Chery Sales Indonesia (CSI) punya cara khusus mengajak masyarakat pemilik mobil konvensional beralih ke mobil listrik. Perusahaan menyiapkan Rp100 miliar yang digunakan sebagai subsidi Rp50 juta per unit bagi masyarakat yang mau melakukan itu.

Kampanye mempercepat transisi ini merupakan bagian program 'Chery Go Green Fund' yang mendukung target net zero emission pada 2060.

Rifkie Setiawan, Head of Brand Department, menjelaskan subsidi ini tujuannya memudahkan masyarakat beralih ke mobil listrik.

Dijelaskan detik.com, pada pelaksanaannya subsidi ini mirip konsep tukar tambah mobil baru. Pemilik mobil yang mau mendapatkan Omoda E5 cuma perlu membawa mobil lamanya ke dealer Chery.

Setelah itu pihak dealer bersama pihak ketiga akan memberi penilaian harga mobil itu berdasarkan kondisi kendaraan, tahun produksi, harga pasar dan lainnya.

Hasil penilaian bakal ditambah Rp50 juta subsidi dari Chery berupa potongan tambahan yang memangkas harga beli Omoda E5.

Kesimpulannya konsumen cuma perlu membayar harga Omoda E5 setelah dikurangi total nilai mobil lama ditambah subsidi Rp50 juta.

Rifkie menjelaskan program ini bilang ini berlaku untuk semua mobil bensin, merek, jenis kendaraan dan tanpa batas tahun pemakaian. Selain itu subsidi cuma berlaku untuk kuota 2.000 Omoda E5.

Pemerintah Thailand jorjoran memberikan insentif untuk mobil listrik. Namun, di balik insentif mobil listrik yang masif itu, banyak perusahaan yang gulung tikar sampai mem-PHK karyawannya.

Asia Nikkei memberitakan, insentif dari pemerintah Thailand yang jor-joran itu memicu efek domino. Para tokoh industri mengatakan, efek dari insentif besar-besaran itu membuat kendaraan listrik di sana kelebihan pasokan. Ini juga memicu perang harga mobil bermesin konvensional. Bahkan, efeknya membuat pabrik mobil konvensional mengurangi produksi dan menutup pabrik, sampai produsen suku cadang yang gulung tikar.

"Konsekuensi yang tidak diinginkan juga telah menyebar ke rantai pasokan (produsen komponen kendaraan), di mana setidaknya selusin produsen suku cadang telah tutup karena sebagian besar produsen kendaraan listrik China yang disubsidi tidak membeli dari sebagian besar produsen suku cadang tersebut," tulis Asia Nikkei.

Kebijakan itu membuat produsen kendaraan konvensional asal Jepang mengalami dampaknya. "Penjualan mobil berbahan bakar fosil mulai turun setelah subsidi kendaraan listrik di Thailand. Produsen mobil Jepang paling terkena dampaknya karena mereka memproduksi sekitar 90 persen kendaraan fosil di negara tersebut," demikian dikutip Asia Nikkei.

Suzuki, Subaru mengumumkan penutupan pabrik mobil di Thailand. Bahkan, Honda mengatakan akan menghentikan produksi kendaraan di pabriknya di Provinsi Ayutthaya pada tahun 2025 dan mengkonsolidasikan operasi di pabriknya di Provinsi Prachinburi. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pengurangan produksi tahunan di Thailand menjadi 120.000 unit per tahun, turun dari 270.000 unit.

Padahal, sektor otomotif di Thailand mempekerjakan lebih dari 750.000 orang dan menyumbang sekitar 11 persen PDB negara tersebut. Sektor otomotif merupakan kontributor terbesar keempat bagi perekonomian negara tersebut.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto mengatakan, Indonesia juga harus hati-hati. Jangan sampai nasib serupa terjadi di Indonesia karena insentif kendaraan listrik yang masif.

"Kita harus sangat berhati-hati. Karena policy sekarang ini seperti Thailand melakukan hal yang sama yaitu men-support habis-habisan untuk kendaraan listrik. Nah ini tentunya nanti ada akibatnya. Akibatnya itu adalah orang beramai-ramai membeli mobil listrik, mobil internal combustion engine (ICE) ditinggalkan. Nah ini yang harus kita jaga adalah bagaimana dengan pabrik komponen yang tidak lagi diperlukan untuk mobil listrik," kata Jongkie dalam program Autobizz CNBC Indonesia, dikutip Kamis (15/8/2024).

