Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Sementara itu, pada 2025 Kementerian Desa mendapat pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya atau sekitar Ro 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

(shc/ara)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan sebanyak 59.796 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir Oktober 2024. Angka ini melonjak sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan.

Lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. D

Rakor ini diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," tuturnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri pernah mengatakan penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

(hns/hns)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan sebanyak 59.796 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir Oktober 2024. Angka ini melonjak sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan.

Lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. D

Rakor ini diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," tuturnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri pernah mengatakan penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

(hns/hns)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk memberi izin PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melakukan kegiatan ekspor dan impor. Izin tersebut melalui Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Namun, manajemen dari Sritex tetap dipegang oleh kurator atau pihak yang mengurus dan membereskan perusahaan yang pailit.

"Bea cukai sudah izinkan untuk impor dan ekspornya. Namun, manajemen dipegang oleh kurator, dan langkah-langkah selanjutnya juga diputuskan melalui hakim pengawas," kata Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (30/10/2024).

Airlangga menyebut saat ini yang terpenting adalah perusahaan masih tetap berjalan. Ke depan, proses hukum juga masih berjalan.

"Tentu karena kita sebagai negara hukum kita ikuti proses pengadilan dan proses pengadilan sudah menunjuk kurator. Jadi tentu ini yang akan kita tunggu dari kurator. Namun dari segi pemerintah berharap bahwa perusahaan tetap berjalan," terangnya.

Pemerintah sedang menggodok kebijakan yang ditujukan untuk industri padat karya, terutama pada tekstil. Pemerintah tidak ingin industri mengalami persoalan yang luas.

"Kita ketahui beberapa waktu yang lalu memang ada persoalan namun beberapa dari pusat yang berbasis tekstil tersebut sudah melakukan restrukturisasi. Jadi tentu restrukturisasi adalah salah satu yang didorong oleh pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Airlangga telah mengatakan aktivitas pabrik harus tetap berjalan. Hal tersebut sudah dibahas bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Sritex yang sudah berproses di pengadilan jadi sudah ditunjuk kurator, sehingga dengan demikian pemerintah akan berbicara dengan kurator. Kemarin sudah berbicara dengan Dirjen Bea Cukai bahwa going concern atau pabrik itu harus tetap berjalan. Oleh karena itu, ekspornya akan terus berjalan," kata Airlangga saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2024).

Kemudian tahap selanjutnya, Airlangga bilang Sritex telah mengajukan proses kasasi Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan keputusan pengadilan.

"Dan kita ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi kita tetap menjaga agar tidak ada kegiatan dari pabrik yang terhenti," terangnya.

Namun di lain segi, investasi di industri tekstil juga ada peningkatan. Kita bisa lihat di kawasan jawa tengah apakah itu di kendal dan yang lain. Industri tekstil juga masuk dan orientasinya sebagian besar ekspor. Dan tentu tadi disampaikan bahwa kuncinya adalah produktivitas dalam menghadapi persaingan global.

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung tancap gas menyelenggarakan rapat koordinasi lintas kementerian pada Rabu (22/10) usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang dibahas yakni mengenai penataan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian dan Lembaga (K/L) yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor.

Sri Mulyani mengatakan penggunaan kantor BMN harus dilaksanakan sesuai prinsip kepatutan dan efisiensi. Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi K/L, pihaknya akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan.

"Terutama atas BMN yang idle," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Kamis (24/10/2024).

Selain mengenai penggunaan BMN untuk kantor K/L baru, dalam rapat itu Sri Mulyani juga membahas Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025. Hal ini dinilai penting karena adanya perubahan dan munculnya K/L baru dalam kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Restrukturisasi ini perlu dilakukan cepat agar berbagai program presiden dan wakil presiden dapat segera dijalankan. Selain itu, restrukturisasi anggaran K/L perlu agar memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dengan perubahan ini, tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri karena setiap presiden dan wakil presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan. Pejabat baru/Pelaksana Tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L.

