Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) meyakini diberlakukannya bea masuk antidumping (BMAD) keramik asal perusahaan China dapat mendorong investasi dan perluasan kapasitas produksi.

Penerapan BMAD keramik telah disahkan melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/2024 yang berlaku pada 28 Oktober 2024 hingga lima tahun ke depan.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan kehadiran BMAD dapat menjadi awal kebangkitan bagi industri keramik nasional yang mengalami tekanan 10 tahun terakhir akibat praktik dumping.

“Industri keramik telah tercidera berat hampir 10 tahun terakhir ini akibat praktik dumping dan telah mengakibatkan sejumlah pabrik berhenti produksi serta tingkat utilisasi produksi nasional mengalami penurunan,” kata Edy dalam siaran pers, Kamis (17/10/2024).

Tingkat utilitas kapasitas produksi nasional saat ini masih dalam tren penurunan di level 63% pada semester I/2024, turun dari tahun 2023 sebesar 69% dan tahun 2022 di level 75%.

Kehadiran BMAD dinilai dapat memulihkan tingkat utilisasi produksi keramik nasional ke level 67-68% di akhir tahun 2024.

“Kami memasang target tingkat utilisasi produksi nasional tahun 2025 di level 80% dan tahun 2026 di level 90%,” ujarnya.

Untuk diketahui, besaran BMAD yang resmi ditetapkan berkisar 14%–94%. Meski masih di bawah harapan produsen lokal namun tarifnya serupa dengan negara-negara lain seperti Mexico dan Amerika Serikat dengan besaran di atas 100%.

Selain itu, Indonesia saat ini merupakan produsen keramik terbesar ke-4 di dunia dengan kapasitas terpasang sebesar 675 juta meter² per tahun. Posisinya berada di bawah China, India dan Brazil.

Namun secara kapasitas produksi aktual Indonesia tertinggal berada di peringkat ke 8 terbesar dunia. Pihaknya menargetkan pada 2025 bisa masuk sebagai Top 5 negara produsen manufaktur keramik terbesar dunia.

“Kesempatan untuk ekspansi terbuka lebar di mana tingkat komsumsi keramik per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata komsumsi keramik dunia per kapita yang berada di level 2,5 meter² per kepala,” ujarnya.

Sementara itu, rata-rata konsumsi keramik per kapita di Malaysia dan Thailand berada di atas 3 meter² per kapita, bahkan Vietnam dan China di atas 5 meter² per kapita.

Dia juga meyakini salah satu yang dapat mendorong penyerapan keramik lokal yakni program pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pembangunan rumah rakyat 3 juta per tahun.

“Yang tentunya membutuhkan produk-produk bahan bangunan seperti ubin keramik, genteng keramik dan sanitary ware,” tuturnya.

Pihaknya juga mengapresiasi kehadiran dan keberpihakan pemerintahan era Presiden Jokowi yang masih berupaya melindungi industri keramik nasional melalui BMAD dan penerapan SNI Wajib lewat Permenperin 36/2024.

Ke depannya, produsen keramik juga berharap perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard dapat diberlakukan pada November mendatang agar dapat melengkapi persentase tarif BMAD yang dinilai belum maksimal.

“Kehadiran BMAD, kebijakan SNI Wajib dan BMTP diyakini akan menarik investasi-investasi baru baik dari domestik maupun luar negeri terutama investor dari China,” jelasnya.

Pihaknya menyambut kehadiran pemain-pemain baru yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptkan lapangan kerja baru.

“Mari kita bersaing secara fair, kita adu efisiensi dan innovasi. Saya yakin kita pemain lokal tidak akan kalah bersaing,” pungkasnya.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menanggapi terkait aturan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap produk impor ubin keramik dari China. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengapresiasi langkah pemerintah sebagai bentuk perlindungan dari tindak perdagangan yang curang. Namun, besaran tarif bea masuk ini masih di bawah harapan pihaknya.

"Kami tetap memandang positif meskipun besaran BMAD yang ditetapkan hanya berkisar 35% - 50%, di mana besaran tarif tersebut masih di bawah harapan Asaki yang bisa menyerupai negara-negara lain seperti Mexico dan Amerika Serikat dengan besaran diatas 100%," kata Edy melalui keterangan resminya, Rabu (16/10/2024).

