Jakarta -

Pemerintah resmi menaikkan gaji dan tunjangan hakim. Kenaikan itu ditandai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.

PP ini ditandatangani oleh Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024, dua hari sebelum dirinya lengser.

Dalam PP tersebut hakim mendapatkan hak dan fasilitas, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

PP ini menjadi titik terang setelah sebelumnya Solidaritas Hakim Indonesia melakukan cuti bersama alias mogok kerja akibat gaji dan tunjangan hakim yang tidak kunjung naik selama 12 tahun.

Berikut gaji pokok hakim berdasarkan golongan, dikutip dari PP 44 tahun 2024, dikutip Selasa (22/10/2024):

Masa kerja 0-1 tahun
Golongan

IIIa = Rp 2.785.700
IIIb = Rp 2.903.600
IIIc = Rp 3.026.400
IIId = Rp 3.154.000
IVa = Rp 3.287.800
IVb = Rp 3.426.900
IVc = Rp 3.571.900
IVd = Rp 3.723.000
IVe = Rp 3.880.400

Masa kerja 2-3 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.873.500
IIIb = Rp 2.995.000
IIIc = Rp 3.121.700
IIId = Rp 3.253.700
IVa = Rp 3.391.400
IVb = Rp 3.534.800
IVc = Rp 3.684.400
IVd = Rp 3.840.200
IVe = Rp 4.002.700

Masa kerja 4-5 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.964.000
IIIb = Rp 3.089.300
III c = Rp 3.220.000
IIId = Rp 3.356.200
IVa = Rp 3.498.200
IVb = Rp 3.646.200
IVc = Rp 3.800.400
IVd = Rp 3.961.200
IVe = Rp 4.128.700

Masa kerja 6-7 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.057.300
IIIb = Rp 3.168.600
IIIc = Rp 3.321.400
IIId = Rp 3.461.900
IVa = Rp 3.608.400
IVb = Rp 3.761.000
IVc = Rp 3.920.100
IVd = Rp 4.085.900
IVe = Rp 4.258.700

Masa kerja 8-9 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.153.600
IIIb = Rp 3.287.000
IIIc = Rp 3.426.000
IIId = Rp 3.571.000
IVa = Rp 3.722.000
IVb = Rp 3.879.500
IVc = Rp 4.043.600
IVd = Rp 4.214.600
IVe = Rp 4.392.900

Masa Kerja 10-11 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.252.900
IIIb= Rp 3.390.500
IIIc = Rp 3.533.900
IIId = Rp 3.683.400
IVa = Rp 3.839.200
IVb = Rp 4.001.600
IVc = Rp 4.170.900
IVd = Rp 4.347.300
IVe = Rp 4.531.200

Masa kerja 12-13 tahun
Golongan

IIIa= Rp 3.355.400
IIIb = Rp 3.497.300
IIIc = Rp 3.645.200
IIId = Rp 3.799.400
IVa = Rp 3.960.200
IVb = Rp 4.127.700
IVc = Rp 4.302.300
IVd = Rp 4.484.300
IVe = Rp 4.673.900

Masa kerja 14-15 tahun
Golongan

IIIa= Rp 3.461.100
IIIb = Rp 3.607.500
IIIc = Rp 3.760.100
IIId = Rp 3.919.100
IVa = Rp 4.084900
IVb = Rp 4.257.700
IVc = Rp 4.437.800
IVd = Rp 4.625.500
IVe = Rp 4.821.100

Masa kerja 16-17 tahun
Golongan

IIIa= Rp 3.570.100
IIIb = Rp 3.721.100
IIIc = Rp 3.878.500
IIId = Rp 4.042.500
IVa = Rp 4.213.500
IVb = Rp 4.391.800
IVc = Rp 4.577.500
IVd = Rp 4.771.200
IVe = Rp 4.973.000

Masa kerja 18-19 tahun
Golongan

IIIa = Rp 3.682.500
IIIb = Rp 3.838.300
IIIc = Rp 4.000.600
IIId = Rp 4.169.900
IVa = Rp 4.346.200
IVb = Rp 4.530.100
IVc = Rp 4.721.700
IVd = Rp 4.921.400
IVe = Rp 5.129.600

Masa kerja 20-21 tahun
Golongan

IIIa= Rp 3.798.500
IIIb = Rp 3.959.200
IIIc = Rp 4.126.600
IIId = Rp 4.301.200
IVa = Rp 4.483.100
IVb = Rp 4.672.800
IVc = Rp 4.870.400
IVd = Rp 5.076.400
IVe = Rp 5.291.200

Masa kerja 22-23 tahun
Gologan

IIIa = Rp 3.918.100
IIIb = Rp 4.083.900
IIIc = Rp 4.256.600
IIId = Rp 4.436.700
IVa = Rp 4.624.300
IVb = Rp 4.819.900
IVc = Rp 5.023.800
IVd = Rp 5.236.300
IVe = Rp 5.457.800

Masa kerja 24-25 tahun
Golongan

IIIa = Rp 4.041.500
IIIb = Rp 4.212.500
IIIc = Rp 4.390.700
IIId = Rp 4.576.400
IVa = Rp 4.770.000
IVb = Rp 4.971.700
IVc = Rp 5.182.000
IVd = Rp 5.401.200
IVe = Rp 5.629.700

Masa kerja 26-27 tahun
Golongan

IIIa = Rp 4.168.800
IIIb = Rp 4.345.100
IIIc = Rp 4.528.900
IIId = Rp 4.720.500
IVa = Rp 4.920.200
IVb = Rp 5.128.300
IVc = Rp 5.345.200
IVd = Rp 5.571.400
IVe = Rp 5.807.000

Masa kerja 28-29 tahun
Golongan

IIIa = Rp 4.300.100
IIIb = Rp 4.482.000
IIIc = Rp 4.671.600
IIId = Rp 4.869.200
IVa = Rp 5.075.200
IVb = Rp 5.289.800
IVc = Rp 5.513.600
IVd = Rp 5.746.800
IVe = Rp 5.989.900

Masa kerja 30-31 tahun
Golongan

IIIa = Rp 4.435.500
IIIb = Rp 4.623.200
IIIc = Rp 4.818.700
IIId = Rp 5.022.500
IVa = Rp 5.235.000
IVb = Rp 5.456.400
IVc = Rp 5.687.200
IVd = Rp 5.927.800
IVe = Rp 6.178.600

Masa kerja 32 tahun
Golongan

IIIa = Rp 4.575.200
IIIb = Rp 4.768.800
IIIc= Rp 4.970.500
IIId = Rp 5.180.700
IVa = Rp 5.399.900
IVb = Rp 5.628.300
IVc = Rp 5.866.400
IVd = Rp 6.114.500
IVe = Rp 6.373.200

Berikut besaran tunjangan hakim:

Dalam pasal 4, dituliskan bahwa tunjangan jabatan hakim sebagai mana dimaksud pasal 2 huruf b diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir, wilayah penempatan tugas dan kelas pengadilan.

Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, Dilmiltama, Dilmilti:

Ketua/Kepala Rp 56.500.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 51.300.000
Hakim Utama/Mayjen/ Laksda/Marsda TNI Rp 46.800.000
Hakim Utama Muda/Brigjen/ Laksma/Marsma TNI Rp 43.700.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 40.000.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 38.200.000

Simak juga Video 'Giliran DPD Terima Audiensi Hakim soal Kenaikan Gaji, Ini Hasilnya':

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Jakarta -

Jepang pernah menduduki Indonesia. Masyarakat pernah dihebohkan dengan pencurian 960 kg emas yang dilakukan tentara Jepang saat berada di Indonesia. Kehebohan ini terjadi pada tahun 1946 yang dikenal sebagai Peristiwa Nakamura, dan melibatkan penggelapan terhadap rumah gadai negara saat perang berakhir.

Aksi perampokan itu berjalan lancar, namun akhirnya ketahuan karena istri Nakamura yakni Carla, seringkali pamer harta.

Dalam bukunya "Revoloesi Pemoeda" (2018) yang ditulis sejarawan Ben Anderson mencatat bahwa selama pendudukan Jepang, kantor Pegadaian di Jl. Kramat, Jakarta Pusat menjadi titik pusat penyimpanan kekayaan. Di tempat ini tersimpan ratusan kilo emas, uang, dan barang berharga lainnya.

Jepang berusaha memindahkan semua barang berharga dari pegadaian lokal di seluruh Jawa ke lokasi tersebut. Namun, saat Jepang meninggalkan Indonesia, semua harta itu menjadi tak berpenghuni.

Sesuai dengan hukum perang, seharusnya harta-harta ini jatuh ke tangan pemerintah Indonesia. Namun, situasinya tidak semudah itu, dan terjadi kebingungan di kalangan tentara Jepang yang tersisa.

Di tengah kekacauan ini, Vincent Houben dalam "Histories of Scale" (2021) mencatat bahwa Kapten Hiroshi Nakamura terprovokasi untuk menguasai harta tersebut. Dengan posisinya yang penting, ia merasa mampu mencuri tanpa ketakutan.

Aksinya didukung oleh atasannya, Kolonel Nomura Akira, yang mendorong Nakamura untuk melakukan pencurian. Dia mengerahkan truk untuk membawa pergi harta yang tersebar dalam 20-25 koper.

Menurut De Locomotief (1/8/1948), harta yang dicuri Nakamura mencapai 960 kg emas, bernilai antara 10 hingga 80 juta gulden. Setelah itu, ia menyimpan harta itu di rumah istri simpanannya yakni Carla Wolff, dan membawanya ke taman milik seorang pengusaha Tionghoa.

Aksi Nakamura berjalan mulus. Tak seorang pun menyadarinya, karena banyak orang sibuk memperjuangkan kemerdekaan. Harta itu membuat Nakamura dan Carla hidup nyaman dan kaya raya di Indonesia.

Namun, segalanya berubah akibat perilaku Carla yakni istrinya sendiri. Dengan kekayaan yang dimiliki, gaya hidupnya berubah drastis. Ia mulai hedonis, senang pamer, dan sering menghambur-hamburkan harta yang didapat.

Saat Carla sering pamer kekayaannya, intelijen Belanda dan Inggris mulai curiga, terutama karena ia merupakan anggota penting dari Organisasi Gerilya Hindia Belanda.

Mereka menyelidiki asal-usul hartanya dan menemukan bahwa itu hasil curian. Namun, bukannya melaporkan, para intel ini malah ikut menguasai 20 kg emas dari hasil curian tersebut.

Akibat ulah Carla, pemerintah Belanda yang menguasai Jakarta mengungkap kasus ini dan menahan Nakamura, Carla Wolff, Nomura Akira, dan dua intel lainnya.

Menurut koran Het dagblad (24/6/1946), Nomura terlibat karena mengaku menikmati hasil rampokan dan membuka sembilan koper emas dalam sehari. Semua tersangka akhirnya ditahan.

Nakamura mendapat hukuman paling berat, sementara Wolff dihukum delapan bulan penjara. Namun, ratusan kilogram emas yang dicuri menghilang setelah kasus terungkap. Pihak berwenang hanya menerima emas senilai 1 juta gulden, dan sisanya tidak diketahui keberadaannya.

Ada rumor bahwa Nakamura menyimpan emas itu di tempat rahasia atau di kawasan Menteng, Jakarta, tetapi hingga kini keberadaan sisa emas tersebut tetap misteri.

(fdl/fdl)

REFERENSI paling awal tentang apa yang disebut ideologi " Israel Raya " berasal dari Alkitab Ibrani , sebuah konsep yang kemudian digaungkan oleh Theodor Herzl , pendukung utama ideologi fasis Zionisme .

Dalam "The Complete Diaries of Theodor Herzl", Vol. II, ia merujuk pada frasa Alkitab, "dari Sungai Mesir hingga Sungai Efrat ," saat ia membayangkan "perbatasan" masa depan entitas Zionis.

Herzl, yang catatan hariannya disusun dan disunting oleh Raphael Patai dan diterbitkan pada tahun 1960, terutama berfokus pada apa yang disebut sebagai tanah air bagi orang Yahudi di Palestina dengan mengorbankan penduduk asli Palestina.

Demikian pula, Rabbi Yehuda Leib Fischmann, anggota Badan Yahudi untuk Palestina, memperkuat narasi ini selama kesaksiannya kepada Komite Penyelidikan Khusus PBB pada tanggal 9 Juli 1947.

"Tanah Perjanjian membentang dari Sungai Mesir hingga Efrat; mencakup sebagian wilayah Suriah dan Lebanon ," katanya saat itu, mengacu pada wacana yang didorong oleh Herzl.

Ideologi ini kemudian berkembang menjadi kerangka strategis bagi rezim Israel di Asia Barat, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Oded Yinon.

Rencana tersebut, yang dirinci dalam sebuah artikel berjudul 'Strategi untuk Israel' pada tahun 1980-an, ditulis oleh mantan pejabat Israel Oded Yinon dan diterbitkan pada tahun 1982 di jurnal berbahasa Ibrani Kivunim, yang terkait dengan Organisasi Zionis Dunia.

Rencana tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1982 oleh aktivis anti-Zionis Israel Shahak, yang mencatat dalam kata pengantarnya:

?Dalam sebuah artikel yang sangat terbuka yang diterbitkan dalam majalah Organisasi Zionis Dunia Kivunim, Oded Yinon menganjurkan bahwa strategi Israel pada tahun 1980-an bertujuan untuk menggambar ulang peta Timur Tengah , memecah belah negara-negara Arab, dan menjadi, pada dasarnya, negara adikuasa regional.?

