KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, di Istana Negara, Rabu (6/11/2024).

Dalam sidang tersebut Prabowo memberikan sejumlah arahan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029 berkaitan dengan pelaksanaan tugas di masing-masing instansi.

Ditemui usai SKP, Menteri Rini menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya meminta seluruh menteri pada Kabinet Merah Putih dapat fokus menyelesaikan target-target kinerja yang diakselerasi dalam 100 hari.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemanpan-RB) memiliki peran strategis untuk memastikan tata kelola yang baik dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM), serta pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) di kementerian pada Kabinet Merah Putih agar dapat berjalan dengan efektif.

“Berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan oleh para menteri sebelumnya akan terus kami lanjutkan. Namun, kami akan melakukan penyesuaian dan akselerasi agar sejalan dengan visi misi Bapak Presiden Prabowo, dan Bapak Wakil Presiden Gibran, khususnya dalam 8 misi Asta Cita,” ujarnya dalam siaran persnya.

Pada 8 misi Asta Cita, tugas dan fungsi Kemenpan-RB ada di poin ke-4 terkait Penguatan Pembangunan (SDM), serta poin ke-7 terkait Penguatan Reformasi, politik, hukum, dan birokrasi.

Untuk mengakselerasi hal tersebut Kemenpan-RB telah menentukan tiga program utama serta kegiatan strategis yang akan diakselerasi dalam 100 hari kerja.

Program pertama adalah penataan kementerian Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang meliputi organisasi, tugas dan fungsi, serta pengisian jabatan ASN pada masa transisi.

Penataan difokuskan pada pembagian peran yang efektif untuk memastikan kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik optimal.

“Saat ini Kemenpan-RB bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas secara maraton bersama dengan Sekretaris Kementerian/Lembaga sedang memfinalisasi berbagai kebijakan terkait hal ini,” kata Rini.

Untuk diketahui, terdapat pergeseran tugas dan fungsi pada kementerian dan lembaga yang baru/berubah/tetap. Maka dari itu, perlu dilakukan percepatan pengisian SDM aparatur pada kementerian dan lembaga tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri PANRB No. 15/2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

“Kita pastikan dalam pengisian jabatan ASN ini tidak akan ada yang dirugikan karena dalam pengisiannya diutamakan bagi PNS yang sudah eksisting saat ini agar tetap dapat menduduki jabatan yang setara,” sambung Rini

DOK. Kemenpan-RB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (6/11/2024).

Program kedua adalah penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang akan menjadi basis kementerian/lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional (shared outcome) dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Melalui SAKP, diharapkan dapat mewujudkan keselarasan kinerja antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah (pemda) untuk mencapai target pembangunan nasional (outcome bersama).

Selain itu, SAKP diharapkan dapat menciptakan keterpaduan kinerja antar kementerian/lembaga/pemda melalui tata kelola yang kolaboratif serta sasaran pembangunan nasional tercapai sesuai target disertai efektivitas dan efisiensi anggaran.

“Saat ini secara konsepsi kebijakan telah disepakati bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri dan dibahas harmonisasinya dengan Kementerian Hukum dan instansi terkait. Akan segera difinalisasi”. ungkap Rini

Ketiga adalah penataan tenaga non-ASN. Sebagai bagian dari amanat UU No. 20/2023 tentang ASN, secara teknis penataan tenaga non-ASN dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ASN terutama PPPK agar sesuai dengan kebutuhan instansi.

Prinsip utama dalam penataan tenaga non-ASN adalah menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, tidak mengurangi pendapatan saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada.

“Adapun penyelesaian tenaga non-ASN dilakukan lewat mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formasi pada seleksi PPPK tahun 2024 diberikan 100 persen untuk tenaga non-ASN melalui seleksi computer assisted test (CAT) dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik,” ucapnya.

Selain tiga program utama, terdapat juga program lain yang dijalankan, diantaranya penetapan Perpres Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi 20 tahun mendatang. Kemudian juga pembangunan dan perluasan cakupan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penguatan netralitas ASN pada momen Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak. Kemenpan-RB akan bekerja sama dengan Kemendagri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk meningkatkan pengawasan serta menangani pengaduan terkait netralitas ASN.

Selanjutnya jika masyarakat menemukan ASN yang tidak netral atau ikut berkampanye, dapat diadukan melalui kanal pengaduan LAPOR! dan hotline 085830051948.

