BOGOR, KOMPAS.com - Sekelompok orang tidak dikenal (OTK) menggeruduk kampus Universitas Pakuan Bogor setelah mahasiswanya berunjuk rasa di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) malam.

Kejadian ini terekam dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial Instagram @bemkbm_unpak.

Dalam video, terlihat gerombolan mahasiswa baru sampai di halaman kampus Universitas Pakuan Bogor.

Saat mereka turun dari bus, sekelompok OTK itu langsung menghampiri.

Mahasiswa terlihat diinterogasi.

“Penggerudukan Militer, telah terjadi penggerudukan militer terhadap mahasiswa Universitas Pakuan,” bunyi keterangan di video tersebut.

Menanggapi kabar tersebut, Menteri Luar Kampus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pakuan Bogor, Naufal, menyebut beberapa oknum tersebut sengaja menunggu mahasiswa sehabis demo di halaman kampus.

OTK diduga mencari mahasiswa Universitas Pakuan yang menghina oknum berseragam yang videonya viral di media sosial.

“Waktu kita pulang, bus pertama masuk, ternyata mereka itu (OTK) sudah di depan kampus semua. Kita dikejar oleh beberapa oknum. Saya tidak bisa pastikan mereka siapa,” ujar Naufal.

Saat OTK sampai di kampus, mereka datang menginterogasi satu per satu mahasiswa untuk mencari pelaku penghinaan.

“Kami dijejer kemudian disuruh push up dan diancam segala macam. Bahkan saat merekam untuk jadi bukti intimidasi, handphone yang dipakai untuk merekam ditepis hingga jatuh,” ujar dia.

OTK tersebut kemudian pergi setelah terlibat negosiasi dengan mahasiswa.

Mahasiswa meminta waktu menghadirkan pelaku penghinaan untuk meminta maaf.

“Mereka akhirnya sepakat dan akan datang hari ini (Jumat) untuk mediasi. Kami berharapnya kedua belah pihak saling meminta maaf,” ungkap Naufal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan kembali menyampaikan konfrontasi terbuka dengan menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan aparat penegak hukum dalam melakukan intimidasi terhadap kelompok-kelompok yang tak tunduk terhadap kekuasaan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menunjukkan video dan rekaman suara mirip Presiden Jokowi yang menyampaikan akan ‘menggigit’ siapa saja yang bertentangan dengan jalan politik kekuasaan.

Dalam video dan rekaman yang disampaikan Hasto kepada wartawan tersebut, terdengar suara mirip Presiden Jokowi yang mengatakan, “Jangan main-main… Sekali lagi, yang gigit saya sendiri, lewat cara-cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin saja, di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau menggigit sendiri, kan ndak mungkin,” begitu rekaman video dan suara yang ditunjukkan Hasto saat ditemui wartawan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam rekaman tersebut haruslah dipandang sebagai bentuk reaksi dan sikap untuk mengintimidasi atas sesuatu yang tak sesuai dengan pandangan kekuasaan. Hal tersebut, kata Hasto, merupakan cara-cara pemegang kekuasaan yang tak bijak. “Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaua yang mencoba menekan,” ujar Hasto.

“Tadi kan beredar video, bagaimana Pak Jokowi mengatakan akan menggunakan hukum dan melakukan pembisikan kepada ketua KPK kepada Jaksa Agung, Kapolri itu tadi video yang saya terima,” begitu sambung Hasto.

Soal rekaman video dan suara yang disampaikan Hasto Kristiyanto tersebut, Istana Negara membenarkan cuplikan tersebut merupakan suara dari Presiden Jokowi. Namun membantah bahwa penyampaian presiden tersebut terkait dengan penggunaan lembaga penegak hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan, Hasto memotong, bahkan ‘memelintir’ makna dari penyampaian Presiden Jokowi tersebut, sebagai intimidasi untuk pihak-pihak tertentu. “Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Apalagi narasi itu, diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi,” begitu kata Ari kepada Republika, Sabtu (17/8/2024).

Ari menjelaskan, video dan rekaman suara tersebut merupakan potongan dari pidato Presiden Jokowi pada 2019 lalu. Ketika itu, Presiden Jokowi membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di SICC Sentul, Bogor, 13 November 2019. Dalam penyambutan tersebut, kata Ari, Presiden Jokowi menyampaikan agar tidak ada pihak-pihak yang coba main-main dalam pelaksanaan program prioritas pemerintahan.

