Modus penipuan perbankan masih marak dan meresahkan. Berbagai cara baru digencarkan untuk mengelabui para korban, salah satu modusnya yakni pengiriman tagihan pajak lewat aplikasi WhatsApp.

Pelaku kejahatan menyamar sebagai petugas pajak yang mengirimkan tagihan pajak kepada korban, yang ternyata file tersebut merupakan file berekstensi APK.

Terkait hal ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat khususnya nasabah BRI untuk berhati-hati dan meningkatkan awareness. Pasalnya, modus penipuan berbentuk digital atau social engineering ini dapat mengelabui nasabah dan berpotensi bocornya data-data transaksi perbankan serta berdampak pada keamanan dana nasabah. BRI pun terus menggencarkan edukasi dan langkah praktis menghindari diri menjadi korban penipuan modus ini.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M Nugraha menegaskan keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Pengamanan dilakukan mulai dari sisi network, server, data center, dengan tujuan yang komprehensif dan end to end. Keamanan dari pemantauan juga dilakukan," ujar Arga, dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

"Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," sambungnya.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

Arga menambahkan masyarakat juga dapat memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

• Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun
• Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI atau instansi resmi lainnya. Untuk memastikan kebenarannya agar menghubungi Call Center resmi instansi tersebut
• Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo
• Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo
• Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting
• Perbarui aplikasi BRImo secara berkala
• Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

"Jadi prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti jangan install APK sembarangan, install game gratisan. Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal,"
ujar Arga.

"Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami tidak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," sambungnya.

Tak hanya tagihan pajak, beberapa modus penipuan digital juga marak dan berpotensi merugikan masyarakat, seperti undangan pernikahan digital, pemberitahuan penutupan rekening, pemberitahuan tagihan BPJS, foto paket dari kurir, surat atau blangko tilang, hingga yang terbaru adalah surat tagihan pajak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan terkait rencana insentif untuk industri padat karya. Rencana ini muncul di tengah situasi babak belurnya industri padat karya terutama tekstil.

Seperti diketahui saja, salah satu perusahaan tekstil terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) telah dinyatakan pailit. Kondisi itu mengancam karyawan di perusahaan tekstil itu yang berjumlah sekitar 50.000 orang.

"Pemerintah akan melakukan insentif khusus seperti tadi insentif khusus padat karya. Terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme untuk kredit investasi. Tentu teknisnya nanti pasti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Perbankan, dengan Himbara," kata Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara ini, untuk menyelamatkan industri padat karya, sejumlah perlindungan akan dilakukan. Perlindungan itu di antaranya pemberlakuan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," terangnya.

Sebelumnya, Airlangga memang telah mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10).

Pedagang pasar menolak keras aturan rokok kemasan tanpa merek atau polos yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Aturan itu sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan rencana aturan tersebut dapat menyuburkan peredaran rokok murah ilegal di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman kepada detikcom, ditulis kembali (3/11/2024).

Selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal.

"Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Namun Mujiburrohman sendiri tidak tahu persis berapa penurunan omzet yang dialami para pedagang karena sangat bervariasi dan pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mensurvei itu.

"Jadi memang pedagang punya kekhawatiran akan mempengaruhi (omzet penjualan). Cuman kan ini belum terjadi gitu loh, jadi ya mereka sebatas masih 'waduh-waduh gimana' aja. Kalau apakah itu berpengaruh nggak ya nanti, karena pedagang itu tidak punya analisa dari sisi itu kan. Kalau misalnya peneliti atau pengamat itu kan kemudian dia survei pasar dan lain sebagainya ada parameter kalau pedagang kan nggak punya kemampuan itu," terangnya.

Karena kekhawatiran penurunan omzet inilah para pedagang pasar, khususnya mereka yang turut berjualan rokok, menolak keberadaan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi.

"Ya keberatan (akan aturan tersebut). Karena khawatir itu, tapi sekali lagi bahwa itu juga pedagang yang jual rokok. Karena kalau di pasar itu kan sekian persen kan jual rokok," katanya.