KOMPAS.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berkomitmen untuk memberikan dukungan pada upaya optimalisasi pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) yang digarap Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Menpan-RB Rini Widyantini mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung penguatan dan penataan aspek tata kelola, kelembagaan, maupun sumber daya manusia (SDM) aparatur.

“Saya dan Pak Menteri P2MI berdiskusi bagaimana penguatan terhadap kebijakan perlindungan pekerja migran. Tentunya peran Kemenpan-RB memberikan support terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Menteri P2MI,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Rini menjelaskan, Presiden Prabowo telah membentuk Kementerian P2MI/BP2MI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

“Adapun kementerian tersebut bertugas untuk menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan PMI yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan,” jelasnya.

Pembentukan Kementerian P2MI/BP2MI menegaskan arah kebijakan Presiden terkait pelindungan PMI sebagaimana tercantum dalam Visi Misi Presiden (Asta Cita).

“Kemenpan-RB siap memberikan bantuan sesuai kewenangan kami untuk menyukseskan Asta Cita, yaitu memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri,” papar Rini.

Pada pertemuan tersebut, Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding menyampaikan, saat ini, pekerjaan rumah terkait PMI masih banyak.

Utamanya, sebut dia, yang menyangkut pembenahan proses rekrutmen PMI, penataan lembaga pelatihan kerja (LPK), serta peningkatan kemampuan dan keterampilan PMI.

“Pesan Presiden Prabowo terkait PMI itu ada dua, jangan ada eksploitasi terhadap PMI dan tingkatkan devisa negara. Kami mengupayakan perbaikan pada tata kelola pelindungan pekerja migran dari hulu ke hilir secara end-to-end,” tuturnya.

Terakhir, Karding berharap, Kementerian P2MI/BP2MI dapat dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan efektif dan efisien dengan dukungan dari Kemenpan-RB dari sisi penguatan dan penataan aspek tata kelola dan kelembagaan.

“Dengan dukungan dari Kemeenpan-RB, kami yakin bisa mendapatkan asistensi yang maksimal soal bagaimana secara kelembagaan kementerian. Harapannya, kami bisa bekerja lebih cepat, lebih solid, dan bisa mencapai target yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada kami,” ujarnya.

KOMPAS.com - Penguatan kelembagaan pemerintah terus diupayakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

Dukungan penguatan, termasuk pada aspek tata kelola, kelembagaan maupun SDM aparatur di lingkup perumahan dan kawasan permukiman.

Oleh karenanya, Rini menerima audiensi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

“Kami di Kementerian PANRB mendukung penguatan organisasi Kementerian PKP, tentu dengan prinsip efisiensi kelembagaan,” ungkap Menteri Rini dalam pertemuan tersebut.

Kemenpan-RB dan Kementerian PKP memiliki visi yang sama dalam menjalankan Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poinnya, adalah membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian PKP memiliki target menyediakan 3 juta rumah. Untuk itu, diperlukan tata kelola dan kelembagaan yang lincah dan cepat serta SDM aparatur yang kapabel dan responsif.

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Rini Widyantini bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Salah satu fokus Menteri PKP Maruarar adalah efisiensi dan pengawasan yang ketat, termasuk pencegahan korupsi dalam melakukan tugas dan fungsi kementeriannya.

Sejumlah rekomendasi diberikan oleh Menteri Rini kepada jajaran Kementerian PKP terkait kelembagaan.

"Tata kelola dan struktur yang ada dalam Kementerian PKP harus dapat secara efektif dan efisien mengerjakan dan mengawal core business-nya, termasuk dukungan SDM aparatur yang kapabel,” pungkas Rini.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto; Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah; Plt. Sekretaris Kemenpan-RB Erwan Agus Purwanto; dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Nanik Murwati.

Kemudian, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto; serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian PKP.

KOMPAS.com - Penguatan kelembagaan pemerintah terus diupayakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

Dukungan penguatan, termasuk pada aspek tata kelola, kelembagaan maupun SDM aparatur di lingkup perumahan dan kawasan permukiman.

Oleh karenanya, Rini menerima audiensi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

“Kami di Kementerian PANRB mendukung penguatan organisasi Kementerian PKP, tentu dengan prinsip efisiensi kelembagaan,” ungkap Menteri Rini dalam pertemuan tersebut.