Sebab, menurut Jongkie, ada banyak komponen pada kendaraan konvensional yang tidak dibutuhkan di kendaraan listrik. Misalnya seperti radiator hingga knalpot.

"Padahal pabrik-pabrik komponen ini sudah tumbuh sejak 20-30 tahun yang lalu. Tiba-tiba sekarang ini stop karena mobil-mobil listrik tidak memerlukan part itu lagi. Ini yang terjadi di Thailand. Akibatnya pelan-pelan mereka tutup, PHK, dan juga pabrik mobilnya (tutup dan mem-PHK karyawan) karena penjualan mobil yang ICE tadi sudah menurun. Ini yang kita harus jaga jangan sampai hal itu menular ke Indonesia," ujar Jongkie.

Sidang Paripurna: PKS Minta Pemerintah Cabut Subsidi Mobil Listrik

Sidang Paripurna: PKS Minta Pemerintah Cabut Subsidi Mobil Listrik

Subsidi untuk mobil listrik yang diberikan pemerintah Thailand untuk warganya memiliki efek samping. Industri otomotif yang menjadi salah satu penopang ekonomi negara itu diyakini menjadi kurang sehat.

Program subsidi kendaraan listrik di Thailand sudah dimulai sejak 2022 berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China. Program itu bertujuan agar mobil listrik lebih terjangkau. Pemerintah Thailand menawarkan subsidi hingga 150.000 baht (sekitar Rp 68 juta) per unit kendaraan listrik.

Perjanjian tersebut juga menghapuskan tarif atas kendaraan listrik impor asal China yang akan dijual di Thailand. Syaratnya perusahaan itu harus memproduksi mobil listrik di Thailand sejumlah mobil yang telah diimpor sejak 2022. Produksi lokal mobil listrik di Thailand harus dimulai tahun ini.

Namun, seperti dilansir Asia Nikkei, insentif mobil listrik dari pemerintah Thailand yang jorjoran itu memicu efek domino. Para tokoh industri mengatakan, efek dari insentif besar-besaran itu membuat kendaraan listrik di sana kelebihan pasokan. Ini juga memicu perang harga mobil bermesin konvensional. Bahkan, efeknya membuat pabrik mobil konvensional mengurangi produksi dan menutup pabrik, sampai produsen suku cadang yang gulung tikar.

"Penjualan mobil berbahan bakar fosil mulai turun setelah subsidi kendaraan listrik di Thailand. Produsen mobil Jepang paling terkena dampaknya karena mereka memproduksi sekitar 90 persen kendaraan fosil di negara tersebut," demikian dikutip Asia Nikkei.

"Konsekuensi yang tidak diinginkan juga telah menyebar ke rantai pasokan (produsen komponen kendaraan), di mana setidaknya selusin produsen suku cadang telah tutup karena sebagian besar produsen kendaraan listrik China yang disubsidi tidak membeli dari sebagian besar produsen suku cadang tersebut," tulisnya.

Efek samping dari subsidi kendaraan listrik ini jangan sampai menular ke Indonesia yang juga tengah beralih ke era elektrifikasi kendaraan. Sebab, industri otomotif Indonesia juga menjadi salah satu penyumbang besar perekonomian negara. Industri ini membuka 1,5 juta lapangan pekerjaan dari hulu ke hilir dan telah menyumbangkan 4 persen dari PDB Indonesia. Selain itu, produk otomotif dalam negeri juga diekspor ke berbagai negara.

Menurut pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Pasaribu, kehadiran kendaraan listrik bisa berdampak kepada pemasok komponen otomotif.

"Di Indonesia juga sudah sejak 2 tahun lalu dibahas oleh para perakit dan industri pemasok part tier 3 dan 2, bahwa sekitar 45 persen industri komponen, khususnya yang membuat parts mesin motor bakar akan tutup secara bertahap," kata Yannes kepada detikOto, Rabu (31/7/2024).

Untuk itu, produsen otomotif maupun pemasok komponen harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain menghadirkan kendaraan listrik, kendaraan dengan bahan bakar terbarukan bisa dikembangkan.

