Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meragukan efektivitas dari pemblokiran virtual private network (VPN) atau jaringan pribadi virtual untuk membasmi judi online. APJII mengungkapkan cara ini pernah diterapkan di China dan gagal.

Perbandingan ini seiring dengan langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang telah memblokir VPN yang digunakan untuk aktivitas judi online alias judol.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif menyebut bahwa permasalahan pemblokiran VPN terkait judi online merupakan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dalam satu hari.

“Bahkan di China sendiri, VPN tetap tembus kok yang sudah se-strict [seketat] itu, jadi kami pikir itu sama seperti kalau kita memberantas website, jadi matiin satu, besok tumbuh lagi, sama VPN juga begitu. Jadi perlu tim yang continuously [terus-menerus] untuk menghalaunya,” kata Arif saat ditemui di sela-sela acara Pembukaan The 6th Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Menurut Arif, permasalahan VPN tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Untuk itu, Arif menyebut bahwa permasalahan VPN yang berkaitan dengan judi online harus dituntaskan secara berkelanjutan.

Di samping itu, Arif menjelaskan bahwa keberadaan VPN juga tak melulu digunakan untuk hal negatif, melainkan juga untuk mengerjakan pekerjaan.

“Jadi ini juga mana VPN yang mau ditutup kita mana tahu itu buat judi atau yang lain, jadi ini jujur bukan kerjaan yang buru-buru,” tuturnya.

Namun, pemblokiran akses VPN terkait perjudian dinilai perlu dikaji lebih jauh tingkat keefektifannya, meski pemblokiran ini bisa untuk mencegah transaksi judi online. Menurutnya, pengaturan sumber dana dinilai lebih efektif.

“VPN ini nggak bisa dimaknai negatif, VPN ini untuk kantor dan sektor-sektor lain juga dipakai dan secara umum ini bisa dipergunakan, jadi nggak semuanya melulu tentang hal yang berbau negatif untuk VPN,” ungkapnya.

Kendati demikian, Arif menyatakan bahwa APJII mendukung program yang didorong pemerintah dalam memberantas judi online.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Kemenkominfo telah menerapkan kebijakan untuk menutup VPN.

“Karena judi online ini memakai VPN, jadi kami juga tutup, VPN-nya kita banned, kita blokir, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses judol melalui VPN,” ujar Budi dalam acara Emak-Emak Anti Judi Online di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Merujuk data Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika), Budi mengatakan bahwa ada sekitar 23–30 perusahaan VPN gratis di Indonesia. Kemenkominfo menyatakan pihaknya akan memantau semua VPN gratis yang digunakan untuk kegiatan judi online dan secara bertahap akan memblokir VPN gratis yang memuat konten negatif.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa Kemenkominfo akan menutup VPN yang memfasilitasi judi online, sehingga masyarakat tidak bisa lagi mengakses judi online.

“Sampai kemarin, ada 3 [VPN] yang paling banyak dipakai oleh judi online, kita tutup dulu itu, termasuk pornografi, khususnya pornografi anak,” ujarnya.

Namun, Budi enggan memberikan nama VPN yang telah diblokir Kemenkominfo. Menurutnya, jika nama tiga VPN ini dipublikasikan akan membuat masyarakat beralih menggunakan VPN lain.

“Namanya nggak usah disebut, tanya Dirjen Aptika namanya. Pokoknya kalau pakai itu sudah nggak bisa. Nanti kalau disebutin itunya nanti yang lain main pakai VPN lain,” ujarnya.

Budi mengatakan bahwa untuk saat ini konsentrasi pemberantasan judi online masih mencakup masyarakat menengah ke bawah melalui VPN gratis. Namun, Budi tak memungkiri bahwa ke depan pihaknya juga akan meringkus VPN berbayar.

“Kami evaluasi kalau memang VPN berbayar itu juga tidak kooperatif, ya, dengan segala hormat kita banned juga, termasuk platform-platform media sosial,” tandasnya.

Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie memblokir tiga Virtual Private Network (VPN) gratis. Langkah ini diambil untuk memberantas judi online (judol) di Indonesia.