Kemenpan-RB dan Kementerian PKP memiliki visi yang sama dalam menjalankan Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poinnya, adalah membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian PKP memiliki target menyediakan 3 juta rumah. Untuk itu, diperlukan tata kelola dan kelembagaan yang lincah dan cepat serta SDM aparatur yang kapabel dan responsif.

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Rini Widyantini bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Salah satu fokus Menteri PKP Maruarar adalah efisiensi dan pengawasan yang ketat, termasuk pencegahan korupsi dalam melakukan tugas dan fungsi kementeriannya.

Sejumlah rekomendasi diberikan oleh Menteri Rini kepada jajaran Kementerian PKP terkait kelembagaan.

"Tata kelola dan struktur yang ada dalam Kementerian PKP harus dapat secara efektif dan efisien mengerjakan dan mengawal core business-nya, termasuk dukungan SDM aparatur yang kapabel,” pungkas Rini.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto; Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah; Plt. Sekretaris Kemenpan-RB Erwan Agus Purwanto; dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Nanik Murwati.

Kemudian, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto; serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian PKP.

BPJS Kesehatan kembali membuktikan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan meraih penghargaan dari Kementerian PAN-RB.

BPJS Keseharan meraih penghargaan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik untuk kategori Penyelenggara Inovasi Terbaik dari Kelompok Instansi Pembina.

Capaian ini menjadi bukti BPJS Kesehatan berhasil menghadirkan layanan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai inovasi.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan penghargaan ini merupakan buah hasil dari kerja keras seluruh duta BPJS Kesehatan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Anugerah ini merupakan buah dari upaya besar yang telah dilakukan BPJS Kesehatan dalam transformasi mutu layanan kepada peserta JKN, sehingga dapat memberikan jaminan kesehatan melalui inovasi pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/10).

Menurutnya, BPJS Kesehatan senantiasa berupaya memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah melalui peningkatan kualitas layanan. Karenanya, penghargaan ini jadi motivasi tambahan untuk tak berhenti berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

"Penghargaan ini juga memotivasi kami untuk terus melakukan inovasi demi tercapainya pelayanan yang lebih baik," ujar Ghufron.

Ghufron menjelaskan, beragam inovasi yang dihadirkan ini tak lepas dari seiring pertumbuhan jumlah kepesertaan JKN. Karena itu diperlukan langkah nyata untuk membuka akses seluas-luasnya dalam memberikan kemudahan akses bagi peserta.

Di sisi pelayanan, BPJS Kesehatan telah menghadirkan Aplikasi Mobile JKN yang memiliki fitur-fitur berupa telekonsultasi, skrining riwayat kesehatan, antrean online, hingga fitur i-Care JKN.

Dari sisi administrasi, ada layanan administrasi non tatap muka berbasis digital. Dalam hal ini BPJS Kesehatan menghadirkan Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), BPJS Kesehatan Care Center 165 hingga BPJS Online. Bukan hanya itu, BPJS Kesehatan juga turut berpartisipasi dalam Mal Pelayanan Publik (MPP).

Menurutnya, berbagi inovasi tersebut dikembangkan berdasarkan customer journey, sehingga harapannya bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Kami juga berkolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, asosiasi profesi, dan para pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga peserta JKN bisa terlayani dengan kian baik dan memuaskan," kata Ghufron.

Ghufron menjelaskan, penghargaan yang diraih ini akan dijadikan sebagai motivasi bagi BPJS Kesehatan untuk senantiasa mengembangkan inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN. BPJS Kesehatan juga akan terus menujukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara.

Sementara itu Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas menyebut pemerintah terus mendorong kementerian/lembaga dalam melakukan reformasi birokrasi. Upaya yang dilakukan dapat dimulai dari birokrasi yang berdampak dengan mengurangi penggunaan kertas dalam hal administrasi, penyederhanaan proses bisnis hingga pengawasan terhadap manajemen kinerja.

Anas menjelaskan pelayanan publik bukan hanya tugas administratif melainkan manifestasi dari nilai pemerintah, yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan pelayanan prima.

Dalam menghadirkan pelayanan, setidaknya penyedia pelayanan diharapkan memiliki empat unsur yang termasuk ke dalam ekosistem pelayanan terintegrasi, yakni direct service salah satunya melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), mobile service atau pelayanan bergerak, self service dan electronic service.

