Bisnis.com, JAKARTA - Kabinet zaken yang digadang-gadang akan mengisi pemerintahan Prabowo-Gibran belum sepenuhnya tecermin dari calon kandidat yang telah disiapkan.

Prabowo pernah disebut akan membentuk kabinet zaken pada pemerintahannya dengan memilih sosok-sosok yang releven dengan kementerian yang akan dipimpin selama 5 tahun ke depan.

Namun, sejumlah tokoh yang muncul saat pemanggilan calon menteri di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, masih didominasi para politikus.

Pasalnya, dari 49 nama calon menteri yang telah dipanggil, lebih dari separuhnya merupakan nama-nama politikus atau elite politik.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menuturkan bahwa 108 nama-nama yang telah dipanggil tersebut masih merupakan campuran. Terkait apakah memenuhi kriteria Zaken, hal ini bergantung pada kuantitasnya ketika dilantik.

“Kalau misalkan 60% lebih besar, lebih banyak dibandingkan dari unsur parpol atau dari yang lain, maka bisa disebut Zaken Kabinet. Walaupun misalkan posisinya 55% atau 45%, 55% lebih banyak profesional bisa juga disebut Zaken,” terang Ujang kepada Bisnis pada Rabu (16/10/2024).

Pasalnya, Ujang melihat bahwa terdapat empat klaster dalam pemanggilan nama-nama tersebut, yakni dari partai politik, ahli, loyalis Prabowo dan tim suksesnya.

Adapun, untuk ahli, menurut Ujang, bisa saja ‘di-endorse’ oleh partai. Namun ada juga pakar atau ahli yang murni.

Ujang masih melihat komposisi gabungan atau kombinasi dalam nama-nama tersebut. Untuk itu, apakah kabinet Prabowo nanti memenuhi kriteria Zaken kabinet, perlu dipastikan jumlahnya ketika pelantikan, yakni seberapa banyak komposisi dari para ahli.

“Ya kita lihat saja nanti, kan belum diumumkan, kan belum dilantik, kita masih belum tahu komposisinya berapa parpol dan berapa yang profesional seperti itu,” tutur Ujang.

Elite Politik di Dalam Kabinet

Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai bahwa masuknya elite partai ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan berdampak pada melemahnya fungsi kontrol dan pengawasan oleh parlemen.

Menurut dia, semestinya elite atau pimpinan partai tidak masuk ke dalam kabinet pemerintahan.

"Elite atau pimpinan partai menjadi bagian dari kabinet pemerintahan itu diikuti oleh disfungsi partai-partai yang ada di parlemen mengingat hampir semua partai menjadi bagian dari kabinet pemerintahan," kata Titi Anggraini dilansir dari Antara, Jumat (18/10/2024).

Dia menilai, tugas parlemen adalah memastikan pelaksanaan undang-undang, menyusun anggaran yang tepat sasaran, dan pengawasan pembangunan.

Menurut Titi, sistem presidensial yang demokratis membutuhkan posisi yang setara antara Presiden dan DPR, sehingga dalam situasi yang ideal, DPR menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap eksekutif atau presiden.

Dia memperkirakan akan terjadi 'bulan madu' antara parlemen dan eksekutif di masa awal pembentukan pemerintahan.

"Untuk tahun pertama sampai tahun ke tiga pascapembentukan pemerintahan yang baru, kita harus bersiap bahwa parlemen kita akan cenderung menjadi stempel atau paduan suara bagi berbagai proposal eksekutif," kata dia.

Oleh karena itu, Titi pun meminta peran masyarakat sipil dan media massa untuk lebih memerankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintahan baru.

"Itulah mengapa masyarakat sipil dan media akhirnya yang harus lebih memerankan fungsi kontrol dan pengawasan tersebut," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan berbentuk kabinet Zaken.

Dia menyampaikan kabinet Zaken di era Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, nantinya diisi oleh pihak-pihak ahli yang relevan dengan posisi menteri yang akan dipimpinnya.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet, di mana yang duduk [di kursi menteri] adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujarnya di kompleks Senayan, Senin (9/9/202).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto harus memilih lebih dari 60% sosok profesional dari 108 calon menteri yang dipanggil untuk bisa memenuhi kriteria kabinet zaken.

Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut memiliki wacana untuk membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan mendukung wacana tentang pembentukan kabinet Zaken tersebut pada pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menuturkan bahwa 108 nama-nama yang telah dipanggil tersebut masih merupakan campuran. Terkait apakah memenuhi kriteria Zaken, hal ini bergantung pada kuantitasnya ketika dilantik.

“Kalau misalkan 60% lebih besar, lebih banyak dibandingkan dari unsur parpol atau dari yang lain, maka bisa disebut Zaken Kabinet. Walaupun misalkan posisinya 55% atau 45%, 55% lebih banyak profesional bisa juga disebut Zaken,” terang Ujang kepadaBisnispada Rabu (16/10/2024).

Pasalnya, ujang melihat bahwa terdapat empat klaster dalam pemanggilan nama-nama tersebut, yakni dari partai politik, ahli, loyalis Prabowo dan tim suksesnya.

Adapun, untuk ahli, menurut Ujang, bisa saja ‘di-endorse’ oleh partai. Namun ada juga pakar atau ahli yang murni.

Ujang masih melihat komposisi gabungan atau kombinasi dalam nama-nama tersebut. Untuk itu, apakah kabinet Prabowo nanti memenuhi kriteria Zaken kabinet, perlu dipastikan jumlahnyaketika pelantikan, yakni seberapa banyak komposisi dari para ahli.

“Ya kita lihat saja nanti, kan belum diumumkan, kan belum dilantik, kita masih belum tahu komposisinya berapa parpol dan berapa yang profesional seperti itu,” tutur Ujang.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan berbentuk kabinet Zaken.

Dia menyampaikan kabinet Zaken di era Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, nantinya diisi oleh pihak-pihak ahli yang relevan dengan posisi menteri yang akan dipimpinnya.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet, di mana yang duduk [di kursi menteri] adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujarnya di kompleks Senayan, Senin (9/9/202).

DI PELATARAN Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, acara "People Fest" digelar dengan tema “DPR Baru Harapan Baru". Pagelaran People Fest adalah tasyakuran, menghibur rakyat setelah 580 anggota DPR dilantik.

Berjubel masyarakat memadati arena People Fest. Tak luput para pimpinan DPR yang turut hadir. Semarak People Fest dihibur dengan band-band papan atas Tanah Air. Berbagai pesan DPR Baru Harapan Baru pun diselip dalam pesta rakyat pada Jumat malam (4/10/2024).

Dari tema People Fest, tebersit harapan, DPR baru periode 2024-2029, mampu menjawab berbagai tantangan dan masalah pembangunan Indonesia lima tahun ke depan yang kian kompleks.

Harapan pada DPR baru, seiring dengan pemerintahan baru; Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, yang digadang-gadang akan membentuk “Kabinet Zaken.” Komposisi kabinet pemerintahan yang mayoritas diisi para teknokrat di kementerian/lembaga strategis.

Kita menyambut baik gagasan Kabinet Zaken yang diusung pemerintahan baru pasca-Jokowi. Menimbang, arus perubahan pembangunan terus bergerak ke depan. Adaptasi model kepemimpinan pemerintahan perlu dilakukan, agar kepemimpinan pemerintahan menjadi variabel penting mengakselerasi roda pembangunan.

Daniel Bell (1973) dalam The Coming of Post-Industrial Society, telah memandu model pemerintahan di era post-industrial society.

Pada fase pembangunan yang dimaksud Bell, kapabilitas teknokratik menjadi modal utama menggantikan politik tradisional dan kapital.

Dalam konteks post-industrial society, meritokrasi memainkan peran kunci dalam model pemerintahan dan ekonomi.

Senada dengan Bell, peraih nobel ekonomi tahun 1998, Amartya Sen, mengatakan, “meritokrasi adalah sistem yang lebih adil dalam distribusi kesempatan, terutama di negara berkembang.”

Dalam konteks ini, politik praktis hanya bekerja dalam mengawal jalannya meritokrasi, dalam rangka memastikan terciptanya keberpihakan dan keadilan dalam distribusi kue pembangunan.

