JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah resmi menaikkan tarif jalan tol dalam kota yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2130/KPTS/M/2024 mulai tanggal 22 September2024.Adapun ruas yang melakukan penyesuaian tarif antara lain Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit (Jalan Tol Dalam Kota).

Kenaikantarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021. Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

Penyesuaian tarif ini juga diperlukan sebagai wujud kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha Jalan Tol sesuai Business Plan, membangun dan menjaga iklim investasi Jalan Tol di Indonesia yang kondusif, serta menjaga dan meningkatkan level of services jalan tol.

Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Head, Widiyatmiko Nursejati mengatakan Jalan Tol Dalam Kota berperan penting dalam mendukung pertumbuhan Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis dan hiburan serta sebagai sarana mobilitas orang dan barang yang semakin meningkat.

Jalan tol ini juga merupakan jalur VIP dikarenakan menjadi jalur lalu lintas bagi Tamu Negara, jalur lalu lintas Presiden, Kementerian dan Pemerintahan lainnya dalam melaksanakan perjalanan dinas. Selain itu, menjadi jalur alternatif menuju dan dari wilayah pusat perkantoran, pusat hiburan dan menjadi jalur logistik menuju dan dari Pelabuhan Tanjung Priok serta Bandara Soekarno-Hatta.

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR tersebut, penyesuaian tarif pada Jalan Tol Dalam Kota Jakarta yang mengalami penyesuaian menjadi sebagai berikut:
Gol I: Rp11.000,- yang semula Rp10.500
Gol II: Rp16.500,- yang semula Rp15.500
Gol III: Rp16.500,- yang semula Rp15.500
Gol IV: Rp19.000,- yang semula Rp17.500
Gol V: Rp19.000,- yang semula Rp17.500.

JAKARTA - Investor asing diketahui tidak terlalu tertarik untuk membangun proyek jalan tol , padahal sejatinya pembangunan infrastruktur terutama jalan tol tidak hanya sekedar mengandalkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dibutuhkan kontribusi para pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri untuk pengembangan jaringan jalan tol.

Namun demikian, pencarian investor asing untuk masuk ke proyek jalan tol baru di dalam negeri masih memegang kekhawatiran yang terkait dengan kepastian berusaha hingga prosedur perizinan yang cukup banyak di Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja menjelaskan, setidaknya ada dua jenis investasi untuk proyek infrastruktur seperti jalan tol, yaitu greenfield dan brownfield.

Secara singkat, Endra menjelaskan investasi ke proyek greenfield artinya calon investor membangun di atas tanah yang masih kosong, alias dimulai dari sejak proses konstruksi. Sedangkan investasi brownfield, calon investor membeli konsesi dari infrastruktur yang sudah rampung dibangun.

"Jadi (brownfield) bukan dijual ke asing, tapi konsesinya yang diambil, tapi tolnya tetep punya pemerintah, tidak pernah di lepas, masa konsesinya saja yang pindah," kata Endra saat ditemui MNC Portal di Jakarta, dikutip Kamis (8/8/2024).

Endra menjelaskan saat ini calon investor asing untuk berinvestasi ke proyek infrastruktur memang kerap masuk ke proyek brownfield atau yang sudah jadi. Alasannya karena sudah tidak lagi memerlukan proses pembebasan lahan, perizinan, atau proses konstruksi lagi.

"Saya kalau persentase tidak tahu, tapi kalau INA itu lebih tertarik di brownfield, berarti dia tidak mau sibuk oleh masalah tanah, dengan financial close, perizinan dan lainnya," tambahnya.

Namun demikian, Endra menyebut calon investor memang memerlukan kepastian sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga proyek-proyek yang fisiknya sudah terlihat masih dianggap lebih menarik ketimbang proyek yang belum memulai konstruksi.

"Namanya investor kan perlu kepastian, nah kalau di konstruksi ketidakpastian itu ada di masalah sosial, masalah tanah, begitu saja, dia tidak mau ribet dengan itu," kata Endra.

"Terus perizinan biasanya yang biasanya bikin (pertimbangan), AMDAL nya dan segala macam, kalau sudah selesai semua konstruksinya bisa berjalan, dia tinggal beli," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan meraih Rekor MURI dalam hal pembangunan hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Thap II.

Menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, proses topping off bangunan 4 lantai hunian pekerja konstruksi di IKN dilakukan hanya dalam waktu 29 jam 26 menit 51 detik.

Catatan ini menjadi yang tercepat jika dibanding dengan perolehan sebelumnya, sehingga dinilai layak untuk diganjar sebagai Rekor Tercepat oleh MURI.

"Alhamdulillah HPK Tahap II berhasil mendapat Rekor MURI Topping Off Bangunan 4 lantai dalam waktu 29 jam 26 menit 51 detik saja. Rekor MURI ini diharapkan dapat memacu semangat pekerja konstruksi membangun berbagai infrastruktur di Ibu Kota Nusantara," ujar Iwan, dalam keterangan resminya, Jumat (19/7/2024).

Iwan mengatakan pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi di IKN Tahap II ini menggunakan teknologi Mobox yang dikembangkan oleh PT. Adhi Karya. Hal ini berdampak pada waktu pengerjaan yang lebih cepat.

"Teknologi Mobox mampu menghadirkan metode konstruksi yang cepat dengan minimum waste yang merupakan prinsip implementasi prinsip lean construction," ujar Iwan.

Menurut Iwan, pembangunan IKN merupakan harapan baru bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju.

Berbagai infrastruktur yang dibangun pemerintah dengan teknologi konstruksi menjadi semakin masif dan cepat diharapkan mampu mewujudkan infrastruktur yang baik dan tentunya sesuai dengan desain pembangunan IKN yakni smart and forest city.

