Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai pemerintah belum serius menangani kekerasan di sekolah. Tidak ada sistem yang baik untuk mencegah kekerasan di sekolah.

"Sistem pencegahan kekerasan ini tidak pernah dilakukan secara serius. Satgas pun tidak berjalan dengan baik, dan tidak cukup dengan satgas-satgas saja," ujar Ubaid dalam diskusi publik di YouTube Sahabat ICW, Selasa, 22 Oktober 2022.

Ubaid mengatakan sistem yang dibentuk saat ini belum mampu mendeteksi kekerasan di sekolah. Bahkan, tidak ada alur jelas cara menangani kekerasan di sekolah.
"Apalagi selama ini kasus terjadi karena ada relasi kuasa di sekolah, kegiatan sekolah tertutup dan sebagainya," tutur dia.

Buktinya, kata dia, kekerasan di sekolah masih tumbuh subur. Sepanjang 2024, terdapat 293 kasus kekerasan terjadi di sekolah.

"Tren kekerasan di sekolah ini masih berlanjut dan sudah menunjukkan 293 kasus," ujar Ubaid.

Data yang dihimpun sebesar 42 persen kekerasan yang terjadi di sekolah adalah kekerasan seksual. "Kami melihat tidak ada tren penurunan kasus kekerasan di sekolah," tutur dia.

Baca juga: Lemahnya Pengawasan Penggunaan Gawai Jadi Pemicu Kekerasan Antar Pelajar

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut kekerasan di sekolah masih tumbuh subur. Sepanjang 2024, terdapat 293 kasus kekerasan di sekolah.

"Tren kekerasan di sekolah ini masih berlanjut dan sudah menunjukkan 293 kasus," kata Ubaid dalam diskusi publik di YouTube Sahabat ICW, Selasa, 22 Oktober 2022.

Dari data dihimpun, 42 persen kekerasan yang terjadi di sekolah adalah kekerasan seksual. "Kami melihat tidak ada tren penurunan kasus kekerasan di sekolah," ungkap dia.
Ubaid menyebut pemerintah belum pernah secara serius menangani kekerasan di sekolah. Selain itu, tidak ada sistem yang baik untuk mencegah kekerasan di sekolah.

"Sistem pencegahan kekerasan ini tidak pernah dilakukan secara serius. Satgas pun tidak berjalan dengan baik, dan tidak cukup dengan satgas-satgas saja," tutur dia.

Dia menyebut sistem yang dibentuk saat ini belum mampu mendeteksi kekerasan di sekolah. Bahkan, tidak ada alur jelas cara menangani kekerasan di sekolah.

"Apalagi selama ini kasus terjadi karena ada relasi kuasa di sekolah, kegiatan sekolah tertutup dan sebagainya," tutur dia.

Baca juga: 39% Pelaku Kekerasan di Sekolah Adalah Teman Sebaya Korban

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat terdapat 36 kasus kekerasan di sekolah dengan 144 korban peserta didik sepanjang Januari-September 2024. Kasus kekerasan terjadi paling banyak di jenjang SMP/MTs.

"Mayoritas kasus terjadi di jenjang pendidikan SMP/MTs 36 persen, disusul SMA 28 persen," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 30 September 2024.

Kemudian, 22 persen kasus terjadi di jenjang SD/MI dan 14 persen sisanya terjadi di SMK. "Dari jumlah tersebut, 66,66 persen kasus terjadi pada satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek dan 33,33 persen terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama," ungkap Heru.
Dia menyebut meskipun persentase kasus di satuan pedidikan di bawah Kemenag lebih sedikit, kekerasan yang terjadi sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, ditemukan peserta didik yang meninggal karena mengalami kekerasan fisik.

"Menimbulkan kematian empat orang peserta didik, berarti rata-rata ada peserta didik yang meninggal per 2 bulan karena kekerasan fisik di lingkungan pondok pesantren. Sedangkan, di satuan pendidikan di bawah Kemendikbudristek, tercatat ada tiga peserta didik meninggal dunia karena kekerasan fisik," tutur dia.