Tantangan

Pertama, tantangan terberat di depan mata pascapemerintahan Jokowi adalah momok deflasi yang mencemaskan.

Di satu sisi pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan II-2024 persisten di 5 persen, tapi deflasi pun terjadi secara persisten dalam lima bulan terakhir. Disertai indeks manufaktur (Prompt Manufacturing Index/PMI) yang crash ke zona merah.

Seturut itu, kelas menengah jumlahnya terus merosot. Anomali ini sekaligus menggahar kecurigaan dan pertanyaan, apakah data pertumbuhan ekonomi 5 persen kredibel atau sebaliknya?

Fenomena deflasi adalah lingkaran setan yang membahayakan ekonomi. Irving Fisher (1933) dalam The Debt-Deflation Theory of Great Depressions, mengatakan, “deflasi adalah faktor kunci dalam ekonomi.”

Deflasi meningkatkan beban utang riil. Ketika terjadi deflasi, nilai uang meningkat, karena harga-harga turun, meskipun jumlah nominal utang tetap sama.

DI PELATARAN Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, acara "People Fest" digelar dengan tema “DPR Baru Harapan Baru". Pagelaran People Fest adalah tasyakuran, menghibur rakyat setelah 580 anggota DPR dilantik.

Berjubel masyarakat memadati arena People Fest. Tak luput para pimpinan DPR yang turut hadir. Semarak People Fest dihibur dengan band-band papan atas Tanah Air. Berbagai pesan DPR Baru Harapan Baru pun diselip dalam pesta rakyat pada Jumat malam (4/10/2024).

Dari tema People Fest, tebersit harapan, DPR baru periode 2024-2029, mampu menjawab berbagai tantangan dan masalah pembangunan Indonesia lima tahun ke depan yang kian kompleks.

Harapan pada DPR baru, seiring dengan pemerintahan baru; Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, yang digadang-gadang akan membentuk “Kabinet Zaken.” Komposisi kabinet pemerintahan yang mayoritas diisi para teknokrat di kementerian/lembaga strategis.

Kita menyambut baik gagasan Kabinet Zaken yang diusung pemerintahan baru pasca-Jokowi. Menimbang, arus perubahan pembangunan terus bergerak ke depan. Adaptasi model kepemimpinan pemerintahan perlu dilakukan, agar kepemimpinan pemerintahan menjadi variabel penting mengakselerasi roda pembangunan.

Daniel Bell (1973) dalam The Coming of Post-Industrial Society, telah memandu model pemerintahan di era post-industrial society.

Pada fase pembangunan yang dimaksud Bell, kapabilitas teknokratik menjadi modal utama menggantikan politik tradisional dan kapital.

Dalam konteks post-industrial society, meritokrasi memainkan peran kunci dalam model pemerintahan dan ekonomi.

Senada dengan Bell, peraih nobel ekonomi tahun 1998, Amartya Sen, mengatakan, “meritokrasi adalah sistem yang lebih adil dalam distribusi kesempatan, terutama di negara berkembang.”

Dalam konteks ini, politik praktis hanya bekerja dalam mengawal jalannya meritokrasi, dalam rangka memastikan terciptanya keberpihakan dan keadilan dalam distribusi kue pembangunan.

Tantangan

Pertama, tantangan terberat di depan mata pascapemerintahan Jokowi adalah momok deflasi yang mencemaskan.

Di satu sisi pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan II-2024 persisten di 5 persen, tapi deflasi pun terjadi secara persisten dalam lima bulan terakhir. Disertai indeks manufaktur (Prompt Manufacturing Index/PMI) yang crash ke zona merah.

Seturut itu, kelas menengah jumlahnya terus merosot. Anomali ini sekaligus menggahar kecurigaan dan pertanyaan, apakah data pertumbuhan ekonomi 5 persen kredibel atau sebaliknya?

Fenomena deflasi adalah lingkaran setan yang membahayakan ekonomi. Irving Fisher (1933) dalam The Debt-Deflation Theory of Great Depressions, mengatakan, “deflasi adalah faktor kunci dalam ekonomi.”

Deflasi meningkatkan beban utang riil. Ketika terjadi deflasi, nilai uang meningkat, karena harga-harga turun, meskipun jumlah nominal utang tetap sama.