Elemen-elemen utama dari Rencana Oded Yinon:

Tema utama dari Rencana Yinon adalah bahwa Israel dapat meningkatkan dominasi regionalnya dengan mendorong ketidakstabilan, konflik internal, dan akhirnya memecah belah negara-negara di sekitarnya.

Dengan melemahkan negara-negara seperti Irak , Suriah, dan Mesir , Israel dapat mencegah terbentuknya front Arab yang bersatu, sebagaimana rencana yang dipromosikan oleh para Zionis terkemuka ini.

1. Pemecahan negara-negara Arab: Inti dari argumen Yinon adalah bahwa keamanan dan dominasi jangka panjang Israel akan lebih baik dijamin dengan melemahkan dan memecah belah negara-negara Arab tetangga.

Ia percaya bahwa perbatasan yang ditetapkan oleh kekuatan kolonial setelah Perang Dunia I?terutama di bawah Perjanjian Sykes-Picot?menciptakan negara-negara multietnis yang tidak stabil seperti Irak, Suriah, dan Lebanon.

Yinon melihat ini sebagai kesempatan bagi rezim pendudukan Israel untuk memanfaatkan kerapuhan mereka yang melekat.

2. Pecahnya Irak: Yinon merekomendasikan pemisahan Irak menjadi tiga entitas terpisah: negara Syiah di selatan, negara Sunni di tengah, dan negara Kurdi di utara. Fragmentasi ini dirancang untuk melemahkan kemampuan Irak dalam menimbulkan ancaman terpadu terhadap Israel.

3. Melemahnya Lebanon: Rencana tersebut juga difokuskan pada Lebanon, yang sudah berada dalam pergolakan perang saudara pada saat Yinon menulis.

Ia mengusulkan fragmentasi permanen Lebanon menjadi negara-negara yang lebih kecil dan homogen secara etnis, sehingga mengurangi kapasitasnya untuk bertindak secara kohesif. Ini terjadi jauh sebelum Hizbullah muncul.

4. Disintegrasi Suriah: Menurut Rencana Yinon, Suriah harus dibagi menjadi beberapa wilayah berbeda berdasarkan garis etnis dan agama?Alawi, Sunni, Druze, dan Kurdi.

Suriah yang terpecah-pecah akan kurang mampu menantang ambisi teritorial Israel, khususnya terkait Dataran Tinggi Golan.

5. Mesir: Yinon menyarankan bahwa Mesir juga dapat menghadapi ketidakstabilan internal, yang akan menguntungkan Israel.

Mesir yang melemah akan membatasi pengaruhnya sebagai kekuatan regional, sehingga mengurangi kemungkinannya untuk memainkan peran utama dalam koalisi Arab melawan Israel.

Dorongan Israel untuk mendominasi kawasan dan memperluas wilayah juga tercermin dalam Rencana Allon, yang dikembangkan oleh pemimpin militer Israel Yigal Allon pada tahun 1967.

Rencana ini bertujuan untuk membentuk "perbatasan" masa depan entitas Zionis melalui retensi strategis atas wilayah-wilayah penting.

Elemen-elemen utama dari Rencana Allon:

1. Zona penyangga keamanan: Aspek utama dari rencana tersebut adalah mempertahankan bagian-bagian strategis Tepi Barat yang diduduki, khususnya Lembah Yordan dan wilayah pegunungan, untuk berfungsi sebagai penyangga keamanan antara entitas Zionis dan Yordania.

2. Pengembalian wilayah Arab yang berpenduduk padat: Rencana tersebut mengusulkan pengembalian sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki dengan populasi Palestina yang tinggi ke pemerintahan Yordania atau di bawah kendali Palestina setempat untuk menghindari penggabungan populasi Arab yang besar ke wilayah Palestina yang diduduki.

3. Jalur Gaza: Rencana Allon menganjurkan aneksasi Jalur Gaza ke rezim Israel, bersamaan dengan proposal untuk memukimkan kembali populasi pengungsi Gaza yang besar ke negara-negara Arab lain atau di bawah pemerintahan Yordania.

4. Dataran Tinggi Golan dan Semenanjung Sinai: Rencana tersebut menyiratkan retensi Dataran Tinggi Golan yang diduduki, sementara Semenanjung Sinai, yang direbut dari Mesir, lebih dipandang sebagai alat tawar-menawar yang potensial untuk negosiasi perdamaian di masa mendatang dengan Mesir.

JAKARTA - Daftar lengkap 13 perwira TNI AD naik pangkat menjadi brigadir jenderal ( brigjen ) ada di artikel ini. Sebelumnya, para perwira ini menyandang pangkat kolonel .

Diketahui, pada Jumat 27 September 2024, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melalui Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tandyo Budi R menerima laporan kenaikan pangkat 18 Pati TNI AD yang berdinas di dalam maupun di luar struktur Angkatan Darat. Laporan kenaikan pangkat digelar di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta.

Di antara perwira yang melaporkan kenaikan pangkat itu ada 13 kolonel yang naik pangkat menjadi brigjen alias bintang satu.

KSAD dalam sambutan yang dibacakan Wakasad menyampaikan ucapan selamat kepada para Pati yang mendapatkan kenaikan pangkat. KSAD menegaskan bahwa kenaikan pangkat ini adalah anugerah dan bentuk penghargaan atas dedikasi dan prestasi yang telah diraih oleh para perwira.

"Kenaikan pangkat ini bukan hanya wujud apresiasi, tapi juga amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab," ujar KSAD, dikutip dari laman tniad.mil.id.

Menurut KSAD, kenaikan pangkat bukan hanya pengakuan atas kerja keras dan dedikasi, tetapi juga menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Pangkat yang lebih tinggi memberikan kesempatan bagi personel untuk mengaktualisasikan diri dan melaksanakan visi serta misi terbaik demi kemajuan TNI AD.



Berikut ini daftar lengkap kolonel TNI AD naik pangkat menjadi brigjen:

1. Brigjen TNI Subagyo W.G.
2. Brigjen TNI Heri Dwi Subagyo
3. Brigjen TNI Kunto Ridarto, S.I.P., M.M.
4. Brigjen TNI Muhammad Hanafia, S.I.P., M.I.P.
5. Brigjen TNI Rory Achmad Sembiring, S.H.
6. Brigjen TNI Sabdono Budi Wiryanto, S.E.
7. Brigjen TNI Mochamad Mahbub Junaedi, S.Sos., M.M., M.Han.
8. Brigjen TNI Waston Purba, S.I.P.
9. Brigjen TNI Mitro Prihantoro, S.A.P., M.Sc.
10. Brigjen TNI Haris Kurniatama.
11. Brigjen TNI Candra Nugraha, S.I.P.
12. Brigjen TNI Hanryan Indrawira, S.Sos., M.M., M.Han.
13. Brigjen TNI Herlambang Bayu Kusuma, S.E.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyebut istana negara yang berada di Jakarta, Bogor, dan Yogyakarta, merupakan warisan kolonial.