“Konteks pernyataan Bapak Presiden Jokowi dalam acara tahun 2019 tersebut, adalah agar tidak ada pihak manapun yang main-main, dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan, antara lain, penciptaan lapangan kerja, dan memperbaiki keinjer ekspor dan impor yang semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara,” begitu ujar Ari.

Rekaman video dan suara dalam pidato Presiden Jokowi 2019 ketika itu, kata Ari, pun masih dapat diakses di sejumlah media terbuka hingga kini. “Namun rekaman video pidato Presiden Jokowi tersebut, dipotong dan ditampilkan tidak utuh (oleh Hasto) sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat,” begitu ujar Ari.

Dalam penelusuran Republika, Presiden Jokowi pada Rabu, 13 November 2019 memang menyatakan akan 'menggigit' para pihak yang mengganggu agenda besar pemerintah lima tahun ke depan. Hal itu dikatakan Jokowi pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Pernyataan itu persis seperti rekaman yang diputar Hasto. "Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin saja, di sana ada yang main-main," kata Jokowi saat itu. Pernyataan itu bukan disampaikan diam-diam, tapi di atas podium di depan orang banyak yang datang di acara tersebut.

Jokowi mengatakan agenda besar pemerintah lima tahun ke depan antara lain, penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor. Ia mengingatkan kepada para pihak untuk tidak bermain-main dalam agenda besar pemerintah itu. "Saya sudah wanti-wanti betul, Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri, akan saya gigit sendiri," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terpidana kasus korupsi penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast Tbk pada 2016-2020, Hasnaeni Moein atau 'Wanita Emas' mendapatkan intimidasi oleh sejumlah tahanan wanita di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kuasa hukum Hasnaeni, Andi Bashar melaporkan kasus intimidasi kliennya itu kepada Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu. "Kami hari ini baru dari Rutan Pondok Bambu bertemu beliau, 'Wanita Emas'. Kami ke Polsek Duren Sawit untuk buat laporan," kata Andi.

Menurut dia, kliennya itu mendapatkan intimidasi dari sejumlah tahanan wanita, yakni berinisial V, P, dan A. "Ini dilakukan bertiga secara berkelompok. Saya tidak tahu juga latar belakangnya apa, tiba-tiba aja salah satu dari tiga orang ini menghardik Hasnaeni. Alasannya belum tahu, biar penyidik saja yang menelusuri," paparnya.

Andi juga belum mengetahui motif di balik kejadian intimidasi yang dialami Hasnaeni sejak tiga hari lalu tersebut. Dia menambahkan selama hampir dua tahun Hasnaeni menjalani masa hukumannya baru terjadi peristiwa intimidasi tersebut.

"Baru kali ini terjadi. Hampir dua tahun Hasnaeni di Rutan Pondok Bambu tidak terjadi apa apa. Pasti ada alasan tertentu kejadian ini muncul, atau ada pihak lain, ya kita enggak tahu," tuturnya.

Andi berharap Unit Reskrim Polsek Duren Sawit dapat segera mengungkap motif atas laporannya.

"Intimidasi berupa kata-kata yang tidak pantas, tidak wajar. Saya khawatirkan jika ini tidak diantisipasi nanti ini berulang, nanti berubah menjadi ancaman fisik. Saya khawatir nanti jiwanya Hasnaeni juga terancam," katanya.

Sementara laporan kasus intimidasi tersebut masih dalam penyelidikan Polsek Duren Sawit. Sebelumnya, Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical itu divonis lima tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai 'penjajahan' dengan menggunakan mekanisme hukum masih terus terjadi di zaman sekarang.

Namun, dia menekankan kekuasaan yang dibangun berlandaskan intimidasi takkan pernah bertahan lama.

"Sejarah perjuangan kita membuktikan tidak ada kekuasaan yang langgeng, apalagi ketika kekuasaan itu dibangun dengan intimidasi dan kepentingan sempit," kata dia dalam kegiatan konferensi pers Soekarno Run di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu (11/8).

