IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan biang kerok penyebab kelas menengah Indonesia turun kasta, salah satunya akibat deflasi.

“Itu terkait sekarang kita alami deflasi,” kata Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Meski begitu, Muhadjir memastikan jangan sampai penurunan kelas menengah terus merosot hingga ke tingkat paling bawah yakni miskin ekstrem.

“Kita terus memantau jangan sampai penurunan kelas menengah itu kemudian merosot sampai tingkat paling bawah yakni hampir miskin, miskin sampai miskin ekstrem,” kata dia.

Menurutnya, berkurangnya kelas menengah di Indonesia masih berada pada level yang bisa ditahan. Artinya, diharapkan tidak akan sampai pada level merosot lebih dalam.

“Sekarang kan alhamdulillah masih bisa ditahan penurunannya itu pada level yang aspiring middle class. Ini tuh kelas menengah bawah tapi belum sampai bawah. Mudah-mudahan tidak. Karena sampai merosot lebih bawah hampir miskin nanti untuk jatuhnya ke miskin cepat sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuka luas lapangan pekerjaan. Dia mengakui tingkat pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan.

“Sebetulnya yang paling dapat disentuh ya lapangan kerja. Sekarang kan tingkat pengangguran cenderung jadi tantangan sendiri. Dan tugas saya jangan sampai yang di aspiring middle class itu nanti turun ke bawah sampai ke lower class. Dan ini suatu pekerjaan yg sedang kita lakukan,” kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani blak-blakan perihal banyak jumlah kelas menengah yang turun kasta. Menurutnya, hal itu lantaran kelas menengah tertekan dengan kenaikan harga atau inflasi.

"Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah," ujarnya saat ditemui di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Meski sebagian kelas menengah turun, jelas Sri Mulyani, ada juga kelompok miskin yang naik menjadi kelompok menuju kelas menengah atau aspiring middle class.

"Jadi dalam hal ini kita melihat adanya dua indikator, yang miskin naik, tapi yang kelas menengah turun. Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi," kata dia.

Dia mencontohkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di satu tempat, namun di tempat lain ada penciptaan lapangan kerja.

Hal itu terlihat dalam data statistik yakni ada 11 juta lebih angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka dalam tiga tahun terakhir, tapi tetap ada PHK. Sehingga, semuanya harus dilihat secara keseluruhan.

"Jadi kita harus melihat ekonomi Indonesia mengalami perubahan karena adanya berbagai faktor. Entah itu adalah karena teknologi, entah karena perubahan dari struktur ekonominya. Kita akan terus memperhatikan agar masyarakat yang paling rentan mendapatkan dukungan," ujarnya.

"Apakah itu dalam bentuk bantuan sosial atau pelatihan. Dan di sisi lain memperbaiki iklim investasi sehingga muncul lapangan kerja baru," kata Sri Mulyani.

(Dhera Arizona)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan penyebab banyak masyarakat kelas menengah yang turun posisi menjadi menuju kelas menengah atau aspiring middle class.

Penurunan angka kelas menengah diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2024, jumlah kelas menengah mencapai 47,85 juta, turun dibandingkan 2019 sebesar 57,33 juta.

Muhadjir mengatakan, sejumlah penduduk kelas menengah dipastikan turun ke posisi aspiring middle class. Namun, posisinya tidak terjun terlalu dalam ke lapisan bawah, karena ada masyarakat miskin yang naik kelas.

"Itu berarti ada orang miskin yang naik ke aspiring middle class. Kemudian angka kemiskinan ekstrem kita juga sudah mendekati nol, 0,8%. Berarti juga ada yang miskin ekstrem yang sekarang juga sudah naik," kata Muhadjir usai Penganugerahan Paritrana Award, di Plaza BP JAMSOSTEK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).

Muhadjir menilai, terjadi penumpukan alias bottleneck di aspiring middle class. Tidak hanya kelas menengah yang mengalami penurunan, menurutnya sejumlah penduduk kelas atas juga turun posisi sehingga jumlahnya juga turun.

Atas kondisi ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasinya. Muhadjir mengatakan, ada dua jaminan untuk kelas menengah, khususnya para pekerja.

"Targetnya adalah universal health coverage. Daerah-daerah didorong untuk menyediakan anggaran untuk memastikan bahwa warganya bisa mendapatkan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan gratis. Yang kedua itu adalah jaminan ketenagakerjaan," ujarnya.