Baca juga: Kasus Kekerasan di Sekolah pada 2024 Didominasi Kekerasan Fisik

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Seorang siswi berinisial RRS, 14, meninggal dunia usai dihukum oleh gurunya, SWH, di Deli Serdang, Sumatera Utara. RRS mendapat hukuman melakukan gerakan squat jump sebanyak 100 kali hingga dilempar dengan kayu berpaku.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong pemerintah memberikan pelatihan pengelolaan mental khusus untuk guru. Hal itu agar emosi guru dapat terkendali dalam menghadapi siswa.

"FSGI mendorong ada pelatihan bagi para pendidik untuk mengontrol emosi saat menghadapi perilaku peserta didik yang tidak tepat. Karena kasus menghukum squat jump 100 kali dan melempar kayu berpaku sebagai bentuk pendisiplinan," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 30 September 2024.
FSGI mencatat sepanjang Januari-September 2024 terdapat 36 kasus kekerasan di sekolah. Sebanyak 144 peserta didik menjadi korban.

Pihaknya juga mencatat guru merupakan salah satu pelaku kekerasan di sekolah. Guru menempati tempat kedua terbanyak sebagai pelaku kekerasan di sekolah.

Pelaku kekerasan nomor satu adalah teman sebaya korban sebanyak 39 persen. "Pelaku terbanyak kedua adalah guru. Di mana guru yang menjadi pelaku sebesar 30,5 persen," jelas dia.

Selanjutnya, diikuti kepala sekolah atau pemimpin pondok pesantren sebesar 14 persen. Kemudian, kakak tingkat atau siswa senior 8 persen, pembina pramuka 5,5 persen, dan pelatih ekskul 3 persen.

Heru menuturkan kasus kekerasan di sekolah beragam. Mulai dari kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kebijakan yang mengandung kekerasan.

"Dari 36 kasus, FSGI mencatat ada kasus tertinggi adalah kekerasan fisik (55,5 persen), Kekerasan seksual (36 persen), kekerasan psikis (5,5 persen), dan kebijakan yang mengandung kekerasan (3 persen)," jelas dia.

Sebelumnya, guru agama SMP Negeri 1 Sinembah Tanjung Muda (STM) Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, SWH menghukum RRS berupa squat jump 100 kali dan dilempar kayu berpaku. Korban menjalani hukuman bersama lima siswa lainnya karena tidak dapat menghafal ayat Alkitab dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan.

Akibat hukuman tersebut, korban harus menjalani perawatan sebelum akhirnya meninggal dunia. Kini, guru SWH sudah dinonaktifkan dari tugasnya mengajar. Ia juga akan menghadapi penyelidikan lebih lanjut dari kepolisian.

Baca juga: Oknum Guru Hukum Siswa Squat Jump Berujung Kematian Kini Dinonaktifkan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Sebanyak 36 kasus kekerasan di sekolah terjadi sepanjang Januari-September 2024. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat kasus kekerasan ini didominasi kasus kekerasan fisik.

"Dari 36 kasus ini total jumlah korban anak mencapai 144 peserta didik, 7 di antaranya meninggal," kata Sekjen FSGI, Heru Purnomo, dalam ketrangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 30 September 2024.

Ia mengatakan kasus kekerasan di sekolah beragam. Mulai dari kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kebijakan yang mengandung kekerasan.
Kasus paling banyak adalah kasus kekerasan fisik. Bahkan, lebih dari separuh kasus yang terjadi merupakan kasus kekerasan fisik.

"Kasus tertinggi adalah kekerasan fisik, 55,5 persen," jelas dia.

Selanjutnya, 36 persen merupakan kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan psikis sebesar 5,5 persen, dan kebijakan yang mengandung kekerasan sebesar 3 persen.