Hasto mencontohkan bentuk penjajahan melalui mekanisme hukum yang menimpa Presiden RI Pertama Soekarno. Ketika itu, Soekarno dimasukkan ke penjara hingga dibuang ke Ende.

Meski begitu, berkat keyakinan yang kuat, kemerdekaan Indonesia tetap dapat diwujudkan.

"Bahwa politik itu kehidupan untuk kemajuan rakyat, bangsa dan negara, apapun yang dihadapi akan selalu berat," ucap dia.

Pada intinya, Hasto menilai berbagai intervensi yang dilakukan penguasa jangan sampai berdampak lebih buruk pada situasi perekonomian di Indonesia.

Sebab, kini situasi ekonomi Indonesia dengan begitu sulit yang ditandai dengan terus mengalirnya impor beras dari luar negeri.

"Artinya nilai tukar petani selama 10 tahun terakhir itu hanya 101 persen, petani hanya punya keuntungan 1 persen," kata dia.

Jakarta: Inspektorat Pembantu Kota (Irbanko) Jakarta Pusat mendalami kasus intimidasi yang terjadi di Suku Dinas Perhubungan (Kasudin) Jakarta Pusat. Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudin) Jakarta Pusat Wildan Anwar disebut mendapat intimidasi bawahannya, yaitu Koordinator Lapangan (Korlap) Sudinhub Jakpus WS Laoli.

“Kami akan dalami kasus intimidasi yang menimpa Kasudinhub Jakpus. Kita sudah dengar dan membaca dari beberapa media atas kasus tersebut,” ucap Kepala Suku Bagian Irbanko Jakarta Pusat, Bernard Simatupang saat dihubungi Medcom.id, Rabu 31 Juli 2024.

Bernard mengatakan hingga saat ini belum ada laporan resmi dari pihak Kasudinhub Jakpus, Wildan Anwar terkait intimidasi yang dilakukan bawahannya. Walaupun hingga saat ini belum ada laporan resmi, jajarannya akan menindaklanjuti kasus tersebut.
“Kalau melawan atasan terlebih jika sampai ada kontak fisik sudah pasti akan ada hukuman disiplin (hukdis). Apalagi jika bawahannya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN),” tegasnya.

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Masih Tidak Sehat

Bernard mengatakan dalam pemberitaan dijelaskan bahwa Korlap Sudinhub Jakpus WS Laoli diketahui tidak menerima rotasi yang dilakukan Kasudinhub Jakpus. Jika memang tidak menerima rotasi tersebut, seharusnya yang bersangkutan bertanya alasan rotasi.

“Kalau ASN ada yang tidak terima rotasi bisa menanyakan alasannya. Jika yang dirotasi itu sakit jadi tidak bisa memaksimalkan kerjanya itu bisa menjadi pertimbangan,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudinhub) Jakarta Pusat, Wildan Anwar melaporkan bawahannya Koordinator Lapangan (Korlap) Sudinhub, WS Laoli. Ia melaporkan Laoli usai diintimidasi di kantor Sudinhub, Senen, Jakarta Pusat, Senin 29 Juli 2024.

“Tadi Laoli langsung mendorong saya dengan dadanya sebanyak dua kali. Di situ saya tidak melawan, saya hanya mundur dua langkah karena didorong,” ucap Wildan saat dihubungi Medcom.id, Selasa 30 Juli 2024.

Wildan menyebut, Laoli memang sudah beberapa hari ini cukup emosional. Terlebih pada Senin 22 Juli 2024 dimana Laoli dirotasi menjadi analis dan penelaah yang bekerja di dalam kantor Sudinhub.

“Perlu diketahui bahwa rotasi ini dilakukan tidak secara tiba - tiba. Kita sudah memberitahu sejak beberapa hari yang lalu tapi Laoli tidak terima dengan keputusan saya,” tegas Wildan.

Tindakan Laoli ini juga sudah dilaporkan ke Polsek Senen. Namun, hingga saat ini Polsek belum mendapat laporan tertulis dari Wildan.

"Iya dilaporkan ke polisi sesuai perintah Kadishub. Arahannya diminta lapor ke polisi,” lanjut Wildan.