Muhadjir mengatakan, ada lima jaminan ketenagakerjaan, antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian kerja, jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Kelas Menengah Berkurang Akibat Long Covid-19

Di sisi lain, menurutnya penyebab terjadinya penurunan kelas menengah akibat dari long Covid-19. Hal ini terlihat dari masa lima tahun awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kenaikan angka kelas menengah. Penurunan mulai terlihat dari 2020 hingga saat ini

"Sekarang mengalami penurunan ini akibat long Covid. Kenapa bisa dipastikan ini akibat long Covid? Karena lima tahun sebelumnya dalam era kepemimpinan Bapak Jokowi ini itu angka kelas menengah naik, tetapi mulai tahun 2020 sampai sekarang ini cenderung menurun," kata Muhadjir.

"Ini diakibatkan oleh long Covid di bidang ekonomi, karena itu tugas kita sekarang bagaimana menjaga, jangan sampai kelas inspiring middle class ini melorot lagi. Menyodok ke bawah, angka kemiskinan kan jadi naik. itulah berbagai bantuan sosial sekarang kita gelontorkan. Kemudian memperluas angkatan kerja," sambungnya.

Lihat juga Video: 9 Juta Lebih Kelas Menengah Jatuh Miskin. Apa Efeknya Bagi Negara?

[Gambas:Video 20detik]

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menanggapi soal kondisi deflasi yang terjadi dalam empat bulan berturut-turut serta kondisi menurunnya jumlah kelas menengah. Berdasarkan analisisnya, kondisi itu tidak berdampak signifikan dalam sektor jasa keuangan.

Mahendra mendasarkan pandangan tersebut pada dua hal. Yakni secara umum mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi yang dinilai tetap terjaga di tengah ketidakpastian global dan secara spesifik mengenai pertumbuhan di bidang-bidang sektor jasa keuangan.

“Terkait dengan inflasi saya rasa ini perlu dilihat secara lebih mendalam juga bahwa di satu sisi sekalipun terjadi deflasi, tetapi inflasi inti tercatat tetap naik 1,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, itu menunjukkan bahwa permintaan tetap memperlihatkan peningkatan,” kata Mahendra dalam konferensi pers RDK Agustus 2024 yang digelar secara daring, Jumat (6/9/2024).

Mahendra menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia nyatanya menunjukkan posisi yang positif, jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian global yang saat ini mengalami perlambatan dan ketidakpastian. Itu terbukti dari angka pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III/2024 yang masih tercatat berada di atas 5 persen.

Kemudian, Mahendra menerangkan secara spesifik mengenai pertumbuhan di sektor jasa keuangan. Ia menyampaikan performa sektor jasa keuangan tetap positif, dilihat dari angka pertumbuhan kredit perbankan, piutang pembiayaan, hingga outstanding pembiayaan.

Dia mengungkapkan, data pada Juli 2024 yang menunjukkan bahwa kredit perbankan mengalami pertumbuhan 12,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Angka piutang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan juga mengalami pertumbuhan 10,53 persen (yoy). Adapun outstanding pembiayaan pada Juli 2024 mengalami pertumbuhan 23,97 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya di angka 26,73 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kinerja sektor jasa keuangan tetap terjaga baik,” ujar dia.

Dengan mendasarkan analisis pada dua hal tersebut, yakni pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan sektor-sektor jasa keuangan Indonesia, Mahendra pun menilai tidak adanya efek signifikan dari deflasi dan penurunan kelas menengah dalam sektor jasa keuangan.

“Dapat kita simpulkan bahwa terjadinya deflasi dan penurunan jumlah kelas menengah dilihat dari angka-angka yang ada dalam sektor jasa keuangan nampaknya belum memperlihatkan atau tidak memperlihatkan dampak yang signifikan,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia mengalami deflasi selama empat bulan berturut-turut pada Mei—Agustus 2024. Tercatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03 persen, berlanjut menjadi 0,08 persen pada Juni 2024. Kemudian pada Juli 2024 menjadi 0,18 persen, yang berlanjut pula pada Agustus 2024 yang kembali ke 0,03 persen.

BPS juga merilis data mengenai jumlah kelas menengah yang mengalami penurunan. Berdasarkan data lima tahun terakhir, jumlah kelas menengah terus mengalami penurunan sejak 2019 yang sebanyak 57,33 juta orang. Lalu pada 2020 dan 2021 tercatat sama menjadi 53,83 juta orang. Pada 2022 menjadi sebanyak 49,51 juta, 2023 sebanyak 48,27 juta orang, lantas pada 2024 menjadi 47,85 juta orang.

Padahal, kelas menengah merupakan bantalan ekonomi negara, sehingga penurunan jumlahnya menjadi sangat kritikal dan krusial. BPS menyebut, kelas menengah merupakan salah satu penyumbang utama perekonomian Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan jumlah penduduk kelas menengah, yang salah satunya turun akibat maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Mulai dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hingga mendorong masyarakat untuk berwirausaha.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut, salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan jumlah penduduk kelas menengah adalah dengan memastikan masyarakat dengan mudah mengakses jaminan sosial, diantaranya JKP.