"Harapannya, seluruh kementerian/lembaga hingga pimpinan daerah dapat berkomitmen untuk melaksanakan instruksi Presiden RI dengan mengintegrasikan aplikasi dan layanan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan semakin mudah diakses," kata Anas.

KOMPAS.com - [emerintah terus bergerak cepat dalam upaya Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dalam mempersiapkan keanggotaan tersebut, pemerintah meluncurkan Portal Aksesi OECD sebagai platform yang akan digunakan oleh Tim Nasional OECD.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) sekaligus Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tim nasional ini terdiri dari 64 kementerian/lembaga yang terbagi ke dalam 26 komite akan menggunakan portal ini untuk saling berkoordinasi terkait target dari tiap sektor.

Tim Nasional OECD juga akan menyiapkan initial memorandum yang merupakan gambaran kebijakan Indonesia yang dibandingkan dengan instrumen OECD.

Airlangga menjelaskan, Portal Aksesi OECD menjadi sistem digital akan mengawasi proses aksesi Indonesia sebagai anggota penuh OECD.

“Dalam melakukan hal ini, perlu dilakukan total football diplomacy karena Indonesia harus diterima secara konsensus,” ungkap Airlangga melalui siaran persnya, Jumat (4/10/2024).

Hal tersebut disampaikan Airlangga saat mengikuti Rakor Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Adapun portal itu diluncurkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pahala Mansury, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

Platform digital ini merupakan upaya untuk mempercepat transparansi proses kerja dan mempercepat waktu aksesi yang memakan waktu hingga tiga tahun.

Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang mendaftar sebagai anggota penuh OECD dan sudah diterima untuk proses aksesi.

“Kami berharap proses awal aksesi ini bisa terus kita jaga dengan semangat untuk memperkuat perekonomian secara nasional, sehingga Indonesia memiliki standar yang setara dengan negara anggota OECD,” ujarnya.

Sementara itu, Menkeu sekaligus Wakil Ketua Tim Nasional OECD Sri Mulyani mengatakan, proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD juga dilakukan untuk perbaikan struktural terhadap berbagai instrumen OECD yang mana ini terkait dengan seluruh kementerian/lembaga.

Substansi dari instrumen tersebut saling lintas instansi sehingga penting untuk mempunyai rasa kepemilikan dalam mengerjakan aksesi ini.

“Kita melakukan ini untuk membangun negara kita sendiri dan juga untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota OECD. Bahwa ini kemudian menjadi baik dan Indonesia bisa menjadi anggota OECD. Itu hasil akhir yang didapat,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa proses Indonesia untuk menjadi negara anggota OECD adalah momentum yang luar biasa.

Pemerintah akan melakukan reformasi yang mendalam untuk menyamakan indikator-indikator serta kebijakan terhadap instrumen OECD.

“Ini menjadi momentum yang luar biasa, karena kalau Indonesia lolos menjadi negara anggota OECD maka Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Diperlukan total football diplomacy dan ownership karena untuk melakukan proses aksesi ini tidak mudah,” lanjutnya.

Anas melanjutkan bahwa saat ini Kemenpan-RB sedang mengembangkan instrumen world class bureaucracy (WCB) yang akan mengidentifikasi gap yang ada di Pemerintah Indonesia dengan standar internasional, termasuk dengan standar OECD.

"Instrumen ini juga berfungsi sebagai pendorong pemenuhan kondisi-kondisi yang harus ditindaklanjuti untuk mendukung aksesi Indonesia menjadi anggota OECD," tuturnya.

Ia menjelaskan, Kemenpan-RB selaku Penanggung Jawab Bidang Tata Kelola Publik dalam Tim Nasional OECD telah melaksanakan beberapa hal, salah satunya berbagi tugas dengan kementerian/lembaga untuk menyusun initial memorandum di bidang tata kelola publik.

"Kemudian, memetakan hubungan legal instrument OECD dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN)," ucapnya.

Selain itu, sebut dia, Kemenpan-RB juga aktif mengikuti kegiatan OECD dan terlibat dalam survei yang dilaksanakan oleh OECD dengan harapan dapat mendukung penyelarasan kebijakan dan praktik bidang tata kelola publik sesuai dengan standar OECD.

Menurutnya, aksesi bisa membantu mendorong komitmen Indonesia agar indikatornya bisa selaras dengan negara-negara maju.