Mulanya, Jokowi bercerita kerap kali saat dirinya menerima tamu perdana menteri ataupun presiden negara lain, mereka semua takjub dengan dengan istana negara.

"Saya sering mendapatkan tamu, perdana menteri presiden dari negara lain yang saya sering risau itu kalau sudah bertanya, masuk ke istana di Jakarta 'Presiden Jokowi waduh istananya bagus ya, indah'," kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara Rakornas BAZNAS di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9).

Jokowi pun terkadang merasa bingung harus menjawab pujian tersebut. Akhirnya, ia menjawab istana negara memang bagus.

"Saya mau jawab apa itu. Ya memang bagus, memang indah. Tapi nggak saya teruskan, tapi ini yang buat kolonial loh, yang buat kolonial Belanda, baik yang ada di Jakarta, di Bogor di Jogja, itu semua adalah bangunan kolonial Belanda, warisan dari kolonial Belanda," ucap dia.

Lebih jauh, Eks Gubernur DKI Jakarta itu menilai bahwa Indonesia kadang merasa inferior. Padahal istana merupakan simbol negara, namun bangunan tersebut merupakan warisan kolonial.

"Sehingga kadang-kadang kita merasa inferior gitu, waduh ini istana sebuah simbol negara tetapi bikinan kolonial," tandas dia.

PDIP menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Istana Kepresidenan yang ada saat ini bau kolonial. Ini disampaikan setelah Istana IKN rampung.

Hal ini mendapat sindiran dari PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto heran pada Jokowi yang baru merasakan aroma kolonial setelah 9 tahun lebih tinggal di Istana.

"Masa kerasa aroma kolonial baru terasa setelah 9 tahun," kata Hasto di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Hasto mengatakan, saat ini yang jauh lebih penting bukan soal bangunan. Tapi, menjauhi sikap kolonialisme yang belakangan semakin dirasakan.

"Yang penting tidak ada kolonialisme hukum, kolonialisme penguasaan tanah, 190 tahun tanah untuk mengundang investor yang tidak datang-datang. Itu kan kolonialisme baru," jelas dia.

Presiden Jokowi sempat berkantor dan menggelar sejumlah kegiatan di Istana IKN. Salah satunya memberi pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia.

Dalam kesempatan itu, dia membanggakan pembangunan Istana IKN yang disebut sebagai karya asli anak bangsa, bukan warisan kolonial.

"Jadi kalau Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor itu adalah Istana bekas kolonial yang dulunya dihuni," kata Jokowi.

"Bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayangi-bayangi," tambah dia.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membandingkan istana-istana kenegaraan yang ada di Indonesia. Menurutnya, istana yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur menjadi yang paling spesial karena dibangun sendiri oleh bangsa Indonesia bukan warisan kolonial.

Istana-istana sebelumnya, seperti Istana Merdeka Jakarta, Istana Negara Jakarta, hingga Istana Bogor merupakan peninggalan Hindia Belanda. Istana-istana itu dihuni dulunya oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Bahkan Jakarta sebagai sebuah kota pun dulunya merupakan peninggalan Hindia Belanda.

Jokowi memaparkan Istana Negara dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten, sementara itu Istana Merdeka dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Landsbarge, dan Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff.

Selama hampir 10 tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi mengaku 'bau-bau' kolonial itu masih ada dan membayanginya setiap hari.

"Saya hanya ingin sampaikan bahwa itu sekali lagi bekas Gubernur Jenderal Belanda dan sudah kita tempati 79 tahun. Bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari, seperti dibayang-bayangi," ungkap Jokowi saat menerima pimpinan daerah se-Indonesia di IKN, Selasa (13/8/2024).

Jokowi bilang saat ini Indonesia mau menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini mampu membangun ibu kotanya sendiri. Termasuk juga dengan istananya sebagai simbol baru Indonesia, di Kota Nusantara akan ada Istana Negara dan Istana Garuda.

"Sekali lagi kita ingin menunjukkan kalau kita punya kemampuan untuk bangun ibu kota sesuai keinginan kita, sesuai desain kita," ujar Jokowi.

Namun, membangun ibu kota baru memang perlu waktu panjang. Sejak dibangun pada 2022, mungkin IKN perlu waktu pengembangan selama 10-15 tahun agar menjadi kota yang sempurna.

"Ini memang masih sangat panjang. Kalau bapak ibu lihat, ini baru awal, belum selesai, jangan keliru, ini belum selesai mungkin baru 20%-an," tegas Jokowi.

Kota Nusantara sendiri bakal menjadi gambaran kota masa depan dengan konsep forest city dan smart city. Hijau dan teduh bakal menjadi suasana di ibu kota baru nantinya. Jokowi menegaskan Nusantara tidak akan menjadi kota beton.

"Saya ingin menyampaikan bahwa IKN adalah contoh kota masa depan yang dibangun dengan rencana dan konsep untuk masa depan. Konsepnya forest city, jadi kota hutan, bukan kota beton," kata Jokowi.

(hal/rrd)

Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8). Total ada 517 orang pejabat daerah yang hadir dalam acara ini.

Jokowi sempat menyinggung sedikit proses berdirinya IKN Nusantara. Ia menyebut, Istana Kepresidenan yang ada di Jakarta dan Bogor merupakan peninggalan Belanda atau tepatnya VOC.

"Jadi kalau Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor itu adalah Istana bekas kolonial yang dulunya dihuni," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, Istana Negara dulunya dihuni eks Gubernur Jenderal Hindia Belanda yakni Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten. Sedangkan Istana Merdeka dihuni Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge.

"Jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus, Istana Merdeka dihuni Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge," ujar Jokowi.

Sementara di Istana Bogor, Jokowi bilang adalah peninggalan Gubernur Jenderal Belanda Gustaaf Willem baron van Imhoff.

"Saya hanya ingin menyampaikan itu, sekali lagi Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda dan sudah kita tempati 79 tahun," kata Jokowi.

Eks Wali Kota Solo ini menyebut, hal ini jadi salah satu faktor mendorong dirinya membuat IKN. Ia menegaskan rakyat Indonesia bisa membuat Ibu Kota sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

"Dan sekali lagi kita ingin menunjukkan kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai desain kita. Tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang," kata Jokowi.

Jokowi menyebut IKN mulai dibangun tahun 2021/2022 dan akan selesai 10-15 tahun mendatang. "Jadi masih sangat panjang," ujar Jokowi yang mengenakan baju putih ini.