Meski begitu, dia menilai penetapan tarif BMAD ini akan menjadi awal kebangkitan kembali industri keramik nasional yang telah tercedera berat hampir 10 tahun terakhir yang berakibat pada sejumlah pabrik berhenti berproduksi serta tingkat utilisasi produksi nasional mengalami penurunan.

Edy melihat usai penerapan BMAD atas impor ubin keramik asal China serta terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 36 Tahun 2024 tentang SNI Wajib akan segera memulihkan tingkat utilisasi produksi keramik nasional naik ke level 67-68% di akhir tahun 2024 dari sebelumnya 63%. Bahkan pihaknya memasang target utilisasi produksi nasional tahun 2025 di level 80% dan tahun 2026 di kisaran level 90%.

Dia menjelaskan saat ini kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional menempati posisi 4 besar produsen keramik dunia dengan kapasitas produksi sebesar 675 juta meter persegi per tahun, di bawah China, India, dan Brazil.

"Namun, secara kapasitas produksi aktual kita masih tertinggal dan berada di nomor 8 besar dunia. Asaki menargetkan tahun 2025 bisa masuk sebagai Top 5 Manufacturing Countries versi Ceramic World Review," jelas Edy.

Edy optimistis dengan terbitnya BMAD, SNI Wajib dan BMTP akan menarik investasi baru, baik dari domestik maupun luar negeri, terutama investor dari China. Pihaknya juga siap menyambut kehadiran pemain-pemain baru yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru.

Menurut Edy, kesempatan untuk ekspansi terbuka lebar di mana tingkat konsumsi keramik per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata konsumsi keramik dunia per kapita yang berada di level 2,5 m2/kapita dan rata-rata konsumsi keramik per kapita di Malaysia dan Thailand sudah di atas 3 m2/kapita. Bahkan, Vietnam dan China sudah di atas 5 m2/kapita.

Melalui penetapan tarif ini, dia berharap Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan optimis dapat mendukung program pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di dalam pembangunan rumah rakyat 3 juta per tahun. Sebab, program tersebut membutuhkan produk-produk bahan bangunan seperti ubin keramik, genteng keramik dan sanitary ware.

"Asaki berharap perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau safeguard juga bisa tepat waktu di bulan November mendatang, karena sangat dibutuhkan untuk melengkapi presentase BMAD yang kurang maksimal," imbuh dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menambah empat perusahaan ke dalam daftar penerima program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

"Saya kemarin menandatangani ada penambahan perusahaan yang mendapat HGBT. Salah satu diantaranya adalah KCC, pabrik kaca yang baru diresmikan kemarin di Batang," Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Setidaknya ada empat perusahaan tambahan yang kini berhak menerima HGBT. Bahlil mengatakan, sejak awal PT KCC Glass Indonesia masuk sudah dilakukan negosiasi dan pemerintah telah berkomitmen memberikan HGBT.

"Empat kalau tidak salah (penambahan)," ujarnya.

Selain penambahan 4 perusahaan, Kementerian ESDM juga mencabut 9 perusahaan dari daftar penerima. Adapun keputusan-keputusan ini merujuk pada dua regulasi Utama, antara lain Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2022, yang mengatur tata cara penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Kedua, ada Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022, yang memberikan pedoman dalam menetapkan dan mengevaluasi pengguna serta harga gas bumi tertentu di sektor industri dan penyediaan listrik untuk kepentingan umum.

Berikut adalah 4 industri baru yang ditetapkan sebagai pengguna dan harga gas bumi tertentu mulai 9 Oktober 2024:

- PT Indonesia Nippon Steel Pipe

Perusahaan mendapat pasokan gas bumi dari wilayah Jawa bagian Barat (JBN) dan Lampung melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), dan sumber gas berasal dari Medco E&P Gresik. HGBT yang diterima perusahaan sebesar US$ 5,44 Amerika Serikat (AS) per million of British thermal units (MMBtu) dan harga penyesuaian senilai US$ 4,5 MMBtu. Selanjutnya biaya transportasi ditetapkan sebesar US$ 2 AS per MMBtu termasuk PPN.

- PT Rumah Keramik Indonesia

Perusahaan mendapat pasokan gas dari wilayah Jawa Tengah melalui PGN dan sumber pasokan gas berasal dari PT Pertamina EP Cepu. HGBT yang diterima PT Rumah Keramik Indonesia sebesar US$ 6,7 AS per MMBtu dan harga penyesuaian senilai US$ 6,1 AS per MMBtu. Sedangkan untuk tarif transportasi ditetapkan senilai 1,94 dolar AS per MMBtu termasuk PPN.