"Untuk memenuhi hal itu tidaklah mudah. Proses aksesi ini menuntut komitmen pemerintah Indonesia supaya selaras dengan nilai-nilai negara maju yang sedang diperjuangkan bersama," jelasnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencatatkan total ada 79 pemerintah daerah (pemda) yang menduduki predikat kurang dalam hal akuntabilitas dan transparansi kinerja. Penilaian ini didapatkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Erwan Agus Purwanto mengatakan, pemerintah daerah terkait menduduki predikat nilai SAKIP mulai dari CC (kukup), C (kurang), hingga D (sangat kurang).

"79 Pemerintah kabupaten kota dengan predikat CC hingga D. Kelompok terakhir ini yang masih memerlukan pembinaan secara intensif agar segera dapat naik predikat seperti Pemerintah Daerah (Pemda) yang lain," kata Erwan, dalam acara SAKIP Award 2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja merupakan tools untuk memetakan dan membina instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi ini dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di sisi lain, Erwan mengatakan pada 2024 ini banyak daerah yang berhasil menaikkan peringkatnya. Di predikat AA (sangat memuaskan), total ada tiga pemda yang teridiri atas DI Yogyakarta (DIY), Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Surabaya. Adapun Provinsi DIY sendiri telah menduduki posisi itu selama 6 tahun sejak tahun 2018.

"Terdapat beberapa hal yang mendasari kenaikan predikat pada kedua pemda tersebut, pertama pemanfaatan data yang selalu update dan diperoleh secara real time sehingga dapat mendukung penyusunan program pembangunan yang akurat dan efektif. Kedua, pengelolaan data kinerja menggunakan teknologi digital terutama penggunaan artificial intelligence (AI)," ujarnya.

Sementara itu, total ada sebanyak 20 pemerintah daerah dengan predikat A (memuaskan), 87 pemerintah daerah dengan predikat BB (sangat baik), dan 357 pemerintah daerah dengan predikat B (baik).

"Kenaikan peringkat, ada 48 pemerintah daerah naik ke predikat B, 16 pemerintah daerah naik ke predikat BB, 2 pemerintah daerah daerah naik ke predikat a, serta 2 pemerintah daerah naik ke predikat AA," lanjut Erwan.

Secara rata-rata, nilai SAKIP pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2024 ini mencapai 64,23. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,18 poin dari tahun 2023. Erwan menjelaskan, kenaikan ini sebagai implikasi dari kenaikan predikat dan nilai SAKIP pada beberapa Pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya untuk rata-rata nilai SAKIP pemerintah provinsi pada tahun 2024 adalah sebesar 70,75. Angka ini mengalami sedikit penurunan 1,42 poin dari tahun 2023. Kata Erwan, penurunan tersebut disebabkan karena adanya tambahan 2 provinsi baru untuk dievaluasi di masa-masa akhir.

"Secara kualitas kedua pemda tersebut masih jauh dari kriteria, baik hasil nilai kedua pemda tersebut yang kemudian mempengaruhi rata-rata nilai SAKIP Provinsi secara nasional," kata dia.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, apresiasi terhadap predikat SAKIP diberikan dengan mengacu pada dampak yang dihasilkan pemda. Salah satu dampak yang paling terlihat ialah penanganan kemiskinan.

"Sekarang kalau ingin dapet AA langsung dicek aja, kemiskinannya turun berapa tahun ini dampaknya. Dan itu tidak di kita, di BPS, kami langsung cek di BPS. Ini investasi naik berapa, kemiskinan turun berapa, kemiskinan ekstremnya berapa," ujar Anas, dalam sambutannya.

Selain penanganan kemiskinan, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog juga menjadi salah satu pertimbangan penting. Anas mengatakan, pemda juga tidak perlu khawatir sebab belanja di e-katalog bisa tawar-menawar.

"Yang berikutnya adalah terkait dengan penanganan inflasi, bersama Pak Mendagri telah melakukan konsolidasi luar biasa. Yang berikutnya adalah terkait dengan digitalisasi," katanya.

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menandatangani Nota Kesepahaman tentang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kerja sama itu dilakukan karena pencegahan dan pemberantasan korupsi pada sektor publik bersinggungan dengan penerapan sistem digital.

Anas menerangkan, transformasi digital berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kemudahan berusaha, dan penyelenggaraan penegakan hukum.