Melihat Istana Negara yang 'Bau Kolonial' dari Era Sukarno hingga Jokowi

Presiden Joko Widodo menyebut, nuansa kolonial di Istana Negara, Istana Merdeka, maupun Istana Bogor mendorongnya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur. Jokowi merasa, selalu dibayang-bayangi nuansa kolonial ketika berada di kompleks kepresidenan itu.

"Bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi," kata Jokowi, Selasa (13/8).

Peryataan Jokowi disampaikan saat memberi pengarahan kepada ratusan kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara IKN, PPU, Kaltim.

Setelah memberikan pengarahan, Jokowi berfoto bersama di tangga Istana Negara IKN.

Dikutip dari laman Sekretariat Negara, Istana Negara, dulunya adalah sebuah rumah yang dibangun oleh pedagang senior VOC, Jacob Andries Van Braam, pada 1796, atau era Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten dan kelar pada masa Gubernur Jenderal Johannes Sieberg.

Baru pada 1817, rumah Van Braam diambil alih oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan sempat dijuluki 'Hotel Gubernur Jenderal'. Bertahun-tahun kemudian, gedung ini ditempati oleh Gubernur Jenderal Hindai Belanda, mulai dari De Kock hingga Dr. Van Mook.

Sementara Istana Merdeka dibangun belakangan. Pada 1869, Gubernur Jenderal Pieter Mijer mengajukan permohonan untuk membangun hotel baru di belakang 'Hotel Gubernur Jenderal'. Gedung baru inilah yang kini kita sebut sebagai Istana Merdeka.

Saat ini, Istana Negara menghadap ke Jalan Veteran, sedangkan Istana Merdeka menghadap ke Monas, tepatnya Jalan Medan Merdeka Utara.

Setelah Indonesia merdeka, dan kedaulatan kita diakui Belanda pada 1949 lewat Konferensi Meja Bundar (KMB), beragam upaya dilakukan untuk menghapus jejak Belanda di Istana Negara dan Istana Merdeka. Berikut kumparan rangkum:

Era Sukarno, Isi Istana Dengan Karya Seni hingga Arca

Sukarno mulai menempati Istana Negara pada 28 Desember 1949, sehari setelah pihak Belanda menandatangani proses penyerahan kedaulatan. Ia pindah dari Yogyakarta.

Sukarno menempati sisi timur Istana sebagai kamar tidurnya. Sejak saat itu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu dipusatkan di kompleks Istana Negara.

Pada era Sukarno, ia mengubah gazebo di kawasan Istana yang awalnya digunakan untuk pertunjukan musik jadi tempat Taman Kanak-Kanak (TK). Putra-putri Sukarno 'bersekolah' di situ bersama dengan anak-anak karyawan dan staf Istana lainnya pada saat itu.

Lalu, ia juga mengubah sebuah pelataran di Istana jadi bangunan sanggar. Bangunan itu terbuat dari kayu, dan digunakan Sukarno sebagai tempat melukis dan menulis naskah pidato.

Sukarno juga meletakkan beberapa arca kuno di beberapa pekarangan Istana Merdeka. Antara lain adalah arca Dhyani Boddisatta, yang dibawa dari Jawa Tengah dan berasal dari abad ke-9.

Bung Karno juga memajang lukisan-lukisan karya seniman lokal seperti Raden Saleh dan Basuki Abdullah.

Soeharto dan Bu Tien, Ciptakan Ruang Jepara

Selepas Sukarno, Soeharto juga menempati kompleks Istana Negara meski tak tinggal di sana. Soeharto hanya bermalam di Istana setiap tanggal 16 Agustus malam. Ia bermalam di sebuah ruangan bekas kamar Fatmawati, yang diubah jadi ruang istirahat Kepala Negara.

Soeharto juga menciptakan sebuah Ruang Jepara, satu ruangan pada sisi barat Istana Negara yang ia isi dengan beragam perabot mebel buatan Jepara — kota di Jawa Tengah yang bergelar Kota Ukir.

Ibu Negara kala itu, Tien Soeharto, memperbanyak ukiran Jepara di ruang tersebut. Istana boleh saja bergaya Barat dari luar, tapi di dalamnya, penuh dengan ukiran khas Jepara.

Masih mengutip laman resmi Sekretariat Negara, menurut Kepala Istana-Istana Presiden kala itu, Joop Ave, Soeharto dan Bu Tien berupaya untuk menghilangkan jejak kolonial. Ia menyebutnya mengindonesiakan istana, dan memasyaratkan istana.

Relief dan ukiran Jepara juga digantung di ruangan-ruangan tersebut. Mulai dari relief Ramayana, hingga ukiran-ukiran lainnya.

Soeharto juga melapisi lantai marmer Istana Negara dengan permadani hijau, sementara lantai Istana Merdeka dilapis dengan permadani merah marun.

Di ruang Kredensial, Soeharto melapisi lantainya dengan permadani dengan motif Cakra Manggilingan.

Era Habibie

Pada masa Presiden Habibie, ia tak tinggal di Istana Negara. Ia tetap tinggal di kediaman pribadinya di Kuningan, Jakarta Selatan.

Ia tetap berkantor di Istana Merdeka, tepatnya di ruang Bina Graha,. tapi hanya digunakan pada saat-saat tertentu, seperti Sidang Kabinet Terbatas.

Habibie tidak sempat melakukan banyak perubahan. Tapi ia mengubah serambi belakang Istana Negara dan memasang sebuah relief pada serambi tersebut dengan sebuah ukiran bahasa Arab yang berbunyi: 'Damailah Mereka Yang Berkunjung ke Tempat Ini'.

Habibie juga mengembalikan nuansa Barat, seperti menggunakan sofa kulit bergaya Chesterfield di ruang kerjanya.

Era Gus Dur, 'Istana 24 Jam'

Sama seperti Sukarno, Abdurahman Wahid atau Gus Dur membawa keluarganya untuk tinggal di Istana Merdeka. Ia tidur di ruangan yang sama dengan Sukarno.

Gus Dur memperlakukan istana dengan terbuka. Kadang ia menerima tamu sampai larut malam, dan bahkan suasana istana seperti hidup 24 jam.

Gus Dur hanya mengubah gorden Istana Merdeka menjadi warna biru.

Era Megawati, Mengembalikan Perabotan Hindia Belanda

Setelah Gus Dur lengser, Megawati mulai mengubah tatanan Istana Negara dan Istana Merdeka. Beda dengan Gus Dur, Megawati menggunakan salah satu ruangan di Istana Negara untuk bekerja.

Ia mengubah Gedung Bina Graha, yang semula adalah Kantor Presiden, jadi museum untuk menyimpan karya seni yang tidak dipajang di Istana.

Megawati mengangkat staf khusus, Kris Danubrata, untuk mengubah tampilan Istana. Megawati mengganti perabot dari Jepara, yang dipasang Bu Tien, dengan kursi dan sofa peninggalan Hindia Belanda.