"Beda Thailand dan Indonesia ada di model kebijakannya. Kalau Thailand full ke EV, sedangkan Indonesia memilih kebijakan teknologi berbasis energi baru dan terbarukan yang sifatnya bauran, alias campur sari. Karena, jika Thailand hanya punya sangat sedikit tambang nikel dan lithium, Indonesia terbesar di dunia. Thailand tidak punya sawit, Indonesia terbesar dunia," ujar Yannes.

Makanya, Indonesia juga sedang mengembangkan bahan bakar nabati berupa biodiesel dan bioetanol. Biodiesel saat ini sudah mencapai 35 persen atau B35. Sedangkan bioetanol yang sudah diujicoba untuk umum baru mencapai 5 persen (Bioetanol E5).

"Produsen otomotif perlu mengembangkan parts motor bakar agar dapat mengonsumsi biofuel (B20, B30 hingga kelak B100) dan kelak bioetanol, terutama untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan lain sebagainya untuk pasar di luar Jawa. Populasi kendaraan pribadi di Pulau Jawa sudah padat, sesuai dengan kepadatan penduduknya yang tertinggi di Indonesia," saran Yannes.

Thailand Tetapkan Ganja Jadi Obat Terlarang Mulai 1 Januari 2025

Thailand Tetapkan Ganja Jadi Obat Terlarang Mulai 1 Januari 2025

Pemerintah Thailand jorjoran memberikan insentif untuk mobil listrik. Di sisi lain, subsidi mobil listrik itu membuat efek domino ke berbagai sektor.

Dilansir Asia Nikkei, insentif dari pemerintah Thailand yang jorjoran itu memicu efek domino. Para tokoh industri mengatakan, efek dari insentif besar-besaran itu membuat kendaraan listrik di sana kelebihan pasokan. Ini juga memicu perang harga mobil bermesin konvensional. Bahkan, efeknya membuat pabrik mobil konvensional mengurangi produksi dan menutup pabrik, sampai produsen suku cadang yang gulung tikar.

"Penjualan mobil berbahan bakar fosil mulai turun setelah subsidi kendaraan listrik di Thailand. Produsen mobil Jepang paling terkena dampaknya karena mereka memproduksi sekitar 90 persen kendaraan fosil di negara tersebut," demikian dikutip Asia Nikkei.

"Konsekuensi yang tidak diinginkan juga telah menyebar ke rantai pasokan (produsen komponen kendaraan), di mana setidaknya selusin produsen suku cadang telah tutup karena sebagian besar produsen kendaraan listrik China yang disubsidi tidak membeli dari sebagian besar produsen suku cadang tersebut," tulisnya.

Sementara itu, Indonesia juga sedang beralih ke era kendaraan listrik. Pemerintah telah memberikan insentif untuk mobil listrik. Insentif itu berupa potongan PPN menjadi hanya 1 persen dan pembebasan bea masuk mobil listrik dengan syarat tertentu. Meski begitu, harga mobil listrik di Indonesia tetap tidak semurah di Thailand.

Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Pasaribu, mengatakan kebijakan kendaraan listrik Thailand memiliki kemiripan dengan Norwegia, Jerman bahkan Jepang. Menurutnya, memang sudah dikatakan jauh-jauh hari bahwa kehadiran kendaraan listrik dapat berdampak ke banyak hal.

"Di Indonesia juga sudah sejak 2 tahun lalu dibahas oleh para perakit dan industri pemasok part tier 3 dan 2, bahwa sekitar 45 persen industri komponen, khususnya yang membuat parts mesin motor bakar akan tutup secara bertahap," kata Yannes kepada detikOto, Rabu (31/7/2024).

Yannes mengatakan, sejak lama Thailand dikenal sebagai basis produksi mobil Jepang di Asia tenggara. Namun, produsen Jepang dinilai salah langkah, karena terlalu yakin dengan keunggulan kendaraan konvensional bermesin pembakaran dalam (internal combustion engine/ICE).

"Kebijakan subsidi mobil listrik Thailand yang lebih menguntungkan produsen China secara tidak langsung menciptakan ketegangan dalam hubungan Jepang-China di Thailand. Produsen mobil Jepang, yang salah strategi-terlalu meyakini keunggulan teknologi ICE-dan telah lama mendominasi pasar Thailand, semakin terancam oleh kebangkitan produsen China yang didukung oleh subsidi pemerintah. Hal ini menyebabkan hilangnya pangsa pasar dan potensi penurunan keuntungan bagi perusahaan Jepang. Hal itu terlihat dari ditutupnya pabrik perakitan Suzuki dan Subaru di Thailand," ucap Yannes.