"Saya sudah menerapkan kebijakan untuk menutup VPN. Karena judol ini masih menggunakan VPN. Jadi kita juga tutup VPN-nya, kita ban, kita blokir, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses judol melalui VPN," kata Budi di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Agustus 2024.

Budi mengatakan pemblokiran ini bersifat uji coba. Dia memastikan ke depan akan kembali memblokir VPN terkait judol.
"Pokoknya semua VPN gratis yang mengadung konten-konten negatif kita blokir," jelas dia.

Baca Juga: Kominfo Minta Pemberantasan Judi Online Tak Dibumbui Gimik

Budi menyebut Kominfo telah mengeluarkan regulasi baru dalam membatasi jumlah transfer pulsa seluler. Dia menduga ada aliran judol yang berasal dari transfer pulsa seluler.

"Kita dari Kementerian Komunikasi informatika membuat regulasi untuk membatasi transfer pulsa maksimal 1 juta rupiah per hari," terang dia.

(AZF)

Kementerian Kominfo akan memblokir VPN gratis, Pertamina Geothermal mengangkat komisaris baru dari Partai PSI, serta kerugian pengelola KFC Indonesia melonjak 8 kali lipat. Kumpulan berita tersebut kami rangkum dalam Top News Katadata.co.id.

1. Kominfo Akan Blokir VPN Gratis

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana memblokir Virtual Private Network atau VPN gratis. Hal ini dalam rangka mengatasi judi online.

VPN merupakan layanan koneksi yang membantu pengguna mengakses ke situs secara aman dan pribadi atau private, dengan mengubah jalur koneksi.

Server VPN bertugas meneruskan koneksi ke situs yang ingin diakses. Koneksi yang dilakukan akan dikira berasal dari server VPN, bukan jaringan yang tengah digunakan pengguna. Semua data yang diakses atau dikirim menggunakan VPN akan diamankan lewat kode tertentu oleh provider.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyatakan, wacana blokir VPN gratis sudah dibahas oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Tony Supriyanto dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Hokky Situngkir.

2. Kominfo Batasi Transfer Pulsa Maksimal Rp 1 Juta per Hari, Waspada Judi Online

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat aturan pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta, karena menjadi salah satu indikasi transaksi judi online.

“Pulsa ponsel itu digunakan juga untuk judi online. Uangnya diputar seolah-olah membeli pulsa,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8).

Oleh karena itu, Kominfo membuat regulasi untuk membatasi transfer pulsa maksimal Rp 1 juta per hari. Akan tetapi, Budi tidak memerinci aturan yang dimaksud dan kapan penerapannya. “Kemarin sudah kami mulai,” katanya.

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menunjukkan, pelaku judi online memberikan deposit melalui pulsa telepon seluler. Hal ini membuat proses pelacakan menjadi lebih sulit.

3. Pertamina Geothermal Angkat Komisaris Independen dari Partai PSI, Ini Sosoknya

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO mengangkat politisi Partai Solidaritas Indonesia (PS) yakni Abdul Musawir Yahya sebagai komisaris independen dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang berlangsung di Grha Pertamina, Jakarta, pada Rabu (31/7).

Dalam RUPSLB tersebut, PGEO juga mengangkat Gigih Udi Atmo sebagai komisaris menggantikan Harris. Direktur Utama PGE Julfi Hadi, menyatakan jika perubahan pengurus sebagai upaya strategis untuk memperkuat posisi PGE sebagai perusahaan energi hijau kelas dunia.

"Harapannya memberikan energi baru menjadi perusahaan dengan kapasitas 1 gigawatt dalam dua tahun ke depan melalui berbagai kegiatan eksplorasi dan pengembangan bisnis," ungkap Julfi Hadi dalam keterangan resmi, Kamis (1/8).

4. Berubah Fungsi Jadi Bandara Komersial, Bandara VVIP IKN Akan Berganti Nama

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan pemerintah akan mengubah nama Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara. Sebab, bandara tersebut tidak akan hanya melayani tamu-tamu kenegaraan.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja mengatakan fungsi Bandara VVIP IKN saat beroperasi adalah komersial. Dengan kata lain, bandara tersebut akan melayani semua orang.

