas Arya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menyampaikan bahwa perseroan telah mempersiapkan sejumlah hal guna menyambut instruksi Kementerian BUMN terkait rencana peleburan tersebut.

“Yang kami persiapkan saat ini adalah kesiapan sistem dan tata kelolanya. Kapan pun itu menjadi arahan Kementerian BUMN, yang penting secara sistem dan tata kelola sudah kami siapkan,” tutur Mahendra saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.