"Rapat koordinasi hari ini menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi dan juga berbagai ide-ide baru yang akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas dan tentu saja tetap akuntabel, dengan resources anggaran, BMN dan pembiayaan yang ada," ucap Sri Mulyani.

Sebagai informasi, rapat dihadiri oleh jajaran eselon I Kementerian Keuangan, serta peserta yang terdiri dari 84 Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian dan Lembaga, serta Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran K/L yang mewakili.

(aid/das)

Jakarta -

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Airlangga Hartarto menanggapi terkait menghidupkan kembali Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut Binsar Pandjaitan dilantik sebagai Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Terkait hal itu, Airlangga mengatakan DEN sudah menjadi mitra pihaknya selama satu dekade terakhir. Dia menyebut komunikasi kedua pihak berjalan lancar.

"Terkait dengan DEN akan dipimpin Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan sudah menjadi mitra kami di kabinet juga hampir 1 dekade jadi komunikasi lancar," kata Airlangga saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Terkait dengan tugas dan fungsi DEN, dia menjelaskan menunggu penugasan dari Prabowo. Untuk penugasan di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Airlangga menyebut sebagian penugasannya di bidang energi, investasi, dan pariwisata di Kemenko Perekonomian.

"Tunggu nanti penugasan bapak presiden sudah jelas," jelasnya.

Ditemui secara terpisah di kantor Kemenko Perekonomian, Airlangga menyebut DEN nantinya akan melaporkan langsung kepada Presiden.

"DEN harus lihat PP-nya. Kan itu kebijakan dan beliau lapornya ke presiden langsung. Di Kemenko aja PP-nya baru," terangnya saat ditemui di Kantor Kemenko.

Sebelumnya, pengangkatan Luhut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden 139 P 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

"Mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," bunyi Kepres yang dibacakan, Senin (21/10/2024).

(rrd/rrd)

Jakarta -

Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor transportasi laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI (Ditjen Hubla Kemenhub RI) menggelar Upacara Pembukaan Diklat SDM Pemanduan Kapal dan Kepelabuhanan.

Dalam sambutan pembukaannya, Dirjen Hubla Capt Antoni Arif Priadi mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah lautan memiliki karakteristik perairan yang berbeda-beda, sehingga kegiatan pemanduan kapal dan pengelolaan pelabuhan memiliki peranan yang sangat vital.

"Kegiatan pemanduan kapal dan pengelolaan pelabuhan adalah dua aspek krusial dalam dunia maritim kita. Untuk itu, melalui Diklat Pemanduan Kapal dan Kepelabuhanan ini, tidak hanya dapat memperkuat pengetahuan teknis tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan di lapangan," jelas Antoni, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10/2024).

Antoni berharap agar seluruh peserta dapat memanfaatkan dan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya sebagai wadah untuk berdiskusi, bertanya, maupun berbagi pengalaman dengan narasumber dan sesama peserta.

"Dengan begitu, setelah mengikuti Diklat ini seluruh peserta dapat menjalankan kegiatan pemanduan kapal dan kepelabuhanan di tempat kerja masing-masing secara baik dan benar sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan SDM di sektor transportasi laut Indonesia," ujar Antoni.

Diketahui sebelumnya Direktur Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan kebijakan moratorium/penundaan sementara selama 5 (lima) bulan dalam Penyelenggaraan Diklat Pandu Tingkat II, Pandu Tingkat I dan Pandu Laut Dalam.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan waktu kepada Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan terhadap regulasi terkait dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat SDM Pemanduan Kapal.

"Alhamdulillah, penyempurnaan regulasi dan standarisasi penyelenggaraan Diklat telah dilakukan dan saat ini kebijakan moratorium tersebut telah dicabut. Tentunya saya juga berharap regulasi dan standar tersebut dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh seluruh pihak terkait, sehingga diharapkan penyelenggaraan Diklat di masa depan dapat benar-benar berkorelasi dan berimplikasi signifikan pada terciptanya Pandu Indonesia berstandar internasional yang mampu bersaing secara global guna mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim," kata Antoni.