Selain itu, Laoli juga disebutkan sempat menyerang Haryo Bagus, yang pada saat itu tengah mendampingi Wildan. Haryo disebutkan sempat memvideokan momen ketika Laoli mendorong Wildan. Menyadari adanya perekaman, Laoli pun sempat berusaha merebut handphone milik Haryo.

(END)

Jakarta: Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudinhub) Jakarta Pusat, Wildan Anwar melaporkan bawahannya Koordinator Lapangan (Korlap) Sudinhub, WS Laoli. Ia melaporkan Laoli usai diintimidasi di kantor Sudinhub, Senen, Jakarta Pusat, Senin 29 Juli 2024.

“Tadi Loly langsung mendorong saya dengan dadanya sebanyak dua kali. Di situ saya tidak melawan, saya hanya mundur dua langkah karena di dorong,” ucap Wildan saat dihubungi Medcom.id, Selasa 30 Juli 2024.

Wildan menyebut, Laoly memang sudah beberapa hari ini cukup emosional. Terlebih pada Senin 22 Juli 2024 dimana Laoli dirotasi menjadi analis dan penelaah yang bekerja di dalam kantor Sudinhub.
“Perlu diketahui bahwa rotasi ini dilakukan tidak secara tiba - tiba. Kita sudah memberitahu sejak beberapa hari yang lalu tapi Laoli tidak terima dengan keputusan saya,” tegas Wildan.

Wildan mengatakan, posisi yang saat ini ditawarkan kepada Laoli justru lebih tinggi dari posisi koordinator lapangan. Tapi, Laoli tetap menolak untuk dipindahkan ke kantor.

Tindakan Laoli ini dinilai Wildan sebagai tindakan yang melawan perintah atasan. Wildan mengatakan, pemindahan Laoli juga dilakukan setelah menimbang aspek-aspek di lapangan dalam beberapa kegiatan penindakan.

"Cara bertindaknya dilapangan itu sangat over-lah dan membuat resahlah," singkatnya.

Baca juga: Dishub DKI Diminta Larang Warga Pakai Sepeda Listrik di Jalan Umum

Untuk rotasi posisi ini, Kasudinhub juga tidak menerbitkan surat keputusan khusus. Pasalnya, posisi koordinator lapangan seyogyanya berada di bawah tugas dari jabatan Kepala Seksi Pengendalian Pengendalian Operasional Lalu lintas Dan Angkutan Jalan yang saat ini diemban oleh Haryo Bagus.

Tindakan Laoli ini juga sudah dilaporkan ke Polsek Senen. Namun, hingga saat ini Polsek belum mendapat laporan tertulis dari Wildan.

"Iya dilaporkan ke polisi sesuai perintah Kadishub. Arahannya diminta lapor ke polisi,” lanjut Wildan.

Selain itu, Laoli juga disebutkan sempat menyerang Haryo Bagus, yang pada saat itu tengah mendampingi Wildan. Haryo disebutkan sempat memvideokan momen ketika Laoli mendorong Wildan. Menyadari adanya perekaman, Laoli pun sempat berusaha merebut handphone milik Haryo.

Dikonfirmasi terpisah, Laoli membantah kalau ia melakukan intimidasi kepada atasannya. Namun, dia mengaku sempat meninggikan suaranya saat bertanya kepada Wildan.

"Yang jadi pertanyaan, kenapa saya dipermalukan di depan umum," ucap Laoli saat dihubungi.

Ia mengaku dimarahi di depan umum saat apel pada Senin lalu. Laoli mengatakan, Wildan juga sempat marah-marah dalam apel tersebut. Laoli pun membenarkan kalau saat ini dirinya sudah menjadi staf, tidak lagi jadi koordinator lapangan.

Sementara itu, Kapolsek Senen, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Bambang Santoso membenarkan adanya keributan di Kantor Sudinhub Jakpus. Pihaknya juga memerintahkan kanit reskrim untuk melakukan pengecekan lokasi.

“Kalau laporan tertulis belum ada tapi tadi Kasudinhub Jakpus menelepon saya secara langsung terkait peristiwa tersebut,” ungkapnya.

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Koordinator Lapangan (Koorlap) Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Pusat (Jakpus), WS Laoli membantah dirinya melakukan intimidasi ke Kepala Sudinhub Jakpus, Wildan Anwar.

