Reporter: Dimas Andi | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -JAKARTA.PT Pelabuhan Indonesia(Persero) atau Pelindo berkomitmen memperkuat ekosistem logistik nasional melalui serangkaian pembangunan dan pengembangan proyek infrastruktur strategis.

Upaya pengembangan infrastruktur ini juga selaras dengan visi pemerintah dalam membangun sektor maritim sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai pilar episentrum pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara.

Sebagai pengelola pelabuhan utama di Indonesia,Pelindo terus mengupayakan pembangunan sejumlah infrastruktur transportasi dan logistik nasional untuk menekan biaya logistik yang tinggi hingga kemacetan di kawasan pelabuhan.

Salah satu proyek digarap Pelindo adalah pembangunan Jalan Tol New Priok Eastern Access (NPEA) yang menghubungkan Pelabuhan New Priok dengan Jalan Tol Cibitung-Cilincing. Proyek ini dirancang untuk mempercepat arus barang dari kawasan industri menuju pelabuhan, meningkatkan efisiensi logistik, hingga mendukung daya saing ekonomi nasional.

Proyek NPEA merupakan bagian dari rencana besar Pelindo untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik antara pelabuhan dan pusat-pusat industri di sekitarnya. Proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dibangun sepanjang 6,6 kilometer dan menelan biaya sekitar Rp 6,6 triliun.

Selain proyek NPEA, Pelindo telah meresmikan Jalan Layang (Flyover) Terminal Teluk Lamong di Surabaya pada 20 September 2024. Jalan Flyover Terminal Teluk Lamong merupakan PSN yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas logistik dan lalu lintas di kawasan Surabaya Barat.

Dengan panjang 2,4 kilometer,flyoverini akan terhubung langsung dengan Pintu Tol Romokalisari II, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Jalan layang ini dirancang untuk memfasilitasi mobilitas truk kontainer yang sebelumnya harus berjibaku dengan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Perak, salah satu pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia.

Dengan adanya Jalan Layang Teluk Lamong, waktu tempuh truk angkutan barang dapat dipangkas secara signifikan, sehingga distribusi barang bisa berlangsung dua kali lebih cepat. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, melainkan juga berdampak positif pada perekonomian Surabaya dan sekitarnya.

Sebelumnya, Pelindo telah menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur strategis kepelabuhanan. Misalnya, New Priok Container Terminal (NPCT) 1 di Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat, dan Makassar New Port yang menjadi salah satu pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia Timur.

Selain itu, ada juga pengembangan Pelabuhan Benoa, Terminal Petikemas Surabaya (TPS) di Surabaya, Jawa Timur, hingga Kawasan Industri terintegrasi pelabuhan di Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

Terkait Kawasan Industri Kuala Tanjung, fasilitas ini terus dikembangkan sebagai pelabuhan internasional dan pusat industri di Sumatera. Pelabuhan ini diharapkan menjadi pintu masuk perdagangan internasional di bagian barat Indonesia.

Seluruh upaya penguatan konektivitas dan efisiensi logistik nasional melalui pembangunan sejumlah proyek strategis yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi, pengurangan biaya, serta pemerataan pembangunan nasional.Pelindo pun optimistis bahwa percepatan infrastruktur ini akan berkontribusi langsung pada penguatan ekonomi daerah dan nasional.

Manajemen Pelindo menilai, melalui infrastruktur logistik yang efisien, yang ditopang oleh konektivitas infrastruktur yang lebih baik, maka biaya transportasi dan distribusi dapat dikurangi. Pada akhirnya hal ini akan meringankan beban bagi pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan efisiensi operasional dalam rantai pasok.

JAKARTA, investor.id – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo berkomitmen untuk memperkuat ekosistem logistik nasional melalui pembangunan dan pengembangan berbagai proyek infrastruktur strategis.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan pengembangan infrastruktur pelabuhan merupakan hal yang vital. Melalui peningkatan kapasitas pelabuhan, Indonesia dapat berkontribusi lebih besar dalam menjaga stabilitas rantai pasok regional.

