PT Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) akan segera menaikkan tarif Tol Jakarta-Tangerang segmen SS Tomang-Tangerang Barat-Cikupa. Bagaimana rinciannya?

Hal ini disampaikan oleh operator tol melalui melalui akun Instagram resminya @jasamargametropolitan. Bsaran kenaikan tarifnya berkisar di angka Rp 500 -1.000.

"Dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif Ruas Jalan Tol Segmen Tomang-Tangerang Barat-Cikupa sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 2692/KPTS/M/2024," tulis JMT, dikutip Selasa (15/10/2024) kemarin.

Meski demikian, JMT belum dapat mengumumkan kapan penyesuaian tarif itu akan mulai diterapkan. Perusahaan memastikan, langkah ini telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Pemberlakuan tarif baru ini mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan membayar pemakai jalan tol, pengembalian investasi yang kondusif, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan pelayananan dari Ruas Tol," ujarnya.

Penyesuaian tarif tol ini merupakan penyesuaian tarif reguler dan telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang(UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Tarif Tol yang Akan Berlaku:

Gol I: Rp 8.500
Gol ll & III: Rp 12.500
Gol IV & V: Rp 16.500

Dikutip dari laman Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tarif Tol Jakarta-Tangerang-Cikupa saat ini mengacu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 1527/KPTS/M/2021 untuk SS Tomang-Tangerang-Cikupa.

Tarif yang Berlaku Saat Ini:

Gol I: Rp 8.000
Gol ll & III: Rp 12.000
Gol IV & V: Rp 15.500

Apabila membandingkan dari tarif tol yang lama, terlihat bahwa terdapat kenaikan Rp 500-1.000. Rinciannya, ada kenaikan tarif Rp 500 untuk kendaraan Gol I s.d III, serta ada kenaikan Rp 1.000 untuk kendaraan Gol IV s.d V.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencana pemerintah menaikkan batas pendapatan masyarakat yang bisa beli rumah bersubsidi. Kebijakan ini akan dijalankan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut Basuki bisa saja penghasilan penerima subsidi dipatok menjadi Rp 12 juta, dari saat ini maksimal Rp 8 juta. Hal itu sesuai usulan dari berbagai pihak.

"Saya kira langkah yang bagus, sudah lama sebetulnya usulan itu. Sekarang kan cuma Rp 8 juta, dulu Rp 4-5 juta, naik ke Rp 8 juta, sekarang ke Rp 12 juta karena yang di atas Rp 8 juta itu juga perlu FLPP-nya," kata Basuki di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024) kemarin.

Skema untuk membuat cicilan pembelian rumah bagi masyarakat juga bisa lebih murah dengan memperpanjang tenornya. Dari yang selama ini di kisaran 30 tahun, bisa menjadi sampai 40 tahun.

Meski begitu, Basuki menekankan semua konsep itu sejauh ini masih sebatas usulan. Kebijakannya tergantung pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, sebab masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan habis 20 Oktober 2024.

"Jadi bisa saja saya kira, kalau dulu misal sekarang angsur Rp 2 juta, 20 tahun lagi Rp 2 juta itu kan kecil, jadi relatif. Tapi bisa saja, kalau policy-nya itu ditetapkan pemerintah," ungkap Basuki.

Sebagai informasi, aturan pembiayaan perumahan rakyat terakhir diperbarui melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 yang terbit 24 Maret 2020 dan mulai berlaku per 1 April 2020.

Dalam regulasi itu, maksimal penghasilan penerima subsidi dipatok Rp 8 juta untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Ketentuan itu berlaku baik konvensional maupun syariah.

Masa subsidi berjalan untuk penyaluran FLPP paling lama 20 tahun, sedangkan untuk SSB berlangsung paling lama 10 tahun. Selanjutnya untuk SBUM yang diberlakukan masih sama, yaitu sebesar Rp 4 juta.