Ini berarti uang yang harus dibayar untuk melunasi hutang, baik individu masyarakat dan pemerintah lebih mahal dari sisi daya beli.

Dampaknya pada individu masyarakat adalah penurunan konsumsi rumah tangga yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Bila deflasi sulit dikendalikan, maka pemerintah akan menyediakan lebih banyak daya beli untuk melunasi hutang.

Ini berarti setiap rupiah APBN yang digunakan untuk membayar utang memiliki nilai lebih besar. Namun di saat sama, pendapatan pemerintah dari pajak dan sumber lain menurun karena aktivitas ekonomi melambat.

Irving Fisher mengingatkan, “deflasi bisa mempercepat kehancuran ekonomi dengan memperburuk dampak dari utang yang ada, memicu lebih banyak kebangkrutan dan ketidakstabilan dalam sistem keuangan.”

Kedua, baru saja secerca harapan kepastian ekonomi tebersit melalui tren penurunan suku bunga global.

Namun memanasnya suhu politik Timur Tengah yang disulut serangan ratusan rudal Iran ke kota Tel Aviv-Israel, memantik bara api konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.

Dari sisi fiskal, Indonesia termasuk negara yang rentan bila terjadi dinamika harga minyak dunia.

Sejauh ini, APBN cenderung sensitif terhadap dinamika eksternal seperti volatilitas harga minyak dunia yang berimbas pada beban defisit anggaran.

Sebagai negara net importir Migas, pemerintah akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk menstabilkan harga domestik, kendati dengan kapasitas fiskal yang terbatas.

Kombinasi momok deflasi dan beban fiskal akibat terganggunya rantai suplai minyak dunia, akan menjadi faktor penghimpit kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kebijakan fiskal ekspansif melalui program unggulan akan tetap dijalankan sebagai konsekuensi janji politik saat kampanye Pilpres 2024.

Di saat yang sama, utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun di tahun 2025, turut mempersempit ruang fiskal.

Konsekuensinya, defisit anggaran terhadap PDB yang diasumsikan dalam APBN 2025 sebesar 2,53 persen bisa jebol, bila berbagai faktor pemicu yang diuraikan, tak teratasi dengan baik melalui kapabilitas teknokratik para pembuat kebijakan (DPR dan pemerintahan baru).

Kendati ketidakpastian ekonomi bertubi-tubi musykil diatasi dalam tempo singkat, namun melalui DPR baru dan Kabinet Zaken Prabowo-Gibran memupuk optimisme. Kabinet Prabowo-Gibran digadang-gadang berjumlah 40-an K/L dan akan diimbangi dengan 13 komisi di DPR RI.

Makin gemuknya institusi pemerintah dan DPR, kita harapkan sebagai bagian dari pendekatan meritokrasi dalam menghadapi kompleksitas tantangan ekonomi ke depan dari sekadar akomodasi politik.

Bauran kebijakan fiskal dan moneter ekspansif dengan dosis intervensi yang tepat, akan mampu menangkal deflasi dan scarring effect ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua minggu lagi atau pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto bakal dilantik menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Prabowo dipastikan bakal menggandeng hampir seluruh partai politik atau fraksi di DPR untuk masuk ke dalam kabinetnya.

Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Prabowo seperti diberikan 'cek kosong' oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatur jumlah menteri, badan, bahkan komisi di DPR RI.

Sekadar informasi, amandemen Undang-undang No.39/2008 tentang Kementerian Negara telah memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan komposisi menteri tanpa harus berpatokan kepada jumlah 34 kementerian seperti aturan sebelumnya.

"Jumlah keseluruhan kementerian dibentuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden," demikian bunyi klausul terbaru dalam amandemen UU Kementerian Negara.

Meski demikian, tidak ada informasi yang spesifik mengenai berapa kursi menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Subianto. Ada informasi yang menyebut di angka 44 kementerian, ada pula yang mengungkap bahwa kursi menteri yang disiapkan lebih dari 44 atau justru kurang.