“Kita punya program, Jaminan Kehilangan Pekerjaan,” kata Ida saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (2/9/2024).

Selain JKP, Ida menyebut bahwa masyarakat yang ter-PHK juga dapat menggunakan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk kondisi darurat.

Di luar itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut bahwa Kemenaker juga memiliki program perluasan kesempatan kerja, yakni Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di mana pemerintah melalui program ini mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku usaha.

“Kita lagi dorong agar mereka yang memilih untuk menjadi pelaku usaha, wiraswasta, itu diperlebar ruangnya,” ujarnya.

Kemnaker pada tahun ini memberikan kesempatan kepada 142.000 calon wirausahawan untuk terlibat dalam program TKM. Ida menyebut, pemerintah akan memberikan program TKM lanjutan jika para peserta mampu merekrut tenaga kerja baru.

Melalui program ini, Ida mengharapkan agar penurunan jumlah penduduk kelas menengah dapat dicegah, bahkan dapat meningkat.

“Ini adalah salah satu upaya kita agar jangan sampai kelas menengah ini turun kelas, malah justru naik kelas,” pungkasnya.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024 memperkirakan lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah di Indonesia turun kasta sejak 2018. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi.

LPEM FEB UI mengklasifikasikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau renta di masa depan, menurut konsumsinya saat ini, sesuai kategori World Bank (Bank Dunia).

Merujuk definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota. Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat cukup tajam dari 2014 hingga 2018: dari 39 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Namun setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya.

“Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%,” kata laporan LPEM FEB UI, dikutip Selasa (27/8/2024).

Daya beli kelas menengah juga mengalami penurunan sejak 2018. LPEM UI menyebut, porsi konsumsi kelas menengah pada 2018 mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di Tanah Air.

Lalu di 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia. Padahal, laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyebut kelas menengah memiliki peran penting terhadap penerimaan negara, di mana kelompok ini berkontribusi 50,7% dari penerimaan negara.

“Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan,” demikian bunyi laporan tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kelas menengah berperan penting dalam meningkatkan ekonomi nasional. Namun, terjadi penurunan jumlah kelas menengah sebesar 9,48 juta jiwa periode 2019-2024 menjadi ancaman serius bagi perekonomian.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kelas menengah merupakan penyumbang utma konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusinya mencapai 81,49%.

"Kelas menengah dan aspiring middle class memberikan kontribusi terhadap konsumsi rumah tangga total sebesar 81,49%, kontribusinya besar. Ini impact-nya pasti terhadap PDB dari segi konsumsi rumah tangga karena hampir memberikan 82% dari total konsumsi rumah tangga," kata Amalia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2024).

Berdasarkan data BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk. Artinya terjadi penurunan sebanyak 9,48 juta jiwa.

Menurut Amalia, keberadaan kelas menengah penting karena sebagai bantalan ekonomi suatu negara. Jika bantalannya menipis, maka perekonomian akan kurang mampu tahan terhadap guncangan.

"Saat bantalannya tebal, maka ekonomi suatu negara relatif tidak rentan terhadap gejolak atau shock yang datang baik dari eksternal maupun dari domestik. Tapi ketika proporsi kelas menengah relatif tipis, maka suatu perekonomian kurang resilient nantinya terhadap guncangan," ucapnya.

"Jadi peran kelas menengah tidak hanya di Indonesia, tetapi di berbagai dunia ini menjadi penting untuk memperkuat daya tahan suatu ekonomi terhadap berbagai guncangan," tambah Amalia.

Sebagai informasi, ukuran dari pengelompokan kelas itu didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019. Didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp 582.932 per kapita.

Untuk kelas menengah, ukurannya ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan. Kelas menengah rentan 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.

Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp 9,90 juta per kapita per bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui adanya penurunan jumlah warga kelas menengah di Indonesia.

Airlangga menuturkan, saat ini jumlah warga kelas menengah di Indonesia adalah sekitar 17,13%. Sementara itu, jumlah warga yang menuju ke kelas menengah atau aspiring middle class disebut mendekati sekitar 50%.

"Tentunya pada waktu sebelum pandemi Covid-19, angkanya [jumlah warga kelas menengah] sedikit lebih tinggi," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Dialog Kelas Menengah di Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Jumat (30/8/2024).