Sementara itu, pelaku kekerasan di satuan pendidikan tertinggi adalah oleh peserta didik atau teman sebaya. "Pelaku peserta didik atau teman sebaya 39 persen, kakak senior 8 persen. Pelaku kepala sekolah atau pimpinan pondok pesantren 14 persen, guru 30,5 persen, dan pelatih ekskul 3 persen," tutur dia.

FSGI mendorong pemerintah pada periode baru mendatang dapat melanjutkan program anti kekerasan di sekolah. "FSGI dorong pemerintahan baru lanjutkan program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan," tutur dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Kasus kekerasan di lingkup pendidikan terus terjadi, terutama di sekolah. Sepanjang 2024, terdapat 36 kasus kekerasan dengan korban mencapai 144 peserta didik.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat pelaku kekerasan di sekolah adalah sesama pelajar. Bahakan, pelaku kekerasan merupakan teman sebaya korban.

"Pelaku kekerasan di satuan pendidikan yang tertinggi justru dilakukan oleh peserta didik, dengan pelaku yang merupakan teman sebaya 39 persen," papar Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 30 September 2024.
Pelaku terbanyak kedua adalah guru sebesar 30,5 persen. Selanjutnya, diikuti kepala sekolah atau pemimpin pondok pesantren sebesar 14 persen. Kemudian, kakak tingkat atau siswa senior 8 persen, pembina pramuka 5,5 persen, dan pelatih ekskul 3 persen.

Heru mengatakan kasus kekerasan di sekolah beragam. Mulai dari kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kebijakan yang mengandung kekerasan.

"Dari 36 kasus, FSGI mencatat ada kasus tertinggi adalah kekerasan fisik (55,5 persen), Kekerasan seksual (36 persen), kekerasan psikis (5,5 persen), dan kebijakan yang mengandung kekerasan (3 persen)," tutur dia.

Baca juga: Keterbatasan Guru BK Picu Perundungan di Dunia Pendidikan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Korban pengeroyokan sekolompok siswa SMA BINUS School Simprug, RE, buka suara. Ia mengungkapkan siswa yang terlibat dalam kasusnya adalah anak pejabat hingga ketua partai.

"Anak pejabat dan ketua partai para pelakunya mengaku," kata RE dalam RDP Kasus Bullying SMA BINUS Simprug di Komisi III DPR RI melalui YouTube Metro TV dikutip Rabu, 18 September 2024.

Namun, ia tidak mengenal satu persatu anak yang mengeroyoknya. Begitu pula orang tua dari masing-masing anak.
"Pengkuan dari salah satu pelakunya adalah anak ketua partai, yang mem-bully saya secara verbal," beber dia.

RE mengaku tidak pernah mengenal sebelumnya siswa yang memukulnya. Termasuk, ia juga tidak mengetahui orang tua dari siswa yang memukulnya itu.

Kuasa hukum anak korban RE, Agustinus Nahak, menduga pengeroyokan dilakukan oleh geng di sekolah. "Ada dugaan, adanya geng-geng di sekolah. Ini tidak menutup kemungkian," kata Nahak.

Nahak meminta investigasi lebih lanjut soal keberadaan geng di sekolah. Ia mengatakan geng tersebut didirikan berdasarkan pangkat dan jabatan orang tua siswa.

"Bahwa ada dugaan anak-anak pejabat yang membentuk geng. Lalu ada dugaan untuk mengintimidasi anak-anak di sekolah. Karena orang tuanya secara pangkat atau secara ekonomi, jabatan tidak sehebat mereka," ujar Nahak.

Baca juga: Sudah Dapat Kekerasan, RE Tak Terima Pendidikan Normal dari BINUS School Simprug

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT --

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berupaya membantu pemulihan psikis terhadap 10 anak korban asusila gurunya di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Upaya pemulihan ini bertujuan agar para korban tidak trauma berkepanjangan sehingga bisa kembali beraktivitas dan tumbuh seperti anak pada umumnya.

