Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi angkat bicara terkait isu kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL). Pria 67 tahun ini berdalih semua yang dilakukan untuk kebaikan masyarakat.

Wacana pengenaan subsidi untuk KRL berbasis NIK pada 2025 ramai menjadi perbincangan publik. Sebelumnya, Kemenhub berencana menaikan tarif tiket KRL sebesar Rp 1.000 - Rp 2.000 walau sudah membuat kajian.

Hingga kini pemerintah belum memutuskan opsi mana yang dipilih.

Secara singkat Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan semua yang dilakukan demi memberikan kenyamanan untuk masyarakat.

"Kalau KRL itu bukan domain saya saja. Jadi kalau saya punya prinsip satu penumpang masyarakat harus diberikan yang terbaik," terangnya dikutip dari laporan jurnalis KompasTV, Minggu (22/9/2024).

Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sejatinya masih belum ada keputusan terkait kenaikan harga tiket kereta rel listrik (KRL).

"Sampai sekarang belum juga ya, karena belum ada keputusan apakah itu naik atau tidaknya. Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, baru kita seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal dalam keterangannya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.

"Masih belum ada, pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu arahan dulu yang terbaru nantinya," ujarnya.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv berjudul: Menhub Budi Karya Sumadi Buka Suara Tarif KRL Bakal Naik: Masyarakat Harus Diberikan yang Terbaik

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa daya beli masyarakat akan semakin memburuk apabila ada pembatasan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif KRL (Kereta Rel Listrik) Jabodetabek seperti yang diwacanakan pemerintah.

Esther menjelaskan belakangan inflasi transportasi menjadi salah satu yang tertinggi di antara kelompok pengeluaran lainnya. Oleh sebab itu, dia mengaku khawatir dengan tren tersebut.

"Biaya transportasi itu merupakan komponen dari biaya-biaya pembentukan barang lainnya. Jadi, saya khawatir kalau inflasi transportasi ini tidak diredam maka daya beli masyarakat ini akan memburuk," ujar Esther dalam forum Melanjutkan Kritisisme Faisal Basri secara daring, dikutip (Senin (16/9/2024).

Pengajar di Universitas Diponegoro ini mencontohkan, angka inflasi biaya transportasi mencapai 0,22% pada Agustus 2024 (month-to-month/m-to-m). Angka tersebut lebih tinggi dari angka inflasi umum sebesar -0,03%.

Andil inflasi biaya transportasi sebesar 0,03% juga hanya kalah dari biaya pendidikan sebesar 0,04% (m-to-m) pada Agustus 2024. Esther pun mengaitkan fakta tersebut dengan semakin banyaknya masyarakat yang turun kelas. "Ya, maka tidak heran jika jumlah kelas menengah ini akan turun," jelasnya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik mencatat setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024.

Sementara itu, wacana pembatasan BBM subsidi jenis pertalite dan solar disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan, Luhut menyatakan kebijakan pembatasan penerima BBM subsidi tersebut mulai diaplikasikan pada bulan depan.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membocorkan rencananya semua jenis motor di atas 250 cc dan kendaraan mobil pelat hitam yang memiliki spesifikasi di atas 1.400 cc tidak lagi bisa membeli Pertalite.

Adapun tarif KRL Jabodetabek direncanakan naik sebesar Rp1.000. Meski demikian, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengaku belum tahu kapan kenaikan tarif KRL tersebut bakal diterapkan karena masih akan menunggu restu kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya.

Pihak PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) alias KAI Commuter mengatakan memerlukan waktu tiga bulan untuk sosialisasi ke pengguna KRL terlebih dahulu terkait wacana kenaikan tarif sebesar Rp1.000 tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - KRL Mania menolak kenaikan tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Kepala Komunikasi KRL Mania Gusti Raganata mengatakan moda transportasi massal KRL merupakan transportasi umum untuk semua orang.

KRL, kata dia, bukan bantuan sosial sehingga penggunanya tidak perlu didata menggunakan NIK. "Kami berharap tidak ada diskriminasi tarif," kata Gusti kepada Tempo, Rabu, 11 Oktober 2024.

Kementerian Perhubungan sebelumnya menyatakan belum ada kenaikan tarif dalam waktu dekat. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebut wacana kenaikan tarif berbasis NIK masih dalam pembahasan.

Namun demikian, KRL Mania tetap gelisah lantaran masih ada potensi kebijakan kenaikan tarif KRL berbasis NIK berlaku di waktu mendatang. Gusti juga khawatir skema kenaikan tarif KRL berbasis NIK sama dengan kebijakan mencabut public service obligation (PSO) KRL.