Kalau melihat komposisi koalisi yang mengusung pada Pilpres 2024, Prabowo setidaknya harus mengakomodir kepentingan konstituen partai pengusungnya yang berjumlah 11 partai politik. Kesebelas partai itu terdiri atas 4 partai parlemen (Gerindra, Golkar Demokrat, PAN), 4 partai non parlemen (PSI, Gelora, Garuda, PBB), serta 3 partai pendukung (Berkarya, PRIMA, Partai Aceh).

Jumlah itu belum menghitung partai-partai politik yang bergabung pasca Pilpres 2024 sebanyak 6 partai yakni tiga partai parlemen (PKS, Nasdem, PKB), tiga partai non parlemen (PPP, Perindo, Buruh).

Prabowo juga harus menyiapkan 'kursi tambahan' jika PDIP akhirnya bergabung dalam koalisi pemerintah. Namun, sinyal masuknya PDIP ke koalisi kian santer jelang pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mungkin terealisasi dalam waktu dekat.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengungkap bahwa keputusan tentang masuknya nama Budi Gunawan, Azwar Anas, dan Olly Dondokambey sebagai kandidat menteri dalam kabinet Prabowo Subianto menunggu restu dari Megawati.

Seperti diketahui, sejumlah elite PDIP dan Gerindra tengah mengupayakan pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Selain bertujuan untuk meredakan tensi politik pasca Pilpres 2024, pertemuan antara kedua tokoh tersebut, kemungkinan terjadi di tengah isu merapatnya PDIP ke pemerintahan Prabowo.

“Belum ada sinyal dari Ibu Ketua Umum. Tiga nama itu, baik pak Budi Gunawan, baik pak Azwar Anas, baik bapak Olly Dondokambey menunggu keputusan dari DPP dan Ibu Ketua Umum,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Said juga menambahkan, sampai sejauh ini masih belum ada pembicaraan terkait tiga nama tersebut dalam kabinet Prabowo-Gibran di internal partai PDIP.

Dengan demikian, masih belum ada instruksi dari Ketum partai mengenai kabinet. Namun, semua pihak internal partai tetap menunggu apapun perintah yang disampaikan Ketum.

“Belum sama sekali, baik Pak BG, baik Pak Olly, Pak Anas tidak ada pembicaraan di internal partai dan tidak ada instruksi dari Ibu Ketum, kita semua tegak lurus menunggu apapun titah yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum,” tutur Ketua Banggar periode 2019-2024 itu.

Bukan cuma PDIP yang berharap dapat 'jatah menteri'. Partai pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 sudah menyiapkan ancang-ancang jelang pengumuman susunan kabinet.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio berharap pihaknya bisa mendapatkan jatah kursi menteri yang banyak dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Hal ini diungkapkan dia karena dirinya merasa PAN sudah setia bersama Prabowo selama tiga periode atau lebih tepatnya 15 tahun. Dengan demikian, dirinya berharap PAN bisa mendapatkan jatah kursi yang lebih banyak daripada periode sebelumnya.

“Kalau kita sih maunya sebanyak banyaknya lah. Kan karena kita udah 15 tahun dengan beliau dan kita sudah banyak menemani Bapak Prabowo dari 3 periode sebelumnya,” ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Eko menambahkan, harapan tersebut didasarkan karena jerih payah yang telah dilakukan PAN selama bersama dan menemani Prabowo.

“Jadi buat saya kalau ditanya maunya semana [jumlah menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran], ya tentunya PAN berharap mendapatkan yang signifikan dengan hasil jerih payah yang kita lakukan terhadap Bapak Prabowo,” tambah Anggota DPR yang baru saja dilantik pada Selasa lalu.

Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar) Muhammad Sarmuji ikut bicara perihal kabar Meutya Hafid yang masuk dalam daftar usulan menteri kabinet Prabowo Subianto. Adapun, Meutya Hafid yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I periode 2019-2024 itu diisukan akan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Sarmuji membenarkan nama Meutya masuk dalam daftar usulan Golkar untuk menjadi menteri. Namun, posisinya akan ditentukan oleh hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Yang jelas Bu Meutya dimasukkan dalam daftar usulan, tapi posisinya seperti apa nanti Presiden terpilih [Prabowo] yang menentukan,” tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Perbesar

Penambahan Jumlah Fraksi DPR RI

Said Abdullah mengatakan wacana penambahan jumlah komisi DPR periode 2024-2029 menjadi 13 sudah disetujui oleh fraksi-fraksi partai politik.