Sebagai informasi, Diklat yang dibuka secara simbolis pada hari ini terdiri dari Diklat Pandu Tingkat II dan Pandu Tingkat I yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) serta Diklat Kepelabuhanan Tipe B yang diselenggarakan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

Untuk proses belajar mengajar menggunakan metode tatap muka langsung, dengan durasi penyelenggaraan diklat, yaitu Diklat Pandu Tingkat II dimulai dari tanggal 14 Oktober 2024 hingga 19 Februari 2025 atau setara dengan 117 hari, Diklat Pandu Tingkat I dengan dimulai dari tanggal 14 Oktober hingga 22 November 2024, dan Diklat Kepelabuhanan Tipe B dimulai dari tanggal 14 hingga 22 Oktober 2024.

Berdasarkan komposisi peserta Diklat, tercatat sebanyak 78 orang mengikuti Diklat Pandu Tingkat II, 34 orang mengikuti Diklat Pandu Tingkat I, dan 21 orang mengikuti Diklat Kepelabuhanan Tipe B.

Dalam upaya untuk menjamin kualitas lulusan Diklat tersebut, telah dipersiapkan tenaga pengajar Diklat Pemanduan Kapal dan Kepelabuhanan yang terdiri dari kelompok instruktur, pengajar dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta praktisi akademisi yang berpengalaman pada bidangnya.

(prf/ega)

Jakarta -

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat akan membahas pengambilalihan aset rumah dinas anggota DPR RI usai tak lagi ditempati. Seperti diketahui, anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan rumah dinas dan diganti dengan uang tunjangan perumahan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan pihaknya akan mengelola aset tersebut jika sudah diserahkan kepada pengguna barang dalam hal ini DPR RI. Sebagaimana diketahui, kompleks perumahan DPR RI yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan merupakan aset negara.

"Saya rasa dalam waktu dekat akan ada pembicaraan ya dan kalau memang kemudian oleh pengguna barang diserahkan kembali, ya artinya kepada pengelola. Kami kedudukannya sebagai pengelola, jadi kita nunggu prosesnya aja," kata Rionald di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan pihaknya sedang mengurus administrasi terkait penyerahan kembali aset rumah dinas DPR ke negara.

"Rumahnya itu sendiri, itu kan tercatat dalam aset Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara, maka kami sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk membahas bersama Kemenkeu dan Setneg mengenai pengembalian aset negara tersebut ke negara," kata Indra dikutip dari detikNews.

Sebelumnya terdapat surat edaran dari Sekretariat Jenderal DPR RI, bahwa anggota DPR periode 2019-2024 baik yang terpilih kembali maupun yang tidak terpilih kembali diminta menyerahkan rumah jabatan. Pengosongan rumah diberi tenggat waktu hingga akhir Oktober 2024.

Dalam surat bernomor B/733/RT.01/09/2024 itu dituliskan, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan uang tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan. Hal itu disebut merupakan hasil keputusan rapat pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR pada September 2024.

Untuk besaran uang tunjangan perumahan belum ditetapkan. Pihak DPR RI mengaku masih melakukan survei perumahan di sekitar gedung DPR RI untuk mengetahui harga yang pas.

"Besarannya itu masih dikonsultasikan karena untuk mengasumsikan hunian atau rumah sewa di seputaran Senayan, Semanggi dan Kebayoran itu untuk tipe-tipe 3 kamar itu harganya setelah disurvei masih fluktuatif dan variatif, sehingga kita harus memastikan secara cermat supaya nggak ada masalah," ujar Indra.

