Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bakal menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif. Saat era Jokowi, Basuki rangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut-sebut setingkat dengan Menteri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"So lanjut (Basuki) jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," tegasnya.

Menurutnya dalam kepemimpinan Prabowo, pemerintah akan berfokus membangun sarana dan prasarana kota. Sebab hingga saat ini IKN masih belum memiliki fasilitas yang memadai untuk bisa berfungsi dengan baik sebagai ibu kota baru.

"IKN akan diteruskan dan akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi ya. So, ini kemarin ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap untuk dimulai sebagai suatu ibu kota yang fungsional," tegasnya.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Basuki Ngaku Jadi Kepala Otorita IKN

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono juga sudah mengonfirmasi dirinya akan menjabat sebagai Kepala Otorita IKN definitif, walaupun hingga saat ini proses pelantikannya masih diurus Kementerian Sekretariat Negara. Jabatan Basuki sebagai Plt OIKN telah selesai.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin kemarin.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan. "Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Dalam kesempatan itu Basuki juga memastikan target pembangunan IKN saat ini akan berfokus pada ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyebut 21 kepala negara bakal hadir menyaksikan pelantikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Proses pelantikan dilakukan hari Minggu pukul 10.00 WIB, 20 Oktober 2024.

"Dalam catatan kami untuk sementara ada 18 bahkan ada 3 kemarin, 21 Kepala Negara, kepala pemerintahan yang akan datang menyaksikan pelantikan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 yang akan datang," katanya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, disiarkan virtual di YouTube Harian Kompas, Jumay (11/10/2024).

"Itu artinya sebuah kebahagiaan dan kehormatan bagi kami keluarga bangsa Indonesia dan itu luar biasa," sambung dia.

Oleh karena itu ia menyebut stabilitas di dalam negeri perlu dijaga. Muzani menilai stabilitas cenderung terjaga, meskipun terjadi dinamika saat masa Pilpres lalu.

"Bagaimana misalnya suasana politik dalam proses pemilihan presiden begitu rupa, tetapi menuju tanggal 20 Oktober suasana yang menjadi sangat kondusif," imbuhnya.

Menurutnya menjaga stabilitas menjadi fokus utama banyak pihak. Muzani menyatakan Indonesia memang berupaya menjaga suasana tenang di hadapan internasional demi menyambut kepala negara yang akan hadir langsung pada pelantikan Prabowo.

"Semuanya merasa perlu untuk menjaga suasana itu sebagai sebuah upaya untuk menjaga suasana yang tenang di hadapan internasional karena akan banyak Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang akan datang," tutupnya.