"Kami dari KPAI akan konsen untuk memulihkan kondisi psikis anak," kata Ketua KPAI Daerah Tasikmalaya yang meliputi wilayah tugas Kabupaten Garut, Ato Rinanto saat dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Senin (26/8/2024).

Ia mengatakan KPAI sudah mendapatkan laporan adanya sejumlah siswa di Kabupaten Garut yang menjadi korban perbuatan asusila oleh guru lelaki di sekolahnya. Jumlah korban, kata dia, dilaporkan ada 10 anak, kemudian tersangkanya sudah ditangkap dan menjalani proses hukum di Polres Garut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Dalam proses hukum ini kami terus melakukan pendampingan, kerja sama dengan PPA Provinsi bahkan dengan PPA Garut," kata Ato.

Ia menyampaikan saat ini pihaknya tidak hanya fokus pada penanganan hukum, tapi juga berupaya melakukan proses pemulihan psikis atau trauma healing bagi anak-anak yang menjadi korban guru cabul itu. Upaya yang dilakukan, kata dia, melakukan pendekatan kepada korban, dan juga keluarganya, kemudian sekitar lingkungannya agar persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama sehingga anak-anak tidak mengalami trauma berkepanjangan.

"Anak-anak juga bisa jadi korban bully, kita upayakan untuk pemulihan trauma agar anak-anak bisa kembali bersekolah, atau kembali beraktivitas seperti biasa," kata dia.

Ia mengungkapkan, jika tidak dilakukan pemulihan psikis dengan benar atau tidak berkelanjutan bisa berdampak buruk pada kondisi kejiwaan anak, dan yang dikhawatirkan bisa melakukan perbuatan serupa seperti yang dialaminya itu. Ia menegaskan, pemulihan psikis bagi anak yang menjadi korban asusila itu merupakan hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan masa depannya.

"Buat kami adalah penanganan anak dan pendampingan dan penyelamatan itu jauh lebih tinggi," katanya.

Sebelumnya, Polres Garut mendapatkan laporan adanya guru SD di Kecamatan Peundeuy, Garut, yang melakukan perbuatan asusila terhadap anak didiknya, kemudian dilakukan penangkapan pada 25 Juli 2024. Polisi sudah menahan tersangka inisial OM (38) seorang guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk mengungkap tuntas perbuatannya, dan mencari tahu berapa banyak korbannya.

Jakarta: Dosen Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Khoiruddin Bashori, menyebut siswa harus mengenal bentuk-bentuk kekerasan. Hal itu diperlukan bukan sekadar menjadi pengetahuan.

"Dengan menenali, dia bisa tahu itu tindakan yang salah untuk bisa menjadi agen anti kekerasan di sekolahnya," kata Bashori dalam Workshop Manajemen Konflik Berbasis Sekolah (MKBS) pra-Kongres III Partai NasDem di NasDem Tower Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Namun, dia mengakui membentuk agen anti kekerasan tidak lah gampang. Anak mesti bisa diajarkan berani menegur bahkan melapor kekerasan yang terjadi.
"Dalam hal ini orang tua menjadi faktor agar anak mampu berani bicara mengenai hal tersebut," jelas dia.

Bashori menuturkan orang tua harus memiliki modal terlebih dahulu, yakni melakukan pendekatan demi meraih keterbukaan anak. "Keterbukaan anak ini yang kemudian perlu ditanggapi secara responsif, misal dengan berani menegur pelaku dan melaporkan kepada yang berwajib," tutur dia.

Orang dewasa juga perlu hadir sebagai pihak signifikan yang tepat dan dapat memberi rasa percaya dan rasa aman pada anak. Terutama ketika anak melihat satu tindakan kekerasan seksual.

Guru dan orang tua juga perlu peka dalam mengamati tanda-tanda gerak-gerik anak apabila ada yang lain dari biasanya. Sebab, bisa saja anak mengalami atau melihat tindakan kekerasan seksual.

"Saat ini isu kekerasan perlu menjadi topik diskusi yang sehat, membangun dan sesuai dengan perkembangan psikologi anak," ujar dia.

