Jakarta -

Luhut Binsar Pandjaitan masuk kabinet lagi. Setelah sejumlah tugas serta penunjukkan langsung oleh mantan Presiden Jokowi, kini ia ditugasi dua jabatan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, ia dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, terhitung sejak saat pelantikan, mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," ujar Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Setpres Rika Kiswardani membacakan Keppres pengangkatan Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).

Sehari kemudian, ia kembali hadir ke Istana Negara. Pada Selasa (22/10) ia dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden pada Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden nomor 140 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden.

Lewat tangannya, Luhut yang juga menjadi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) pertama dan terakhir itu telah melakukan sejumlah kebijakan yang berusaha untuk menjaga stabilitas sektor riil perekonomian Indonesia. Mengutip detikFinance, Luhut adalah inisiator pembentukan Satgas Hulu Migas. Hal ini dilakukan untuk merangsang iklim investasi hulu minyak dan gas yang dipandang kurang menarik bagi para penanam modal.

Oleh Luhut, Satgas Hulu Migas diarahkan untuk memotong sengkarut rantai regulasi investasi. Menurutnya, ini adalah salah satu faktor para investor enggan untuk bekerja sama.

"Investasi dalam bidang migas, kenapa lama? Di peraturan dipakai waktu dulu mencari migas gampang. Sekarang banyak migas besar itu dari laut, laut dalam. Peraturannya masih sama. Ya kan nggak bener itu. Ya itu kita perbaiki sekarang," ungkap Luhut dikutip dari detikFinance, Rabu (31/7/2024).

Pada masa Covid, Luhut pun pernah ditugasi Presiden Jokowi untuk menjadi komandan untuk penanganan virus Corona di Indonesia. Atas keberhasilannya, Luhut pun berlanjut sebagai koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) se-Jawa hingga Bali. Tiga tahun kemudian, atas peran besar Luhut, ia dianugerahi Bintang Republik Indonesia.

Bentuk kepercayaan Presiden Jokowi kepada Luhut juga diperlihatkan dengan penunjukan untk melaksanakan berbagai tugas. Mulai dari Ketua Tim Pembangunan PLTN, Ketua Tim Pengarah Perkembangan Industri Gim, hingga Koordinator Sistem Digital Pemerintah. Apakah hal ini adalah alasan mengapa Luhut kembali muncul dalam jajaran menteri di Kabinet Era Prabowo? Ataukah Luhut membutuhkan waktu untuk tugas yang belum usai? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikFinance.

Beralih ke Jawa Timur, detikSore akan membahas lebih dalam tentang peristiwa dibubarkannya debat perdana calon Wakil Bupati Bojonegoro. Diketahui, acara yang digelar pada Sabtu (19/10/2024) dibubarkan KPU. Penyebabnya, salah satu paslon dianggap berbuat ricuh dan menyalahi aturan debat. Bagaimana kronologinya? Apakah ada sanksi yang diberikan KPU kepada pihak yang dianggap menyalahi aturan? Ikuti laporan jurnalis detikJatim selengkapnya dalam Indonesia Detik Ini.

Sementara itu pada akhir acara nanti, detikSore akan menghadirkan sosok inspiratif. Olehnya, keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk berkarya. Hafizah tunanetra bernama Kayla Nur Syahwa viral lantaran dirinya membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an di hadapan Paus Fransiskus. Lantas bagaimana di usianya yang masih sangat muda bisa menghafal 30 juz Al-Qur'an? Apa metode menghafal yang ia gunakan? Temukan jawaban selengkapnya jelang matahari terbenam nanti.

Ikuti juga berbagai informasi bisnis ekonomi hingga pergerakan pasar jelang penutupan IHSG setiap harinya. Seluruh informasi ini bisa diakses di laman serta media sosial detikcom.

detikSore, Nggak Cuma Hore-hore.

(vys/vys)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peningkatan penyaluran kredit bank kepada UMKM sampai Agustus 2024. Jumlah penyaluran kredit UMKM ini mencapai Rp 1.474 triliun atau naik 4,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year).

"Penyaluran kredit UMKM posisi Agustus 2024 tercatat sebesar Rp 1.474 triliun tumbuh yoy sebesar 4,42% dibandingkan Agustus 2023 yang sebesar Rp 1.412 triliun," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) Dian Ediana Rae dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Dian menerangkan, pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi makroekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, dinamika global termasuk situasi geopolitik juga berpengaruh pada berbagai aspek perekonomian domestik.

"Meskipun terdapat tantangan tersebut, Bank tetap optimis dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM, tentunya dengan berbagai dukungan dari Pemerintah dan lainnya," jelas dia.

Selanjutnya, Dian menyebut pemerintah bersama OJK serta pihak lainnya secara aktif melakukan koordinasi, evaluasi, dan monitoring atas kondisi UMKM serta efektivitas instrumen kebijakan yang ada dalam menstimulus kredit yang sustain dan resilience.

"Hal tersebut antara lain melalui program inklusi keuangan berupa perluasan jaringan agen Bank, program subsidi Pemerintah melalui program KUR, serta adanya program insentif berupa kelonggaran likuiditas," pungkasnya.

Simak Video: Jokowi Minta Kredit UMKM Dipermudah: Jangan Hanya Lihat Agunan

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

JAKARTA - Keputusan Presiden (Keppes) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ( IKN ) belum juga keluar. Kapan Keppres tersebut diteken?

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyebut bahwa dirinya masih melihat situasi di lapangan. Dirinya tidak ingin terpaksa dalam menerbitkan Keppres tersebut.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat, progres lapangannya dilihat," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Diketahui, Jokowi sudah meneken UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Namun, dalam bagian Ketentuan Peralihan, tepatnya Pasal 63 disebutkan bahwa Provinsi DKJ tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keppres mengenai pemindahan ibu kota.

Berikut bunyi Pasal 63: Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Jokowi juga masih menunggu ketersediaan air dan listrik di IKN. Hal tersebut menanggapi perihal dirinya yang dikabarkan akan berkantor di IKN bulan Juli tahun ini.

"Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi.



Jokowi mengaku sudah mendapatkan laporan dari Kementerian PUPR, namun air dan listrik untuk dirinya berkantor belum tersedia dengan baik. "Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum," kata Jokowi.