Pemerintah belum lama ini menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Salah satu yang diatur terkait pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak untuk penanggulangan angka Penyakit Tidak Menular (PTM) di masyarakat.

Menanggapi itu, Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman mengaku mendukung tujuan baik pemerintah untuk menciptakan masyarakat Indonesia lebih sehat. Hanya saja ia memandang aturan tersebut seolah membebankan seluruh permasalahan PTM kepada produsen pangan olahan semata.

"Kondisi gangguan kesehatan tidak berasal dari kekurangan atau kelebihan mengonsumsi jenis pangan tertentu sehingga bukan hanya berasal dari konsumsi pangan olahan saja," kata Adhi dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8/2024).

Adhi menilai risiko PTM disebabkan oleh banyak faktor yang meliputi gaya hidup, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya asupan cairan ke dalam tubuh, pengelolaan stres, serta pola konsumsi makanan dan minuman sehari-hari yang tidak seimbang.

Dia membeberkan kajian Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2019, yang menyebut bahwa produk pangan olahan hanya menyumbang sebagian kecil dari konsumsi gula, garam dan lemak masyarakat yakni 30%. Konsumsi masyarakat terhadap gula, garam dan lemak didominasi oleh pangan non-olahan seperti kuliner dan makanan sehari-hari yang dimasak di rumah tangga sebesar 70%.

"Sehingga menentukan batas maksimal gula, garam dan lemak dalam produk pangan olahan saja, tentu tidak akan efektif menurunkan angka PTM dikarenakan konsumsi gula, garam dan lemak masyarakat hanya sebagian kecil yang dikontribusikan oleh produk pangan olahan," ucapnya.

Lebih lanjut, Adhi menilai penentuan satu batas maksimum gula, garam dan lemak untuk berbagai kategori produk makanan dan minuman akan sangat sulit diterapkan, mengingat setiap produk memiliki karakteristik tertentu yang sangat bervariasi.

Gula, garam dan lemak disebut memiliki fungsi teknologi dan formulasi pangan di mana produsen pangan olahan menggunakannya untuk berbagai tujuan dan alasan termasuk rasa, tekstur dan pengawetan. Pembatasan kandungan gula, garam dan lemak dinilai akan mempengaruhi fungsi teknologi dan formulasi pangan olahan tersebut.

"Pelarangan penggunaan gula, garam dan lemak dalam produksi pangan sangat tidak dimungkinkan karena ketiga bahan tersebut memiliki fungsi teknologi dan formulasi pangan. Hampir tidak ada produk pangan yang tidak memiliki kandungan gula, garam dan lemak kecuali air mineral," bebernya.

Adhi juga menyoroti rencana pengenaan cukai dan pelarangan iklan, promosi, serta sponsor kegiatan pada waktu, lokasi dan kelompok sasaran tertentu untuk produk- produk pangan olahan yang melebihi batas gula, garam dan lemak tersebut. Ia mengingatkan dampak ngerinya.

"Di tengah perlambatan pertumbuhan industri makanan minuman saat ini, industri makanan minuman akan makin sulit berkembang, kehilangan daya saing, serta berisiko untuk tutup beroperasi dan mengurangi lapangan pekerjaan," imbuhnya.

Padahal industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor strategis penopang ekonomi nasional dan penyumbang pendapatan domestik bruto (PDB) industri nonmigas sebesar 39,10% dan 6,55% terhadap PDB nasional pada tahun 2023.

GAPMMI meminta agar pemerintah melakukan review secara menyeluruh terhadap PP Nomor 28 tahun 2024 dan peraturan pelaksanaannya. Dengan mengedepankan kajian risiko dan melibatkan stakeholder terkait, utamanya industri makanan dan minuman pangan olahan selaku pelaku utama serta pembina industri agar tujuan nasional untuk masyarakat sehat dan industri nasional yang berdaya saing dapat berjalan beriringan.

"Mengutamakan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya konsumsi makanan dan minuman yang seimbang sesuai dengan kebutuhan setiap individu, istirahat dan aktivitas fisik yang cukup. Dengan demikian konsumen dapat memilih produk pangan yang dikonsumsi berdasarkan kandungan gula, garam dan lemak sesuai kebutuhannya," saran Adhi.

Simak juga Video: Tanggapan Ahli Gizi soal Kebijakan Color Guide pada Minuman Manis

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekhawatiran para ibu di Jakarta terhadap kandungan tidak sehat dalam jajanan anak mendorong mereka untuk berharap pengetatan regulasi dari pemerintah.

Ressa (34), seorang ibu rumah tangga dari Jakarta Pusat, mengungkapkan keprihatinannya terhadap produk makanan yang menyamarkan kandungan gula dengan istilah lain yang kurang dipahami konsumen.

"Harapannya sih diatur khusus untuk anak-anak, terutama soal gula. Kadang ditulis bukan gula, tapi sebenarnya ada gula di dalamnya," kata dia saat ditemui Kompas.com di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2024).

Ressa berharap pemerintah bisa lebih tegas dalam mengatur label dan kandungan makanan kemasan untuk anak.

Ia pun lebih memilih membuat camilan sendiri di rumah untuk anak-anaknya yang dianggap lebih sehat.