Hal ini selaras dengan visi pemerintah dalam membangun sektor maritim dan memperkuat peran Indonesia sebagai pilar episentrum pertumbuhan ekonomi di Asean.

“Tentu kita mendukung penuh upaya Pelindo dalam memperkuat ekosistem logistik nasional,” kata Erick dalam keterangan rilisnya dikutip Senin (4/11/2024).

Untuk itu, Pelindo sebagai pengelola pelabuhan utama di Indonesia, terus mengupayakan pembangunan sejumlah infrastruktur transportasi dan logistik nasional untuk menekan biaya logistik yang tinggi hingga kemacetan di pelabuhan.

Salah satu proyek yang tengah dilakukan Pelindo, diantaranya yaitu pembangunan Jalan Tol New Priok Eastern Access (NPEA) yang menghubungkan Pelabuhan New Priok dengan Jalan Tol Cibitung-Cilincing. Pembangunan ini dirancang untuk mempercepat arus barang dari kawasan industri menuju pelabuhan, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendukung daya saing ekonomi nasional.

Proyek NPEA merupakan bagian dari rencana besar Pelindo untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik antara pelabuhan dan pusat-pusat industri di sekitarnya. Proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini, dibangun sepanjang 6,6 kilometer (km) dan bernilai sekitar Rp 6,6 triliun.

Selain proyek NPEA, Pelindo juga baru saja meresmikan Jalan Layang Teluk Lamong di Surabaya pada 20 September 2024. Jalan flyover Terminal Teluk Lamong merupakan PSN yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas logistik dan lalu lintas di kawasan Surabaya Barat.

Dengan panjang 2,4 km, flyover ini akan terhubung langsung dengan Pintu Tol Romokalisari II, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Jalan layang ini dirancang untuk memfasilitasi mobilitas truk kontainer yang sebelumnya harus berjibaku dengan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Perak, salah satu pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia.

Dengan adanya Jalan Layang Teluk Lamong, waktu tempuh truk pengangkut barang dapat dipangkas secara signifikan, sehingga distribusi barang bisa berlangsung dua kali lebih cepat. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian Surabaya dan sekitarnya. Pelindo optimistis bahwa percepatan infrastruktur ini akan berkontribusi langsung pada penguatan ekonomi daerah dan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meyakini Jalan Layang Teluk Lamong membuat truk-truk kontainer bisa melaju dua kali lebih cepat. “Dengan begitu truk-truk kontainer kini dapat membawa barang bisa lebih banyak lagi dan ini menggerakkan ekonomi Surabaya yang luar biasa,” ujarnya.

Rampungkan Sejumlah Proyek

Sebagai catatan, Pelindo telah menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur strategis kepelabuhanan, diantaranya New Priok Container Terminal (NPCT) 1 - Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat yang diresmikan oleh mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2022, dan Makassar New Port yang menjadi salah satu pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia Timur.

Selain itu, ada juga pengembangan Pelabuhan Benoa, Terminal Petikemas Surabaya (TPS) - Surabaya, Jawa Timur hingga kawasan industri terintegrasi pelabuhan di Kuala Tanjung - Sumatera Utara.

Kawasan Industri Kuala Tanjung ini terus dikembangkan sebagai pelabuhan internasional dan pusat industri di Sumatera. Pelabuhan ini diharapkan menjadi pintu masuk perdagangan internasional di bagian barat Indonesia.

Seluruh upaya penguatan konektivitas dan efisiensi logistik nasional melalui pembangunan sejumlah proyek strategis ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi, pengurangan biaya, serta pemerataan pembangunan.

Melalui infrastruktur logistik yang efisien, yang ditopang oleh konektivitas infrastruktur yang lebih baik, maka biaya transportasi dan distribusi dapat dikurangi. Ini akan meringankan beban bagi pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan efisiensi operasional dalam rantai pasok.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Sejumlah infrastruktur telah dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepanjang 10 tahun memimpin Indonesia. Di sektor infrastruktur pelabuhan misalnya, pemerintah berhasil menyelesaikan pembangunan 50 pelabuhan yang tersebar di berbagai daerah.

