Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam industri tekstil yang semakin ketat persaingannya, PT Trisula International Tbk (TRIS) terus mengupayakan strategi untuk tetap kompetitif di tengah dominasi produk impor murah.

Widjaya Djohan, Direktur Utama Trisula International, menjelaskan bahwa salah satu langkah kunci yang diambil perusahaan adalah dengan memasuki segmen pasar spesifik yang berbeda dari produk-produk impor massal.

“Penjualan tekstil memang cenderung menurun hingga awal 2024, terutama karena banyaknya barang impor murah yang masuk ke dalam negeri," ungkap Widjaya saat dihubungi media KONTAN, Jumat (8/11).

Namun, Trisula Group berbeda karena fokus kami adalah pada produk-produk berkualitas tinggi yang membidik segmen niche market. "Produk kami memiliki standar kualitas yang berbeda dibandingkan produk impor murah yang oversupply di pasar,” ujar Widjaya.

TRIS menggarap pasar menengah atas untuk lini ritel dan fokus pada konsistensi kualitas untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, sehingga tak bersaing langsung dengan produk impor murah.

“Hal ini tercermin dalam kinerja keuangan kami yang masih cukup baik di 2024. Banyak pemain lain mengalami tekanan finansial, tetapi ekosistem kami yang terintegrasi dari hulu ke hilir memungkinkan kami untuk beradaptasi dengan perubahan di industri ini,” jelas Widjaya.

Selain pasar domestik, TRIS juga memperluas market ekspor ke berbagai negara, terutama ke segmen Business-to-Business (B2B) dengan brand internasional terkemuka. “Mayoritas penjualan kami adalah B2B, yang memberikan pendapatan stabil dengan pelanggan yang loyal,” tambahnya.

Sebagai perusahaan dengan pengalaman lebih dari lima dekade, TRIS melihat peluang di industri tekstil masih cukup menjanjikan, terutama di luar produk impor murah dari China.

Widjaya mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia mengalami penurunan peringkat sebagai eksportir tekstil dunia, hal ini justru menjadi peluang bagi TRIS untuk berekspansi dan menjangkau pasar yang lebih luas.

“TRIS menargetkan pasar pakaian ekspor global dengan segmen tertentu untuk ekspansi, terutama karena banyak pelanggan B2B yang cenderung melakukan repeat order jika sudah cocok dengan kualitas yang kami tawarkan,” ujar Widjaya. Di segmen B2C, perusahaan berfokus pada konsumen menengah atas dengan daya beli yang stabil bahkan meningkat.

Menanggapi tantangan persaingan dari produk impor, TRIS menawarkan value added melalui kualitas produk dan value chain yang teroptimalkan. Perusahaan juga aktif mengevaluasi dan mencari peluang di pasar baru, termasuk Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Singapura, yang menjadi pasar ekspor utama.

Untuk itu, TRIS optimistis mampu mempertahankan daya saing dan meningkatkan kontribusinya di industri tekstil nasional di tengah tantangan dari produk impor.

"Dengan terus mengeksplorasi negara tujuan ekspor baru, TRIS dapat memitigasi risiko ketergantungan terhadap satu negara,” pungkas Widjaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masalah overproduksi atau kelebihan produksi yang saat ini dialami oleh industri di China.

Jokowi mengatakan kondisi tersebut membuat sejumlah negara bersiap untuk melindungi pasar domestiknya, termasuk Indonesia. Dia pun mengimbau jajarannya untuk mewaspadai gempuran barang impor murah asal China yang dapat mengancam produk dalam negeri.

"Masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah sehingga kita sebagai negara dengan pasar yang besar dan dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yaitu 280 juta jiwa harus mampu melindungi pasar domestik kita,” kata Jokowi pada pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 di Hall Nusantara ICE BSD City, Tangerang, Rabu (9/10/2024).

