Memperingati Hari Pahlawan tahun 2024, jajaran Manajemen dan Perwira Pertamina Group menyelenggarakan upacara bendera di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, hari ini. Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri.

Simon menegaskan, sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto, Pertamina adalah sokoguru yang menjadi tumpuan bangsa, untuk itu perwira harus selalu setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia juga kepada Merah Putih.

"Untuk itu pada kesempatan hari yang bersejarah ini, saya mengajak seluruh perwira, kita semua keluarga besar Pertamina untuk terus memberikan pengabdian terbaik kita semua, agar suatu saat sejarah akan mencatat kita semua sebagai pahlawan-pahlawan, pejuang ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi bagi bangsa Indonesia," kata Simon dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Pada kesempatan yang sama, Corporate Secretary Pertamina Brahmantya Satyamurti Poerwadi menambahkan, Hari Pahlawan untuk Perwira dimaknai dengan kerja keras, kejujuran, untuk memaksimalkan tugas Pertamina, menjaga energi di Indonesia.

"Perwira Pertamina, mengemban peran yang sangat penting, untuk memajukan perekonomian di Indonesia melalui energi. Perwira Pertamina harus bersama masyarakat, utamanya tentang pengembangan energi di Indonesia," ucap Brahmantya.

Sementara itu Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menambahkan peringatan hari pahlawan merupakan momentum kebersamaan manajemen dan perwira, untuk meningkatkan nasionalisme, berkontribusi dan berinovasi membangun sektor energi, memperkuat persatuan dan solidaritas antar perwira.

"Serta meningkatkan nilai sosial persaudaraan untuk memajukan Pertamina dan Indonesia," tutupnya.

Pertamina Eco RunFest 2024 Jadi Event Lari Karbon Netral Pertama di Indonesia

Pertamina Eco RunFest 2024 Jadi Event Lari Karbon Netral Pertama di Indonesia

Sejak pertama muncul 14 tahun lalu, Honda Scoopy langsung menjadi buruan konsumen di Indonesia. Itulah mengapa, pabrikan terus melakukan pembaruan hingga memasuki generasi keenam.

Thomas Wijaya selaku Vice President Executive PT Astra Honda Motor (AHM) mengklaim, Honda Scoopy kerap menyumbang 20-23 persen penjualan mereka di Indonesia. Itu tandanya, skuter matik retro tersebut terjual 1 juta unit per tahun!

"Penjualannya bagus, kontribusinya di atas 20 persen. Jadi kurang lebih 1 juta unit lah ya atau 20-23 persen dari total penjualan kita," ujar Thomas Wijaya saat ditemui awak media di kawasan Cikarang, Jawa Barat.

PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan Honda Scoopy baru di Indonesia, Selasa (5/11). Skuter matik (skutik) retro tersebut mengalami sejumlah ubahan. Foto: Pradita Utama

Thomas menegaskan, Honda Scoopy masuk dalam tiga besar penjualan AHM di Indonesia. Kendaraan tersebut bersanding dengan skuter matik tenar lainnya.

"Pokoknya (Honda Scoopy) masuk tiga besar (penjualan tertinggi). Jadi ada BeAT, ada Vario dan Scoopy," ungkapnya.

Honda Scoopy hanya dipasarkan di dua negara, yakni Thailand dan Indonesia. Namun, pasar terbesarnya tetap di Indonesia dengan populasi 8,5 juta unit semenjak kemunculan perdana di tahun 2010.

Setelah sukses dengan lima generasi sebelumnya, PT AHM akhirnya meluncurkan Honda Scoopy generasi keenam. Motor tersebut banyak berubah dibandingkan model sebelumnya, terutama di bagian desain atau tampilan.

Honda Scoopy baru. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Honda Scoopy baru kini menggunakan headlamp atau lampu utama dengan desain crystal block. Selain itu, sepasang seinnya punya tampilan anyar dengan posisi yang agak ke bawah.

Bagian setang Honda Scoopy baru kini tak lagi telanjang, melainkan dipasangkan cover atau pelindung tambahan. Kemudian ada aksen lubang udara baru di bagian wajah kendaraan.

Bukan hanya depan, bagian belakangnya juga berubah. Pabrikan membekalinya dengan lampu ekor baru dengan aksen lengkungan yang membelah area sentral. Sementara sepasang seinnya dibuat lebih lebar dan dominan. Kemudian pelek rodanya kini menganut model palang lima.

Fiturnya juga berubah. Honda Scoopy baru sekarang menggunakan panel instrumen full digital yang memadukan kesan retro dan canggih. Kemudian soket charger ponselnya kini mengadopsi model tipe-C.