Simak Video: Sekjen DPR Beberkan Sederet Permasalahan Rumah Dinas Anggota

[Gambas:Video 20detik]

(aid/ara)

Jakarta -

Tiga tahun yang lalu, siapa yang menyangka hamparan hutan belantara dan lahan kosong di Kalimantan Timur akan menjadi cikal bakal ibu kota masa depan Indonesia? Kami, di Tim Transisi Ibu Kota Nusantara (IKN), tak pernah lupa bagaimana perjalanan ini dimulai dengan tantangan luar biasa.

Sumber daya manusia yang terbatas, fasilitas yang kurang memadai, kantor yang belum siap digunakan, hingga honorarium bulanan yang ditangguhkan hanyalah sebagian dari rintangan yang harus kami hadapi. Tak terhitung pula berapa banyak keraguan dan kritik yang menghujani kami-membangun sebuah kota dari nol bukanlah tugas yang mudah.

Namun, hari ini, dengan penuh kebanggaan, kita dapat melihat IKN tidak lagi hanya sebagai konsep, tetapi sebagai megaproyek nyata yang mulai diwujudkan.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), bersama dengan dukungan luar biasa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) yang saat ini keduanya dipimpin oleh Pak Basuki Hadimoeljono, telah menunjukkan bahwa visi besar ini bukanlah mimpi kosong, melainkan sebuah tujuan nyata yang bisa dicapai.

Slogan "Tiada Hari Tanpa Cor" yang kini viral di kalangan anak muda dan terpampang di salah satu bangunan di IKN mencerminkan semangat kerja keras yang terus kami junjung setiap hari.

Secara fundamental, lahirnya IKN didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menciptakan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Keraguan dan pertanyaan mengenai relevansi serta keberhasilan IKN kerap muncul. Walaupun begitu, Presiden Jokowi memilih untuk tetap mengambil risiko besar ini karena beliau yakin bahwa untuk mengejar kemajuan bangsa, sering kali kita harus berani mempertaruhkan banyak hal.

Kami sejalan dengan keyakinan tersebut. Sebagai akademisi, kami berusaha memanfaatkan pengetahuan kami untuk membangun bangsa Indonesia, salah satunya dengan mempertaruhkan kredensial dengan mengambil risiko untuk memimpin pembangunan IKN, khususnya di bidang transformasi hijau dan digital.

Kala itu, kami menerima tantangan besar ini untuk mendampingi Pak Bambang Susantono dalam mengawal pembangunan IKN. Visi besar Presiden Jokowi inilah yang terus kami pegang teguh dalam setiap langkah, fokus pada keberlanjutan dan penerapan teknologi hijau serta digital.

Visi ini lebih dari sekadar pembangunan fisik infrastruktur semata; ini adalah fondasi untuk menopang Indonesia Emas 2045-sebuah cita-cita besar yang kini mulai diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan strategis kami, seperti Cetak Biru Kota Cerdas, Pedoman Bangunan Gedung Cerdas, Roadmap Pembangunan Rendah Karbon, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Meski sempat mendapat cemoohan dari berbagai pihak, kami tetap teguh melangkah dan terus menyempurnakan yang sudah ada. Di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo, arah strategis ini akan terus kami lanjutkan, memastikan IKN berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru bermanfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia-bukan sekadar wacana kosong dan 'omon-omon' semata.

Membangun IKN bukan sekadar membangun infrastruktur fisik atau 'hardware' saja, tetapi juga menciptakan ekosistem teknologi atau 'software' dan, yang paling penting, mengembangkan sumber daya manusianya atau 'brainware'. Ketiga elemen ini menjadi pilar utama dalam visi pembangunan IKN, sejalan dengan komitmen Presiden Terpilih Prabowo yang menegaskan percepatan proyek IKN dalam Sidang Kabinet pada 12 Agustus 2024.

Kami telah mempelajari secara saksama visi dan misi Prabowo-Gibran, terutama dalam hal kesinambungan proyek-proyek yang sudah dibangun bersama Presiden Jokowi. Salah satu kunci utama yang menjadi landasan visi Presiden Terpilih Prabowo adalah keberlanjutan, dan ini menjadi fondasi yang akan terus kami pegang teguh dalam pembangunan IKN.