Untuk wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, diberikan skema yang relatif khusus. Batasan penghasilan untuk rumah umum tapak sebesar Rp 8 juta dan Sarusun umum sebesar Rp 8,5 juta.

Sedangkan suku bunga yang diterapkan adalah sebesar 4% dengan jangka waktu angsuran KPR paling lama 20 tahun. SBUM yang diberikan untuk wilayah tersebut sebesar Rp 10 juta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencana pemerintah menaikkan batas pendapatan masyarakat yang bisa membeli rumah bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Basuki mengatakan, bisa saja penghasilan penerima subsidi dipatok menjadi Rp 12 juta, dari saat ini maksimal Rp 8 juta. Hal itu sesuai usulan dari berbagai pihak.

"Saya kira langkah yang bagus, sudah lama sebetulnya usulan itu. Sekarang kan cuma Rp 8 juta, dulu Rp 4-5 juta, naik ke Rp 8 juta, sekarang ke Rp 12 juta karena yang di atas Rp 8 juta itu juga perlu FLPP-nya," kata Basuki di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Basuki menjelaskan, skema untuk membuat cicilan pembelian rumah bagi masyarakat bisa lebih murah dengan memperpanjang tenornya. Dari yang selama ini di kisaran 30 tahun, bisa menjadi sampai 40 tahun.

Meski begitu, Basuki menekankan semua konsep itu sejauh ini sebatas usulan. Kebijakannya tergantung pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, sebab masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan habis 20 Oktober 2024.

"Jadi bisa saja saya kira, kalau dulu misal sekarang angsur Rp 2 juta, 20 tahun lagi Rp 2 juta itu kan kecil, jadi relatif. Tapi bisa saja, kalau policy-nya itu ditetapkan pemerintah," ungkap Basuki.

Sebagai informasi, aturan pembiayaan perumahan rakyat terakhir diperbarui melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 yang terbit 24 Maret 2020 lalu dan mulai berlaku per 1 April 2020.

Dalam regulasi baru ini, maksimal penghasilan penerima subsidi dipatok Rp 8 juta untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Ketentuan itu berlaku baik konvensional maupun syariah.

Adapun masa subsidi berjalan untuk penyaluran FLPP masa subsidi masih berlangsung paling lama 20 tahun, sedangkan untuk SSB berlangsung paling lama 10 tahun. Selanjutnya untuk SBUM yang diberlakukan masih sama, yaitu sebesar Rp 4 juta.

Untuk wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, diberikan skema yang relatif khusus. Batasan penghasilan untuk rumah umum tapak sebesar Rp 8 juta dan Sarusun umum sebesar Rp 8,5 juta.

Sedangkan suku bunga yang diterapkan adalah sebesar 4% dengan jangka waktu angsuran KPR paling lama 20 tahun. SBUM yang diberikan untuk wilayah tersebut sebesar Rp 10 juta.

Tol Dalam Kota (Dalkot) akan mengalami penyesuaian alias naik dalam waktu dekat. Kenaikan tarif ini untuk Ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.

Penyesuaian tarif untuk Ruas Tol Dalam Kota ini sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 2130/KPTS/M/2024.

"Pemberlakuan tarif baru ini mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan membayar pemakai jalan tol, pengembalian investasi yang kondusif, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan pelayanan dari Ruas Tol," bunyi keterangan di akun Instagram @jasamargametropolitan, dikutip Jumat (13/9/2024).

Untuk golongan I, tarifnya akan naik dari yang berlaku saat ini Rp 10.500 menjadi Rp 11.000. Artinya, untuk golongan I mengalami kenaikan sebesar Rp 500.

Berikut tarif yang berlaku saat ini dan tarif baru Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit:

Tarif Sekarang

Golongan I: Rp 10.500
Golongan II dan III: Rp 15.500
Golongan IV dan V: Rp 17.500

Tarif Baru

Golongan I: Rp 11.000
Golongan II dan III: Rp 16.500
Golongan IV dan V: Rp 19.000