Perubahan lainnya terdapat di console box yang kini volume-nya 4 liter atau 1,3 liter lebih lega dibandingkan generasi kelima. Hal tersebut membuat pengendara bisa menaruh barang berdimensi panjang seperti botol minum.

Honda Scoopy baru tersedia dalam empat varian berbeda, yakni Fashion dan Energetic yang dijual seharga Rp 22,5 jutaan, serta Stylish dan Prestige yang dibanderol Rp 23,3 jutaan. Seluruhnya berstatus on the road Jakarta.

Kencan Pertama Dua Motor Listrik Honda: Banyak Lebihnya!

Kencan Pertama Dua Motor Listrik Honda: Banyak Lebihnya!

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka mewujudkan Program Tiga Juta Rumah per tahun yang digagas oleh Presiden Prabowo, Pemerintah tengah menyiapkan kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat malam (8/11/2024).

Maruarar mengatakan dirinya akan meminta kepada Menteri Keuangan untuk menghapus PPN dan PPh bagi pembangunan rumah untuk rakyat kecil atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, ia juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

"Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah dapat membawa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya,” ujar pria yang akrab disapa Ara itu.

Dalam kesempatan yang sama, Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR.

Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan,” jelasnya.

Dikatakan, pihaknya akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Kementerian PKP.

“Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tambah Menteri Tito.

SOLO, KOMPAS.com - Membayar pajak kendaraan bemrotor merupakan kewajiban yang perlu dilakukan setiap pemilik kendaraan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pembayaran pajak kendaraan memiliki batas waktu atau jatuh tempo tertentu yang biasanya tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Meski begitu, supaya tidak telat atau lupa membayar pajak, pemilik kendaraan bisa membayar pajak lebih awal yang bisa dilakukan 30 hari sebelum jatuh tempo.

Sebelumnya, berdasarkan laman resmi Bapenda Jawa Tengah, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 60 hari sebelum jatuh tempo.

KOMPAS.COM/BAYUAPRILIANO Hari pertama buka usai Libur Lebaran idul Fitri, Kantor Layanan Unit Pengelolaan Pajak Daerah (UPPD) Samsat Kabupaten Kebumen Jawa Tengah tanpak dipenuhi warga yang rela antri untuk membayar pajak kendaraan mereka.

“Bisa, pajak kendaraan bisa dibayarkan mulai 60 hari sebelum tanggal jatuh tempo,” tulis keterangan dalam laman tersebut.

Namun, berdasarkan unggahan Facebook Bapenda Provinsi Jawa Tengah, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 30 hari sebelum jatuh tempo, mulai 5 November 2024.

“Pembayaran pajak Kendaraan bermotor yang semula dapat dibayarkan 60 hari sebelum jatuh tempo, mulai tanggal 5 November 2024 pembayaran pajak kendaraan bisa dibayarkan 30 hari sebelum jatuh tempo,” tulis unggahan tersebut.

Dalam postingan tersebut, juga mengingatkan kepada wajib pajak untuk jangan lupa membayar pajak kendaraan bermotor.

Sebelumnya, Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Herlina Ayu juga mengatakan, pembayaran pajak kendaraan mendahului jatuh tempo bisa dilakukan 30 hari sebelumnya.

“Untuk pembayaran sebelum jatuh tempo bisa dilakukan maksimal 30 hari atau satu bulan sebelum jatuh tempo,” ucap Herlina kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Dengan membayar pajak kendaraan sebelum jatuh tempo, membuat wajib pajak untuk menghindari keterlambatan, sehingga kendaraan tetap terdaftar dengan baik dan bebas dari denda atau sanksi administratif.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bakal melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat minggu depan, 15 November 2024. Dalam RUPSLB itu dikabarkan bahwa Garuda bakal melakukan pergantian jajaran direksi.

Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, menjelaskan RUPSLB tersebut memang memiliki agenda utama untuk melakukan perubahan pada jajaran pengurus, baik di level direksi maupun komisaris perusahaan.

"Tanggal 15 RUPS oke, memang ada RUPS tanggal 15 (November) RUPSLB agendanya adalah perubahan pengurus. Pengurus itu adalah direksi dan komisaris," ujar Irfan, dilansir dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Irfan merespons juga soal beredarnya kabar Plt CEO Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan bakal mennggantikan dirinya sebagaiDirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Irfan menegaskan segala keputusan berada di tangan pemegang saham. Sebagai informasi, mayoritas saham garuda dipegang pemerintah melalui Menteri BUMN.