Perabot itu dikeluarkan dari gudang, direnovasi dengan bantalan baru, sehingga memberi kesan elegan dan hangat. Ia juga menata kembali lukisan-lukisan di Istana yang dulu dipajang pada era Sukarno ke tempatnya.

Era SBY, Lekat Dengan Seni dan Buka Istana Untuk Masyarakat

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia mengikuti jejak Sukarno dan Gus Dur. Ia tinggal di Istana Negara. Ia juga memperkenalkan program Istana Untuk Rakyat (Istura).

Dengan program ini, masyarakat bisa mengunjungi Istana Negara setiap akhir pekan.

Dikutip dari Antara, SBY mengubah tampilan Istana jadi lebih hijau. Ia membuat lapangan golf mini di bagian dalam Istana Merdeka. Ia juga membuat satu ruangan olah raga di Wisma Negara.

Pada masa SBY, Istana diisi dengan lukisan-lukisan bertema realis, seperti pemandangan Gunung Sumbing karya Suhadi Baharrizki atau lukisan-lukisan karya Yap Hian Tjay.

Era Jokowi, Tak Banyak Ubah Interior Istana

Sejak 2014, Jokowi tak banyak melakukan perubahan interior Istana Negara dan Istana Merdeka. Ia juga lebih banyak tinggal di Istana Bogor — 60 km dari Jakarta.

Istana Bogor dibangun pada pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, G.W. Baron van Imhoff. Ia merasa, Batavia terlalu panas dan memilih tempat di Bogor untuk membangun rumah peristirahatannya.

Arsitekturnya mencontoh Istana Blenheim, kediaman Duke Of Malborough, di kota Oxford, Inggris. Pada masa itu, kawasan itu dinamai Buitenzorg yang artinya 'bebas dari masalah'.

Pada masa Jokowi, ia banyak menerima tamu dan membuat acara-acara di Istana Negara. Ia tak melanjutkan program Istura pada masa SBY, dan meniadakan lapangan golf mini yang dibuat SBY.

5 Istana Kepresidenan RI Bekas Pemerintahan Kolonial, Ini Sejarahnya

Sebetulnya, bukan hanya Istana Jakarta-Bogor yang merupakan peninggalan kolonial. Dilansir dari laman Sekretariat Negara (Setneg), saat ini Indonesia memiliki 7 Istana Kepresidenan yaitu Istana Merdeka, Istana Negara, Istana Bogor, Istana Cipanas, Istana Yogyakarta, Istana Tampak Siring, dan yang terbaru adalah Istana Garuda.

Dari tujuh istana kepresidenan tersebut, lima di antaranya dibangun di era kolonialisme Belanda.

1. Istana Merdeka

Istana Merdeka yang terletak menghadap Monas merupakan bekas tempat tinggal Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Istana ini pertama kali dibangun pada 1873 dan selesai pada tahun 1879 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal James Loudon dan Johan Willem.

Awalnya nama bangunan ini dikenal sebagai Istana Gambir. Sebab banyak tumbuhan Gambir yang hidup di daerah tersebut.

Istana ini dibangun sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pembangunan istana tersebut tak lepas dari bangunan yang kini bernama Istana Negara dianggap kurang memenuhi kebutuhan.

Istana ini turut menjadi saksi penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949. Setelah proses penandatanganan, nama Istana Gambir diubah menjadi Istana Merdeka oleh Presiden Sukarno sebagai bentuk syukur dan selebrasi pekik merdeka.

Istana Merdeka menjadi kantor kerja sekaligus tempat tinggal Presiden Indonesia. Nah, presiden yang tinggal di sini adalah Presiden pertama Soekarno, Presiden keempat Abdurrahman Wahid dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang awalnya memakai Istana Merdeka sebagai tempat tinggal. Tapi, saat atap Istana Merdeka direnovasi, SBY dan keluarga pindah ke Istana Negara sampai akhir masa jabatannya.

Sementara itu, Jokowi juga pada masa-masa awal tinggal di Istana Merdeka. Namun, Jokowi lebih nyaman tinggal di Istana Bogor.

2. Istana Negara

Istana Negara juga menjadi bangunan yang menjadi peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Letaknya masih satu kompleks dengan Istana Merdeka. Istana tersebut dibangun Pieter Gerardus van Overstraten. Dia merupakan Gubernur Jenderal Hindia yang ke-33.

Namun, jauh sebelum dibangun Pieter Gerardus van Overstraten, istana tersebut sebetulnya merupakan bangunan kediaman pribadi seorang warga negara Belanda yang bernama J.A. van Braam. Ia mulai membangun kediamannya pada tahun 1796, sampai dengan tahun 1804.

Namun, pada tahun 1816 bangunan ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Tempat itu kemudian digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan serta kediaman para Gubernur Jenderal Belanda.

Istana ini juga menjadi saksi dari upaya pemerintah Hindia Belanda menekan pemberontakan Pangeran Diponegoro. Dari Istana Negara pula Belanda merumuskan strategi menghadapi Tuanku Imam Bonjol.

Selain itu, Istana Negara juga menjadi saksi bisu terhadap implementasi sistem tanam paksa yang diteken Gubernur Jenderal Johannes van de Bosch. Bangunan ini juga menjadi lokasi penandatanganan naskah Persetujuan Linggarjati pada 25 Maret 1947.

Saat ini, bangunan itu aktif digunakan sebagai tempat pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara, perjamuan makan setiap 17 Agustus, dan acara pemerintahan lainnya.

3. Istana Bogor

Terletak di Bogor, bangunan yang menempati lahan seluas sekitar 28.86 hektare juga merupakan Istana bekas peninggalan pemerintahan Hindia Belanda.

Dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara, istana ini awalnya dibuat untuk tempat peristirahatan para Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang lelah dengan padatnya Batavia.

Bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 1745. Akan tetapi, bangunan ini baru selesai 116 tahun setelahnya, tepatnya pada 1861. Lamanya proses pengerjaan dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah hancur karena perang Banten yang dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang.

Pada 1870, Istana Buitenzorg (sebutan Istana Bogor era Hindia Belanda) ditetapkan sebagai kediaman resmi para Gubernur Jenderal Belanda.

Istana ini diserahkan kembali kepada pemerintah Republik Indonesia pada akhir 1949. Istana ini juga menjadi tempat penandatanganan Surat Perintah 11 Maret 1966 yang amat terkenal dengan sebutan Supersemar. Surat tersebut menandai awal lengsernya Sukarno dan munculnya Soeharto sebagai presiden kedua Indonesia.

4. Istana Cipanas

Masih merupakan peninggalan zaman Belanda, Istana Cipanas menjadi Istana Kepresidenan tertua di Indonesia. Istana Cipanas berdiri di kaki Gunung Gede dengan luas bangunan 7.760 meter persegi dan berada di lahan seluas 26 hektare

Kawasan tersebut sebelumnya adalah sebuah hunian pribadi seorang Belanda bernama van Heots. Dia merupakan seorang saudagar besar dari Batavia.