Hal itu disampaikan dalam Workshop Manajemen Konflik Berbasis Sekolah (MKBS), yang merupakan rangkaian dari pra-Kongres III partai NasDem. Ada dua tema diskusi dalam workhsop tersebut, yakni
Manajemen Sekolah untuk Merespons Perundungan dan Pengembangan Kapasitas Guru untuk Merespons Perundungan.

Partai NasDem akan menggelar Kongres III pada 25-27 Agustus 2024 di Jakarta Convention Centre (JCC) yang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ditutup oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kongres turut membahas posisi Ketua Umum Partai NasDem.

Baca juga: FSGI Catat 15 Kasus Kekerasan di Sekolah pada Januari-Juli 2024, Ada Korban Tewas

(REN)

Jakarta: Kekerasan di lingkungan pendidikan masih terus terjadi. Ketua Jaminan Mutu Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada (UGM), Dody Wibowo, menyebut hal ini kerap dipicu perilaku bullying atau perundungan antarsiswa.

"Paling sering itu karena saling ejek, bullying. Awalnya terlihat bergurau tapi ternyata makin lama, ada kekesalan hingga terjadi perkelahian di sekolah," kata Dody dalam Workshop Manajemen Konflik Berbasis Sekolah (MKBS) pra-Kongres III Partai NasDem di NasDem Tower Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Dia menyebut alasan siswa saling ejek sulit dideteksi. Pasalnya, pengaruh buruk itu bisa saja didapatkan siswa dari pergaulannya.
"Bisa dari medsos, tontonan, atau apa pun. Dan yang disayangkan, sekolah tidak bisa memetakan atau mengenali jenis-jenis perundungan itu," beber dia.

Dody mengatakan untuk mencegah perundungan di lingkungan sekolah, setiap orang mesti melakukan antisipasi. Dia menekankan harus ada sosialisasi rutin oleh sekolah terkait bentuk perundungan.

"Itu yang harus kita tekankan bersama. Di dalam kelas selalu kita harus ingatkan itu anak-anak kita, menyampaikan bentuk dan menghindari bully kepada siswa," papar dia.

Hal itu disampaikan Dody dalam Workshop Manajemen Konflik Berbasis Sekolah (MKBS), yang merupakan rangkaian dari pra-Kongres III partai NasDem. Ada dua tema diskusi dalam workhsop tersebut, yakni Manajemen Sekolah untuk Merespons Perundungan dan Pengembangan Kapasitas Guru untuk Merespons Perundungan.

Partai NasDem akan menggelar Kongres III pada 25-27 Agustus 2024 di Jakarta Convention Centre (JCC) yang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ditutup oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kongres turut membahas posisi Ketua Umum Partai NasDem.

Baca juga: Kekerasan Menggagalkan Proses Pendidikan

(REN)

Jakarta: Kasus kekerasan di satuan pendidikan masih terus terjadi. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat ada 15 kasus kekerasan di sekolah pada Januari hingga Juli 2024.

"FSGI mencatat kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan selama Januari-Juli 2024 ada 15 kasus," kata Sekjen FSGI, Heru Purnomo, dalam keterangan tertulis Selasa, 23 Juli 2024.

Temuan kasus tersebut ada pada kategori berat dan sedang ditangani oleh pihak kepolisian.
Dari 15 kasus tersebut, mayoritas terjadi di jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 40 persen, disusul SD/MI 33,33 persen, SMA 13,33 persen, dan SMK 13,33 persen.
Adapun 80 persen kasus terjadi pada satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek dan 20 persen terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.

"Meskipun Kementerian Agama hanya 20 persen, namun kasusnya kekerasan fisik yang terjadi, menimbulkan kematian dua peserta didik," ungkap Heru.