Demi mengejar target pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR menggunakan teknologi Mobox yakni teknologi modular yang ramah lingkungan, cepat, ringan dan mudah di jangkau sampai ke remote area.

Kementerian PUPR nantinya akan menggunakan bangunan empat tersebut sebagai Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) Tahap II sebagai tempat tinggal para pekerja konstruksi selama proses pembangunan infrastruktur di IKN berlangsung. (TSA)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memulai pembangunan Bendungan Jenelata di Gowa, Sulawesi Selatan guna mengoptimalkan pengendalian banjir di Makassar. Anggaran untuk membangun bendungan ini mencapai Rp 4,15 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan bendungan sebagai tampungan air di berbagai wilayah Indonesia merupakan upaya untuk mengatasi ancaman perubahan iklim.

"Untuk menghadapi ancaman perubahan iklim, Pemerintah Indonesia harus memperbanyak tampungan air, baik itu embung dan bendungan," ujar Basuki di Jakarta, Kamis (18/7).

Pembangunan bendungan ini utamanya bertujuan untuk mengoptimalkan pengendalian banjir di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang selama ini mengandalkan Bendungan Bili-Bili berkapasitas 375 juta meter kubik (m3) yang selesai dibangun pada 1997.

Ia menjelaskan, Bendungan terbesar di Sulsel, yakni Bendungan Bili-Bili sudah tidak memadai untuk menampung air sebagai pengendalian banjir ketika curah hujan besar. Ia mencontohkan banjir yang terjadi di Makassar pada 2019.

Oleh karena itu, menurut dia, Bendungan Jenelata juga akan dimanfaatkan untuk menahan luapan air Sungai Jenelata yang berhilir ke Sungai Jeneberang. Itu diharapkan dapat membantu Bendungan Bili-Bili yang juga membendung hulu Sungai Jeneberang.

Ia berharap fungsi dari Bendungan Jenelata akan lebih optimal untuk mereduksi banjir di Kota Makassar serta membantu saat kekeringan. Dengan adanya tampungan air ini, memberikan taman air ketika terjadi El Nino.

Selain sebagai pengendali banjir, Bendungan Jenelata juga berfungsi sebagai sumber air irigasi bagi lahan pertanian seluas 26.773 hektare (ha) yakni di Daerah Irigasi (D.I) Bili-bili 2.400 Ha, D.I. Bissua 13.916 Ha, dan D.I. Kampili 10.457 ha. Bendungan Jenelata juga berfungsi sebagai sumber penyediaan air baku berkapasitas 6,05 m3/detik untuk Bili-Bili, Jenelata, kebutuhan air pabrik gula dan lahan tebu di Takalar, dan Intake Sungguminasa.

Bendungan Jenelata dengan tampungan berkapasitas 223,6 juta m3 juga mempunyai potensi pembangkit listrik tenaga hidro sebesar 7 MW, serta pariwisata air dan kuliner.

Pengerjaan konstruksinya dilakukan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dengan KSO CAMC Engineering Co., Ltd dari China dengan nilai kontrak pembangunan sebesar Rp 4,1 triliun.

Pendanannya bersumber dari dana pinjaman (loan) Pemerintah China dan dana APBN. Konstruksinya telah dilaksanakan sejak Oktober 2023 dan direncanakan rampung pada 2028 mendatang dengan progres pekerjaan saat ini galian tubuh bendungan (main dam) dan area pelimpah (spillway).

JAKARTA - Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, saat ini pihaknya tengah merampungkan pembangunan lapangan upacara di IKN.Danis memastikan, kapasitas tampung lapangan upacara kemerdekaan RI di IKN mencapai 8.000 orang, baik untuk tamu undangan, petugas upacara, dan peserta upacara.

"Bahkan bisa 8 ribu, tinggal jumlahnya berapa yang akan diundang. Jadi ada dua, ada undangan, ada petugas upacara. Tapi kalau secara total kita bisa 8 ribu," ujar Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (5/7/2024).

Lebih jauh, Danis menjelaskan, saat ini Kementerian terus mengejar penyelesaian sarana dan prasarana dasar di IKN yang akan mendukung penyelenggaraan HUT RI di IKN. Beberapa proyek yang ditargetkan rampung sebelum penyelenggaraan HUT RI di IKN misalnya Gedung Sekretariat Presiden, Kawasan Istana, Kantor Kementerian Koordinator, Sumbu Kebangsaan, memorial park, hingga beranda nusantara.

Bangunan gedung yang targetnya akan rampung dikerjakan pada bulan Juli ini, nantinya akan menjadi dukungan akomodasi bagi para petugas upacara di IKN. Misalnya gedung Kantor Kemenko, yang akan digunakan untuk para petugas upacara.

Selain itu, bangunan rumah tapak jabatan Menteri di IKN yang beberapa sudah rampung dikerjakan juga akan menjadi akomodasi tambahan yang digunakan selama penyelenggaraan upacara HUT RI di IKN.

Danis menambahkan, dalam rangka menyiapkan penyelenggaraan HUT RI di IKN, nantinya kegiatan konstruksi yang saat ini tengah dikerjakan juga bakal dihentikan sementara.

Danis menargetkan, H-seminggu penyelenggaraan upacara atau 10 Agustus mendatang, kegiatan konstruksi sudah dihentikan. Hal itu supaya tidak mengganggu persiapan, hingga penyelenggaraan upacara.

"Kita mengestimasi seminggu sebelum upacara tidak ada aktivitas, walaupun ada beberapa pekerjaan minor. Tapi yang mobilisasi truk dan sebagainya insyaAllah tanggal 10 sudah kita hentikan," tutup Danis.