Terbaru, Jokowi meresmikan Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan pada Februari 2024. MNP menjadi hub (pusat) untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia.

Pelabuhan menjadi kunci utama konektivitas antar daerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok Tanah Air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi.

Satu dekade kepemimpinan Jokowi, tol laut jadi salah satu fokus pemerintah, di mana beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.

Infrastruktur di sektor pelabuhan pun mendapat apresiasi besar masyarakat. Salah satunya Ferry Yahya. Dia mengatakan, sepanjang satu dekade pemerintah fokus mengejar ketertinggalan infrastruktur dengan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN). Kerja keras pun membuahkan hasil baik.

“Kalau kita melihat secara jujur mengatakan semasa Jokowi ini infrastruktur sangat luar biasa, beliau mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia. Itu sangat luar biasa,” ujar Ferry kepada MNC Portal, Minggu (22/9).

Bahkan, dia menilai, keberadaan 50 pelabuhan sebagai komitmen Jokowi mendorong bangkitnya ekonomi nasional dan lokal. Pasalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan transportasi laut yang kuat, infrastruktur pelabuhan, sarana armada kapal, hingga bongkar muat yang memadai untuk menopang geliat ekonomi.

“Saya pikir apa yang dilakukan pembangunan infrastruktur itu dalam upaya untuk mendekatkan atau memeratakan pembangunan, apa yang dilakukan beliau di Papua misalnya, itu suatu hal yang patut kita acungkan jempol,” ujar Ferry.

“Makin dekatnya konektivitas antar provinsi, terutama di Indonesia Timur, terutama di Maluku yang memerlukan banyak sekali memerlukan perjalanan melalui laut, termasuk menekan biaya logistik,” katanya.

Pria yang bekerja sebagai karyawan swasta ini menilai bahwa Presiden Jokowi telah meletakan dasar infrastruktur yang kuat bagi Indonesia.

Pelabuhan, jalan tol, jembatan, bandara, dan beragam jenis infrastruktur fisik lainnya merupakan investasi jangka panjang. Artinya, manfaat dan kegunaannya bakal lebih dirasakan oleh generasi-generasi mendatang.

“Demikian juga dengan tol laut, termasuk pelabuhan, banyak sekarang yang dibuka, memang tidak dirasakan dalam waktu singkat, pasti akan kita rasakan jangka menengah dan jangka panjang, itu akan terasa, jangka panjangnya akan sangat bermanfaat,” tutur Ferry.

Senada, Riadi Dwi Kuntoro warga DKI Jakarta mengatakan, isu pemerataan ekonomi di Pulau Jawa dan daerah lainnya menjadi konsentrasi Jokowi selama 10 tahun terakhir ini.

Perkara Jawa-sentrisme yang berpotensi memicu disintegrasi bangsa perlahan-lahan ditekan pemerintah dengan memasifkan infrastruktur di daerah, termasuk pelabuhan laut.

“Bagus banget, karena pemerataan ekonomi tentunya itu menjadi konsen ya, karena kesenjangan kita di Barat dan Timur sangat tinggi sekali ya. Contohnya, harga bahan pokok, BBM, mungkin adanya pelabuhan yang berada di setiap daerah di Indonesia bisa menekan kesenjangan tersebut. Jadi harga-harga di Jawa dan daerah lain bisa merata,” kata Riadi saat ditemui MNC Portal di Kawasan Sudirman

Selain pelabuhan, bentuk nyata lain mengatasi Jawa-sentrisme ala Jokowi adalah memindahkan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Mega proyek ini bertujuan untuk meratakan pembangunan ekonomi, infrastruktur, hingga kependudukan.