Selain ancaman gempuran barang impor murah asal China, Jokowi juga meminta Indonesia untuk bersiap menghadapi tantangan pelemahan ekonomi global hingga perang dagang.

Dia menekankan bahwa situasi global masih belum pulih sepenuhnya dengan keadaan ekonomi yang masih tumbuh secara lambat. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada kinerja perdagangan.

“Ekonomi global masih tumbuh lambat dikisaran 2,6%—2,7%, inflasi juga masih menghantui banyak Negara. Perkiraan inflasi global di kisaran 5,9%, ditambah perang konvensional dan perang dagang masih terus berlangsung,” ujarnya.

Jokowi mengatakan bahwa keadaan ekonomi yang masih belum pulih itu membuat negara-negara di dunia terus membuat kebijakan restriksi perdagangan.

Dia pun mengklaim bahwa saat ini setidaknya ada 19 negara yang melakukan giat restriksi perdagangan, sehingga kebijakan itu membuat volume perdagangan global justru menjadi semakin lesu.

Kepala Negara melanjutkan bahwa setiap masyarakat harus mampu memasarkan produk, agar mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri.

Dalam upaya memperluas ekspor ke pasar luar negeri, maka Jokowi menegaskan cara-cara konvensional dalam perdagangan tidak dapat lagi dilakukan. Dia mendorong untuk dilakukan digitalisasi.

“Kita harus masuk secara masif ke arah sana untuk memasarkan produk-produk negara kita Indonesia, karena saat banyak negara melakukan restriksi akibat perang dagang, menurut saya di situ ada peluang. Saat banyak negara mengalami inflasi tinggi, menurut saya di sana juga ada peluang,” pungkas Jokowi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penyebab utama terjadinya deflasi atau penurunan harga barang selama lima bulan berturut-turut terjadi karena banyaknya produk impor jadi yang membanjiri pasar dalam negeri Indonesia.

"Deflasi (terjadi) karena banyak barang impor, sehingga karena kalau suplainya banyak apalagi dari impor kan pasti mempengaruhi deflasi," kata Agus saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Sebab menurutnya sebagian besar produk impor yang masuk ke Indonesia ini dibanderol dengan harga yang sangat murah. Sehingga produk hasil industri dalam negeri tidak laku atau terpaksa ikut menjual dengan harga murah meski mengalami kerugian.

"Jadi kita melihatnya karena barang-barang impornya banyak masuk ke Indonesia, dari kaca mata industri ya, tapi kalau dari kacamata sektor lainnya berbeda, tapi kalau dari kacamata industri deflasi itu didorong karena banyaknya barang impor," ucapnya.

"Karena barang yang masuk kan barang-barang murah," tegas Agus.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan dari sudut pandang industri permasalahan ini dapat diselesaikan dengan membatasi masuknya produk impor murah.

"Kalau produk impor murah dibatasi, maka pasar domestik itu harga barang-barang bisa, terutama harga produk manufaktur, bisa dinaikkan. Bisa naik, terutama harga produk manufaktur dalam negeri," kata Febri.

"Kalau harga produk manufaktur dalam negeri di pasar domestik bisa naik, itu akan meningkatkan permintaan atas produksi. Kalau produksi meningkat, maka industri akan lebih berani memberikan insentif tambahan atau menyerap tenaga kerja yang baru," tambahnya.

Menurut Febri, secara berkelanjutan kondisi perbaikan jumlah permintaan produksi ini akan membuat banyak perusahaan sektor industri menyerap tenaga kerja baru. Hal ini berlanjut membuat

"Kalau ada tenaga kerja baru yang terserap, dan kemudian ada insentif yang tambahan (untuk pekerja), maka rumah tangga akan meningkat pendapatannya. Kalau pendapatannya meningkat, maka kemampuan atau daya beli masyarakat akan meningkat, ya," papar Febri.

"Itu akan mengurangi deflasi (komoditas lain). Harga barang-barang juga akan meningkat juga. Karena daya beli masyarakat meningkat. Salah satu penyebab deflasi kan daya beli masyarakat menurun," ucapnya lagi.