- PT KCC Glass Indonesia

Perusahaan yang belum lama ini diresmikan operasionalnya oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani tersebut mendapat pasokan gas dari wilayah Jawa Tengah melalui PGN dan sumber pasokan gas berasal dari PT Pertamina EP Cepu. Adapun HGBT yang diterima perusahaan senilai US$ 6,7 per MMBtu dan harga penyesuaian US$ 4,65 per MMBtu. Sementara biaya transportasi ditetapkan sebesar US$ 1,36 per MMBtu termasuk PPN.

- Rainbow Tubulars Manufacture

Rainbow Tubulars Manufacture dapat menggunakan pasokan gas dari wilayah Kepulauan Riau melalui PGN dan sumber pasokan gas dari Medco E&P Gresik-Wilayah Kerja (WK) Corridor atau pasokan untuk seluruh pengguna gas bumi tertentu melalui PGN di wilayah Kepulauan Riau.

Adapun HGBT yang didapatkan perusahaan senilai US$ 5,44 AS per MMBtu dan harga penyesuaian sebesar US$ 4,16 per MMBtu. Sedangkan untuk biaya transportasi ditetapkan sebesar US$ 1,85 per MMBtu termasuk PPN.

Industri keramik sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Pemicunya, banjir produk keramik impor.

Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengatakan kinerja industri keramik turun pada semester I 2024 menjadi 62%, dibandingkan dengan 2023 yang mencapai 69%.

"Kami mencatat bahwa di tahun 2023, di posisi tahun lalu adalah 69%, di semester I 2024 menurun di angka 62%," kata Edy, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Bersama Komisi VI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Menurutnya Edy ada tiga sektor pada industri keramik perlu mendapatkan perhatian khusus. Pertama untuk keramik Ubin, berada di tingkat utilisasi di 62%, lalu tableware di 47% atau mencapai rekor terendahnya, dan sanitary di 54,3%.

"Kinerja tiga sektor industri ASAKI sampai pertengahan 2024 ini, mohon izin kami laporkan, sedang tidak baik-baik saja," ujarnya.

Namun, menurut Edy, pengusaha masih optimistis industri bisa bangkit saat penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk impor, khususnya impor dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China. Targetnya, pada tahun ini utilisasi bisa naik hingga rata-rata 70%.

"Memperhatikan kondisi PMI Manufaktur RI yang turun dan kinerja industri keramik nasional yang sedang terpuruk, kami mohon izin, kami membutuhkan dan memohon perhatian dan dukungan pemerintah dalam hal ini kebijakan pemerintah yang berani konsisten dan pro industri dalam negeri," terang Edy.

Kebijakan yang dimaksud antara lain BMAD, tindak pengamanan atau safeguard dan pembatasan impor untuk produk yang dapat diproduksi dalam negeri seperti produk ubin keramik untuk melindungi industri lokal dari persaingan tidak sehat.

Untuk pembatasan impor sendiri, harapannya volume impor yang akan dibatasi. Ekspektasi awal ASAKI, bisa diturunkan hingga 70-80% BMAD. Dengan demikian, ia yakin angka impor bisa turun hingga 50%.

"Kami masih cukup optimistis meski utilisasi hanya 62%, kami yakin ini bisa berangsur pulih dan bangkit jika BMAD untuk produk keramik impor RRT itu segera diterapkan dan harapan ASAKI tingkat utilisasi bisa mencapai 70% di akhir tahun ini dan meningkat jadi 80% di 2025 mendatang," pungkas Edy.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) menyebutkan biaya logistik industri keramik lokal ke wilayah Indonesia lebih mahal dibandingkan biaya logistik China masuk ke Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menyebutkan kontainer China yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak hanya dikenakan biaya logistik sebesar US$350 juta hingga US$400 juta per kontainer.

Sementara itu, biaya yang harus dikeluarkan produsen lokal dengan rute Jakarta - Medan sebesar US$650 juta, Jakarta - Makassar sebesar US$760 juta, Surabaya- Makassar sebesar US$600 juta sementara Surabaya - Medan sebesar US$720 juta.