Meskipun masih dalam tahap awal, diakui Riadi, pemindahan ibu kota menjadi langkah penting menuju keseimbangan keadilan.

Harapan Warga untuk Prabowo-Gibran

Ekosistem konektivitas transportasi laut diharapkan terus diperkuat oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Warga Jakarta lainnya, sekaligus pekerja swasta, Audi berharap capaian-capaian di sektor infrastruktur di era Jokowi dapat dilanjutkan oleh Prabowo.

“Mungkin ditingkatkan lagi terutama di pelabuhan karena negara kita kan negara maritim ya. Dengan adanya pelabuhan suplai barang semakin tinggi di daerah, sehingga masyarakat di Indonesia Timur bisa merasakan hal yang sama seperti di Indonesia barat soal kebutuhan,” kata Audi.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah menargetkan pemindahan pelabuhan pintu masuk barang impor tahun ini ke luar Pulau Jawa bisa dilaksanakan paling lambat tahun ini.

Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri Kementerian Perindustrian, Muhammad Taufiq mengatakan, rencana pemindahan pelabuhan tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.

“Sejauh ini masih proses pembahasan karena ini menyangkut seluruh kementerian dan lembaga terkait karena berkaitan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Saya berharap tahun ini supaya ada dampak signifikan untuk usaha dalam negeri,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Taufiq mengungkapkan, pemindahan pintu pelabuhan impor tidak kunjung dilakukan lantaran infrastruktur yang kurang memadai. Selain itu, tidak banyak pelabuhan di luar Pulau Jawa yang dapat melayani kapal khusus ekspor-impor.

"Dengan demikian, belum banyak pelabuhan di luar Pulau Jawa yang terhubung dengan jalur pelayaran internasional," kata Taufiq.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian telah sepakat untuk memindahkan pintu masuk tujuh komoditas barang impor ke bagian timur Indonesia. Tujuh komoditas tersebut yakni tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetik, elektronika, dan pakaian jadi lainnya. Pemindahan pintu masuk tersebut hanya akan dilakukan jika pelabuhan tujuan impor di Pulau Jawa sudah kelebihan kapasitas.

“Pelabuhan pintu masuk barang impor tidak hanya ada di Pulau Jawa, ada di Makassar, Bitung, hingga Sorong. Kami mengusulkan untuk dipindahkan ke bagian timur,” ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha tekstil menyorot minimnya perhatian Presiden Joko Widodo terhadap infrastruktur pelabuhan di Tanah Air selama 10 tahun terakhir.

Berbeda dengan darat, kondisi infrastruktur pelabuhan dinilai belum mampu mendukung aktivitas industri tekstil secara maksimal.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) melihat beberapa pekerjaan rumah yang belum rampung selama sedekade Presiden Jokowi memerintah.

Pertama, minimnya improvement fasilitas pelabuhan sehingga biaya operasional yang dikeluarkan pengusaha tekstil tidak kunjung turun. Kondisi ini dikatakan turut memengaruhi kegiatan ekspor industri.

“Pelabuhan belum banyak improvement. Jadi, biaya pelabuhan tidak naik dan tidak turun juga. Ekspor pun juga sebetulnya tidak banyak improve dari sisi pelabuhan karena pelabuhannya tutup juga pada hari-hari tertentu,” kata Redma kepada Bisnis baru-baru ini.

Kedua, infrastruktur pelabuhan belum optimal dalam mendukung proses impor secara maksimal. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat scanner yang dikatakan hanya mampu mendeteksi 10% dari total impor tekstil ke Tanah Air.

Dia menilai resons pemerintah terhadap kondisi tersebut di atas masih sangat minim dalam kurun 10 tahun Jokowi memerintah.

Dia membandingkan kondisi pelabuhan di Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Singapura yang dikatakan jauh lebih baik. Baik Malaysia, Vietnam, maupun Singapura, seluruh barang impor yang masuk melewati proses scanning berteknologi AI.