"Ini seluruhnya kewenangan pemegang saham dan kita menghormati itu," ujar Irfan.

Irfan menambahkan, sebagai seorang profesional, dirinya siap menjalankan amanah jika masih dipercaya menjadi dirut dan ikhlas apabila diganti, sesuai keputusan para pemegang saham.

"Kami ini profesional, jadi ketika diminta (menjadi dirut) kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti," kata Irfan.

Ia juga menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh pemegang saham tanpa mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Pemegang saham tentu pasti punya banyak pertimbangan yang kita juga tidak akan tanyakan karena kita ini profesional," katanya pula.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan RUPSLB Garuda bakal menjelaskan alasan perubahan pengurus tersebut. Lantas, ia meminta untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu.

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).
Ketika ditanya apakah akan ada perombakan Direksi Garuda, Erick mengatakan belum bisa dijelaskan dan itu akan terjawab saat RUPSLB nanti.
"Nanti kalau sudah RUPS, diceritakan," ujar Erick.

Simak juga Video Peraih detikcom Awards Tokoh Inspirasi Publik: Juragan 99-Dirut Garuda

[Gambas:Video 20detik]

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bakal melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat minggu depan, 15 November 2024. Dalam RUPSLB itu dikabarkan bahwa Garuda bakal melakukan pergantian jajaran direksi.

Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, menjelaskan RUPSLB tersebut memang memiliki agenda utama untuk melakukan perubahan pada jajaran pengurus, baik di level direksi maupun komisaris perusahaan.

"Tanggal 15 RUPS oke, memang ada RUPS tanggal 15 (November) RUPSLB agendanya adalah perubahan pengurus. Pengurus itu adalah direksi dan komisaris," ujar Irfan, dilansir dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Irfan merespons juga soal beredarnya kabar Plt CEO Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan bakal mennggantikan dirinya sebagaiDirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Irfan menegaskan segala keputusan berada di tangan pemegang saham. Sebagai informasi, mayoritas saham garuda dipegang pemerintah melalui Menteri BUMN.

"Ini seluruhnya kewenangan pemegang saham dan kita menghormati itu," ujar Irfan.

Irfan menambahkan, sebagai seorang profesional, dirinya siap menjalankan amanah jika masih dipercaya menjadi dirut dan ikhlas apabila diganti, sesuai keputusan para pemegang saham.

"Kami ini profesional, jadi ketika diminta (menjadi dirut) kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti," kata Irfan.

Ia juga menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh pemegang saham tanpa mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Pemegang saham tentu pasti punya banyak pertimbangan yang kita juga tidak akan tanyakan karena kita ini profesional," katanya pula.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan RUPSLB Garuda bakal menjelaskan alasan perubahan pengurus tersebut. Lantas, ia meminta untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu.

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).
Ketika ditanya apakah akan ada perombakan Direksi Garuda, Erick mengatakan belum bisa dijelaskan dan itu akan terjawab saat RUPSLB nanti.
"Nanti kalau sudah RUPS, diceritakan," ujar Erick.

Simak juga Video Peraih detikcom Awards Tokoh Inspirasi Publik: Juragan 99-Dirut Garuda

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu mengusulkan sederet langkah agar harga jual rumah bisa lebih murah, termasuk pemberian insentif PPN DTP selama 5 tahun khusus untuk pembelian rumah rakyat.

Hal ini dikatakan Nixon di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara Developer Gathering bersama Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, pada Jumat (8/11/2024).

"PPN 11 persen itu kalau mau dikecualikan untuk perumahan rakyat, kita minta tadi, sudah kalau diputus, 5 tahun saja, jangan setiap 6 bulan, membuat dunia usaha naik turun. Mereka (Kemenkeu) tadi juga kalau saya lihat menyanggupi," kata Nixon.

Menurutnya, penurunan komponen pajak ini akan berpengaruh terhadap harga jual rumah yang lebih lebih murah. Ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap perumahan dan mampu mengurangi backlog yang saat ini masih berada di angka 9,9 juta.

Selain PPN, Nixon mengatakan pihaknya juga mengusulkan ke Kementerian Keuangan untuk menghapus PPH 2,5 persen, retribusi 2,5 persen, hingga BPHTB 5 persen. Harapannya, kebijakan ini memberikan kemudahan bagi para developer mengurangi beban biaya produksinya sebesar 21 persen.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

"Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program 3 Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa," kata Maruarar.

"Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik," kata sang menteri. (Wahyu Dwi Anggoro)

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sistem administrasi perpajakan terbaru, Core Tax Administration System (CTAS), kini memasuki tahap akhir pengujian.