"Bandara itu akan bersifat komersial, bukan eksklusif. Nama baru yang spesifik belum ada, tapi yang jelas bukan hanya untuk VVIP," kata Endra di Menara Bank Mega, Rabu (31/7).

Endra memaparkan bahwa konstruksi landasan pacu Bandara VVIP IKN dilakukan menjadi dua tahap, yakni sepanjang 2.200 meter pada akhir Agustus 2024 dan 3.000 meter pada Desember 2024.

Oleh karena itu, bandara tersebut tidak akan difungsikan untuk menerima kedatangan peserta Upacara Kemerdekaan RI.

5. Rugi Pengelola KFC Indonesia Melonjak 8 Kali Lipat Jadi Rp 325,5 M

Pengelola jaringan makanan cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), mencatatkan rugi komprehensif periode berjalan sebesar Rp 325,5 miliar pada semester I 2024.

Kerugian tersebut membengkak delapan kali lipat dibandingkan kerugian semester I 2023 sebesar Rp 35,34 miliar. Kondisi ini terjadi karena pendapatan perusahaan yang menurun dan meningkatnya beban-beban.

Pada semester I 2024, FAST membukukan pendapatan Rp 2,48 triliun, turun 20,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3,12 triliun. Beban pokok penjualan perusahaan turun 7,1% menjadi Rp 1,06 triliun.

Beban penjualan dan distribusi FAST juga turun 9,43% menjadi Rp 1,44 triliun. Namun, beban operasi lain melonjak 119,16% menjadi Rp 22,07 miliar dari Rp 10,07 miliar. Beban keuangan juga membengkak 9,08% menjadi Rp 39,87 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir tiga virtual private network (VPN) atau jaringan pribadi virtual yang digunakan untuk aktivitas judi online alias judol.

Mengutip informasi dari laman Amazon, Kamis (1/8/2024), VPN membuat koneksi jaringan privat di antara beberapa perangkat melalui internet. Koneksi jaringan ini digunakan untuk mentransmisikan data secara aman dan anonim melalui jaringan publik.

Nantinya, VPN bekerja dengan cara menyembunyikan alamat IP pengguna dan mengenkripsi data sehingga tidak dapat dibaca oleh siapa pun yang tidak berwenang untuk menerimanya.

Adapun, cara kerjanya koneksi VPN akan mengalihkan paket data dari mesin pengguna ke server jarak jauh lainnya sebelum mengirimkannya ke pihak ketiga melalui internet.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa Kemenkominfo sudah menerapkan kebijakan untuk memblokir VPN.

“Karena judi online ini memakai VPN, jadi kami juga tutup, VPN-nya kita banned, kita blokir, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses judol melalui VPN,” kata Budi dalam acara Emak-Emak Anti Judi Online di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Berdasarkan data Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika), Budi mengatakan bahwa ada sekitar 23–30 perusahaan VPN gratis di Indonesia.

Kemenkominfo akan memantau semua VPN gratis yang digunakan untuk kegiatan judi online dan secara bertahap akan memblokir VPN gratis yang memuat konten negatif.

Alhasil, Budi menyampaikan bahwa Kemenkominfo akan menutup VPN yang memfasilitasi judi online, sehingga masyarakat tidak bisa lagi mengakses judi online.

“Sampai kemarin, ada 3 [VPN] yang paling banyak dipakai oleh judi online, kita tutup dulu itu, termasuk pornografi, khususnya pornografi anak,” ungkapnya.

Sayangnya, Budi enggan memberikan nama VPN yang telah diblokir Kemenkominfo. Budi berdalih, jika nama tiga VPN ini dipublikasikan akan membuat masyarakat beralih menggunakan VPN lain.

“Namanya nggak usah disebut, tanya Dirjen Aptika namanya. Pokoknya kalau pakai itu sudah nggak bisa. Nanti kalau disebutin itunya nanti yang lain main pakai VPN lain,” ujarnya.