Filosofi keberlanjutan ini juga tercermin dalam salah satu pidato Presiden Terpilih Prabowo, di mana beliau menyampaikan bahwa, "Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan menangis, (tetapi) dia akan berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi, dijatuhkan lagi, (tetap akan) berdiri lagi."

Filosofi ini sangat relevan dengan perjalanan kami di Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital OIKN dalam membangun IKN yang penuh dengan tantangan-jatuh bangun adalah bagian dari proses. Namun, semangat pantang menyerah seperti yang diungkapkan Presiden Terpilih Prabowo itulah yang mendorong kami terus maju.

Kami di Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital, yang mayoritas diisi oleh orang muda bangsa, bertekad memastikan bahwa visi besar IKN sebagai kota cerdas dan berkelanjutan akan tetap terwujud.

Berbagai teknologi canggih telah diterapkan untuk mendukung visi efisiensi dan keberlanjutan, mulai dari sensor perkotaan dan bangunan cerdas, hingga pengendalian pembangunan yang menggunakan drone dan kecerdasan buatan (AI).

Kami juga telah dengan tanggap mengantisipasi potensi risiko bencana dengan menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) dan pengoperasian Nusantara Command Center di IKN sebagai forest city sesuai yang diarahkan oleh Presiden Terpilih Prabowo.

Nusantara Command Center tidak hanya akan berfungsi sebagai pengendali situasi darurat saja, melainkan juga meningkatkan efisiensi layanan publik serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh penghuni kota.

Tak hanya itu, kami tengah mempersiapkan trem otonom dan taksi terbang sebagai moda transportasi cerdas unggulan masa depan, sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan dan efisien.

Selain itu, Nusantara Knowledge and Technology Hub juga sedang dikembangkan sebagai jembatan emas penghubung antara dunia pendidikan, pemerintahan, dan industri, menciptakan ekosistem inovasi yang kolaboratif guna mendukung terciptanya kota cerdas yang terintegrasi.

Kolaborasi dengan universitas, perusahaan, dan lembaga internasional dari berbagai negara-negara maju terus dijajaki untuk mendukung IKN sebagai pusat inovasi dan kemajuan teknologi, menjadikannya sebagai urban living lab yang ideal untuk menyerap best practices dari seluruh dunia.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui uji coba atau Proof of Concept (PoC) teknologi, yang tidak hanya bertujuan membuktikan bahwa visi besar IKN dapat diimplementasikan, tetapi juga untuk menguji keandalan konsep serta kualitas teknologi tersebut. Melalui PoC, kami yakin bahwa akan terjadi transfer of knowledge dari inovasi terbaik dunia, baik kepada pemerintah maupun pelaku industri dalam negeri.

Hal ini penting agar kedepannya Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu untuk menciptakan inovasi-inovasi mandiri yang bersumber dari potensi sumber daya manusia terbaik bangsa. PoC juga sejatinya merupakan upaya preventif dan langkah strategis untuk menilai apakah suatu teknologi menawarkan harga terbaik-yakni harga termurah dengan kualitas tertinggi, untuk kemudian dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang terpisah.

Semua pencapaian ini menunjukkan bahwa IKN bukan sekadar gagasan atau wacana, melainkan sebuah kenyataan yang akan terwujud melalui kerja keras, inovasi, dan dedikasi yang kuat untuk masa depan Indonesia yang lebih hijau dan cerdas.

Kami percaya IKN adalah lompatan besar yang membawa Indonesia semakin dekat dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Ini bukan sekadar mimpi, melainkan bukti nyata dari tekad bangsa untuk menjadi lebih unggul, merangkul masa depan dengan keyakinan.

Di tengah laju globalisasi, IKN hadir sebagai simbol harapan, membawa Indonesia menuju era baru sebagai negara maju yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan semua ini hanya bisa dicapai dengan kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada kemajuan.

