Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan clearance terhadap kandidat calon pimpinan (capim) untuk instansinya. Penelusuran kandidat dilakukan, jika panitia seleksi (pansel) mengirimkan data ke Lembaga Antirasuah.

“Nanti mekanisme clearance itu akan dibahas lebih lanjut bila nanti sudah ada nama-nama yang dikirimkan dari pansel capim ke KPK,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Clearance merupakan salah satu kesepakatan antara KPK dengan pansel capim Lembaga Antirasuah saat melakukan kunjungan, beberapa waktu lalu.
“Jadi, kita tunggu saja prosesnya,” ucap Tessa.

Pansel membeberkan jumlah pendaftar capim KPK dan Dewan Pengawas (Dewas). Pendaftaran ditutup pada 15 Juli 2024, pukul 23.59 WIB.

“Dari sejak pendaftaran pada tanggal 26 Juni 2024 hingga penutupan tadi malam 15 Juli 2024 pukul 23.59 WIB dapat disampaikan bahwa total pendaftar sebanyak 525 orang,” kata anggota Pansel Capim KPK Arif Satria di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Arif menjelaskan sebanyak 318 orang mendaftar bagai capim KPK. Rinciannya 298 orang laki-laki dan 20 perempuan.

“Jumlah pendaftar calon Dewan 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan,” ujar Arif.

Pansel capim KPK-Dewas berterima kasih atas partisipasi masyarakat. Dokumen yang sudah masuk akan diverifikasi oleh para tim.

(ADN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak panitia seleksi (pansel) memperketat pemantauan rekam jejak calon pimpinan (capim) yang saat ini bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW tak ingin pansel kebobolan meloloskan capim bermasalah.

Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana mendorong pansel untuk memperkuat komunikasi dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Tujuannya guna mendapat informasi komprehensif soal pegawai atau komisioner KPK yang mendaftar capim KPK periode 2024-2029.

"Jika ada internal KPK yang mendaftar, maka pansel harus benar-benar melakukan penelusuran rekam jejak mereka. Salah satunya, pansel dapat secara aktif menjalin komunikasi dengan Dewan Pengawas untuk menanyakan apakah mereka pernah dilaporkan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik atau tidak," kata Kurnia kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Kurnia mengingatkan, capim dari KPK yang terpantau sempat terjerat kasus pelanggaran etik wajib dicermati oleh pansel. Kurnia menyebut fakta persidangan yang pernah disidangkan Dewas harus dipelajari pansel. "Jika pernah (tersangkut kasus etik), maka harus ditelusuri fakta-fakta yang muncul dalam persidangan tersebut," ujar Kurnia.

Kurnia tak ingin pansel hanya berpatokan pada putusan Dewas KPK saja. "Jangan hanya bersandar pada ada atau tidaknya administrasi putusan," lanjut Kurnia.

Selain itu, Kurnia mendorong pemantauan rekam jejak tidak hanya mendasar dari vonis persidangan etik. Pasalnya, sanksi dari Dewas KPK bisa saja diketok ringan lantaran terbatasnya kewenangan.

"Bisa jadi putusannya tidak ada, akan tetapi fakta persidangan sudah terang benderang mengatakan bahwa orang tersebut terbukti melanggar kode etik," ujar Kurnia.

Tercatat, dua wakil ketua KPK, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak memutuskan maju lagi sebagai capim KPK 2024-2029. Kemudian, ada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang ikut mendaftar dalam seleksi tersebut.

Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) mengungkapkan total Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 mencapai 525 orang.

Jumlah pendaftar Capim sejumlah 318 orang. Mereka terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Sedangkan pendaftar calon Dewas tercatat ada 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan.

Selanjutkan, tim Pansel akan melakukan verifikasi atas dokumen yang telah diunggah. Pansel akan mengumumkan hasilnya pada 24 Juli 2024 melalui halaman KPK.go.id dan Sekneg.go.id.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Polri mengirimkan empat nama para jenderalnya untuk ikut serta seleksi calon pemimpin (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2024-2029.

Empat nama yang disorongkan itu di antaranya, Komisaris Jenderal (Komjen) Setyo Budianto, Komjen Ridwan Zulkaranin Panca Putra Simanjuntak, Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Poerwanto, dan terakhir dalah Irjen Didi Agung Wijanarko.

Panitia Seleksi (Pansel) Capim dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024 resmi menutup pendaftaran pada Senin (15/7/2024). Dari sebulan masa pendafataran, tercatat 318 nama yang ikut mendaftar posisi capim KPK, dan 207 nama yang berminat pada posisi Dewas KPK.

Dari ratusan pendaftar tersebut, Capim KPK nantinya akan melanjutkan proses seleksi sampai menyisakan 10 nama untuk capim, dan 10 nama untuk Dewas KPK yang akan diserahkan kepada Presiden, untuk diteruskan kepada DPR.