Budi mengatakan bahwa untuk saat ini konsentrasi pemberantasan judi online masih mencakup masyarakat menengah ke bawah melalui VPN gratis. Namun, Budi tak memungkiri bahwa ke depan pihaknya juga akan meringkus VPN berbayar.

“Kami evaluasi kalau memang VPN berbayar itu juga tidak kooperatif, ya, dengan segala hormat kita banned juga, termasuk platform-platform media sosial,” jelasnya.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memblokir tiga penyedia Virtual Private Network atau VPN gratis. Hal ini dalam rangka mengatasi judi online.

VPN merupakan layanan koneksi yang membantu pengguna mengakses ke situs secara aman dan pribadi atau private, dengan mengubah jalur koneksi. Server VPN bertugas meneruskan koneksi ke situs yang ingin diakses.

Koneksi yang dilakukan akan dikira berasal dari server VPN, bukan jaringan yang tengah digunakan pengguna. Semua data yang diakses atau dikirim menggunakan VPN akan diamankan lewat kode tertentu oleh provider.

“Pengguna judi online menggunakan VPN. Jadi kami tutup VPN,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8).

Kominfo mencatat ada sekitar 23 sampai 30 perusahaan yang menyediakan VPN gratis. Kementerian sudah memblokir tiga VPN gratis, karena terpantau paling banyak digunakan untuk bertransaksi judi online dan konten negatif lainnya, seperti pornografi.

Proses blokir VPN gratis akan dilakukan bertahap.

Kominfo juga akan meninjau penyedia VPN berbayar. Jika digunakan untuk bertransaksi judi online, kementerian tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan kebijakan lanjutan.

Sebelumnya, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyatakan, rencana memblokir VPN gratis sudah dibahas oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Tony Supriyanto dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Hokky Situngkir.

"Kemarin mereka rapat, dan kami akan menutup VPN gratis supaya semakin berkurang akses ke jaringan bagi masyarakat kecil penjudi online," kata Budi dalam Power Breakfast Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).

Pada 2019, Kominfo pernah berencana mengatur VPN. Hal ini karena penggunaan VPN gratis dinilai berpotensi membahayakan data pribadi pengguna.

Prinsip kerja layanan VPN bersifat tertutup, karena semua data yang diakses atau dikirim akan diamankan lewat kode tertentu oleh provider. Akan tetapi, Dirjen Aptika saat itu Semuel Abrijani Pangerapan meragukan keamanan data pengguna yang menggunakan VPN gratis.

“VPN harusnya melindungi data pengguna. Kami akan mengkaji regulasi layanan VPN, agar harus berizin,” kata Semuel di kantornya, Jakarta, pada Juni 2019.

Kominfo memang sudah mengatur operasional penyedia layanan internet atau ISP, termasuk layanan VPN di Indonesia. Akan tetapi, masyarakat Indonesia masih bisa menggunakan layanan VPN yang disediakan oleh provider asing secara gratis misalnya, ketika kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei 2019, banyak yang menggunakan VPN gratis milik asing untuk membuka platform yang diblokir.

Sementara itu, ketiadaan regulasi khusus VPN, membuat Kominfo tidak dapat melakukan pemblokiran. Menurut Semuel, diskresi saja tak cukup untuk memblokir layanan VPN, tanpa ada dasar hukum yang jelas.

Kini, Kominfo kembali mengkaji wacana memblokir VPN gratis.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan akan membatasi akses terhadap jaringan pribadi virtual atau Virtual Private Network (VPN) gratis sebagai langkah untuk mencegah masyarakat mengakses permainan judi online.

Keputusan ini diambil setelah pembahasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Wayan Tony Supriyanto dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Hokky Situngkir.

Dalam acara Power Breakfast Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/07/2024), Menteri Budi Arie menegaskan pentingnya membatasi akses VPN gratis untuk mengurangi peluang masyarakat, khususnya yang kurang mampu, mengakses jaringan yang digunakan untuk judi online.