Jika mengacu pada pernyataan Airlangga tersebut, jumlah warga kelas menengah Indonesia saat ini berarti mencapai 47,85 juta orang dari total 270 juta penduduk Indonesia. Sementara itu, jumlah warga menuju kelas menengah adalah sekitar 137,5 juta orang.

Di sisi lain, Airlangga menekankan kelas menengah atau kelompok middle class berperan penting bagi Indonesia. Dia menyebut warga kelas menengah merupakan motor penggerak ekonomi tanah air.

Dia mengatakan, warga kelas menengah punya peran strategis untuk mendukung perekonomian. Airlangga memaparkan, kelas menengah tidak hanya berkontribusi terhadap sektor kewirausahaan, tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja dan investasi yang positif.

"Ini tentu akan membuat perubahan sosial untuk mencapai Indonesia Emas 2045," lanjutnya.

Untuk menjaga kelas menengah, Airlangga menyebut pemerintah akan berupaya mendorong pertumbuhan perekonomian yang stabil dan tinggi. Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang optimal akan mendorong kelas menengah di Indonesia untuk terus tumbuh dan turut mengurangi jumlah warga aspiring middle class.

Dia mengatakan, sebagai bentuk dukungan bagi kelas menengah, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan diantaranya berupa program perlindungan sosial, insentif pajak, Kartu Prakerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta subsidi dan kompensasi energi.

Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan kembali insentif PPN DTP sebesar 100% untuk September 2024-Desember 2024. Airlangga mengatakan, insentif tetap diberikan paling banyak atas bagian DPP sampai dengan Rp2 miliar dari harga jual rumah paling tinggi Rp5 miliar.

Selanjutnya, dukungan pemerintah pada sektor perumahan juga tetap diberikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

"Langkah strategis yang diambil ini selain untuk menjaga daya beli kelas menengah, juga untuk mencegah penurunan kelas menengah ke kelompok rentan serta memastikan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, terjadi pergeseran prioritas pengeluaran masyarakat kelas menengah dalam sepuluh tahun terakhir atau selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat pembayaran pajak naik, belanja-belanja untuk makanan hingga pendidikan justru turun.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, BPS mengelompokkan pengeluaran masyarakat ke 11 sektor utama. BPS pun membandingkan pengeluaran kelas menengah pada 2014 dan 2024 berdasarkan 11 sektor tersebut.

Hasilnya, terjadi penurunan pengeluaran kelas menengah untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan makanan. Sebaliknya, terjadi peningkatan pengeluaran kelas menengah untuk hiburan, pajak/iuran, kendaraan, barang tahan lama, pakaian, barang/jasa lainnya, dan keperluan pesta.

"Terjadi shifting [pergeseran] prioritas pengeluaran kelas menengah dalam 10 tahun terakhir," ujar Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Perinciannya, urutan prioritas pengeluaran kelas menegah pada 2014 yaitu makanan (45,53%), perumahan (32,87%), barang jasa lainnya (4,56%), pendidikan (4,32%), kesehatan (3,27%), kendaraan (2,97%), pakaian (2,18%), barang tahan lama (1,72%), pajak/iuran (1,62%), keperluan pesta (0,75%), dan hiburan (0,22%).

Sementara itu, urutan prioritas pengeluaran kelas menengah pada 2024 adalah makanan (41,67%), perumahan (28,52%), barang jasa lainnya (6,48%), pajak/iuran (4,53%), kendaraan (3,99%), pendidikan (3,66%), keperluan pesta (3,18%), kesehatan (2,86%), pakaian (2,44%), barang tahan lama (2,29%), dan hiburan (0,38%).

Jika dibandingkan maka pengeluaran yang paling banyak mengalami peningkatan adalah pajak/iuran (+2,91%) dan keperluan pesta (+2,43%). Sementara pengeluaran yang paling banyak mengalami penurunan yaitu perumahan (-4,35%) dan makanan (-3,86%).

Ramai-Ramai Kelas Menengah Turun Kasta Jadi Aspiring Middle Class

Amalia juga mengungkapkan bahwa setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class (rentan miskin dan menuju kelas menengah) selama 2019 sampai dengan 2024.

BPS mencatat, pada 2019 ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia. Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin (dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23%) dan menuju kelas menengah (dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 29,22%).

Artinya, 9,4 juta penduduk kelas menengah yang hilang selama 2019—2024 mengalami turun kasta—bukan naik kasta. Amalia menilai, pandemi covid-19 pada 2020 menjadi salah satu alasan utama penurunan kasta jutaan kelas menengah tersebut.

"Kami mengidentifikasi masih ada scaring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah," jelasnya.