“Enggak ada baku hantam, enggak ada intimidasi,” ujar Laoli saat dihubungi, Senin (29/7/2024).

Kendati demikian, Laoli mengaku bahwa nada bicaranya sempat meninggi saat menghadap Wildan di kantor Sudinhub Jakpus di Senen, pagi tadi.

Adapun Laoli menghadap Wildan untuk menanyakan surat keputusan mutasi dirinya dari posisi Koorlap Sudinhub Jakpus menjadi analisis dan penelaah yang bertugas di kantor Sudinhub.

“Tadi pagi saya tanya, surat keputusan (SK) penghapusan koorlap mana. Makanya, tadi pagi suara (saya) tinggi. Karena beliau tidak ada SK penghapusan koorlap itu,” lanjut Laoli.

Laoli juga mengaku sempat dipermalukan oleh atasannya dalam apel pagi yang digelar Senin (22/7/2024). Saat itu, kata Laoli, Wildan memarahi dirinya di hadapan personel Dudinhub Jakpus yang lain.

“Saya mempertanyakan, kenapa saya dipermalukan di depan umum,” imbuh dia.

Adapun saat ini Laoli sudah ditempatkan sebagai staf di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Sudinhub Jakpus.

Pernyataan Kasudinhub Wildan Anwar

Dikonfirmasi terpisah, Wildan menjelaskan, Laoli terus menolak dan bersikeras untuk tetap melakukan tugas selaku koorlap setelah dimutasi untuk bertugas di kantor.

Padahal, kata Wildan, pemindahan Laoli ke posisi staf analisis dan penelaah tidak dilakukan secara tiba-tiba.

Sikap Laoli ini pun dinilai Wildan sebagai tindakan melawan perintah atasan.

"Dia (Laoli) tolak terus, enggak mau dikandangkan. Bukan dikandangkan, tapi diberikan tugas lebih baik jadi analisis penelaah," ujar Wildan saat dihubungi pada Senin (29/7/2024).

Mutasi posisi ini telah Wildan sampaikan ke Laoli sejak beberapa minggu yang lalu. Namun, karena tidak kunjung dituruti, mutasi Laoli diumumkan Wildan pada apel pagi, Senin (22/7/2024).

Hal inilah yang disebut memicu emosi Laoli. Wildan menerangkan, Laoli mendatanginya ketika ia baru saja turun dari mobil pagi tadi dan langsung melakukan intimidasi.

"Yang bersangkutan langsung mendorong dadanya ke dada saya, dua kali. Saya enggak melawan. Saya mundur dua langkah karena didorong," kata Wildan.

Selain itu, Laoli juga disebut sempat menyerang Kepala Seksi Pengendalian Operasional (DalOps) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sudinhub Jakpus, Haryo Bagus, yang mendampingi Wildan.

Haryo disebut sempat memvideokan momen ketika Laoli mendorong Wildan. Menyadari adanya perekaman, Laoli pun sempat berusaha merebut ponsel milik Haryo.

Adapun intimidasi yang diduga dilakukan Laoli telah dilaporkan Wildan ke Polsek Senen.

Namun, hingga saat ini, polisi belum menerima laporan tertulis dari Wildan. Nomor laporan juga belum dapat diterbitkan.

Tak terbitkan SK

Lebih lanjut, Wildan menjelaskan, tak ada penerbitan surat keputusan khusus jika seorang koorlap dimutasi. Pasalnya, posisi koordinator lapangan seyogianya merupakan salah satu tugas dari DalOps LLAJ Sudinhub.

Artinya, setelah Laoli dimutasi menjadi staf penelaah dan analisis, posisi koordinator lapangan pun kembali dipegang oleh Haryo.

Selain itu, Wildan menjelaskan, pemindahtugasan Laoli juga dilakukan setelah menimbang sejumlah aspek dari beberapa kegiatan penindakan terakhir yang dilakukan oleh Laoli.

"Cara bertindaknya itu sangat over-lah, over-nya itu membuat resahlah," jelas Kasudinhub.