Untuk itu, Febri meminta kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk segera merealisasikan kebijakan pembatasan produk impor jadi. Semisal aturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

"Kami melihat akar masalah deflasi itu ada pada pasar domestik yang kebanjiran produk impor dengan harga murah. Jadi kami minta agar Kementerian/Lembaga, agar segera merealisasikan kebijakan pembatasan produk impor jadi. Produk impor jadi, sekali lagi produk impor jadi," terangnya.

"Supaya harga-harga produk impor jadi seperti tekstil, pakaian jadi, apalagi itu ubin keramik, itu bisa naik. Sekarang kan banyak produk impor itu yang murah harganya kan, dan itu juga menurut kami bisa memicu deflasi," tambah Febri.

Kemudian Kemenperin juga meminta agar Kementerian/Lembaga terkait juga merevisi aturan impor, seperti dalam Permendag 8 Tahun 2024; kemudian pengalihan pelabuhan masuk untuk komoditas produk jadi, dan penurunan bunga kredit untuk industri dalam negeri.

"Ya kan solusinya kalau terhadap banjir impor itu, kami merekomendasikan direvisi Permendag 8 2024, diatur dan dialihkan pelabuhan masuk untuk tujuh komoditas barang jadi itu ke pelabuhan di Sorong, di Bitung. Terus juga kredit produksi, kredit untuk manufaktur, itu diturunkan suku bunganya, suku bunga pinjamannya," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyebut penurunan daya beli masyarakatkelas menengah telah membuat pola belanja di kelompok ini mengalami perubahan.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menyampaikan penurunan daya beli yang telah terjadi usai Idulfitri 2024 ini dikarenakan uang yang dipegang semakin sedikit. Akibatnya, pola belanja masyarakat kelas menengah bawah saat ini cenderung untuk memberi barang dengan harga yang lebih murah.

“Dikarenakan uang yang dipegang semakin sedikit, saat ini pola belanja masyarakat kelas menengah bawah cenderung untuk membeli barang ataupun produk dengan nilai/harga satuan yang lebih kecil,” kata Alphonzus kepada Bisnis, dikutip Minggu (8/9/2024).

Pola belanja ini, lanjutnya, menjadi salah satu biang kerok kian maraknya barang impor ilegal, mengingat harganya yang sangat murah lantaran tidak membayar berbagai pungutan dan pajak sebagaimana mestinya.

Alphonzus memperkirakan pola tersebut akan terus terjadi hingga akhir 2024 sehingga pertumbuhan industri ritel sepanjang tahun ini juga diproyeksi hanya akan single digit saja.

Kendati begitu, dia mengharapkan agar terjadi perbaikan di 2025 mengingat pemerintah baru mematok target pertumbuhan ekonomi yang cukup agresif yakni 8%, dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Alphonzus meminta pemerintah untuk sementara waktu tidak membuat kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat, utamanya kalangan menengah bawah, yang kian melemahkan daya beli masyarakat.

Selain itu, dia juga mengharapkan agar pemerintah menunda rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Pasalnya, aturan ini dinilai menjadi salah satu faktor yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat kelompok menengah bawah.“Sebaiknya rencana tersebut ditunda sementara waktu sampai dengan kondisi telah menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini mengungkapkan, sekitar 9,4 juta penduduk kelas menengah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024.

Pada 2019, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia. Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Dia menuturkan, kategori kelas menengah adalah penduduk dengan konsumsi per kapita 3,5-17 kali garis kemiskinan. Dalam konteks Indonesia pada 2024, yang masuk kategori kelas menengah adalah penduduk yang pengeluarannya Rp2.040.262-Rp9.909.844 per bulan.

Menurutnya, kondisi ini disebabkan oleh efek pandemi Covid-19. “Kami mengidentifikasi masih ada scaring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah,” ujar Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (28/8/2024).