Lebih lanjut, Amalia mengungkapkan persentase kelas menengah yang bekerja di sektor formal menurun dibandingkan selama pemerintahan Jokowi. Pada 2014, ada 62,76% kelas menengah bekerja di sektor formal namun kini pada 2024 hanya tinggal 29,36%.

Lebih terperinci, dia menjelaskan ada peningkatan kelas menengah yang bekerja di sektor pertanian (12,9% pada 2014 menjadi 19,97% pada 2024). Berbanding terbalik, terjadi penurunan kelas menengah yang bekerja di sektor jasa (67,78% pada 2014 menjadi 57,05% pada 2024).

Amalia menjelaskan, BPS mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk dengan konsumsi per kapita 3,5—17 kali garis kemiskinan. Dalam konteks Indonesia pada 2024, yang masuk kategori kelas menengah adalah penduduk yang pengeluarannya Rp2.040.262—9.909.844 per bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah di Indonesia diperkirakan turun kasta sejak 2018. Porsi penduduk kelas menegah dalam 6 tahun terakhir pun menurun sejalan dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsinya saat ini.

Berdasarkan definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat tajam dari 2014 hingga 2018: dari 21 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Meski demikian, setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya.

"Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%," tertulis dalam laporan LPEM FEB UI, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Padahal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan jika Indonesia ingin mencapai status negara berpenghasilan tinggi maka jumlah kelas menengah harus ditingkatkan menjadi 70% dari populasi Indonesia pada 2045.

Sejalan, LPEM UI juga mencatat bahwa daya beli kelas menengah terus tergerus sejak 2018. Pada 2018, porsi konsumsi kelas menengah mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Terjadi tren penurunan sejak itu. Pada 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Padahal, mengutip laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kelas menengah memegang peran penting bagi penerimaan negara: sumbang 50,7% dari penerimaan pajak.

"Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan," tertulis dalam laporan LPEM UI.

Perbesar

Sebelumnya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat membantah terjadi penurunan kelas menengah di Indonesia. Menurutnya, yang terjadi hanya adanya shifting alias tren pergeseran pekerja formal menjadi pekerja-pekerja informal.

"Mungkin buat saya terjadi migrasi dari mereka yang kerja-kerja formal, [menjadi] UMKM, bekerja sendiri, self-employee," ujar Suharso kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Dia menjelas bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara persentase tercatat turun per Februari 2024 menjadi 4,82%, dari periode Februari 2023 yang sebesar 5,45%.

Sementara pergeseran pekerjaan ini, menurutnya, salah satunya akibat kondisi pandemi Covid-19 lalu memunculkan tren bekerja dari rumah alias work from home (WFH).

Suharso mengklaim, banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan pekerjaan dari perusahaan besar di luar negeri seperti Amerika, sehingga memutuskan untuk keluar dari perusahaan-perusahaan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah di Indonesia diperkirakan turun kasta sejak 2018. Porsi penduduk kelas menegah dalam 6 tahun terakhir pun menurun sejalan dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsinya saat ini.

Berdasarkan definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat tajam dari 2014 hingga 2018: dari 21 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Meski demikian, setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya.

"Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%," tertulis dalam laporan LPEM FEB UI, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Padahal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan jika Indonesia ingin mencapai status negara berpenghasilan tinggi maka jumlah kelas menengah harus ditingkatkan menjadi 70% dari populasi Indonesia pada 2045.

Sejalan, LPEM UI juga mencatat bahwa daya beli kelas menengah terus tergerus sejak 2018. Pada 2018, porsi konsumsi kelas menengah mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Terjadi tren penurunan sejak itu. Pada 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Padahal, mengutip laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kelas menengah memegang peran penting bagi penerimaan negara: sumbang 50,7% dari penerimaan pajak.

"Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan," tertulis dalam laporan LPEM UI.

Perbesar

Sebelumnya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat membantah terjadi penurunan kelas menengah di Indonesia. Menurutnya, yang terjadi hanya adanya shifting alias tren pergeseran pekerja formal menjadi pekerja-pekerja informal.

"Mungkin buat saya terjadi migrasi dari mereka yang kerja-kerja formal, [menjadi] UMKM, bekerja sendiri, self-employee," ujar Suharso kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Dia menjelas bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara persentase tercatat turun per Februari 2024 menjadi 4,82%, dari periode Februari 2023 yang sebesar 5,45%.

Sementara pergeseran pekerjaan ini, menurutnya, salah satunya akibat kondisi pandemi Covid-19 lalu memunculkan tren bekerja dari rumah alias work from home (WFH).

Suharso mengklaim, banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan pekerjaan dari perusahaan besar di luar negeri seperti Amerika, sehingga memutuskan untuk keluar dari perusahaan-perusahaan Indonesia.