Wildan menjelaskan, keresahan ini tidak hanya dirasakan oleh warga yang terkena inspeksi mendadak (sidak), tapi juga beberapa anggota Dishub maupun struktur lain yang ikut dalam sidak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudinhub) Jakarta Pusat Wildan Anwar mengaku diintimidasi bawahannya, mantan Koordinator Lapangan Sudinhub WS Laoli di kantor Sudinhub, Senen, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

"Yang bersangkutan langsung mendorong dadanya ke dada saya, dua kali. Saya enggak melawan. Saya mundur dua langkah karena didorong," ujar Wildan saat dihubungi, Senin.

Wildan menyebut Laoli sudah beberapa hari belakangan emosional. Pasalnya, pada apel Senin (22/7/2024) lalu, Laoli dimutasi menjadi analisis dan penelaah yang bertugas di kantor Sudinhub.

Menurut Wildan, mutasi tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan sudah diberitahukan sejak beberapa waktu yang lalu.

Namun, kata Wildan, Laoli tidak menerima keputusan Kasudinhub yang memutasi anggotanya.

Wildan menyatakan, posisi yang saat ini ditawarkan kepada Laoli justru lebih tinggi dari posisi koordinator lapangan. Namun, Laoli tetap menolak ditugaskan ke kantor.

"Dia (Laoli) tolak terus. (Menurut Laoli) enggak mau dikandangkan. Bukan dikandangkan, tapi diberikan tugas lebih baik, jadi analisis penelaah," lanjut Wildan.

Tindakan Laoli dinilai Wildan sebagai tindakan yang melawan perintah atasan.

Wildan menegaskan, mutasi Laoli juga dilakukan setelah menimbang aspek-aspek di lapangan dalam beberapa kegiatan penindakan.

"Cara bertindaknya itu sangat over-lah, over-nya itu membuat resah lah," jelas dia.

Untuk rotasi posisi ini, Kasudinhub tidak menerbitkan surat keputusan khusus. Pasalnya, posisi koordinator lapangan seyogiyanya berada di bawah tugas dari jabatan Kepala Seksi Pengendalian Pengendalian Operasional Lalu lintas Dan Angkutan Jalan yang saat ini diemban oleh Haryo Bagus.

Setelah Laoli dimutasi menjadi staf penelaah dan analisis, posisi koordinator lapangan pun kembali dipegang oleh Haryo.

Tindakan Laoli juga sudah dilaporkan ke Polsek Senen. Namun, hingga saat ini Polsek belum menerima laporan tertulis dari Wildan.

"Iya (dilaporkan ke polisi) sesuai perintah Kadishub. Arahannya ke sana," ucap Wildan.

Selain itu, Laoli juga disebutkan sempat menyerang Haryo Bagus, yang pada saat itu tengah mendampingi Wildan.

Haryo disebutkan sempat merekam momen ketika Laoli mendorong Wildan. Menyadari adanya perekaman, Laoli pun sempat berusaha merebut ponsel milik Haryo.

Laoli membantah

Sementara itu, Laoli membantah kalau dirinya melakukan intimidasi kepada atasannya. Namun, dia mengaku sempat meninggikan suaranya saat bertanya kepada Wildan.

"Saya mempertanyakan, kenapa saya dipermalukan di depan umum," ujar Laoli saat dihubungi.

Laoli mengaku bahwa dia dimarahi di depan umum saat apel Senin lalu. Laoli mengatakan, Wildan juga sempat marah-marah dalam apel tersebut.

Laoli pun membenarkan kalau saat ini dirinya sudah menjadi staf. Tidak lagi jadi koordinator lapangan.

Jakarta: Divisi Propam Polri diminta memanggil dan memeriksa Iptu Rudiana. Sebab, Rudiana disebut mengintimidasi Dede, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yang berakibat pada pemberian kesaksian palsu.

“Saya minta Propam Polri segera panggil dan periksa Iptu Rudiana," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.

Jika Rudiana terbukti melakukan intimidasi, hal itu dinilai sebagai bentuk perintangan penyidikan. Perbuatan tersebut berdampak buruk terhadap institusi Polri.
"Karena diduga akibat adanya intimidasi atau rekayasa dari Iptu Rudiana, Dede jadi memberi keterangan palsu, dan berujung membuat Polda Jabar salah tangkap,” ungkap Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu.