Sistem ini direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2025, menggantikan sistem lama dengan teknologi modern yang lebih efisien dan aman.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan bahwa tahap Operational Acceptance Test (OAT) untuk CTAS telah berlangsung sejak 28 Oktober.

“Jadi saat ini ada di penghujung tes sebetulnya, OAT (Operational Acceptance Test) sejak 28 Oktober, dan harapannya di pertengahan Desember, OAT atau Operational Acceptance Test itu sendiri sudah dapat kita selesaikan sehingga sampai dengan akhir tahun semuanya bersiap dan awal tahun depan, InsyaAllah untuk Core Tax dapat digunakan untuk bertransaksi perpajakan seluruh wajib pajak,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (8/11/2024).

CTAS atau sistem Core Tax ini nantinya bakal menggantikan sistem perpajakan lama dengan teknologi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi perpajakan.

Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi digital.

Sebagai persiapan akhir, Suryo mengatakan DJP akan melakukan edukasi dan familiarisasi sistem Core Tax bagi seluruh pihak terkait, termasuk wajib pajak (WP) dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

“Jadi di akhir 2024 dan selanjutnya, kami akan terus lakukan edukasi dan diseminasi kepada semua yang terlibat dalam implementasi Core Tax itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Suryo, DJP juga akan terus melakukan upaya dinamisasi, yakni penyesuaian pembayaran pajak berdasarkan kinerja dan kondisi wajib pajak.

Ia menilai bahwa dinamisasi penting untuk menghindari kekurangan pembayaran pajak yang signifikan di akhir tahun sehingga wajib pajak bisa memenuhi kewajiban mereka dengan lebih optimal dan terukur.

“Kami lihat performance wajib pajak apabila memang mengalami kenaikan, pasti kami akan menginformasikan dan akan meminta dinamisasi untuk dilaksanakan. Supaya pada waktu nanti disampaikan SPT akhir tahun, tidak lagi kekurangan bayaran pajak yang akan menjadi sangat besar. Jadi secara konsisten kami akan terus melakukan dinamisasi apabila kondisi wajib pajak memang mengalami perbaikan,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sistem administrasi perpajakan terbaru, Core Tax Administration System (CTAS), kini memasuki tahap akhir pengujian.

Sistem ini direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2025, menggantikan sistem lama dengan teknologi modern yang lebih efisien dan aman.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan bahwa tahap Operational Acceptance Test (OAT) untuk CTAS telah berlangsung sejak 28 Oktober.

“Jadi saat ini ada di penghujung tes sebetulnya, OAT (Operational Acceptance Test) sejak 28 Oktober, dan harapannya di pertengahan Desember, OAT atau Operational Acceptance Test itu sendiri sudah dapat kita selesaikan sehingga sampai dengan akhir tahun semuanya bersiap dan awal tahun depan, InsyaAllah untuk Core Tax dapat digunakan untuk bertransaksi perpajakan seluruh wajib pajak,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (8/11/2024).

CTAS atau sistem Core Tax ini nantinya bakal menggantikan sistem perpajakan lama dengan teknologi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi perpajakan.

Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi digital.

Sebagai persiapan akhir, Suryo mengatakan DJP akan melakukan edukasi dan familiarisasi sistem Core Tax bagi seluruh pihak terkait, termasuk wajib pajak (WP) dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

“Jadi di akhir 2024 dan selanjutnya, kami akan terus lakukan edukasi dan diseminasi kepada semua yang terlibat dalam implementasi Core Tax itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Suryo, DJP juga akan terus melakukan upaya dinamisasi, yakni penyesuaian pembayaran pajak berdasarkan kinerja dan kondisi wajib pajak.

Ia menilai bahwa dinamisasi penting untuk menghindari kekurangan pembayaran pajak yang signifikan di akhir tahun sehingga wajib pajak bisa memenuhi kewajiban mereka dengan lebih optimal dan terukur.

“Kami lihat performance wajib pajak apabila memang mengalami kenaikan, pasti kami akan menginformasikan dan akan meminta dinamisasi untuk dilaksanakan. Supaya pada waktu nanti disampaikan SPT akhir tahun, tidak lagi kekurangan bayaran pajak yang akan menjadi sangat besar. Jadi secara konsisten kami akan terus melakukan dinamisasi apabila kondisi wajib pajak memang mengalami perbaikan,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sistem administrasi perpajakan terbaru, Core Tax Administration System (CTAS), kini memasuki tahap akhir pengujian.