"Saya lebih suka bikin puding atau snack sendiri, jadi lebih aman buat anak-anak," kata Ressa.

Sementara itu, Nurma (35), ibu rumah tangga dari Jakarta Timur, juga kerap menemukan kandungan gula tambahan dalam susu formula dan minuman kemasan.

"Banyak susu manis itu kandungan gulanya berlebihan ya, ada yang 16 gram, 18 gram. Sedangkan kebutuhan anak kan enggak segitu," ujar Nurma.

"Jadinya saya kalau mau kasih susu yang plain saja. Itu pun gulanya hanya dari gula susu saja, bukan gula tambahan," kata dia lagi.

Menurut Nurma, edukasi dan regulasi dari pemerintah sangat diperlukan untuk membantu orangtua memilih makanan yang aman bagi anak-anak.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi informasi mengenai kandungan dalam makanan.

"Banyak ibu yang tidak tahu apa itu maltodekstrin, padahal itu gula juga. Penginnya pemerintah lebih tegas mengatur ini," tambah dia.

Sebelumnya, ramai di media sosial X yang menyebutkan banyak anak harus menjalani cuci darah di RSCM.

Namun, hal ini langsung dibantah Dokter Spesialis Anak Konsultan Nefrologi RSCM Eka Laksmi Hidayati melalui siaran langsung akun instagram @rscm.official, Kamis (25/7/2024) lalu.

Eka mengungkapkan, saat ini ada 60 pasien anak yang rutin menjalani prosedur dialisis untuk menggantikan fungsi ginjal. Namun, tidak semua anak tersebut menjalani cuci darah.

Dari 60 pasien anak, ada 30 anak yang harus cuci darah. Tapi, ada juga anak yang menggunakan dialisis dengan mesin untuk kontrol per bulan.

RSCM memiliki banyak pasien anak cuci darah karena menjadi tempat rujukan dari sekitar Jakarta hingga luar Pulau Jawa.

Untuk menekan kasus cuci darah pada anak di Jakarta, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta secara berkala akan memberikan edukasi makanan sehat di lingkungan sekolah.

Hal ini disampaikan Heru mengingat maraknya kasus cuci darah pada anak dan Pemerintah Daerah (Pemda) diminta mengawasi makanan di sekolah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

"Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan memberikan edukasi makanan yang sehat (di lingkungan sekolah)," ujar Heru kepada awak media di Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024) malam.

Dinkes dan Disdik DKI memiliki peralatan untuk mengecek kesehatan anak-anak.

"Ada beberapa sekolah yang punya dan juga tim dari Dinas Kesehatan selalu keliling (mengecek). Intinya mengedukasi kesehatan makanan yang sehat bagi anak-anak kita," ucap Heru.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyasar pungutan tarif cukai pada makanan olahan, termasuk makanan olahan siap saji untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak.

Jokowimengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 pada 26 Juli 2024. Ini merupakan aturan pelaksana Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

“Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi ayat (4) aturan turunan UU Kesehatan tersebut.

Tidak hanya cukai, melalui ayat (1) pasal tersebut, pemerintah mengatur mengenai pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji

Lebih lanjut, penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan mengikutsertakan kementerian dan lembaga terkait sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 194 PP No. 28 Tahun 2024 ayat (2).

Sementara itu, ayat (3) pasal tersebut menjelaskan penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dilakukan dengan mempertimbangkan; kajian risiko dan/atau standar internasional.

“Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok negeri,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin 29 Juli 2024, melalui keterangan tertulis.

Anjuran Konsumsi Garam, Gula, Lemak Per-hari

Adapun, menurut Permenkes Nomor 30 Tahun 2013, dikutip dari ayosehat.kemkes.go.id , anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10 persen dari total energi (200kkal). Konsumsi tersebut setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari.

Sedangkan anjuran konsumsi garam adalah 2000 mg natrium per orang per hari. Konsumsi garam tersebut sama dengan 1 sendok teh garam per orang per hari atau 5 gram per orang per hari.

Anjuran konsumsi lemak per orang per hari beda lagi dimana anjuran konsumsinya 20-25 persen dari total energi (702 kkal) per orang per hari. Konsumsi lemak tersebut sama dengan lemak 5 sendok makan per orang per hari atau 67 gram per orang per hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berwenang menetapkan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai undang-undang.

Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian isi ayat (4) Pasal 194 ayat (1) Peraturan Perundang-undangan (PP) Kesehatan, seperti dikutip pada Selasa (30/7/2024).

Dalam pasal itu juga disebutkan pemerintah menyatakan berwenang menentukan batas maksimal gula, garam, dan lemak (GGL) dalam pangan olahan demi alasan kesehatan masyarakat.

"Dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji," demikian isi Pasal 194 ayat (1) PP Kesehatan.

Lantas pada ayat (2) disebutkan, penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan mengikutsertakan kementerian dan lembaga terkait.

Dalam ayat (3) disebutkan, penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. kajian risiko; dan/atau
2. standar internasional.

PP Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuat 1.072 pasal.

Beragam hal diatur dalam PP itu, meliputi penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian alat kesehatan.