Baca juga: Iptu Rudiana Dilaporkan Dugaan Penganiayaan ke Bareskrim Polri

Sahroni juga mendesak pihak kepolisian segera mengusut kasus pembunuhan Vina hingga tuntas. Mengingat tragedi sudah terjadi beberapa tahun silam dan Kapolri Jenderal Listro Sigit Prabowo sudah memberi atensi terhadap kasus ini.

“Kasus ini juga sudah menjadi atensi Pak Kapolri, jadi jajaran kepolisian harus dalami lagi rentetan kasusnya dengan cepat dan cermat," sebut dia.

Pengusutan kasus harus dilakukan secara transparan sampai semuanya terang benderang. Harus ada pihak yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

"Dan kalau ada saksi atau pihak yang tidak kooperatif dan mencoba merintangi, saya minta pihak kepolisian tidak segan untuk memberlakukan tindakan tegas,” ujar dia

Sahroni yakin dan percaya pengusutan kasus Vina, telah mendekati titik terangnya. "Dan titik terang dari kasus ini sebentar lagi akan kita lihat,” kata dia.

Dede, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, memberikan kesaksian palsu karena merasa takut berhadapan dengan Iptu Rudiana. Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Dede, Asido Hutabarat di Bareskrim Polri, pada Selasa, 23 Juli 2024.

Menurut Asido, Dede takut dan kaget ketika Aep tiba-tiba mempertemukan dirinya dengan Iptu Rudiana di Polres Cirebon. Dede mengaku mendadak diberitahu akan dijadikan saksi.

(ABK)

KEBUMEN, iNews.id – Polisi menerima laporan dugaan pungutan liar (pungli) di salah satu sekolah dasar negeri (SDN) Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Selain dugaan pungli, polisi juga menerima laporan dugaan intimidasi buntut cekcok pria berseragam ormas Pemuda Pancasila (PP) dan LSM yang viral di media sosial.

Dalam video tersebut, sejumlah orang berpakaian ormas PP mendatangi rumah seorang warga hingga terlibat adu mulut.

Pada video tersebut, seorang pria yang mengaku sebagai ketua ormas dan Kepala Desa Menganti, Supono geram dengan warga dan anggota LSM bernama Sugiyono gegara melaporkan adanya dugaan pungli di salah satu SD tersebut.

Keduanya terlibat cekcok hingga Sugiyono dan wali siswa diancam diusir dari rumahnya di Desa Menganti apabila mereka tidak juga mencabut laporan polisi.

Kasatreskrim Polres Kebumen AKP La Ode Arwansyah mengungkapkan, kejadian tersebut sedang ditangani pihaknya. Polres Kebumen bergerak cepat akan melakukan pemanggilan kepada mereka yang terlibat dalam video itu untuk dimintai keterangan.

"Kami akan memanggil para pihak yang terlibat pada video tersebut. Kami akan memintai keterangan satu persatu," katanya, Rabu (24/7/2024).

Dia mengatakan, ada dua pokok permasalahan yang saat ini telah dilaporkan ke polisi. Pertama dugaan intimidasi, kedua dungaan pungli di salah satu SD tersebut.

Sebelumnya, orang tua murid dan LSM ini sudah membuat laporan dugaan pungli di SD tersebut ke Polres Kebumen. Laporan itu pun ditindaklanjuti dengan bantuan dari Sugiyono, Ketua DPC Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kresna Cakra Nusantara Kabupaten Kebumen.

Dugaan intimidasi di Desa Menganti, Kecamatan Sruweng, Kebumen ini terjadi pada 30 Juni 2024.

Sugiyono menuturkan, kejadian itu diduga buntut dari laporannya di Polres Kebumen terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dikeluhkan wali murid SDN 1 Jati Mulyo.

Para wali murid sudah memberikan kuasa dan kepercayaannya ke Lembaga Perlindungan Konsumen terkait dugaan adanya pungli di sekolah.

"Kejadian daalam video itu saya dipersekusi, diintimidasi, diusir. Saya selaku Lembaga Perlindungan Konsumen coba melindungi warga namun apa daya perlindungan itu butuh power," ujarnya, Selasa (23/7/2024).

Sugiyono pun menjawab permintaan oknum ormas tersebut. Dia tegas tidak akan mencabut laporan ke Polres Kebumen. Hal itu lantas membuat anggota ormas marah dan mengusirnya.

Editor: Kastolani Marzuki