Peredaran rokok ilegal disebut semakin menjamur jika kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek diterapkan. Rencana kebijakan itu tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Karena menurut Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat mempersulit pengawasan peredaran rokok di Tanah Air.

Trubus mengatakan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek ini berpotensi mempermudah para pembuat rokok ilegal untuk meniru kemasan rokok-rokok legal jika semua seragam dan tidak menunjukkan merek tertentu.

"Ya kalau (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek) dilakukan malah nanti subur itu, tubuhnya rokok selundupan (ilegal)," terang Trubus kepada detikcom, ditulis lagi, Minggu (3/11/2024).

Menurutnya pihak berwenang maupun masyarakat akan semakin sulit dalam membedakan mana rokok legal dan mana yang ilegal. Belum lagi rokok ilegal sendiri belum tentu memenuhi standar-standar industri hasil tembakau (IHT) sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tentu malah dapat membahayakan para konsumen.

"Nanti pengawasannya kan susah, kalau polos kan susah (membedakan rokok legal dan ilegal). Nanti orang menyelundupkan gitu, kalau polos kan nggak ada mereknya, nggak ada apa-apanya, akhirnya nanti banyak orang membuat tiruan-tiruan dan itu malah membahayakan," ucapnya lagi.

Ia menyebut maraknya rokok ilegal ini tidak hanya membahayakan konsumen, tapi juga berpengaruh langsung terhadap jumlah penerimaan negara. Dengan menjamurnya rokok ilegal, pangsa pasar rokok formal atau legal akan semakin tergerus. Padahal perusahaan-perusahaan rokok inilah yang selama ini membayar pajak pendapatan dan cukai, sedangkan penjual rokok ilegal tidak.

"Yang jelas kalau rokok nggak ada kemasannya ya pengaruhnya pada Cukai. Nanti cukainya makin sedikit kan, susah juga untuk pengawasannya," pungkasnya.

Perlu diketahui, RPMK yang masih dalam tahap penyusunan ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan).

Di mana dalam Pasal 435 PP 28/2024 menyebut seluruh kemasan rokok yang beredar di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis aturan itu.

Nah standardisasi yang kemudian diusulkan dalam RPMK inilah yang ingin membuat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Padahal rencana ini dinilai mempersulit pengawasan karena sulit untuk membedakan mana rokok legal dan yang ilegal.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik dinilai mengancam roda perekonomian negara.

Sebab menurut perhitungan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), berbagai Pasal 'bermasalah' dalam aturan itu bisa menghilangkan potensi ekonomi RI hingga Rp 308 triliun.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan hilangnya potensi ekonomi terbesar imbas kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos, yakni Rp 182,2 triliun.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom, seperti ditulis Sabtu (2/11/2024).

Tidak hanya kehilangan potensi ekonomi, kebijakan kemasan polos ini juga dapat menurunkan pendapatan negara. Sebab secara keseluruhan PP 28/2024 dan RPMK dapat menghilangkan potensi penerimaan perpajakan sebesar Rp 160, 6 triliun atau 7% dari total penerimaan pajak.

Secara rinci, pemerintah bisa kehilangan pendapatan pajak sebesar Rp 95,6 triliun akibat penerapan kebijakan kemasan polos. Kemudian Rp 43,5 triliun dari penerapan larangan berjualan di sekitar lingkungan pendidikan. Ketiga, Rp 21,5 triliun dari pembatasan iklan rokok.

Sehingga menurut Andry kebijakan kemasan rokok polos tidak cocok untuk Indonesia seperti beberapa negara di dunia lainnya. Sebab sebagian besar negara yang menerapkan aturan itu pada dasarnya bukanlah negara penghasil tembakau ataupun menerima pajak besar dari rokok.