Sejumlah kasus kekerasan yang terjadi, yakni kekerasan seksual 20 persen dengan pelaku seluruhnya guru, kebijakan yang mengandung kekerasan 0,06 persen. Lalu, kekerasan fisik 73,33 persen, pelaku myaoritas peserta didik, baik teman sebaya maupun kakak senior dan menimbulkan lima korban meninggal dunia.

Korban meninggal umumnya melibatkan sejumlah anak atau penganiayaan secara bersama-sama. "Ada satu korban, peserta didik SMA yang meninggal karena dipukul oleh Kepala Sekolah saat berada dalam barisan di lapangan," beber Heru.

Pelaku kekerasan terhadap anak di antaranya adalah kepala sekolah 13,3 persen, guru 20 persen, teman sebaya 53,33 persen, dan peserta didik senior 13,33 persen. Sebesar 64 persen kasus kekerasan adalah anak dengan anak atau sesama peserta didik.

Adapun wilayah kejadian meliputi 15 kabupaten/kota di 10 provinsi di antaranya:

1. Kota Jogjakarta (DIY)
2. Kota Tangerang Selatan (Banten)
3. Kota Palembang (Sumatera Selatan)
4. Kota Batu, Kab. Bojonegoro dan Kediri (Jawa Timur)
5. Kab. Indramayu, Kabupaten Cirebon dan kab. Cimahi Utara (Jawa Barat),
6. Kab. Brebes dan Klaten (Jawa Tengah)
7. Tebo (Jambi)
8. Kota Gorontalo (Gorontalo)
9. Kab. Nias Selatan (Sumatera Utara)
10. Padang Pariaman (Sumatera Barat).

"Kejadian terbanyak di Jawa Barat dan Jawa Timur, masing-masing 20 persen, disusul Jawa Tengah 13,33 persen," papar Heru.

Baca juga: Puluhan Siswi Kabur dari Asrama Sekolah di Gorontalo Diduga Akibat Perundungan

(REN)

Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta pemerintah serius dalam mengawasi kekerasan yang banyak terjadi di sekolah. Pengingat ini diberikan seiring momentum Hari Anak Nasional (HAN) 2024.

"Semoga anak Indonesia dapat terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam keterangan tertulisnya, Selasa 23 Juli 2024.

Pihaknya pun mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) diimplementasikan di satuan pendidikan. Agar sekolah tidak sekadar mengunggah SK Pembentukan Tim PPK (Pencegahan Penanganan Kekerasan) di Dapodik.
"FSGI juga mendorong Kementerian Agama RI menerapkan kebijakan yang sama dengan Kemendikbudristek dalam mencegah dan menanganani kekerasan di satuan Pendidikan," lanjut Heru.

FSGI turut mendorong Tim PPK sekolah dapat memperlajari Persekjen Kemendikbudristek Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis tatacara pelaksanaan pencegehan dan penanganan kekerasan di satuan Pendidikan. Mengingat banyak sekolah yang belum tahu juknis ini dan masih kebingungan dengan penanganan kekerasan di satuan Pendidikan.

Pada peringatan HAN 2024, pihaknya merilis data kekerasan di satuan pendidikan. Data ini merupakan temuan FSGI dari Januari hingga Juli 2024.

"FSGI mencatat kasus-kasus kekerasandi satuan pendidikan selama Januari- Juli 2024 ada 15 kasus," kata dia.

Temuan kasus tersebut ada pada kategori berat. Kasus itu ditangani oleh pihak kepolisian. Dari 15 kasus tersebut, mayoritas terjadi dijenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 40 persen, disusul SD/MI 33,33 persen, SMA 13,33 persen dan SMK 13,33 persen.

Dari jumlah tersebut, 80 persen kasus terjadi pada satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek dan 20 persen terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. "Meskipun Kementerian Agama hanya 20 persen, namun kasusnya kekerasan fisik yang terjadi, menimbulkan kematian dua peserta didik," ungkap dia.

Baca juga: JPPI Sebut Angka Anak Tidak Sekolah Berpotensi Membengkak di Tahun Ajaran Ini

(CEU)