Pada Agustus 2024 lalu pemerintah memutuskan tidak memberikan insentif kepada produk-produk mobil hybrid. Pemerintah berdalih, mobil hybrid sudah cukup laris tanpa adanya insentif. Berbeda dengan mobil listrik full baterai (BEV) yang harus disuntik insentif agar penjualannya laris. Nah, kendati penjualan mobil hybrid dianggap laris, menurut Toyota, mobil hybrid perlu mendapatkan insentif di masa depan. Ini alasannya.

"(Mobil hybrid) itu laku karena dia tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah mencapai level ekonomisnya?" ujar Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (30/10/2024).

Menurut Bob, mobil hybrid dikatakan sudah mencapai level ekonomis ketika produksinya sudah mencapai angka 100 ribu per tahun. Untuk mencapai angka tersebut, selain harus didukung insentif dari pemerintah, industri otomotif Indonesia juga harus membuat mobil hybrid yang harganya lebih terjangkau untuk segmen menengah ke bawah.

"Jadi hybrid itu satu industri itu butuh volume sekitar 100 ribuan supaya ada investment. Kita belum sampai. Kita juga masih segmen yang middle-up, seperti Zenix itu kan. Kita belum sampai ke yang middle-low. Jadi melihat seperti itu sih kita merasa bahwa memang masih dibutuhkan (insentif) supaya masuk ke economic scale-nya," sambung Bob.

Lanjut Bob menambahkan ada beberapa part elektrifikasi yang sangat penting dibuat di dalam negeri, seperti baterai, VCU (vehicle control unit), motor, dan axle. "Ini adalah komponen-komponen pentingnya yang kita butuh economic scale untuk investasi baru," jelas Bob.

"Nah itu yang harus kita kejar. Jadi jangan sampai nanti (kita buat mobil) hybrid, tapi ekosistemnya ada di luar Indonesia. Jadi kita ingin ekosistemnya juga ada di Indonesia. Apalagi untuk segmen-segmen yang middle-low ya. Karena kan di Asia Tenggara ini Indonesia rajanya middle-low. Nah kalau middle-low ini bisa cepat masuk ke elektrifikasi, volume-nya kan lebih besar daripada middle-up kan," kata Bob lagi.

Bob pun meminta pemerintah supaya menolong industri otomotif yang sudah mapan di dalam negeri, dengan pekerja-pekerja Indonesia, memiliki orientasi ekspor, dan juga sudah memiliki ekosistem.

"Kenapa sih nggak ditolong gitu ya kan? Yang ditolong bukan industrinya, tapi konsumennya. Jadi kalau pemerintah kasih insentif, yang dikasih insentif itu bukanlah industri.
Melainkan konsumennya," terang Bob.

Bob optimis pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo bakal lebih memperhatikan lagi mobil hybrid yang sudah diproduksi di dalam negeri. "Ya, kami (Toyota) optimis," ujar Bob.

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Citroen ikut dalam persaingan industri otomotif Indonesia. Jika melihat pasar Indonesia bisa dikatakan sangat menarik, karena selain produsen Jepang yang sudah menjadi raja otomotif di Indonesia, kini disusul produsen China yang coba mencari peruntungan dengan menawarkan segudang fitur. Lalu bagaimana Citroen melihatnya?

"Dan kami tahu bahwa ini adalah pasar yang sangat menantang. Ini adalah pasar yang sangat kompetitif, tentu saja. Namun, saya pikir dengan C3 dan C3 Aircross, kami memiliki produk yang sangat bagus, produk yang disesuaikan dengan kebutuhan," ucap Citroen Brand CEO, Thierry Kokas pada ajang Paris Motor Show 2024 kemarin.

"Anda tahu, ini juga merupakan strategi jangka panjang. Jadi, Anda tahu, saya tidak berharap bahwa kami akan mencapai angka yang sangat besar sejak awal. Jadi, kami harus berkelanjutan. Kami sudah lama di sini (bermain dalam industri otomotif dunia), dan kami perlu memastikan bahwa kami terus-menerus, bersama dengan Indomobil mengembangkan penjualan dan tumbuh secara progresif. Maksud saya, lihat saja, jika Anda mengambil contoh India, tempat kami memulai beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya, butuh banyak waktu untuk lepas landas," Kokas menambahkan.

Kokas pun yakin Citroen akan meraih kesuksesan di Indonesia. Bahkan dia yakin kesuksesan Citroen di Indonesia bisa dirasakan pada akhir 2024.

Ilustrasi Citroen Ami Foto: M Luthfi Andika/detikOto

"Dan saya pikir sekarang, di paruh kedua tahun 2024, kita punya peluang bagus untuk lepas landas. Mengapa? Karena ketika Anda memperkenalkan merek yang tidak dikenal, Anda perlu membangun kepercayaan. Anda perlu membuat mobil-mobil itu dikenal. Anda perlu memiliki beberapa mobil di jalan. Itu butuh waktu. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan dengan segera," ujar Kokas.

"Namun jika Anda melakukannya dengan baik, Anda akan dapat tumbuh pada akhirnya. Jadi, ini pasar yang menantang, pasar yang sulit. Kami sudah mengetahuinya sejak awal. Namun kami di sini untuk jangka panjang, dan kami ingin terus melakukan apa yang kami lakukan," tutup Kokas.

Mulai Gerilya di RI, Berapa Banyak Mobil Citroen yang Terjual?

Mulai Gerilya di RI, Berapa Banyak Mobil Citroen yang Terjual?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, mobil hybrid membutuhkan insentif dari pemerintah. Insentif untuk mobil hybrid diperlukan agar industrinya tetap berada.