Di balik berbagai capaian kami di IKN, terdapat tim teknokrat yang luar biasa dalam merumuskan program-program unggulan. Ibarat seorang pendekar yang mahir menggunakan kemampuan fisik dan senjatanya, kami yang berkiprah di ranah sipil berusaha mengabdikan diri kepada negara dengan mengoptimalkan kajian, inovasi, dan teknologi.

Terbukti, per Oktober 2024, puluhan ribu orang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk berkunjung ke IKN melalui aplikasi IKNOW, layanan terpadu yang kami kelola dan awasi. Untuk memastikan keamanan data pengguna, kami telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui skema IT Security Assessment untuk meminimalisir risiko kebocoran data.

Dengan begitu, antusiasme yang luar biasa untuk menyaksikan langsung bagaimana kota masa depan Indonesia sedang dibangun, akan diiringi oleh teknologi tepat guna terbaik yang akan menjaga keamanan dan kenyamanan bagi semua penghuninya.

Menghadapi transisi pemerintahan, kami tetap berkomitmen mendukung penuh pembangunan IKN dan Indonesia, apa pun tantangan yang muncul di depan, dengan sumber daya yang tersedia - bahkan bila itu hanya sekedar "bambu runcing" saja. Karena kami yakin Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo memiliki tujuan mulia yang sama, yaitu untuk mencintai rakyat dan membangun Indonesia menjadi lebih adil dan makmur.

Kami percaya, perjuangan kami saat ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan perjuangan para pahlawan kita terdahulu-Pangeran Diponegoro, Jenderal Soedirman, Bung Tomo, dan lain-lain-yang rela bertaruh nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Semangat merekalah yang menjadi inspirasi kami dalam mewujudkan visi Indonesia maju dengan membangun Indonesia yang terhormat dan bermartabat.

Jika suatu saat nanti garis tangan pengabdian kami dicukupkan atau bahkan diberikan amanah dan penugasan di tempat lain oleh pimpinan, komitmen kami tidak akan berubah, karena visi kami sejalan dengan Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo: membangun Indonesia yang mandiri dan berdikari, di mana rakyatnya bangga menggunakan produk-produk buatan negeri sendiri.

Mohammed Ali Berawi
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara
Guru Besar Universitas Indonesia

(ang/ang)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui perkembangan teknologi yang terjadi saat ini berkembang semakin pesat. Ia berkomitmen Korps Bhayangkara akan segera beradaptasi.

"Ini menjadi komitmen kami juga Polri bahwa yang namanya transformasi digital ini menjadi kebutuhan," kata Sigit usai menghadiri Rakorwas Kompolnas-Polri di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/7).

Sigit lalu menyoroti fenomena citizen journalism yang saat ini semakin banyak karena perkembangan teknologi. Di mana, penyebaran informasi semakin cepat. Hal ini juga menjadi salah satu motivasi Polri untuk beradaptasi.

"Karena saya kira saat ini fenomena masyarakat menjadi bagian dari citizen journalism. Saya kira ini menjadi fenomena baru yang tentunya membuat Polri harus bisa beradaptasi dengan cepat," ucapnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam sekaligus Ketua Kompolnas, Hadi Tjahjanto, meminta Polri untuk segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang saat ini semakin masif.

Hadi mengungkapkan, digitalisasi sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

"Di era digital yang serba cepat ini, transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan," kata Hadi saat memberikan sambutan dalam Rakorwas Kompolnas-Polri, Ancol, Jakarta, Rabu (17/7).

Eks Panglima TNI ini menjelaskan, masyarakat juga semakin teredukasi dalam menggunakan teknologi. Proses penyebaran informasi di masyarakat pun semakin cepat.

"Hal ini tentunya berdampak pada meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi kinerja Polri," ujar dia.