Di sisi lain, Yannes menilai kebijakan kendaraan listrik di Indonesia belum jelas. Kata Yannes, belum ada sinergi yang solid antarkementerian.

"Di Indonesia, tampaknya upaya migrasi ke BEV (battery electric vehicle/mobil listrik berbasis baterai) masih dalam tahapan wacana yang terpenggal-penggal. Belum ada sinergi yang solid antar-kementarian terkait, tidak sesolid Thailand. Belum lagi PDB per kapita Thailand tahun 2023 yang sebesar US$6.384,81, rata-rata penduduk Thailand memiliki pendapatan dan kemampuan konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan penduduk Indonesia dengan PDB per kapita US$4.919,70. Sehingga, pertumbuhan EV di Indonesia amat sangat lambat dibandingkan Thailand," bebernya.

Menurut Yannes, efek samping subsidi mobil listrik di Thailand tidak kejadian di Indonesia, produsen otomotif dan pemasok komponen lokal harus beradaptasi. Misalnya dengan mengembangkan komponen kendaraan yang dapat mengkonsumsi bahan bakar terbarukan atau biofuel.

75 Brand Kendaraan Listrik Akan Ramaikan Gelaran PEVS

75 Brand Kendaraan Listrik Akan Ramaikan Gelaran PEVS

Pemerintah Thailand jorjoran memberikan insentif untuk mobil listrik. Berkat insentif itu, produsen mobil listrik asal China berbondong-bondong berinvestasi di Thailand. Di sisi lain, beberapa pabrik mobil merek Jepang tutup.

Program subsidi kendaraan listrik di Thailand sudah dimulai sejak 2022 berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China. Program itu bertujuan agar mobil listrik lebih terjangkau. Pemerintah Thailand menawarkan subsidi hingga 150.000 baht (sekitar Rp 68 juta) per unit kendaraan listrik.

Perjanjian tersebut juga menghapuskan tarif impor kendaraan listrik asal China yang akan dijual di Thailand. Syaratnya perusahaan itu harus memproduksi mobil listrik di Thailand sejumlah mobil yang telah diimpor sejak 2022. Produksi lokal mobil listrik di Thailand harus dimulai tahun ini.

Dengan kebijakan itu, banyak mobil listrik China yang berinvestasi di Thailand. Salah satu yang terbesar adalah BYD yang baru saja membangun pabrik mobil listrik di Thailand. Investasi pabrik tersebut bernilai US$ 490 juta atau Rp 7,98 triliun.

Di sisi lain, pabrik mobil merek Jepang justru berkurang satu per satu. Suzuki dan Subaru mengumumkan penutupan pabrik mobilnya di Thailand. Honda juga mengumumkan pengurangan produksi di negara tersebut.

Suzuki Motor Corporation (SMC) mengumumkan keputusan untuk menutup pabrik perusahaan otomotifnya di Thailand. Pabrik Suzuki Motor Thailand Co., Ltd. (SMT) akan berhenti beroperasi pada akhir tahun 2025.

"Keputusan ini diambil sebagai bagian dari peninjauan kembali struktur produksi global Suzuki," tulis Suzuki Motor Thailand dikutip dari siaran persnya.

Hal ini sekaligus mengakhiri operasi produksi Suzuki di Thailand yang telah berjalan sejak Maret 2012. Di sana, Suzuki memproduksi sebanyak 60.000 unit untuk penjualan lokal dan ekspor.

Suzuki mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari peninjauan kembali struktur produksi global mereka. Artinya Suzuki akan memfokuskan produksinya di negara lain di Asia seperti Jepang, India dan Indonesia, pasar di mana Suzuki memiliki basis yang kuat. Hal ini berarti Suzuki akan beralih ke model bisnis importir/distributor di Thailand.

Subaru juga akan menutup pabrik di Thailand. Dikutip Thai Auto News, produksi mobil Subaru di Thailand dijadwalkan akan berakhir pada Desember tahun ini. Sebab, penjualan Subaru di negara tersebut terus menurun.