"Mayoritas negara dengan kebijakan kemasan polos bukanlah produsen tembakau, dan kontribusi sektor tembakau terhadap penerimaan pajak relatif kecil (rata-rata 1%)," terangnya.

Rencana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyeragamkan kemasan polos tanpa identitas rokok menuai banyak penolakan dari para pelaku industri rokok dan tembakau.

Melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, produk turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan 17/2023 itu dinilai melanggar hak-hak konsumen rokok elektronik.

Sekretaris Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Wiratna Eko Indra Putra, menjelaskan pihaknya sangat keberatan dengan kebijakan standardisasi kemasan polos tanpa merek. Sebab, mengacu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah sudah menjamin hak masyarakat dalam aspek keamanan dan informasi yang jelas terhadap barang yang dikonsumsinya. Berdasarkan acuan tersebut, pelaku usaha diminta untuk memasang label yang memuat, antara lain, nama barang, ukuran, berat bersih (netto), tanggal pembuatan, serta keterangan lainnya.

"Jadi bukan hanya memuat mengenai peringatan kesehatan saja. Peninjauan ulang sangat dibutuhkan dan sebisa mungkin melibatkan seluruh pihak terkait. Pemerintah juga jangan hanya melibatkan pihak yang dianggap akan sependapat dengan kebijakan yang ditetapkan hingga merugikan pihak lain yang juga berhubungan dengan peraturan tersebut," kata Wiratna, di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Wiratna mengatakan, dengan dipaksakannya kebijakan kemasan polos tanpa merek, Kemenkes justru seperti menyamakan rokok elektronik dengan rokok sehingga menerapkan strategi yang bertolak belakang dalam upaya menurunkan prevalensi merokok di Indonesia. Kondisi ini bisa menyebabkan konsumen beralih ke produk ilegal maupun kembali mengonsumsi rokok.

"Pemerintah sudah berupaya cukup keras untuk menekan angka perokok di Indonesia. Hanya saja, mungkin, lebih baik langkah yang diambil jangan terlalu terburu-buru hingga terkesan dipaksakan, yang dapat berdampak merugikan kepada pihak lainnya," tegas Wiratna.

Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO), Paido Siahaan, juga mengkritik kebijakan kemasan polos tanpa merek. Kemenkes seharusnya mempertimbangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jelas terhadap produk yang mereka pakai.

Menghilangkan elemen merek (brand) dan informasi pada kemasan mengurangi kemampuan konsumen untuk mendapatkan informasi produk sehingga dapat memutuskan produk yang tepat. Dengan demikian, rancangan aturan ini melanggar hak konsumen untuk mendapat informasi yang akurat.

"Jika dilihat dari perspektif konsumen dan pengurangan bahaya, penerapan aturan kemasan polos tanpa pembedaan antara rokok elektronik dan rokok bisa dianggap tidak memberikan kesempatan yang adil bagi perokok dewasa untuk mengakses produk yang lebih rendah risiko," tambahnya.

Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) meminta pemerintahan baru lebih memperhatikan masyarakat di sektor pertambakauan. Kemudian, meminta agar seluruh pemangku kepentingan terkait dilibatkan dalam merumuskan kebijakan.

"Kami sangat berharap pemerintah baru dapat mengakomodir seluruh pihak terkait agar kebijakan dan regulasi win/win (dapat menyesuaikan semua pihak), tidak mematikan, tetapi memberi solusi," ujar Ketua Umum FSP RTMM SPSI Sudarto dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Ia merujuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau). Di penghujung masa pemerintahan sebelumnya, dia menilai, Kementerian Kesehatan justru menyusun aturan yang dilakukan dengan terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh pihak yang terdampak. Menurutnya, buruh bisa terkena imbas karena adanya potensi kerugian dari industri apabila aturan tersebut diterapkan.

RPMK Tembakau mendapat penolakan dari industri dan para pekerja, salah satunya karena terdapat pengaturan mengenai standardisasi kemasan yang akan menyamaratakan seluruh kemasan produk tembakau. Aturan ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, yang nantinya berdampak domino terhadap proses produksi dan pekerja yang terlibat.