"Kami inginnya ada insentif walaupun insentifnya enggak bisa sebesar mobil listrik. Salah satu pertimbangan kenapa? Kami perlu mempertimbangkan insentif untuk mobil hybrid karena kami tidak mau pabrikan mobil hybrid di Indonesia pindah," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Agus menyebut kasus industri semikonduktor menjadi pelajaran bagi pemerintah agar tidak membiarkan industri potensial pindah ke negara lain.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menargetkan besaran jumlah insentif yang akan diberikan, namun insentif tersebut mestinya diberikan untuk mobil hybrid.

"Jangan tanya soal insentifnya, bagi kami insentif itu perlu untuk mobil hybrid karena kami tidak mau pabriknya pindah, negara lain berikan insentif buat hybrid," tambahnya.

Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan tren kendaraan listrik di Tanah Air. Pemerintah memberikan berbagai insentif untuk memacu masyarakat beralih ke mobil listrik.

Saat ini, insentif yang diberikan kepada mobil listrik berupa pembebasan PPnBM 0 persen, PPN 11 persen dikurangi 10 persen, bebas bea impor masuk, hingga kebijakan lain seperti pembebasan pemakaian di jalur ganjil-genap.

Di sisi lain, mobil hybrid dan plug-in hybrid (PHEV) tidak mendapatkan keistimewaan yang sama. Mobil berjantung hibrida hanya mendapat keringanan PPnBM menjadi 7-8 persen.

Subsidi untuk mobil listrik yang diberikan pemerintah Thailand untuk warganya memiliki efek samping. Industri otomotif yang menjadi salah satu penopang ekonomi negara itu diyakini menjadi kurang sehat.

Program subsidi kendaraan listrik di Thailand sudah dimulai sejak 2022 berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China. Program itu bertujuan agar mobil listrik lebih terjangkau. Pemerintah Thailand menawarkan subsidi hingga 150.000 baht (sekitar Rp 68 juta) per unit kendaraan listrik.

Perjanjian tersebut juga menghapuskan tarif atas kendaraan listrik impor asal China yang akan dijual di Thailand. Syaratnya perusahaan itu harus memproduksi mobil listrik di Thailand sejumlah mobil yang telah diimpor sejak 2022. Produksi lokal mobil listrik di Thailand harus dimulai tahun ini.

Namun, seperti dilansir Asia Nikkei, insentif mobil listrik dari pemerintah Thailand yang jorjoran itu memicu efek domino. Para tokoh industri mengatakan, efek dari insentif besar-besaran itu membuat kendaraan listrik di sana kelebihan pasokan. Ini juga memicu perang harga mobil bermesin konvensional. Bahkan, efeknya membuat pabrik mobil konvensional mengurangi produksi dan menutup pabrik, sampai produsen suku cadang yang gulung tikar.

"Penjualan mobil berbahan bakar fosil mulai turun setelah subsidi kendaraan listrik di Thailand. Produsen mobil Jepang paling terkena dampaknya karena mereka memproduksi sekitar 90 persen kendaraan fosil di negara tersebut," demikian dikutip Asia Nikkei.

"Konsekuensi yang tidak diinginkan juga telah menyebar ke rantai pasokan (produsen komponen kendaraan), di mana setidaknya selusin produsen suku cadang telah tutup karena sebagian besar produsen kendaraan listrik China yang disubsidi tidak membeli dari sebagian besar produsen suku cadang tersebut," tulisnya.

Efek samping dari subsidi kendaraan listrik ini jangan sampai menular ke Indonesia yang juga tengah beralih ke era elektrifikasi kendaraan. Sebab, industri otomotif Indonesia juga menjadi salah satu penyumbang besar perekonomian negara. Industri ini membuka 1,5 juta lapangan pekerjaan dari hulu ke hilir dan telah menyumbangkan 4 persen dari PDB Indonesia. Selain itu, produk otomotif dalam negeri juga diekspor ke berbagai negara.

Menurut pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Pasaribu, kehadiran kendaraan listrik bisa berdampak kepada pemasok komponen otomotif.

"Di Indonesia juga sudah sejak 2 tahun lalu dibahas oleh para perakit dan industri pemasok part tier 3 dan 2, bahwa sekitar 45 persen industri komponen, khususnya yang membuat parts mesin motor bakar akan tutup secara bertahap," kata Yannes kepada detikOto, Rabu (31/7/2024).

Untuk itu, produsen otomotif maupun pemasok komponen harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain menghadirkan kendaraan listrik, kendaraan dengan bahan bakar terbarukan bisa dikembangkan.

"Beda Thailand dan Indonesia ada di model kebijakannya. Kalau Thailand full ke EV, sedangkan Indonesia memilih kebijakan teknologi berbasis energi baru dan terbarukan yang sifatnya bauran, alias campur sari. Karena, jika Thailand hanya punya sangat sedikit tambang nikel dan lithium, Indonesia terbesar di dunia. Thailand tidak punya sawit, Indonesia terbesar dunia," ujar Yannes.

Makanya, Indonesia juga sedang mengembangkan bahan bakar nabati berupa biodiesel dan bioetanol. Biodiesel saat ini sudah mencapai 35 persen atau B35. Sedangkan bioetanol yang sudah diujicoba untuk umum baru mencapai 5 persen (Bioetanol E5).

"Produsen otomotif perlu mengembangkan parts motor bakar agar dapat mengonsumsi biofuel (B20, B30 hingga kelak B100) dan kelak bioetanol, terutama untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan lain sebagainya untuk pasar di luar Jawa. Populasi kendaraan pribadi di Pulau Jawa sudah padat, sesuai dengan kepadatan penduduknya yang tertinggi di Indonesia," saran Yannes.

Thailand Tetapkan Ganja Jadi Obat Terlarang Mulai 1 Januari 2025

Thailand Tetapkan Ganja Jadi Obat Terlarang Mulai 1 Januari 2025