Penjualan Subaru di Thailand secara bertahap menurun dari rekor 3.952 unit pada tahun 2019. Penjualan pada tahun 2024 diperkirakan akan di bawah 1.000 unit, yang menyebabkan penutupan pabrik.

Penutupan pabrik Subaru di Thailand ini membuat Subaru hanya memiliki satu fasilitas produksi di luar Jepang, yaitu di Amerika Serikat. Sebelumnya, produksi Subaru di Malaysia juga telah dihentikan.

Tak cuma Subaru dan Suzuki, Honda mengumumkan pengurangan produksinya di Thailand. Diberitakan Bangkok Post, Honda Thailand mengatakan berencana untuk berhenti membuat mobil di pabriknya di Ayutthaya dan mengkonsolidasikan semua perakitan di fasilitas Prachin Buri yang diperluas untuk meningkatkan daya saingnya di segmen kendaraan listrik (EV).

Dua pabrik Honda di Thailand memiliki total kapasitas tahunan sebesar 270.000 unit. Namun pabrik itu hanya memproduksi sekitar 150.000 kendaraan pada tahun lalu. Produksi di pabrik Ayutthaya akan dihentikan tahun depan. Menurut Honda, pabrik itu akan dialihfungsikan untuk memproduksi suku cadang.

"Kami tidak melihat pertumbuhan pasar otomotif Thailand sebanyak yang kami harapkan. Kami ingin lebih fokus pada mobil listrik, termasuk kendaraan listrik dan hybrid, serta membuat proses produksi menjadi efisien," ujar juru bicara Honda Thailand dikutip Bangkok Post.

Asia Nikkei mewartakan, langkah yang diambil Honda ini merupakan bagian dari rencana pengurangan produksi tahunan di Thailand menjadi 120.000 unit per tahun. Angka itu turun dari 270.000 unit.

Thailand Tetapkan Ganja Jadi Obat Terlarang Mulai 1 Januari 2025

Thailand Tetapkan Ganja Jadi Obat Terlarang Mulai 1 Januari 2025

Pemerintah Thailand jor-joran memberikan insentif untuk mobil listrik. Efeknya mungkin sudah terasa dengan hadirnya banyak investor baru dari pabrikan China yang masuk Thailand. Tapi, ada malapetaka di balik insentif besar-besaran untuk mobil listrik di Thailand.

Asia Nikkei memberitakan, insentif dari pemerintah Thailand yang jor-joran itu memicu efek domino. Para tokoh industri mengatakan, efek dari insentif besar-besaran itu membuat kendaraan listrik di sana kelebihan pasokan. Ini juga memicu perang harga mobil bermesin konvensional. Bahkan, efeknya membuat pabrik mobil konvensional mengurangi produksi dan menutup pabrik, sampai produsen suku cadang yang gulung tikar.

"Konsekuensi yang tidak diinginkan juga telah menyebar ke rantai pasokan (produsen komponen kendaraan), di mana setidaknya selusin produsen suku cadang telah tutup karena sebagian besar produsen kendaraan listrik China yang disubsidi tidak membeli dari sebagian besar produsen suku cadang tersebut," tulis Asia Nikkei dikutip Selasa (30/7/2024).

Kelebihan Pasokan Mobil Listrik

Menurut data Departemen Cukai, sebanyak 185.029 unit mobil listrik telah diimpor ke Thailand sejak pemerintahnya memperkenalkan skema subsidi pada 2022. Namun, data dari Departemen Transportasi Darat menunjukkan, pendaftaran kendaraan listrik baru mencapai 86.043 unit. Artinya, masih ada sekitar 90.000-an mobil listrik yang belum terjual.

"Kami mengalami kelebihan pasokan kendaraan listrik karena banyak kendaraan listrik yang diimpor dari China selama dua tahun terakhir (masih berada di persediaan dealer)," kata Presiden Asosiasi Kendaraan Listrik Thailand (EVAT) Krisda Utamote. Dia menambahkan, semakin banyak produsen kendaraan listrik asal China yang berinvestasi untuk memproduksi mobilnya di Thailand.

Program subsidi kendaraan listrik di Thailand sudah dimulai sejak 2022 berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China. Program itu bertujuan agar mobil listrik lebih terjangkau. Pemerintah Thailand menawarkan subsidi hingga 150.000 baht (sekitar Rp 68 juta) per unit kendaraan listrik.