"Kemarin Pak Hokky (Dirjen Aptika Kominfo) sudah rapat sama Pak Wayan (Dirjen PPI Kominfo), kita akan menutup VPN gratis supaya juga makin berkurang akses ke jaringan bagi masyarakat kecil untuk mengkondisikan (sebaran) judi online," jelas Budi Arie.

Menteri Budi Arie mengakui bahwa judi online adalah salah satu tantangan terbesar dalam mempercepat transformasi digital nasional. Ia menekankan bahwa judi online merupakan bagian dari sisi gelap digitalisasi yang dapat menghambat produktivitas masyarakat.

"Saya sengaja harus masukkan isu judi online supaya jelas bahwa inilah bagian paling sisi gelap dari digitalisasi. Digitalisasi ini kan prinsip paling dasar dan tujuan utama membuat masyarakat paling produktif," tuturnya.

Menkominfo juga menegaskan bahwa pemberantasan judi online harus terus diintensifkan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku industri telekomunikasi.

"Persoalannya banyak dampak negatif yang harus kita berantas bersama. Dalam persoalan transformasi digital, dampak negatif dari digitalisasi yaitu judi online," ujarnya.

Melalui forum DTI-CX 2024, Menteri Budi Arie Setiadi mengajak seluruh pelaku industri digital untuk bersama-sama melawan judi online di Indonesia. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi dampak negatif digitalisasi yang dapat merusak tatanan masyarakat.

Layanan VPN gratis sering kali memiliki risiko tinggi terhadap keamanan, termasuk kerentanan terhadap pencurian data pribadi, penyebaran malware, serta memperlambat koneksi internet yang dapat mengganggu kenyamanan dalam mengakses informasi di dunia maya. Langkah pembatasan ini diharapkan dapat membantu meminimalkan dampak buruk tersebut dan mendukung upaya pemberantasan judi online di tanah air.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana memblokir Virtual Private Network atau VPN gratis. Hal ini dalam rangka mengatasi judi online.

VPN merupakan layanan koneksi yang membantu pengguna mengakses ke situs secara aman dan pribadi atau private, dengan mengubah jalur koneksi. Server VPN bertugas meneruskan koneksi ke situs yang ingin diakses.

Koneksi yang dilakukan akan dikira berasal dari server VPN, bukan jaringan yang tengah digunakan pengguna. Semua data yang diakses atau dikirim menggunakan VPN akan diamankan lewat kode tertentu oleh provider.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyatakan, wacana blokir VPN gratis sudah dibahas oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Tony Supriyanto dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Hokky Situngkir.

"Kemarin mereka rapat, dan kami akan menutup VPN gratis supaya semakin berkurang akses ke jaringan bagi masyarakat kecil penjudi online," kata Budi dalam Power Breakfast Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).

Menteri Budi Arie menjelaskan,judi online menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat transformasi digital nasional. Menurut dia, ada sisi gelap digitalisasi, salah satunya praktik nonproduktif seperti judi online.

"Saya harus memasukkan isu judi online supaya jelas bahwa ini sisi paling gelap dari digitalisasi. Digitalisasi ini kan prinsip paling dasar dan tujuan utama membuat masyarakat paling produktif," ujarnya.

Di satu sisi, transformasi digital harus terus berlanjut dengan segala daya dan konsekuensi. "Persoalannya banyak dampak negatif yang harus kami berantas bersama. Oleh karena itu,semua ekosistem sama- sama memerangi judi online," kata dia.

Pada 2019, Kominfo pernah berencana mengatur VPN. Hal ini karena penggunaan VPN gratis dinilai berpotensi membahayakan data pribadi pengguna.

Prinsip kerja layanan VPN bersifat tertutup, karena semua data yang diakses atau dikirim akan diamankan lewat kode tertentu oleh provider. Akan tetapi, Dirjen Aptika saat itu Semuel Abrijani Pangerapan meragukan keamanan data pengguna yang menggunakan VPN gratis.

“VPN harusnya melindungi data pengguna. Kami akan mengkaji regulasi layanan VPN, agar harus berizin,” kata Semuel di kantornya, Jakarta, pada Juni 2019.