“Kita ingin perkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini akan mengonsolidasikan birokrasi lebih transparan,” ungkapnya lewat siaran persnya, Jumat (27/9/2024).

Hal tersebut disampaikan Anas saat acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenpan-RB dengan KPK di Kantor KPK, Jakarta, Jumat.

Anas menilai, negara yang memiliki indeks transformasi digital yang baik, cenderung juga memiliki angka pemberantasan korupsi yang baik, seperti Denmark dan Finlandia. Oleh karena itu, Indonesia perlu belajar dari negara maju tersebut.

Lingkup kerja sama yang dilakukan ada tujuh, yakni pencegahan dan monitoring tindak pidana korupsi, penguatan kebijakan dan regulasi, kelembagaan dan tata laksana, dan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan aparatur negara.

Kemudian, pendidikan dan peran masyarakat, penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelayanan publik, serta pertukaran dan pemanfaatan informasi dan data.

Nota Kesepahaman itu dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Kemenpan-RB dengan KPK, utamanya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Tujuan utamanya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak. Upaya-upaya pencegahan dan pembangunan sistem birokrasi yang lebih transparan, akuntabel dan lebih kredibel dan berdampak,” tegas Anas.

Berdasarkan isi perjanjian tersebut, Kemenpan-RB akan bekerja sama dengan KPK untuk memastikan penanganan pengaduan terkait korupsi dalam pelayanan publik berjalan efektif.

Kedua belah pihak juga akan berbagi informasi serta data terkait penyelidikan atau indikasi korupsi, serta berbagai informasi yang relevan untuk memperkuat proses hukum.

Kemenpan-RB pun fokus pada penguatan kapasitas dan integritas aparatur negara melalui program-program yang memberdayakan mereka untuk menolak korupsi. Kebijakan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan juga akan diawasi.

Di samping itu, pengawasan juga dilakukan lewat bantuan masyarakat. Mereka bisa melaporkan indikasi penyelewengan melalui aplikasi atau kanal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR!.

“Intinya dengan digitalisasi ini harapan kita pelayanan publik lebih transparan. Begitu juga terkait dengan pelayanan di birokrasi akan jauh lebih cepat dan berdampak untuk masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPK Nawawi Pomolango menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antara kedua lembaga.

Menurutnya, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai tujuan.

“Kolaborasi ini harus terus dievaluasi agar progresnya tepat sasaran dan solusi dapat ditemukan jika ada kendala,” ujar Nawawi.

Selain itu, Nawawi menjelaskan, KPK juga berkomitmen memperkuat perlindungan bagi pelapor korupsi. Sebab, pelapor masih sering menghadapi berbagai ancaman, mulai dari intimidasi hingga ancaman fisik.

“Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK wajib melindungi saksi atau pelapor tindak pidana korupsi, termasuk memberikan jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas,” tambahnya.

KOMPAS.com - Fenomena perjudian daring atau online sudah semakin meresahkan dan sudah melibatkan berbagai kalangan, termasuk aparatur sipil negara (ASN).

Untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari perjudian daring di kalangan ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menerbitkan surat edaran terbaru pada 24 September 2024.

Peraturan itu adalah Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September 2024.

Anas menegaskan, judi online termasuk pelanggaran hukum. Perilaku tersebut bisa menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, bahkan bisa mendorong perilaku kriminal lainnya.

Tak dipungkiri, ASN bisa juga bisa terlibat dalam lingkaran perjudian daring ini.

“Kami sudah keluarkan Surat Edaran untuk mencegah dan menangani perjudian online. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas,” ungkap Anas.

Tindak pidana perjudian daring ini memasuki titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online pada kuartal I-2024 sudah mencapai Rp 600 triliun.

Anas mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti-perjudian daring. Instansi pemerintah pusat dan daerah diimbau melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk perjudian daring.

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring,” tegasnya.

Jika ditemukan adanya indikasi, PPK atau atasan bisa memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.

Bagi ASN pelaku perjudian daring yang pelanggarannya berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, bisa dijatuhkan hukuman ringan hingga sedang.

Sementara, jika berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat.

“Terhadap pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan,” tulis surat tersebut.

Sedangkan terhadap ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa perjudian daring, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Dalam surat tersebut dijelaskan, ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus perjudian daring, PPK wajib memberhentikan sementara pegawai tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

SE ini juga menindak tegas tenaga non-ASN yang terlibat. Pegawai non-ASN yang terbukti terlibat perjudian daring, dapat dijadikan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian kerja.

“Atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-ASN yang dilakukan sesuai perjanjian kontrak kerja,” tegas Anas.

Pimpinan instansi pemerintah diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap Upaya pencegahan dan penanganan perjudian daring ini.

Setiap instansi pemerintah juga diimbau untuk menyampaikan upaya yang dilakukan masing-masing instansi, kepada Menteri PANRB c.q Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Informasi lebih lengkap mengenai SE Menpan-RB Nomor 5 Tahun 2024 bisa dicek lewat tautan berikut.

KOMPAS.com - Fenomena perjudian daring atau online sudah semakin meresahkan dan sudah melibatkan berbagai kalangan, termasuk aparatur sipil negara (ASN).

Untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari perjudian daring di kalangan ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menerbitkan surat edaran terbaru pada 24 September 2024.

Peraturan itu adalah Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September 2024.

Anas menegaskan, judi online termasuk pelanggaran hukum. Perilaku tersebut bisa menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, bahkan bisa mendorong perilaku kriminal lainnya.

Tak dipungkiri, ASN bisa juga bisa terlibat dalam lingkaran perjudian daring ini.

“Kami sudah keluarkan Surat Edaran untuk mencegah dan menangani perjudian online. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas,” ungkap Anas.

Tindak pidana perjudian daring ini memasuki titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online pada kuartal I-2024 sudah mencapai Rp 600 triliun.

Anas mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti-perjudian daring. Instansi pemerintah pusat dan daerah diimbau melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk perjudian daring.

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring,” tegasnya.

Jika ditemukan adanya indikasi, PPK atau atasan bisa memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.

Bagi ASN pelaku perjudian daring yang pelanggarannya berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, bisa dijatuhkan hukuman ringan hingga sedang.

Sementara, jika berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat.

“Terhadap pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan,” tulis surat tersebut.

Sedangkan terhadap ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa perjudian daring, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Dalam surat tersebut dijelaskan, ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus perjudian daring, PPK wajib memberhentikan sementara pegawai tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

SE ini juga menindak tegas tenaga non-ASN yang terlibat. Pegawai non-ASN yang terbukti terlibat perjudian daring, dapat dijadikan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian kerja.

“Atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-ASN yang dilakukan sesuai perjanjian kontrak kerja,” tegas Anas.

Pimpinan instansi pemerintah diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap Upaya pencegahan dan penanganan perjudian daring ini.

Setiap instansi pemerintah juga diimbau untuk menyampaikan upaya yang dilakukan masing-masing instansi, kepada Menteri PANRB c.q Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Informasi lebih lengkap mengenai SE Menpan-RB Nomor 5 Tahun 2024 bisa dicek lewat tautan berikut.

Pemerintah menyiapkan "jalur khusus' atau jalur afirmasi untuk masyarakat Kalimantan yang akan mendaftarkan diri pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pada tahun ini seleksi CPNS dan PPPK akan menyediakan formasi hingga 600 ribu untuk fresh graduate atau lulusan baru. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 ribu formasi khusus untuk IKN.

Dari jumlah tersebut, 5% akan dialokasikan khusus untuk masyarakat sekitar IKN. Anas menjamin, seleksi akan dilakukan sangat ketat dengan kriteria khusus talenta digital multitasking. Adapun seleksi CASN sendiri rencananya akan dibuka pada Agustus ini.

"Akan ada afirmasi 5% untuk putra-putri Kalimantan bisa masuk IKN," kata Anas, sebelum sidang kabinet di Sumbu Kebangsaan, IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Ia juga memastikan kalau para lulusan baru asal Kalimantan ini tidak perlu bersaing dengan pendaftar-pendaftar lainnya. Mereka akan bersaing dengan sesama pendaftar dari Kalimantan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Atas saran Pak Presiden (Jokowi) jika nanti ada total 4 juta orang mendaftar dari total 600 ribu itu, kalau misalnya di Kalimantan yang daftar ada 100 ribu, putra putri Kalimantan tidak akan bersaing dengan yang 4 juta tadi, tapi dengan yang 100 ribu di Kalimantan sebagai bentuk afirmasi pemerintah terhadap putra putri Kalimantan terbaik," jelasnya.