Di daerah Cipanas terdapat sumber mata air panas yang memiliki kandungan mineral, belerang dan zat besi yang bisa menyembuhkan banyak penyakit.

Nah, Gubernur Imhoff yang juga penginisiasi pembangunan Istana Bogor tertarik dan kemudian membeli tanah tersebut dari van Heots. Pembangunan istana itu pun dimulai pada 1740 hingga 1744.

Imhoff sendiri menjadikan vila Cipanas itu sebagai pelengkap dari vila Bogor, bangunan dua lantai yang dirancang menyerupai Istana Blenheim, kediaman Duke Marlborough di Oxford Inggris.

Pada 1750, Imhoff meninggal istana tersebut. Setelah itu, Istana Cipanas berkembang menjadi tempat persinggahan para petinggi Hindia Belanda. Di antaranya adalah Thomas Stamford Raffles hingga Herman Willem Daendels.

Usai kemerdekaan, Istana Cipanas mulai dijadikan tempat pernikahan para keluarga Presiden Indonesia. Seperti pernikahan Sukarno dengan Siti Suhartini pada 1953. Serta Presiden SBY yang menikahkan anaknya Ibas Yudhoyono dengan Aliya Rajasa pada 2011.

5. Istana Yogyakarta

Istana Yogyakarta atau bisa disebut Gedung Agung merupakan Istana Kepresidenan yang pertama digunakan setelah kemerdekaan. Bangunan ini merupakan bekas rumah kediaman resmi seorang Residen Ke-18 di Yogyakarta, seorang Belanda bernama Anthonie Hendriks Smissaert. Dia sekaligus merupakan penggagas pembangunan Istana ini.

Pembangunan gedung ini dimulai pada Mei 1824 dengan tujuan menjamu para tamu-tamu agung negara. Pecahnya Perang Diponegoro dan gempa bumi mengakibatkan pembangunan gedung ini tertunda.

Bangunan tersebut rampung digarap pada 1869. Kemudian sejak 1927, bangunan tersebut menjadi tempat tinggal Gubernur Hindia Belanda di Yogyakarta sejak perubahan administratif wilayah residen menjadi provinsi.

Istana ini menjadi penting setelah ibu kota harus hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta. Selama tiga tahun (1946-1949), Gedung Agung berfungsi sebagai tempat kediaman resmi Presiden Sukarno.

Presiden Jokowi menyebut istana kepresidenan Jakarta-Bogor memiliki bau-bau kolonial. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8).

Ia turut menegaskan bahwa Istana di Indonesia menggunakan bangunan peninggalan Belanda.

"Saya hanya ingin menyampaikan itu, sekali lagi Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda dan sudah kita tempati 79 tahun," ungkapnya.

Hal itu pula yang mendorong eks Wali Kota Solo itu membangun istana di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Istana tersebut dibangun oleh anak bangsa.

Sebetulnya, bukan hanya Istana Jakarta-Bogor yang merupakan peninggalan kolonial. Dilansir dari laman Sekretariat Negara (Setneg), saat ini Indonesia memiliki 7 Istana Kepresidenan yaitu Istana Merdeka, Istana Negara, Istana Bogor, Istana Cipanas, Istana Yogyakarta, Istana Tampak Siring, dan yang terbaru adalah Istana Garuda.

Dari tujuh istana kepresidenan tersebut, lima di antaranya dibangun di era kolonialisme Belanda.

Istana Merdeka yang terletak menghadap Monas merupakan bekas tempat tinggal Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Istana ini pertama kali dibangun pada 1873 dan selesai pada tahun 1879 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal James Loudon dan Johan Willem.

Awalnya nama bangunan ini dikenal sebagai Istana Gambir. Sebab banyak tumbuhan Gambir yang hidup di daerah tersebut.

Istana ini dibangun sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pembangunan istana tersebut tak lepas dari bangunan yang kini bernama Istana Negara dianggap kurang memenuhi kebutuhan.

Istana ini turut menjadi saksi penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949. Setelah proses penandatanganan, nama Istana Gambir diubah menjadi Istana Merdeka oleh Presiden Sukarno sebagai bentuk syukur dan selebrasi pekik merdeka.

Istana Merdeka menjadi kantor kerja sekaligus tempat tinggal Presiden Indonesia. Nah, presiden yang tinggal di sini adalah Presiden pertama Soekarno, Presiden keempat Abdurrahman Wahid dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang awalnya memakai Istana Merdeka sebagai tempat tinggal. Tapi, saat atap Istana Merdeka direnovasi, SBY dan keluarga pindah ke Istana Negara sampai akhir masa jabatannya.

Sementara itu, Jokowi juga pada masa-masa awal tinggal di Istana Merdeka. Namun, Jokowi lebih nyaman tinggal di Istana Bogor.

Istana Negara juga menjadi bangunan yang menjadi peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Letaknya masih satu kompleks dengan Istana Merdeka. Istana tersebut dibangun Pieter Gerardus van Overstraten. Dia merupakan Gubernur Jenderal Hindia yang ke-33.

Namun, jauh sebelum dibangun Pieter Gerardus van Overstraten, istana tersebut sebetulnya merupakan bangunan kediaman pribadi seorang warga negara Belanda yang bernama J.A. van Braam. Ia mulai membangun kediamannya pada tahun 1796, sampai dengan tahun 1804.

Namun, pada tahun 1816 bangunan ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Tempat itu kemudian digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan serta kediaman para Gubernur Jenderal Belanda.

Istana ini juga menjadi saksi dari upaya pemerintah Hindia Belanda menekan pemberontakan Pangeran Diponegoro. Dari Istana Negara pula Belanda merumuskan strategi menghadapi Tuanku Imam Bonjol.

Selain itu, Istana Negara juga menjadi saksi bisu terhadap implementasi sistem tanam paksa yang diteken Gubernur Jenderal Johannes van de Bosch. Bangunan ini juga menjadi lokasi penandatanganan naskah Persetujuan Linggarjati pada 25 Maret 1947.

Saat ini, bangunan itu aktif digunakan sebagai tempat pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara, perjamuan makan setiap 17 Agustus, dan acara pemerintahan lainnya.

Terletak di Bogor, bangunan yang menempati lahan seluas sekitar 28.86 hektare juga merupakan Istana bekas peninggalan pemerintahan Hindia Belanda.

Dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara, istana ini awalnya dibuat untuk tempat peristirahatan para Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang lelah dengan padatnya Batavia.

Bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 1745. Akan tetapi, bangunan ini baru selesai 116 tahun setelahnya, tepatnya pada 1861. Lamanya proses pengerjaan dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah hancur karena perang Banten yang dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang.

