Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan 15 investor asing di sektor padat karya seperti tekstil akan datang untuk menjajaki investasi di Indonesia. Adanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China membuat mereka berencana melakukan relokasi pabriknya ke Tanah Air.

"Nanti jam 3 sore akan ke sini (15 investor)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, Airlangga telah mengatakan bahwa 15 investor di sektor padat karya itu akan datang ke Indonesia. Sejauh ini belum ada komitmen investasinya.

"Itu asing semua. Mereka akan relokasi ke Indonesia karena kebanyakan kan mereka sebelumnya investasinya di China," kata Airlangga, Kamis (31/10).

Walaupun belum ada komitmen investasi, 15 investor asing itu disebut telah menaruh harapan ke Indonesia supaya pemerintah bisa segera membuat hubungan kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa, antara lain melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"Mereka ingin agar Indonesia dan Vietnam mempunyai treatment yang sama di negara Eropa atau Amerika dan itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan EU-CEPA, karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol, bagi Indonesia di atas, sekitar 16%, 10% sampai 20%," ucapnya.

Dari 15 calon investor sektor padat karya tersebut, Airlangga mengaku tidak ada satupun yang menyatakan minat untuk membeli PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, perusahaan tekstil tua Indonesia yang tengah pailit.

"Tidak ada. Mereka tidak minat untuk itu," ucap Airlangga.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin membawa Indonesia masuk geng Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Di sisi lain, Indonesia juga sedang dalam tahap aksesi untuk masuk Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang beranggotakan 38 negara.

Lantas, lebih banyak mana manfaat yang didapat Indonesia, gabung BRICS atau OECD? Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan opsi terbaik adalah Indonesia bisa bergabung dengan keduanya sehingga mendapat manfaat lebih luas.

"Opsi terbaik tentunya kita bergabung dengan dua-duanya, baik dengan BRICS maupun OECD. Ini mungkin, jadi tidak ada larangan formal bahwa ini merupakan pilihan," kata Wijayanto dalam diskusi virtual berjudul 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?', Rabu (30/10/1014).

Jika dibedah masing-masing, gabung BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara sehingga peran Indonesia jika gabung kemungkinan tidak terlalu besar.

"Berbeda misalnya dengan OECD yang ini ingin mempertahankan status quo, relatif tidak egaliter karena di sana ada negara-negara tertentu yang dominan," ucap Wijayanto.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. Manfaat lainnya adalah mendorong global south collaboration.

"Ini sesuatu yang bagus bagi Indonesia. Lainnya BRICS juga akan mendorong global south collaboration, ini kerja sama yang selama ini relatif tidak terlalu serius dibangun padahal secara ekonomi kerja sama ini akan sangat potensial," jelas Wijayanto.

Kemudian kelebihan dari BRICS adalah mempunyai peran produk domestik bruto (PDB) yang besar terhadap global. Tidak kalah penting adalah prosesnya untuk menjadi anggota relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

"Proses menjadi member (OECD) perlu 3-4 tahun dan yang lebih menarik adalah seolah-olah di sini ada negara yang dominan dan negara yang tidak dominan. Seolah Indonesia itu seperti negara yang apply melalui proses revisi oleh negara-negara yang dominan, kemudian hasil akhirnya kita menunggu. Ini situasi yang menurut saya kurang mengenakkan bagi Indonesia karena kita adalah negara besar," imbuhnya.

Terlepas dari itu, bergabung OECD untuk Indonesia juga memiliki beberapa keuntungan. Sebagai organisasi yang mapan, Indonesia berpotensi untuk memperoleh transfer teknologi jika gabung.

"Negara-negara anggota OECD itu maju, ada potensi transfer teknologi, kemudian komunitas yang lebih besar dari sisi jumlah anggota ada 35 anggota," beber Wijayanto.

Selain itu, dengan bergabung menjadi anggota OECD, Indonesia berpotensi untuk mempercepat dan mempermudah proses Indonesia memiliki hubungan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"OECD ini akan berpotensi mempercepat dan mempermudah proses kita untuk memiliki free trade agreement dengan EU atau IEU-CEPA karena negosiasi ini sudah 10 tahun lebih tidak tuntas-tuntas. Diharapkan dengan bergabungnya Indonesia ke OECD akan lebih cepat," kata Wijayanto.

Melihat keuntungan yang didapat Indonesia, Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam juga mendukung jika Indonesia gabung ke BRICS dan OECD. Jangan sampai Indonesia lebih telat lagi untuk merespons kesempatan ini.

"Dua-duanya sangat bermanfaat dan kalau kita justru lambat untuk memilih, justru itu akan memberikan impact secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini," jelasnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mempercepat penyelesaian perjanjian dagang dengan Uni Eropa atau European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU CEPA). Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menargetkan perjanjian selesai September 2024.

Seperti diketahui perjanjian tersebut alot disepakati. Kedua negara telah melakukan berkali-kali perundingan namun tak kunjung mendapatkan titik terang selama 9 tahun lamanya.

"Kita sekarang lagi menyelesaikan Uni Eropa yang banyak sekali hambatan perdagangan. Mudah-mudahan bulan depan selesai," kata Zulhas dalam acara Strategis Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga Tantangan WTO, di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).