Sekitar 6 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada industri berpotensi kehilangan pekerjaan, hingga adanya risiko penutupan pabrik seperti yang sedang terjadi di industri lainnya apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah.

"Sudah seharusnya seluruh pihak terdampak diundang dan didengar masukannya bila tidak ingin ada polemik yang meluas, (terlebih) polemik RPMK belum selesai. Pada saat kami unras (unjuk rasa) tanggal 10 Oktober lalu, disepakati tertulis kami akan diundang, diberi ruang, didengar, dan dipertimbangkan pandangan-pandangan kami, tetapi kami masih dijanjikan untuk dapat bertemu" ujarnya.

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin, Lucianty dan Syaparuddin, semakin memperkokoh dominasinya dalam Pilkada Muba 2024.

Setelah resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muba pada 28 Agustus 2024 lalu, elektabilitas keduanya kian meroket, seiring popularitas di berbagai platform media, meninggalkan jauh pasangan rival, Toha-Rohman.

Survei terbaru memperlihatkan bahwa pasangan Lucianty-Syaparuddin berhasil mencatat dukungan yang sangat solid dari masyarakat. Posisi mereka begitu kuat hingga sulit dikejar oleh kompetitor.

Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, M. Haekal Al-Haffafah, mengatakan hal ini tidak lepas dari persiapan matang serta pendekatan intensif yang dilakukan keduanya.

Lucianty, yang didukung oleh 11 partai politik, termasuk partai besar seperti Golkar, PDIP, dan Gerindra, menunjukkan keunggulan signifikan hingga ke akar rumput.

Menurutnya. keunggulan Lucianty-Syaparuddin bukan semata hasil dari faktor logistik.

"Dukungan politik yang solid dan strategi komunikasi yang jitu menjadi kunci utama mengapa mereka mendominasi. Lucianty tidak hanya berpengaruh di kalangan elite, tapi juga mampu meraih simpati masyarakat luas," ujar Haekal.

Sedangkan di sisi lain. Kampanye negatif yang dilancarkan oleh pasangan calon lain, kerap kali tidak efektif dalam menggoyahkan posisi Lucianty-Syaparuddin.

Bahkan, strategi kampanye lawan yang cenderung menggunakan isu-isu personal justru dianggap kontra produktif oleh banyak pemilih.

Seperti yang terbaru, ketika dugaan kampanye negatif mereka dilaporkan oleh tim advokasi hukum Lucianty ke Bawaslu Musi Banyuasin.

Dengan elektabilitas yang kuat dan dukungan politik yang kokoh, Haekal menilai bahwa pasangan Lucianty-Syaparuddin hampir mustahil dikejar dalam waktu satu bulan menjelang hari pemilihan.

Bahkan dengan pertarungan logistik sekalipun, posisi mereka tetap sulit untuk dikalahkan mengingat hanya sedikit pemilih yang belum menentukan pilihan.

Optimisme ini juga disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Lucianty-Syaparuddin, Beni Hernedi, kendati dalam beberapa waktu ke belakang terdapat beberapa upaya lawan untuk memanipulasi persepsi publik dengan tindakan-tindakan yang tidak etis.

“Kami percaya bahwa masyarakat Musi Banyuasin cukup cerdas untuk memilih calon pemimpin yang mampu membawa perubahan positif, dan kami yakin bahwa Lucianty dan Syaparuddin adalah pilihan terbaik,” terang Beni yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muba itu.

Sebelum ini, Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Cabang (DPTB) PKS Kabupaten Muba, Musheni juga telah mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat Lucianty unggul. Selain selalu menempati urutan pertama di setiap survei, Lucianty punya kualitas dan kapabilitas dibanding pesaingnya.