"Kalau ada perubahan tarif, otomatis pengeluaran kelas menengah pengguna KRL bertambah," kata Gusti. "Ini bisa menghajar ekonomi juga, karena masyarakat akan memindah pengeluaran konsumtif ke transportasi."

Alih-alih menaikkan tarif KRL, Gusti berharap pemerintah berbenah dan meningkatkan layanan. Misalnya, memperpendek headway atau jarak waktu kedatangan dan keberangkatan KRL, terutama pada jam-jam sibuk.

"Baik saat rush hour maupun jam-jam biasanya, seharusnya (headway) tetap lima menit," ujar Gusti. "Infrastruktur di stasiun juga perlu dibenahi karena sering ada kerusakan tapi penangannnya lama hingga viral di media sosial."

Rencana kenaikan tarif KRL berbasis NIK muncul dari data di Buku Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR. Mengutip Antara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemberian subsisi tiket KRL berbasis NIK pada 2025 masih bersifat wacana.

Menurutnya, belum ada keputusan final ihwal kenaikan tarif KRL dengan skema baru ini. Namun, Budi Karya tidak memungkiri pihaknya sedang melakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan masyarakat yang berhak menerima.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan telah mengantongi hasil kajian mengenai rencana kenaikan tarif KRL atau Kereta Rel Listrik Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal menjelaskan bahwa tarif KRL direncanakan naik sebesar Rp1.000. Meski demikian, belum diketahui kapan kenaikan tarif KRL bakal diterapkan.

“Kajian itu [rencana menaikan tarif KRL] ada sebenarnya, waktu itu kita mau naikan sebesar Rp1.000 perak posisinya. Tapi untuk penerapannya belum,” kata Risal saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Risal menjelaskan bahwa tarif KRL belum akan naik dalam waktu dekat. Pasalnya, rencana kenaikan tarif itu masih akan menunggu restu kabinet Prabowo Subianto.

Di samping itu, Risal juga menyinggung penetapan skema tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK bakal dirumuskan lebih lanjut pada pemerintahan ke depan.

“Kenaikannya juga belum ada keputusan itu apakah ada atau tidaknya. [Soal terif berbasis NIK] tunggu deh, kita nunggu kabinet baru deh seperti apa arahnya ya, kalau tebak-tebakan tidak keren juga,” ujarnya.

Kabar mengenai kenaikan tarif ini sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter Asdo Artriviyanto. Dia mengatakan sejak 2016 tarif KRL Jabodetabek belum mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, KAI Commuter mengatakan adanya rencana untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek. Meski demikian, Asdo enggan memperinci secara detail kapan penyesuaian tarif itu akan dilakukan.

"Kalau ditanya apakah ada kenaikan, nanti ada. Tapi, tunggu tanggal mainnya," ujar Asdo.

Sebagai informasi, rencana kebijakan subsidi KRL berdasarkan NIK diketahui berdasarkan dokumen Buku Nota Keuangan RAPBN 2025. Dalam dokumen tersebut, terungkap bahwa subsidi Public Service Obligation (PSO) dalam RAPBN 2025 ialah Rp7,96 triliun atau naik 0,9% dibandingkan dengan anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp7,88 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut diklaim sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik.

Secara lebih terperinci, anggaran belanja subsidi PSO tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,79 triliun untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api.

Dari total subsidi PSO Rp7,69 triliun di 2025, sebanyak 60,26% di antaranya akan dialokasikan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) yaitu sekitar Rp4,79 triliun.

Secara lebih terperinci, anggaran belanja subsidi PSO tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,79 triliun yang akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

Dalam dokumen pemerintah memberikan catatan dalam pemberian PSO 2025, yakni dengan penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek.

JAKARTA, KOMPAS.com - Beban masyarakat kelas menengah berpotensi kembali meningkat, menyusul adanya rencana penyesuaian pemberian subsidi tiket KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Perencana keuangan Andy Nugroho mengatakan, penyesuaian tarif KRL tentu akan berdampak terhadap pengeluaran kelas menengah. Sebab pos pengeluaran masyarakat untuk transportasi saat ini dinilai sudah melampaui "angka ideal".

Sejumlah hasil riset menunjukkan, rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia yang berada di kota besar untuk transportasi sehari-hari mencapai 25-30 persen terhadap total pengeluaran, lebih tinggi dari angka ideal sebesar 10 persen.

"Kelas menengah ini biasanya sudah memiliki pos-pos pengeluaran yang cukup banyak dan ketat," kata Andy, kepada Kompas.com, Senin (2/9/2024).

