Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) Khudori meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa semua kasus impor yang berpotensi merugikan negara, termasuk impor beras, garam, kedelai, dan daging sapi.

Hal tersebut disampaikan Khudori, usai Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula periode 2015-2016.

“Agar tidak memunculkan syak wasangka buruk, sebaiknya Kejagung memeriksa semua kasus yang memang potensial merugikan negara,” kata Khudori dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Menurutnya dengan cara itu, Kejagung akan terbebas dari tuduhan tebang pilih. Oleh karena itu, dia mendukung Kejagung membersihkan semua aparat, pejabat, dan para pihak yang menjadi pencoleng dengan kedok impor.

Khudori menuturkan, acakadut impor pangan sebenarnya tidak hanya terjadi pada gula.

Khudori merujuk pada hasil pemeriksaan BPK tentang pengelolaan tata niaga impor pangan dari 2015 hingga Semester I/2017 menemukan sebelas kesalahan kebijakan impor pada lima komoditas yakni beras, gula, garam, kedelai, sapi, dan daging sapi.

Sebagai informasi, pada periode tersebut posisi Mendag dijabat oleh Rachmat Gobel, Tom Lembong, dan Enggartiasto Lukita.

Jika dikelompokkan, Khudori mengungkap bahwa kesalahan tersebut terbagi menjadi empat besar. Pertama, impor tak diputuskan di rapat di Kemenko Perekonomian.

Kedua, impor tanpa persetujuan kementerian teknis yakni Kementerian Pertanian. Ketiga, impor tak didukung data kebutuhan dan persyaratan dokumen. Keempat, pemasukan impor melebihi dari tenggat yang ditentukan.

“Jadi, acak-adut impor itu tidak hanya terjadi pada gula, tapi juga komoditas lainnya. Juga, acak-adut impor potensial tidak hanya terjadi pada saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan,” ungkapnya.

Dia juga meluruskan mengenai peraturan yang dilanggar oleh Tom Lembong. Kejagung, kata dia menyebut, peraturan yang dilanggar Tom Lembong yakni Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian 527/2004 tentang Ketentuan Impor Gula.

Khudori menuturkan, regulasi ini sebetulnya telah beberapa kali mengalami pergantian. Diantaranya, Peraturan Menteri Perdagangan No.117/2015 tentang Ketentuan Impor Gula dan terakhir, Permendag No.14/2020 tentang Ketentuan Impor Gula.

“Meskipun regulasi berubah, substansinya ada yang tak berubah,” ujarnya.

Pertama, pasar gula kristal rafinasi (GKR) dan gula kristal putih (GKP) tetap terpisah. Kedua, impor hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai importir dari otoritas, yakni BUMN produsen gula yang mengantongi Angka Pengenal Impor Produsen.

Ketiga, impor gula kristal mentah (GKM) sebagai bahan baku GKR dan impor GKR oleh perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai importir hanya bisa digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri.

“Gula dilarang dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada pihak lain. Sementara yang berubah pada detail-detail,” pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, Kejagung resmi menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula periode 2015-2016 pada Selasa (29/10/2024).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah memiliki dua alat yang cukup untuk menetapkan Thomas menjadi tersangka.

Selain Tom Lembong, DS selaku direktur pengembangan bisnis pada PT PPI 2015-2016 menjadi tersangka dalam kasus ini.

“Pada hari ini Selasa 29 Oktober 2024 penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti. Kedua tersangka tersebut adalah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016,” ujar Abdul Qohar di Kejagung, Selasa (29/10/2024).

Untuk kebutuhan penyidikan, Qohar mengatakan bahwa keduanya akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejagung dan di Kejari Jaksel.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan Indonesia akan mengurangi impor daging, susu, hingga kedelai guna menuju cita-cita swasembada pangan pada 2028.

Wamentan Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah bakal menggenjot swasembada pangan. Sejauh ini, kata dia, Indonesia belum swasembada daging dan susu.

Pemerintah juga mempertimbangkan untuk swasembada bawang putih, kedelai, serta komoditas pangan lain yang masih impor.

“Intinya yang semua pangan yang impor harus swasembada,” ujar Sudaryono Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri dan Kepala Badan untuk membahas upaya Indonesia mencapai swasembada pangan di 2028, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Zulhas, perlu kerja sama dan koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga untuk mencapai swasembada pangan di 2028.

Dalam hal ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Gizi Nasional.

“Satu tim harus kerjasama yang baik untuk mencapai swasembada pangan tahun 2028,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Adapun rapat koordinasi itu dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Lalu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan sejumlah kementerian dan badan.

Diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Gizi Nasional, dan Badan Pangan Nasional.

Dalam pidato perdananya, Prabowo menegaskan agar Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia.