Di samping itu, pemerintah juga akan menetapkan syarat khusus bagi ASN sekitar yang mengajukan kepindahan ke IKN. Hal ini menyusul membludaknya permintaan pindah dari kabupaten di sekitar IKN. Salah satu syaratnya ialah kemampuan digital.

"Kemarin juga begitu IKN dibentuk Pemdasus, ini kan berbondong-bondong kabupaten sekitar banyak yang mau pindah ke IKN. Maka kemarin di ratas diputuskan akan ada syarat-syarat terbuka untuk pemindahan," ujar Anas.

"Karena syarat untuk berkantor di sini harus punya kemampuan digital dan juga sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) akan dikerjakan. Sehingga, pemindahan IKN bukan hanya pindah ASN ke ibu kota tapi juga memindahkan cara kerja baru," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan data KemenPAN-RB seleksi CASN tahun ini akan menyediakan 1.289.824 formasi dari berbagai instansi se-Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan 2,3 juta ASN secara bertahap. Rinciannya, terdapat 427.650 formasi di instansi pusat yakni 207.247 CPNS dan 221.936 PPPK.

Sedangkan untuk alokasi formasi instansi daerah mencapai 862.174. Kemudian, sekitar 71.643 formasi CASN akan ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN). Formasi CASN IKN 2024 terdiri dari 14.114 formasi CPNS dan 57.529 formasi PPPK.

KOMPAS.com - Indonesia saat ini berada di titik persimpangan dan periode krusial transformasi digital pemerintah yang akan menentukan kehidupan digital bangsa beberapa dekade ke depan.

Kunci sukses transformasi digital terletak pada manajemen perubahan dan budaya di segala aspek, termasuk dalam urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat menyapa aparatur sipil negara (ASN) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Wellington, Selandia Baru, Selasa (6/8/2024).

Anas mengatakan, digitalisasi menjadi faktor kunci untuk mewujudkan "Jalan Tol Pelayanan" dalam menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Digitalisasi bisa kita jadikan pendorong peningkatan kualitas layanan dan diplomasi Indonesia di luar negeri, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan,” ujar Anas lewat siaran persnya, Rabu (7/8/2024).

Dalam menyukseskan transformasi digital, tentu diperlukan kolaborasi antarinstansi dan kebijakan yang kuat untuk memberikan layanan terpadu.

"Tidak hanya kolaborasi, transformasi ini pun harus didukung oleh pola pikir digital yang maju dan dukungan talenta digital terbaik," ucapnya.

Anas mengungkapkan, arah transformasi digital Indonesia telah diakui sudah berada jalan yang tepat oleh berbagai institusi global atau praktisi digital.

"Namun dalam mengawal transformasi digital Kemenpan-RB pun terus mempelajari best practices digitalisasi pemerintahan di negara-negara maju, salah satunya Selandia Baru," tutur Anas.

Menurutnya, Reformasi Birokrasi menjadi salah satu agenda utama pemerintah Indonesia saat ini. Dengan reformasi yang efektif, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui pertemuan tersebut, Anas berharap Kemenpan-RB dan KBRI Wellington bisa bekerja sama lebih baik dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi yang efektif.

“Kami juga berharap, Bapak/Ibu sekalian di KBRI Wellington dapat memberikan masukan dan perspektif baru yang konstruktif berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama bertugas di Selandia Baru,” imbuh mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Saat menyapa ASN di KBRI Wellington, Menteri Anas didampingi oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje Suebu.

Anas juga berdiskusi dengan ASN Indonesia di Selandia Baru terkait tantangan dan peluang ASN di luar negeri, peningkatan kompetensi dan pengembangan karier, serta penerapan kebijakan terbaru dari Kemenpan-RB yang relevan dengan ASN di luar negeri.

Ada pula diskusi mengenai fasilitas dan dukungan yang tersedia untuk ASN di luar negeri, termasuk aspek kesehatan dan kesejahteraan.

Anas tidak lupa menyampaikan apresiasinya atas dedikasi dan kerja keras ASN yang mengabdi di luar negeri, termasuk para staf KBRI Wellington.

"Saya mengapresiasi kinerja para staf dalam memelihara hubungan baik antarnegara, mempromosikan budaya, perdagangan, pendidikan, dan investasi, sehingga memperkuat ikatan antara Indonesia dan Selandia Baru,” katanya.