Perjanjian tersebut juga menghapuskan tarif atas kendaraan listrik impor asal China yang akan dijual di Thailand. Syaratnya perusahaan itu harus memproduksi mobil listrik di Thailand sejumlah mobil yang telah diimpor sejak 2022. Produksi lokal mobil listrik di Thailand harus dimulai tahun ini.

Mobil Jepang Sampai Tutup Pabrik

Efek domino terus berlanjut. Tak cuma kelebihan pasokan mobil listrik, kebijakan itu justru membuat produsen kendaraan konvensional asal Jepang mengalami dampaknya. Padahal, merek mobil Jepang itu telah lama berinvestasi di negara tersebut.

"Penjualan mobil berbahan bakar fosil mulai turun setelah subsidi kendaraan listrik di Thailand. Produsen mobil Jepang paling terkena dampaknya karena mereka memproduksi sekitar 90 persen kendaraan fosil di negara tersebut," demikian dikutip Asia Nikkei.

Lemahnya perekonomian Thailand secara luas juga berperan karena menyebabkan konsumen mengurangi pembelian produk mahal. Federasi Industri Thailand mengatakan hanya 260.365 unit kendaraan yang terjual dalam lima bulan pertama tahun ini, turun 23% dari periode yang sama tahun 2023. Angka itu merupakan jumlah terendah dalam satu dekade.

Produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil telah mengurangi kapasitasnya dalam upaya untuk bertahan hidup.

Honda awal bulan ini mengatakan akan menghentikan produksi kendaraan di pabriknya di Provinsi Ayutthaya pada tahun 2025 dan mengkonsolidasikan operasi di pabriknya di Provinsi Prachinburi. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pengurangan produksi tahunan di Thailand menjadi 120.000 unit per tahun, turun dari 270.000 unit.

Pabrikan Jepang lainnya menghentikan semua produksinya. Subaru telah mengumumkan akan menghentikan operasi perakitan mobil di Thailand pada akhir tahun ini. Suzuki pun mengatakan akan menerapkan hal yang sama pada tahun 2025.

Padahal, sektor otomotif di Thailand mempekerjakan lebih dari 750.000 orang dan menyumbang sekitar 11 persen PDB negara tersebut. Sektor otomotif merupakan kontributor terbesar keempat bagi perekonomian negara tersebut.

Produsen Suku Cadang Menderita

Kebijakan subsidi mobil listrik ini juga membuat produsen komponen lokal Thailand menderita. Menurut Presiden Asosiasi Produsen Suku Cadang Mobil Thailand, Sompol Tanadumrongsak, pesanan suku cadang di Thailand turun 40 persen sepanjang tahun ini. Menurutnya, pabrik perakitan kendaraan telah mengurangi kapasitas sebesar 30-40 persen tahun ini.

"Sebagian besar pembuat suku cadang lokal mengurangi operasi mereka menjadi hanya tiga hari dalam seminggu karena permintaan menurun," kata Sompol. Bahkan, lanjutnya, sekitar selusin produsen suku cadang terpaksa gulung tikar.

Surpong Paisitpatanapong dari Federation of Thai Industries mengungkapkan, pemerintah Thailand perlu mendorong diambilnya langkah-langkah untuk menstimulasi pasar mobil bermesin ICE. Apalagi mobil-mobil ICE masih menggunakan lebih dari 90% suku cadang produksi lokal.

"Pemerintah perlu secepatnya mengambil langkah-langkah untuk mendorong pembelian kendaraan, khususnya kendaraan bermesin pembakaran dalam (ICE) seperti truk pick up - yang menggunakan lebih dari 90% suku cadang bikinan lokal," ucap Paisitpatanapong dikutip dari Yahoo Finance.

Kedatangan merek-merek China memang disertai pula dengan rencana investasi di negara tersebut. Namun karena rantai suplai kendaraan listrik masih baru terbangun, pabrik-pabrik perakitan yang ada di sana masih sangat bergantung dengan suku cadang impor.

Inilah yang kemudian memberi tekanan lebih besar pada pelaku industri di dalam negeri Thailand, lantaran volume bisnis mereka terus menyusut.

Thailand Tetapkan Ganja Jadi Obat Terlarang Mulai 1 Januari 2025

Thailand Tetapkan Ganja Jadi Obat Terlarang Mulai 1 Januari 2025