Kominfo memang sudah mengatur operasional penyedia layanan internet atau ISP, termasuk layanan VPN di Indonesia. Akan tetapi, masyarakat Indonesia masih bisa menggunakan layanan VPN yang disediakan oleh provider asing secara gratis misalnya, ketika kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei 2019, banyak yang menggunakan VPN gratis milik asing untuk membuka platform yang diblokir.

Sementara itu, ketiadaan regulasi khusus VPN, membuat Kominfo tidak dapat melakukan pemblokiran. Menurut Semuel, diskresi saja tak cukup untuk memblokir layanan VPN, tanpa ada dasar hukum yang jelas.

Kini, Kominfo kembali mengkaji wacana memblokir VPN gratis.

Bahaya Pakai VPN Gratis

Country Director Palo Alto Networks Indonesia Surung Sinamo menyampaikan, penggunaan VPN untuk mengakses media sosial semestinya tidak masalah. Alasannya, semua data yang diakses atau dikirim menggunakan VPN akan diamankan lewat kode tertentu oleh provider.

Akan tetapi, VPN bisa mengancam keamanan data pengguna jika digunakan untuk mengakses platform yang menyimpan data-data bernilai tinggi seperti layanan perbankan, teknologi finansial (fintech), aset digital, dan lainnya.

“Untuk akses media sosial mungkin masih oke, tapi jangan lebih dari itu,” ujar Surung kepada Katadata.co.id, pada 2019.

VPN bisa mengancam keamanan data pengguna jika dikelola oleh pihak ketiga. Di satu sisi, menurutnya, tidak mungkin penyelenggara VPN menyediakan layanan gratis tanpa ada keuntungan lain yang bisa diambil.

VPN memang berfungsi mengamankan atau enkripsi data ketika melakukan transmisi. Namun, fungsi ini bisa berjalan baik jika provider merupakan korporasi atau instansi yang memiliki akses khusus keamanan data.

“Permasalahannya, siapa provider VPN-nya?” ujarnya.

Jika tidak ada jaminan keamanan data, Surung menyarankan agar pengguna bijak dalam memilih provider VPN. Pengguna juga harus membatasi pemakaian VPN untuk akses media sosial saja. Jika tidak, penyelenggara VPN bisa mengakses data pengguna yang bersifat pribadi.

Hal senada disampaikan oleh Peneliti Keamanan Siber Communication Information System Security Research Center alias CISSReC Pratama Persadha. Sepengetahuannya, VPN berbayar biasanya lebih aman.

Produsen ponsel pintar atau smartphone seperti Apple dan Samsung menyematkan VPN pada produknya. Meski begitu, pengguna harus berhati-hati menggunakan VPN.

“Saat akan melakukan transaksi finansial, VPN bisa diamankan. Tetapi, kalau benar-benar yakin VPN yang dipakai aman karena rekomendasi orang lain, bisa saja dipakai saat bertransaksi finansial,” ujar dia.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membatasi akses jaringan pribadi virtual atau Virtual Private Network (VPN) gratis. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa keputusan tersebut sebagai upaya mencegah masyarakat mendapatkan akses dalam permainan judi online.

Menteri Budi Arie menyebut bahwa pembahasan mengenai hal itu juga telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Tony Supriyanto dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Hokky Situngkir.

"Kemarin Pak Hokky (Dirjen Aptika Kominfo) sudah rapat sama Pak Wayan (Dirjen PPI Kominfo), kita akan menutup VPN gratis supaya juga makin berkurang akses ke jaringan bagi masyarakat kecil untuk mengkondisikan (sebaran) judi online," ucapnya dalam Power Breakfast Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).

Menteri Budi Arie menjelaskan, judi online menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat transformasi digital nasional. Menurutnya, ada sisi gelap digitalisasi yang salah satunya berupa praktik nonproduktif seperti judi online.

"Saya sengaja harus masukkan isu judi online supaya jelas bahwa inilah bagian paling sisi gelap dari digitalisasi. Digitalisasi ini kan prinsip paling dasar dan tujuan utama membuat masyarakat paling produktif," tuturnya.