Untuk itu, Hadi meminta kepada jajaran Korps Bhayangkara bisa segera menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Khususnya dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

JAKARTA - Terdapat empat Komjen Polisi yang satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Salah satu di antaranya baru akan naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) tahun ini.

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Dirinya menjadi satu-satunya angkatan Akpol 1991 yang sukses menyandang pangkat Komjen di 2019.

Tidak cukup sampai di situ, pria kelahiran Ambon ini juga menjadi salah satu Kapolri termuda sepanjang sejarah setelah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2021 lalu.



Seiring berjalannya waktu, mulai banyak rekan seangkatan Listyo Sigit yang kini menyandang pangkat Komjen Polisi atau jenderal bintang tiga. Siapa saja mereka?

4 Komjen Polisi Seangkatan Kapolri Listyo Sigit

1. Komjen Pol Wahyu Widada

FOTO/DOK.POLRI

Wahyu Widada mendapatkan pangkat jenderal bintang tiga setelah ditunjuk menjadi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada 26 Februari 2023. Wahyu menjadi lulusan Akpol 1991 kedua yang menerima pangkat Komjen Polisi setelah Listyo Sigit. Tidak hanya itu, dirinya juga merupakan peraih Adhi Makayasa setelah jadi lulusan terbaik Akpol 1991.

Pria kelahiran 11 September 1969 tersebut kini tengah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, setelah dimutasi pada 24 Juni 2023.

Dalam riwayat kariernya, pria asal Sleman ini pernah menjabat sebagai Kapolda Aceh di 2020, Kapolda Gorontalo pada 2019, dan Wakapolda Riau tahun 2018.

2. Komjen Pol Mohammad Fadil Imran

FOTO/DOK.SINDOnews

Komjen Fadil Imran yang lahir pada 14 Agustus 1968 juga merupakan lulusan Akpol 1991. Pangkat jenderal bintang tiga disandang setelah menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri pada 27 Maret 2023.

Sebelumnya, Fadil Imran menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya sejak 16 November 2020. Pria asal Makassar ini juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur dari 1 Mei 2020-16 November 2020.

Sepak terjangnya di kepolisian sendiri terbilang cukup moncer dengan pernah menduduki beberapa posisi penting seperti, Sahlisosbud Kapolri pada tahun 2019, dan Dirtipidter Bareskrim Polri pada 2018.

3. Komjen Pol Marthinus Hukom

FOTO/DOK.BNN

Jenderal bintang tiga selanjutnya ini lahir pada 30 Januari 1969 di Ameth, Maluku Tengah. Pangkat Komjen didapatkannya setelah ditunjuk sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di 8 Desember 2023.

Sebelumnya, lulusan Akpol 1991 ini sempat menduduki posisi Kadensus 88 AT Polri selama kurang lebih tiga tahun dari 2020 hingga 2023. Hukom juga pernah menjabat sebagai Wakadensus 88 di tahun 2018.

Marthinus Hukom memang terkenal akan pengalamannya di Densus 88, karena pernah menduduki sejumlah posisi penting seperti, Wakadensus 88 AT Polri tahun 2015 dan Kabid Intelijen Densus 88 AT Polri pada 2010 silam.

4. Komjen Pol Syahar Diantono

FOTO/DOK.HUMAS POLRI

Terakhir, ada nama Syahar Diantono yang pada tahun ini mendapat kenaikan pangkat menjadi Komjen setelah pada mutasi 28 Juni 2024 diangkat menjadi Kabaintelkam Polri.

Syahar Diantono adalah lulusan Akpol 1991 keempat yang menyandang pangkat Komjen Polisi. Sebelumnya, pria kelahiran 2 Februari 1970 tersebut sempat duduki jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

Pria asal Blora ini juga pernah menduduki beberapa posisi strategis lain, seperti Karo PID Divhumas Polri tahun 2019, Dirtipidter Bareskrim Polri pada 2020, dan Wakabareskrim Polri di 2021.