“Jadi, kalau begitu kontainer itu mau masuk ke wilayah pabeannya, pasti masuk scanner dulu. Nah, kalau Malaysia dan Vietnam saja mampu, pasti buat kita investasi scanner ini tidak mahal,” kata Redma menjelaskan.

Kendati kegiatan di pelabuhan seperti dijelaskan di atas identik dengan industri tekstil sektor hilir, kata Redma, tapi pengaruhnya terhadap kinerja di hulu cukup signifikan.

Sebab, ketika domestik terganggu akibat masifnya barang impor, maka tingkat utilisasi sektor hulu berisiko terus berkurang.

Dalam 10 tahun terakhir, ujar Redma, utilisasi di sektor hulu terus merosot sampai dengan saat ini hanya berada di level 45%. Adapun, investasi yang masuk tidak signifikan menyusul adanya shortage bahan baku rayon sebanyak 200.000 ton per tahun atau sekitar 25%.

JAKARTA, investor.id – Indonesian National Shipowners' Association (INSA) meminta sejumlah pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendorong pengembangan ekosistem wisata bahari di Tanah Air melalui pembangunan infrastruktur yang memadai.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) INSA Carmelita Hartoto mengatakan pihaknya sebagai asosiasi pemilik kapal pelayaran berupaya terus memacu pengembangan pelayaran nasional, sekaligus mempromosikan wisata bahari Indonesia. Diantaranya dengan menggelar INSA Yacht Festival (IYF) 2024 di Benoa Marina Bali pada 9-11 Agustus 2024.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) serta Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) mendukung langkah pemerintah untuk memindahkan pintu masuk importasi ke wilayah timur Indonesia.

Direktur Kemitraan Dalam Negeri dan Internasional Inaplas, Budi Susanto, menyatakan bahwa pemindahan ini merupakan langkah yang positif, karena memungkinkan pengendalian impor yang lebih selektif tanpa merugikan industri dalam negeri, yang masih tertekan oleh penurunan daya beli masyarakat.

"Banyak manfaat lain yang bisa diraih dengan memindahkan gerbang impor ini. Selain mengendalikan volume impor, kebijakan ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah gerbang impor baru, serta mendorong investasi di Indonesia Timur, sehingga masyarakat di wilayah tersebut bisa menikmati produk-produk impor dengan harga yang lebih kompetitif," kata Budi saat dihubungi oleh Kontan pada Jumat (02/08).

Budi juga menyoroti bahwa harga barang di beberapa wilayah tinggi karena tingginya biaya transportasi laut, yang diakibatkan oleh tingginya biaya pengoperasian kapal, termasuk biaya perjalanan pulang.

Selain itu, Budi berharap pemerintah dapat mengembalikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Ancaman barang impor sebenarnya bisa dikendalikan dengan mengembalikan Permendag No. 36 tahun 2023, yang sudah lama dipersiapkan dan dilengkapi dengan data kendali yang jelas. Jadi, pengendalian impor bisa dilakukan dengan dua cara: pemindahan pintu masuk ke pelabuhan di Indonesia Timur dan tetap menerapkan pengendalian berdasarkan Permendag No. 36," jelasnya.

Senada dengan Budi, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel), Daniel Suhardiman, menyatakan bahwa kebijakan pemindahan ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, khususnya di luar Pulau Jawa.

"Kebijakan ini pasti akan meningkatkan perekonomian dan pemerataan wilayah di luar Jawa. Selain itu, untuk pelabuhan-pelabuhan di Jawa, waktu pembongkaran kontainer atau dwelling time juga akan lebih baik," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, mengonfirmasi bahwa rencana pemindahan pintu masuk impor ini telah masuk dalam daftar pembahasan rapat terbatas kabinet.

"Pertemuan antara Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan sudah dilakukan, dan usulan mengenai pemindahan pelabuhan impor barang masuk ini diajukan oleh Kementerian Perindustrian. Usulan tersebut telah disetujui oleh Menteri Perdagangan dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat terbatas kabinet," jelas Febri di Jakarta, Rabu (31/08).