Pada 1870, Istana Buitenzorg (sebutan Istana Bogor era Hindia Belanda) ditetapkan sebagai kediaman resmi para Gubernur Jenderal Belanda.

Istana ini diserahkan kembali kepada pemerintah Republik Indonesia pada akhir 1949. Istana ini juga menjadi tempat penandatanganan Surat Perintah 11 Maret 1966 yang amat terkenal dengan sebutan Supersemar. Surat tersebut menandai awal lengsernya Sukarno dan munculnya Soeharto sebagai presiden kedua Indonesia.

Masih merupakan peninggalan zaman Belanda, Istana Cipanas menjadi Istana Kepresidenan tertua di Indonesia. Istana Cipanas berdiri di kaki Gunung Gede dengan luas bangunan 7.760 meter persegi dan berada di lahan seluas 26 hektare

Kawasan tersebut sebelumnya adalah sebuah hunian pribadi seorang Belanda bernama van Heots. Dia merupakan seorang saudagar besar dari Batavia.

Di daerah Cipanas terdapat sumber mata air panas yang memiliki kandungan mineral, belerang dan zat besi yang bisa menyembuhkan banyak penyakit.

Nah, Gubernur Imhoff yang juga penginisiasi pembangunan Istana Bogor tertarik dan kemudian membeli tanah tersebut dari van Heots. Pembangunan istana itu pun dimulai pada 1740 hingga 1744.

Imhoff sendiri menjadikan vila Cipanas itu sebagai pelengkap dari vila Bogor, bangunan dua lantai yang dirancang menyerupai Istana Blenheim, kediaman Duke Marlborough di Oxford Inggris.

Pada 1750, Imhoff meninggal istana tersebut. Setelah itu, Istana Cipanas berkembang menjadi tempat persinggahan para petinggi Hindia Belanda. Di antaranya adalah Thomas Stamford Raffles hingga Herman Willem Daendels.

Usai kemerdekaan, Istana Cipanas mulai dijadikan tempat pernikahan para keluarga Presiden Indonesia. Seperti pernikahan Sukarno dengan Siti Suhartini pada 1953. Serta Presiden SBY yang menikahkan anaknya Ibas Yudhoyono dengan Aliya Rajasa pada 2011.

Istana Yogyakarta atau bisa disebut Gedung Agung merupakan Istana Kepresidenan yang pertama digunakan setelah kemerdekaan. Bangunan ini merupakan bekas rumah kediaman resmi seorang Residen Ke-18 di Yogyakarta, seorang Belanda bernama Anthonie Hendriks Smissaert. Dia sekaligus merupakan penggagas pembangunan Istana ini.

Pembangunan gedung ini dimulai pada Mei 1824 dengan tujuan menjamu para tamu-tamu agung negara. Pecahnya Perang Diponegoro dan gempa bumi mengakibatkan pembangunan gedung ini tertunda.

Bangunan tersebut rampung digarap pada 1869. Kemudian sejak 1927, bangunan tersebut menjadi tempat tinggal Gubernur Hindia Belanda di Yogyakarta sejak perubahan administratif wilayah residen menjadi provinsi.

Istana ini menjadi penting setelah ibu kota harus hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta. Selama tiga tahun (1946-1949), Gedung Agung berfungsi sebagai tempat kediaman resmi Presiden Sukarno.

Istana Tampak Siring menjadi istana pertama yang dibangun oleh pemerintah Indonesia. Letaknya berada di luar Pulau Jawa, tepatnya di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Pulau Bali.

Istana Tampak Siring diprakarsai oleh Presiden Sukarno yang menginginkan adanya tempat peristirahatan bagi Presiden Republik Indonesia beserta keluarga, serta bagi tamu-tamu negara saat berkunjung ke Bali.

Sebelumnya, Sukarno memang sudah sering bermalam di rumah Raja Gianyar di Tampak Siring. Presiden Sukarno akhirnya jatuh cinta dengan daerah tersebut. Setelah itu, Raja Gianyar akhirnya memberikan lahan seluas 19 hektare miliknya ke negara.

Nama Tampak Siring berasal dari dua buah kata bahasa Bali yaitu tampak (bermakna ”telapak”) dan siring (bermakna “miring”). Konon, menurut sebuah legenda yang terekam pada daun lontar Usana Bali, nama itu berasal dari bekas tapak kaki seorang raja yang bernama Mayadenawa.

Rencana pembangunan dimulai pada 1957 yang dilakukan Jawatan Pekerjaan Umum (Kementerian PUPR). Lalu, Sukarno menunjuk arsitek R.M. Soedarsono untuk mendesain bangunan yang berdiri 700 meter di atas permukaan laut. Bangunan ini rampung pada 1960.

Dalam rangka menyongsong kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN XIV (ASEAN Summit XIV) yang diselenggarakan pada tanggal 7 sampai dengan 8 Oktober 2003, Istana Tampak Siring menambah bangunan baru berikut fasilitas-fasilitasnya, yaitu gedung untuk konferensi dan untuk resepsi, serta Balai Wantilan sebagai gedung pergelaran kesenian.

Seiring berjalannya waktu, fungsi dari Istana Kepresidenan Tampak Siring mengalami perkembangan. Selain sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kepresidenan, Istana Tampak Siring juga berfungsi sebagai tempat pariwisata. Masyarakat umum dapat mengunjungi Istana Tampak Siring dalam waktu-waktu tertentu.

Istana yang baru saja rampung dibangun berada di Ibu Kota baru Indonesia, tepatnya di IKN, Kalimantan Timur. Istana ini dibangun pada 2022 lalu di atas lahan seluas 55,7 hektare dengan luas bangunan mencapai 334.200 meter persegi. Anggarannya mencapai Rp 1,34 triliun.

Istana ini didesain oleh Nyoman Nuarta dengan menggunakan filosofi Garuda. Namun, banyak masyarakat yang menilai istana tersebut bernuansa mistis karena gelap hingga menyerupai kelelawar.

Nyoman Nuarta sendiri tidak ambil pusing terkait komentar bernuansa mistis tersebut. Menurutnya, istana negara di ibu kota baru tersebut dirancang untuk menunjukkan kewibawaan.

"Jadi kalau itu menjadi aura mistis dan segala macam, ya itu terserah masing-masing lah, tapi kita membuat itu tentu Istana itu agar berwibawa, kita butuh, butuh wibawa itu," kata Nyoman seperti dikutip dari Antara, Minggu (11/8).

Nyoman juga mengklarifikasi bahwa warna yang tampak gelap dari Istana merupakan kuningan yang akan berubah warna menjadi hijau. Perubahan warna ini akan teroksidasi mengikuti warna alam di sekitar karya tersebut.

Pada 17 Agustus 2024 mendatang, upacara HUT RI untuk pertama kalinya akan diadakan di istana tersebut.