“Secara elektabilitas dan popularitas beliau (Lucianty) selalu tertinggi. Sebab, secara umum masyarakat melihat track record beliau dan komunikasi yang sangat baik, baik dengan masyarakat maupun dengan para petinggi partai," ujarnya beberapa waktu lalu.

Kampanye akbar tiga pasangan calon (paslon) Pilgub Jatim 2024 bakal digelar. Ketiga paslon peserta Pilgub Jatim 2024 telah mengajukan tanggal serta titik pelaksanaan kampanye akbar.

"Sementara pengajuan sudah. Tanggal dan daerah," kata Anggota KPU Jawa Timur Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Nur Salam, kepada kumparan, Selasa (1/10).

Salam menjelaskan, nantinya setiap paslon diberikan jatah kampanye akbar sebanyak dua kali. "Penentuan rapat umum dua kali masing-masing paslon sepanjang 60 hari masa kampanye," jelasnya.

Berikut jadwal kampanye akbar tiga paslon Pilgub Jatim 2024:

Meski ketiga paslon telah mengajukan tanggal serta titik lokasi kampanye akbar, mereka masih bisa mengajukan pengubahan tempat pelaksanaannya.

"Ternyata misalkan di sana soal perizinan, soal situasi, dan sebagainya tidak memungkinan tentu sama dulu di pilpres juga puncaknya ada perubahan, Sidoarjo digeser karena pertimbangan-pertimbangan. Kan untuk ini paslon, dalam hal ini kami memfasilitasi," ucapnya.

Salam menerangkan, tidak ada regulasi terkait dengan jumlah audiens yang hadir di setiap pelaksanaan kampanye akbar.

Akan tetapi, para paslon harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan kapasitas lokasi pelaksanaan kampanye.

"Tidak ada, jadi beda ya dengan pertemuan terbatas itu dibatasi audiens. Satu untuk Pilgub itu 2.000 maksimal kemudian Pilbup 1.000 audiens untuk pertemuan terbatas. Itu rapat umum/akbar itu hanya memperhitungan, tentu tapi ini dalam wilayah kepolisian ya, tentu kapasitas misalkan di lapangan atau di stadion/lapangan. Kapasitas tempat menjadi pertimbangan jumlah audiens," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menetapkan penyelenggaraan debat Pilgub Jatim 2024 sebanyak tiga kali bagi para pasangan calon (paslon).

"Tiga kali, kemarin rencana di tanggal 18 Oktober, kemudian di tanggal 3 November sama 23 November. Di hari terkahir masa tenang," ujar Anggota KPU Jawa Timur Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Nur Salam, kepada kumparan, Selasa (1/10).

Salam menyampaikan, jadwal debat Pilgub Jatim ini akan dimatangkan kembali dengan para tim paslon serta media yang akan menyiarkan.

"Satu pertimbangan tentu tim paslon, kedua kaitannya dengan tv siaran. Jadi tentu karena sebenarnya kan melihat efektivitas debat, itu kan hari minggu yang paling efektif. Karena apa, masyarakat lebih banyak di rumah ya. Itu jadi pertimbangan dari teman-teman tv. Sehingga tentu tanggal ini kita sesuaikan dengan tim paslon dan media yang menyiarkan," ucapnya.

Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan mulai dari tema hingga format debat Pilgub Jatim 2024 yang akan dilaksanakan pertama pada tanggal 18 Oktober 2024 mendatang.

"Kalau jadwal sementara sudah di tanggal 18 (Oktober) sama paslon kemarin komunikasi debat pertama di tanggal 18. Kita masih proses sekarang di tim perumus untuk kemudian menentukan panelis kemudian tema, format debat, dan lainnya," katanya.

Empat daerah yang ada di Sumsel menghadapi ancaman kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Ancaman kotak kosong ini akan terjadi karena mayoritas partai politik (parpol) di wilayah tersebut ramai-ramai mengusung calon petahana dan keluarga mantan kepala daerah, yang membuat persaingan politik di daerah tersebut menjadi minim.

Pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar, menyebutkan keprihatinannya terhadap situasi ini. Menurutnya, ada dua sisi dari isu kotak kosong ini. Sisi positif adalah bahwa dukungan parpol terhadap petahana bisa dilihat sebagai apresiasi atas kinerja mereka. Namun, sisi negatifnya adalah hal ini mencederai sistem kompetisi dalam demokrasi dan berpotensi melukai hati rakyat.

"Jika kotak kosong terjadi karena kinerja yang baik, itu bisa dimaklumi. Tetapi, jika terjadi karena sistem transaksional parpol yang didorong bukan oleh prestasi, ini akan berdampak buruk bagi masyarakat," ujar Bagindo Togar, Jumat 9 Agustus 2024.

Empat daerah yang terancam menghadapi kotak kosong adalah Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas (Mura), Empat Lawang, dan Ogan Ilir (OI). Bagindo menyebutkan bahwa dalam banyak kasus, kotak kosong ini rawan dipengaruhi oleh kekuatan modal dan kepentingan elite politik di daerah.

Bagindo juga menyoroti bahwa popularitas dan hasil survei mempengaruhi kondisi kotak kosong ini. Politisi cenderung fokus pada pencitraan dan popularitas daripada menawarkan gagasan yang substansial kepada masyarakat.

"Indikator yang sering digunakan dalam sistem politik kita saat ini adalah kekuatan finansial, elektabilitas, dan integritas. Padahal, integritaslah yang seharusnya menjadi patokan utama dalam memilih kepala daerah, bukan seberapa besar modal yang dimiliki," tegas Bagindo.

Ia menambahkan, sikap parpol yang cenderung menerima sistem transaksional ini sangat berbahaya bagi demokrasi. Kondisi ini perlahan mengubah sistem politik menjadi lebih pragmatis dan berbasis kepentingan, yang akhirnya merugikan kader partai yang berpotensi.

"Penggunaan modal dalam politik akan meminggirkan kader yang sebenarnya berpotensi. Masyarakat pun hanya akan ditawarkan calon pemimpin yang mungkin secara intelektual kurang memadai," jelasnya.

Saat ini, tiga calon kepala daerah petahana di Sumsel diperkirakan akan menghadapi kotak kosong, yaitu Joncik Muhammad-A Rifai di Empat Lawang, Panca Wijaya Akbar-Ardani di Ogan Ilir, dan Ratna-Suprayitno di Musi Rawas. Selain itu, pasangan Lucyanti-Syafaruddin di Musi Banyuasin juga mendapat dukungan besar dari parpol.

Bagindo menekankan bahwa seharusnya parpol mendukung munculnya calon lain agar kompetisi yang ada menjadi lebih sehat dan demokratis.

"Seharusnya parpol ini mendukung munculnya calon lain agar kompetisi yang ada menjadi lebih sehat," jelas dia.

Pengamat: Sarat Transaksional Kotak Kosong Mengancam Pilkada di Sumsel

Empat daerah di Sumatra Selatan (Sumsel) terancam menghadapi kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang. Hal ini terjadi lantaran Partai Politik ramai-ramai mengusung calon petahana dan keluarga mantan kepada daerah.

Pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar mengaku prihatin dengan kondisi ini. Dirinya melihat ada dua sisi yang muncul dari isu kotak kosong pertama, sisi positif lantaran parpol mendukung prestasi petahana yang ada. Kedua, sisi negatif mencederai sistem kompetisi dalam demokrasi dan melukai hati rakyat.

"Kalau kotak kosong karena prestasi kinerja itu dibenarkan. Namun kalau kotak kosong karena sistem transaksional parpol bukan karena prestasinya maka hal ini akan berakibat buruk pada masayarakat," ungkap Bagindo Togar, Kamis (8/8/2024).

Sejauh ini ada empat daerah terancam menghadapi kotak kosong seperti Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas (Mura), Empat Lawang, dan Ogan Il…