Pendapatan Tidak Tumbuh Signifikan

Secara paralel, pendapatan masyarakat kelas menengah dinilai tidak tumbuh secara signifikan. Hal ini membuat ruang pengeluaran tambahan untuk transportasi, yang merupakan kebutuhan tidak bisa dialihkan, menjadi lebih terbatas.

Oleh karenanya, apabila wacana penyesuaian tarif KRL berdasarkan NIK terealisasi, masyarakat kelas menengah mau tidak mau harus mengorbankan pos pengeluaran lainnya. Pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan sekunder atau tersier berpotensi semakin tergerus.

"Sehingga apabila terjadi kenaikan harga tiket KRL yang merupakan salah satu komponen pengeluaran rutin sehari-hari, akan berpengaruh pada harus dikuranginya pengeluaran lainnya," tutur Andy.

Subsidi Tepat Sasaran

Selama ini, seluruh tiket KRL Jabodetabek disubsidi pemerintah dalam bentuk public service obligation (PSO), sehingga pemberian subsidi dilakukan secara merata kepada seluruh penumpang KRL.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menyatakan, dengan penerapan tiket KRL berbasis NIK, pemerintah ingin subsidi PSO disalurkan lebih tepat sasaran.

"Rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran," ujarnya dalam keterangan tertulis, seperti dikutip Jumat (30/8/2024).

Kemenhub masih akan mengkaji rencana ini dengan matang dan membahasnya dengan pihak terkait agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran.

Terpisah, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyebut bahwa rencana tersebut sudah pernah mencuat sejak 2023 namun sampai saat ini belum direalisasikan. Rencana ini kembali didorong pemerintah dengan memasukkannya pada Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025.

"Di 2025 memang ada banyak penurunan alokasi APBN. Salah satunya kan pasti konsekuensinya ada juga subsidi atau keperintisan yang itu harus disesuaikan. Makanya ini sebenarnya selaras dengan rencana untuk tarif KRL berbasis NIK itu supaya tepat sasaran karena memang keterbatasan dananya," jelas Adita saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah merencanakan penetapan tarif subsidi kereta rel listrik atau tarif KRL pada 2025 di Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.

Dilansir dari Antaradalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Jabodetabek 2025 masih bersifat wacana.

"Itu belum, masih wacana," tutur Budi Karya yang dikutip dari antaranews.com.

Menhub menambahkan bahwa sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata Budi Karya bahwa semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

"Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi," sambung Budi Karya.

Sedangkan, menurut Direktur Jendral Pekeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal memastikan rencana penetapan tarif kereta rel listrik Jabodetabek berbasis NIK belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.

"Dalam hal ini, skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera dilakukan," tutur Risal dalam keterangan tertulis.

Risal menambahlan bahwa rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran. Hal tersebut guna memastikan agar skema tarif tersebut benar-benar tepat sasaran. "Saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait," tandasnya.

Menurut Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK akan sangat bergantung dengan hasil pembahasan lintas sektoral, konsultasi publik, dan respons dari berbagai pemangku kepentingan.

Adita mengatakan bahwa rencana tersebut untuk menjawab dari kepastian rencana penerapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK pada 2025. "Kita lihat nanti, kita lihat hasil pembahasannya seperti apa, perlu konsultasi publik, melihat dinamika dan respons dari stakeholder," tutur Adita di Gedung DPR/MPR/DPD yang dikutip dari antaranews.com

Juru Bicara Kemenhub pun menambahkan bahwa wacana penetapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK sebenarnya telah muncul pada 2023 lalu. Wacana ini muncul untuk membuat subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK telah ramai menjadi pembicaraan di media sosial dalam beberapa kurun waktu terakhir. Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan yang dilakukan, salah satunya dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

Lalu, lain halnya dengan pendapat dari Ekonomo UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat yang meminta pemerintah mengkaji ulang rencana mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK untuk 2025. Menurutnya, kebijakan yang berujung pada kenaikan tarif KRL tersebut malah berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

"Skema ini juga berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah," kata Achmad.

Menurut Achmad, permasalahan ini bisa timbul dari sulitnya proses registrasi dan verifikasi masyarakat. Terutama bagi pengguna KRL yang tidak memiliki kemudahan akses ke teknologi digital. Selain itu, tidak semua masyarakat membutuhkan subsidi ini bisa terjangkau kebijakan berbasis NIK.

"Mereka bisa kesulitan mendaftarkan NIK untuk mendapatkan subsidi," tambahnya.

Alih-alih menaikkan tarif KRL dan menerapkan subsidi berbasis NIK, Achmad mengatakan pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih inklusif dan tidak memberatkan. Misalnya dengan mempertahan tarif KRL yang terjangkau untuk semua pengguna. "Ini bisa dibarengi peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan subsidi," tutupnya.