Zulhas mengungkap jika perjanjian itu disepakati maka ekspor sejumlah produk ke Uni Eropa tarifnya bisa rendah. Dia mencontohkan saat ini Indonesia kalah dengan Vietnam yang berhasil memiliki perjanjian dengan Uni Eropa, sehingga ekspor sepatu mereka ke UE bebas pajak.

"Contohnya manfaatnya, misal Vietnam kirim sepatu ke Uni Eropa nol pajaknya. Dari Indonesia (ke Uni Eropa) 5%-6%, kalah kita, apa lagi, banyak hal dipersulit, mudah-mudahan September bisa menyelesaikan," jelasnya.

Kemudian, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kemendag Bara Krishna Hasibuan juga mengatakan jika IEU CEPA bisa disepakati, maka produk sepatu Indonesia bisa diekspor dengan tarif pajak yang rendah bahkan nol atau bebas pajak.

Saat ini menurutnya tarif pajak yang dikenakan Uni Eropa ke Indonesia untuk produk sepatu sangat tinggi yakni 7% sampai 11%.

"Vietnam sudah memiliki CEPA itu dengan Uni Eropa. Jadi produk sepatu Nike dikirim ke sana itu tarifnya pasti rendah dan makin lama makin turun, sesuai dengan perjanjian CEPA-nya. Indonesia, sepatu yang kirim ke sana (UE) itu masih tarif 7% sampai 11% masih sangat tinggi. Dengan CEPA itu harapanya bisa sangat rendah bahkan nanti sampai zero," jelas dia.

Selain sepatu, produk lain ditargetkan juga bisa bebas pajak misalnya produk dari crude palm oil (CPO). Indonesia sendiri merupakan penghasil CPO terbesar di dunia.

"Nanti ada produk-produk lain juga kemudahan tentu saja CPO ini menjadi penting pada perjanjian CEPA itu. Nanti di situ akan diberikan akses juga pada produk CPO sehingga masalah-masalah di WTO bisa kita kesampingkan. Kita konsentrasi di CEPA sebagian landasan perdagangan kita dengan UE," ujar dia.

Diketahui alotnya perjanjian dagang itu untuk disepakati karena Uni Eropa memiliki Undang Undang Anti Deforestasi atau EU Deforestation Regulation.

Aturan itu melarang sejumlah komoditas Indonesia mulai dari sawit, kopi, kakao, karet hingga kayu masuk ke negara tersebut.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menargetkan perjanjian dagang dengan Uni Eropa atau European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU CEPA) selesai September 2024. Perjanjian itu tak kunjung mendapatkan titik terang sudah selama 9 tahun.

"Kita sekarang lagi menyelesaikan Uni Eropa yang banyak sekali hambatan perdagangan. Mudah-mudahan bulan depan selesai," kata Zulhas dalam acara Strategis Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga Tantangan WTO, di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).

Zulhas mengungkap jika perjanjian itu disepakati maka ekspor sejumlah produk ke Uni Eropa tarifnya bisa rendah. Dia mencontohkan saat ini Indonesia kalah dengan Vietnam yang berhasil memiliki perjanjian dengan Uni Eropa, sehingga ekspor sepatu dari negara itu ke UE bebas pajak.

"Contohnya manfaatnya, misal Vietnam kirim sepatu ke Uni Eropa nol pajaknya. Dari Indonesia (ke Uni Eropa) 5%-6%, kalah kita, apa lagi, banyak hal dipersulit, mudah-mudahan September bisa menyelesaikan," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kemendag Bara Krishna Hasibuan juga mengatakan jika IEU CEPA bisa disepakati, maka produk sepatu Indonesia bisa diekspor dengan tarif pajak yang rendah bahkan nol atau bebas pajak.

"Sepatu misalnya Indonesia produsen kedua sepatu Nike di dunia, nomor satu Vietnam. Kenapa Vietnam terbesar? Karena Vietnam sudah memiliki CEPA itu dengan Uni Eropa. Jadi produk sepatu Nike dikirim ke sana itu tarifnya pasti rendah dan makin lama makin turun, sesuai dengan perjanjian CEPA-nya. Indonesia, sepatu yang kirim ke sana itu masih tarif 7% sampai 11% masih sangat tinggi. Dengan CEPA itu harapanya bisa sangat rendah bahkan nanti sampai zero," jelas dia.

Selain sepatu, produk lain ditargetkan juga bisa bebas pajak misalnya produk dari crude palm oil (CPO). Indonesia sendiri merupakan penghasil CPO terbesar di dunia.

"Nanti ada produk-produk lain juga kemudahan tentu saja CPO ini menjadi penting pada perjanjian CEPA itu. Nanti di situ akan diberikan akses juga pada produk CPO sehingga masalah-masalah di WTO bisa kita kesampingkan. Kita konsentrasi di CEPA sebagian landasan perdagangan kita dengan UE," ujar dia.

Diketahui alotnya perjanjian dagang itu untuk disepakati karena Uni Eropa memiliki Undang Undang Anti Deforestasi atau EU Deforestation Regulation.

Aturan itu melarang sejumlah komoditas Indonesia mulai dari sawit, kopi, kakao, karet hingga kayu masuk ke negara tersebut. Sejumlah komoditas itu dinilai tidak ramah lingkungan.

Simak Video 'Capaian Sektor Ekraf di Nilai Tambah dan Ekspor Semester 1 2024':

[Gambas:Video 20detik]