Dia optimistis, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun. “Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Minggu (20/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan bahwa pemerintah tidak ingin terus-menerus mengimpor daging hingga susu. Hal ini sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujdukan swasembada pangan, termasuk daging.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Kementan Heru Tri Widarto mengatakan bahwa pemerintah membuka peluang bagi investor untuk masuk dan membangun peternakan di Indonesia.

“Enggak lah [impor daging dan susu terus-menerus], bahwa ekspertis mereka [Uni Eropa] itu kita butuhkan. Kalau perlu mereka investasinya di sini, membangun peternakan di sini,” kata Heru saat ditemui di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Adapun, Heru menyampaikan bahwa pemerintah tengah gencar menyiapkan lokasi sebagai upaya mengundang para investor agar masuk ke Indonesia, salah satunya dari Vietnam. Dia menjelaskan, keberadaan investor akan membuka arah Indonesia mewujudkan negara swasembada.

“Investor itu kan nanti bisa membuat peternakannya di sini, arahnya ke sana. Jadi bukan terus-terusan impor [sapi] gitu ya,” jelasnya.

Untuk itu, dia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya menarik investor agar berinvestasi di sektor pertanian di Indonesia. Adapun, investor yang dimaksud mencakup investor lokal maupun investor asing.

“Tapi intinya, kalau peternakan sekarang sedang digenjot investor untuk melakukan usaha peternakannya di Indonesia dari dalam maupun dari luar negeri. Ada beberapa yang dari dalam negeri dan ada beberapa juga yang dari luar negeri,” jelasnya.

Heru kembali menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

“Intinya arahan Pak Menteri adalah yang pertama soal swasembada pangan dan ke depan pasti akan mencapai swasembada daging,” terangnya.

Sebelumnya, Kementan membawa investor dari Vietnam untuk berinvestasi pada sektor peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Mentan Amran menjelaskan bahwa investasi tersebut berbentuk pembangunan industri sapi perah dan industri pengolahan susu, salah satunya untuk mendukung program minum susu gratis dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Investornya, Alhamdulillah mereka tertarik berinvestasi di Kabupaten Poso. Kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Presiden Terpilih, untuk kita membangun peternakan, dairy cattle untuk produksi susu di sini,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9/2024).

Perlu diketahui, investasi ini merupakan tindak lanjut kerja sama dari hasil lawatan Mentan Amran yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Vietnam. Dia pun menjelaskan bahwa investor ini merupakan perusahaan terbesar dalam memproduksi susu.

“Kalau investasinya lancar, 3–5 tahun target produksinya 1,8 juta ton,” ungkapnya.

Kementerian Pertanian buka-bukaan alasan pemerintah perlu mengimpor sapi. Diperkirakan akan ada 1,3 juta sapi yang diimpor di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, impor ini dilakukan salah satunya untuk untuk kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menegaskan, bukan berarti pemerintah meninggalkan peternak lokal dengan memilih impor.

"Mohon tidak misleading bahwa seolah-olah kita meninggalkan rakyat, peternak, bukan. Terus kok mengimpor sih, kan kita ada peternak lokal?," kata Sudaryono, ditemui di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Sudaryono menjelaskan, Indonesia memiliki kebutuhan susu yang sangat besar. Karena itu, apabila RI tidak mengimpor sapi hidup, maka kebutuhan tersebut akan sulit terpenuhi.

"Kalau nggak datangkan sapi hidup, mungkin butuh waktu ratusan tahun untuk bisa sapinya beranak-pinak sampai banyak. Kita penduduknya 270 juta, jumlah ternak kita 12 juta, ya kurang," ujarnya.

Ia juga menilai, dari produk-produk pangan yang rutin dikonsumsi masyarakat Indonesia, yang paling jauh dari swasembada ialah daging dan susu. Menurutnya, tidak ada cara lain untuk swasembada selain memperbanyak indukan sapi hidup.

"Jadi kalau ada orang yang ngomong-ngomong anti-impor-anti-impor, kalau kita nggak datangkan sapi hidup, selamanya kita impornya impor, impor daging dan impor susu. Nah kita ingin impor barang hidup, nanti didistribusi sebagian, dikelola oleh masyarakat, menjadi mitra, ya itu kan sudah dilakukan juga kan di Greenfields, kemudian ada perusahaan-perusahaan lain kan sudah lakukan itu," terangnya.

Sudaryono menambahkan, saat ini sudah ada lebih dari 46 perusahaan yang bersedia untuk mengimpor sapi. Perusahaan itu terdiri atas perusahaan lokal hingga koperasi. Dari jumlah tersebut, total komitmen impor yang dikantonginya mencapai 1,3 juta ekor sapi.

"Asal impornya disesuaikan, terserah perusahaannya. Ya kan tentu saja ada pertimbangan mengambil dari negara yang iklimnya sama, itu lebih baik kan, Mexico, Brazil, dan seterusnya.

Saat ini, komitmen tersebut masih dalam proses. Kementerian Pertanian tengah membantu proses perizinan serta menyiapkan lahan untuk pemeliharaan sapi.