Said melanjutkan, memang sampai saat ini komisi DPR sedang disiapkan menjadi 13, tetapi nomenklatur dari setiap komisi serta mitranya akan ditentukan setelah presiden terpilih menetapkan nomenklatur kementerian.

“Memang 13 komisi. 13 komisi Insya Allah kawan-kawan fraksi sudah firm,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Lebih lanjut, ketika ditanyai perihal pembidangan dalam komisi DPR, Said menjelaskan pembidangan harus menyesuaikan kementerian yang ada. Harus kementeriannya dulu yang ada.

“Bidangnya kan mesti menyesuaikan. Kalau bidang sudah tahu kan berarti kementeriannya sudah tahu,” jelas dia.

Nantinya, ujar Said, pada 13-15 Oktober akan diadakan rapat dengan fraksi-fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. Tanggal tersebut dipilih karena harapannya saat presiden telah dilantik, semua komisi sudah siap.

Adapun, rapat ini akan membahas dan menyiapkan komisi-komisi yang akan bekerja, sehingga rapatnya bukan lagi soal penambahan komisi karena Said menegaskan penambahan komisi DPR sudah disepakati.

“Insya Allah tanggal 13, 14, 15 kami akan rapat dengan fraksi-fraksi dipimpin oleh pimpinan DPR, supaya begitu presiden terpilih, di DPR sudah siap semua komisi. Kalau penambahannya sudah disepakati,” tegas Ketua Banggar pada periode 2019-2024 itu.

Di sisi lain, Said enggan berbicara lebih jauh perihal kementerian yang rencananya akan dipecah karena itu merupakan hak prerogatif Presiden. Namun dirinya memastikan bahwa dari sisi APBN, sudah disiapkan anggaran cadangan.

“Kami no comment karena itu hak prerogatif presiden. Monggo mana yang terbaik bagi Presiden. Karena dari sisi APBN sudah kami siapkan anggarannya di cadangan. Undang-

undangnya sudah direvisi sesuai kebutuhan presiden terpilih mau 40, mau 45, mau 48 monggo [terserah] presiden. Tinggal efektivitasnya kita hitung,” tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendukung Presiden Terpilih Prabowo Subianto membentuk zaken kabinet pada masa pemerintahannya yang akan dimulai 20 Oktober 2024. Menurut Jokowi, pembentukan zaken kabinet merupakan ide bagus.

Adapun zaken kabinet adalah pengisian jabatan kabinet berbasis keahlian atau ahli di bidangnya.

"Bagus sekali, artinya memang kabinet yang bekerja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2024).

Ia menyebut, zaken kabinet akan membuat kerja pemerintah lebih efisien. Para menteri dan kepala lembaga diyakini mampu bekerja dengan baik karena mengisi jabatan sesuai keahlian.

"Kabinet yang setelah dilantik akan segera bergerak, bekerja, dan tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Saya rasa bagus sekali. Saya yakin kabinet (Prabowo) akan sangat bagus sekali," ucap dia.

Sementara, terkait wacana penambahan kementerian pada era pemerintahan Prabowo, Jokowi tak berkomentar banyak.

Kepala Negara juga tak menjawab ketika ditanya mengenai kabar PDI Perjuangan akan masuk pemerintahan Prabowo.

"Itu hak prerogatif presiden terpilih. Ditanyakan kepada presiden terpilih, kewenangan itu hak prerogatif presiden," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk zaken kabinet pada pemerintahannya.

Prabowo ingin para pembantunya di kabinet kelak adalah orang-orang yang memang ahli di bidang masing-masing.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yg ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol (partai politik)," ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Ia mengatakan, langkah itu diambil supaya kementerian benar-benar dipimpin oleh orang yang ahli dan relevan dengan kementerian tersebut.

"Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang," ujar Muzani.

Muzani pun meminta publik menunggu Prabowo mengumumkan sendiri susunan kabinet pilihannya.

"Tunggu nanti pengumuman dari Presiden Prabowo setelah dilantik jadi presiden," kata dia.