Menkominfo menegaskan pemberantasan judi online harus terus digalakkan dalam berbagai kesempatan. Bahkan melibatkan pelaku industri telekomunikasi. “Persoalannya banyak dampak negatif yang harus kita berantas bersama. Dalam persoalan transformasi digital, dampak negatif dari digitalisasi yaitu judi online," imbuhnya.

Melalui DTI-CX 2024, Menteri Budi Arie Setiadi pun mengajak pelaku industri digital bersama-sama melawan judi online di Indonesia.

"Pertanyaan kita ini adalah bagaimana transformasi digital harus terus berlanjut dengan segala daya dan konsekuensinya. Persoalannya banyak dampak negatif yang harus kita berantas bersama, karena itulah semua ekosistem kita sama- sama memerangi judi online," ungkapnya.

Terkait itu, layanan VPN gratis memiliki risiko kerentanan pencurian data pribadi, penyebaran malware, dan membuat koneksi internet menjadi lambat serta mengganggu kenyamanan dalam mengakses internet. Oleh karena itu, keputusan Pemerintah RI untuk membatasi layanan tersebut dinilai merupakan kebijakan yang memang harus segera diambil.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi akan membatasi akses jaringan pribadi virtual (virtual private network/VPN) gratis sebagai upaya mencegah masyarakat mandapatkan akses dalam permainan judi online.

Pembahasan terkait dengan hal itu, kata Budi, telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Wayan Tony Supriyanto dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Hokky Situngkir.

"Kemarin Dirjen Aptika Kominfo sudah rapat dengan Dirjen PPI Kominfo, kami akan menutup VPN gratis supaya juga makin berkurang akses ke jaringan bagi masyarakat kecil untuk mengkondisikan (sebaran) judi online," kata Budi dalam siaran pers, Rabu (31/7/2024).

Sebab, layanan VPN gratis memiliki risiko kerentanan pencurian data pribadi, penyebaran malware, membuat koneksi internet menjadi lambat, serta mengganggu kenyamanan dalam mengakses internet.

Selain itu, judi online menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat transformasi digital nasional. Menurutnya, ada sisi gelap digitalisasi yang salah satunya berupa praktik nonproduktif seperti judi online.

"Saya sengaja harus masukkan isu judi online supaya jelas bahwa inilah bagian paling sisi gelap dari digitalisasi. Digitalisasi ini kan prinsip paling dasar dan tujuan utama membuat masyarakat paling produktif," ucapnya.

Dia menegaskan pemberantasan judi online harus terus digalakkan dalam berbagai kesempatan. Bahkan melibatkan pelaku industri telekomunikasi.

Melalui DTI-CX 2024, Menteri Budi Arie Setiadi mengajak pelaku industri digital bersama-sama melawan judi online di Indonesia.

"Pertanyaan kita ini adalah bagaimana transformasi digital harus terus berlanjut dengan segala daya dan konsekuensinya. Persoalannya banyak dampak negatif yang harus kita berantas bersama, karena itulah semua ekosistem kita sama- sama memerangi judi online," ujarnya.

Sumber: Channelnewsasia.com,Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -MOSKOW. Raksasa teknologi AS, Apple, telah menghapus 25 aplikasi mobile layanan VPN dari App Store di Rusia.

langkah tersebut dilakukan menyusul permintaan dari pengawas komunikasi negara Rusia, Roskomnadzor, lapor Interfax pada hari Kamis.

Permintaan untuk layanan VPN melonjak di Rusia setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukan ke Ukraina pada tahun 2022 dan pihak berwenang membatasi akses ke beberapa media sosial Barat.

Roskomnadzor, pengawas komunikasi Rusia, telah memblokir akses ke beberapa VPN besar, namun masih ada beberapa VPN yang tetap tersedia di negara tersebut.

Langkah Apple untuk mematuhi permintaan ini menunjukkan tekanan yang dihadapi perusahaan teknologi di Rusia di tengah situasi politik yang semakin tegang.