Sistem ini direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2025, menggantikan sistem lama dengan teknologi modern yang lebih efisien dan aman.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan bahwa tahap Operational Acceptance Test (OAT) untuk CTAS telah berlangsung sejak 28 Oktober.

“Jadi saat ini ada di penghujung tes sebetulnya, OAT (Operational Acceptance Test) sejak 28 Oktober, dan harapannya di pertengahan Desember, OAT atau Operational Acceptance Test itu sendiri sudah dapat kita selesaikan sehingga sampai dengan akhir tahun semuanya bersiap dan awal tahun depan, InsyaAllah untuk Core Tax dapat digunakan untuk bertransaksi perpajakan seluruh wajib pajak,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (8/11/2024).

CTAS atau sistem Core Tax ini nantinya bakal menggantikan sistem perpajakan lama dengan teknologi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi perpajakan.

Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi digital.

Sebagai persiapan akhir, Suryo mengatakan DJP akan melakukan edukasi dan familiarisasi sistem Core Tax bagi seluruh pihak terkait, termasuk wajib pajak (WP) dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

“Jadi di akhir 2024 dan selanjutnya, kami akan terus lakukan edukasi dan diseminasi kepada semua yang terlibat dalam implementasi Core Tax itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Suryo, DJP juga akan terus melakukan upaya dinamisasi, yakni penyesuaian pembayaran pajak berdasarkan kinerja dan kondisi wajib pajak.

Ia menilai bahwa dinamisasi penting untuk menghindari kekurangan pembayaran pajak yang signifikan di akhir tahun sehingga wajib pajak bisa memenuhi kewajiban mereka dengan lebih optimal dan terukur.

“Kami lihat performance wajib pajak apabila memang mengalami kenaikan, pasti kami akan menginformasikan dan akan meminta dinamisasi untuk dilaksanakan. Supaya pada waktu nanti disampaikan SPT akhir tahun, tidak lagi kekurangan bayaran pajak yang akan menjadi sangat besar. Jadi secara konsisten kami akan terus melakukan dinamisasi apabila kondisi wajib pajak memang mengalami perbaikan,” katanya.

Proyek bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ternyata tidak masuk dalam program quick win Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pihaknya akan memprioritaskan dulu target Presiden Prabowo Subianto mencapai kedaulatan pangan dan energi.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program strategis pemerintah terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat-cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Sebelumnya, RITS menegaskan kesiapannya untuk mengimplementasikan MLFF di Indonesia. Perusahaan juga memastikan sistem ini diterapkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

Pernyataan Operator MLFF

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, teknologi MLFF yang mereka garap telah siap. Pihaknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mematangkan penerapan sistem ini.

"Kami tiga kali lebih siap untuk penerapan teknologi. Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat," kata Attila dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan terlebih dahulu mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," terang Dody.

Modus penipuan perbankan masih marak dan meresahkan. Berbagai cara baru digencarkan untuk mengelabui para korban, salah satu modusnya yakni pengiriman tagihan pajak lewat aplikasi WhatsApp.

Pelaku kejahatan menyamar sebagai petugas pajak yang mengirimkan tagihan pajak kepada korban, yang ternyata file tersebut merupakan file berekstensi APK.

Terkait hal ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat khususnya nasabah BRI untuk berhati-hati dan meningkatkan awareness. Pasalnya, modus penipuan berbentuk digital atau social engineering ini dapat mengelabui nasabah dan berpotensi bocornya data-data transaksi perbankan serta berdampak pada keamanan dana nasabah. BRI pun terus menggencarkan edukasi dan langkah praktis menghindari diri menjadi korban penipuan modus ini.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M Nugraha menegaskan keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Pengamanan dilakukan mulai dari sisi network, server, data center, dengan tujuan yang komprehensif dan end to end. Keamanan dari pemantauan juga dilakukan," ujar Arga, dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

"Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," sambungnya.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

Arga menambahkan masyarakat juga dapat memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

• Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun
• Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI atau instansi resmi lainnya. Untuk memastikan kebenarannya agar menghubungi Call Center resmi instansi tersebut
• Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo
• Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo
• Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting
• Perbarui aplikasi BRImo secara berkala
• Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

"Jadi prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti jangan install APK sembarangan, install game gratisan. Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal,"
ujar Arga.

"Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami tidak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," sambungnya.

Tak hanya tagihan pajak, beberapa modus penipuan digital juga marak dan berpotensi merugikan masyarakat, seperti undangan pernikahan digital, pemberitahuan penutupan rekening, pemberitahuan tagihan BPJS, foto paket dari kurir, surat atau blangko tilang, hingga yang terbaru adalah surat tagihan pajak.