“Kita kalah saing, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah,” kata Edy dalam Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Jumat (9/8/2024).

Dengan kondisi tersebut, Asaki, mendukung rencana pemerintah yang akan memindahkan pelabuhan impor untuk tujuh sektor industri termasuk keramik ke wilayah Indonesia Timur.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyambut baik rencana pemerintah untuk memindahkan gerbang impor ke wilayah Indonesia bagian timur.

Mereka menyebut beberapa pelabuhan di wilayah itu telah siap menampung datangnya sejumlah barang impor yang direncanakan.

Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Abdul Azis mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan baik dalam hal peningkatan kinerja, sistemasi/digitalisasi, layanan 24/7, kapabilitas sumber daya manusia (SDM), hingga perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana.

Hal ini supaya aktivitas impor maupun ekspor tidak hanya terus didominasi oleh pelabuhan-pelabuhan di wilayah barat, namun bisa menuju ke wilayah timur juga.

Tidak hanya itu, pemindahan juga dikabarkan bakal berdampak pada Investasi baru di pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa, yang kemudian akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pemindahan juga berdampak pada peningkatan infrastruktur konektivitas seperti jalan, kereta api, dan jaringan listrik.

Adapun tantangan dalam pemindahan ini berupa investasi besar dan ongkos operasional di pelabuhan-pelabuhan baru yang mungkin relatif lebih mahal.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) merespons positif rencana penerapan Bea Masuk Antidumping (BMAD) untuk impor keramik, yang dipandang akan menggerakkan industri nasional ke arah yang lebih produktif dan kompetitif.

Langkah ini telah memicu sejumlah importir besar untuk berinvestasi dan membangun pabrik di Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja lokal.

Sambutan Asaki terhadap Penyelidikan KADI

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto, menyambut baik hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang telah berlangsung selama lebih dari 1,5 tahun. Penyelidikan ini dilakukan untuk memverifikasi praktik dumping dari produk keramik Tiongkok, memberikan dasar hukum untuk penerapan BMAD.

"Kami menyambut baik kehadiran pemain baru dalam industri keramik, yang sebelumnya berperan sebagai trader atau importir, untuk bersaing secara sehat dan adil dengan fokus pada kreativitas, inovasi, dan efisiensi," ujar Edy Suyanto kepada Kontan pada Senin, 22 Juli.

Dampak Positif BMAD terhadap Industri Keramik Nasional

Menurut Edy Suyanto, implementasi BMAD diharapkan dapat memulihkan kapasitas produksi keramik nasional, khususnya untuk Homogeneous Tiles (HT), yang sebelumnya hanya dapat memanfaatkan kapasitas produksi di bawah 40% akibat dampak kerugian dari praktik dumping.

Asaki optimis bahwa dengan penerapan BMAD, tingkat utilisasi produksi keramik nasional dapat meningkat kembali mencapai 80% pada tahun ini dan 90% pada tahun 2025.

Investasi Baru di Industri Keramik Indonesia

Beberapa importir besar telah mengumumkan rencana mereka untuk membangun pabrik di Indonesia. Salah satunya, PT Trust Trading, akan melanjutkan pembangunan pabrik di Kendal dengan kapasitas produksi 18 juta m² per tahun.

Proyek ini bernilai investasi sebesar Rp1,2 triliun dan diperkirakan akan menyerap 700 tenaga kerja.

Selain itu, PT RKI berencana membangun pabrik di Batang dengan kapasitas produksi 21,5 juta m² per tahun, dengan investasi sebesar Rp1,5 triliun yang akan menyerap 1000 tenaga kerja.

PT Superior juga menghadirkan investasi baru di Subang dengan kapasitas produksi sekitar 22 juta m² per tahun.

Perkembangan Investasi oleh Anggota Asaki

Terdapat beberapa anggota Asaki lainnya yang juga sedang mempersiapkan investasi baru, yang diharapkan akan selesai pada semester kedua tahun 2025.

"Selain para importir atau trader yang 'ganti baju' menjadi manufaktur atau pabrik, terdapat juga investasi baru dari anggota-anggota Asaki yang diperkirakan akan selesai di semester kedua tahun 2025," tambah Edy.

Edy juga menanggapi skeptisisme terhadap kecukupan pasokan keramik pasca-berlakunya BMAD dengan tegas. Menurutnya, klaim akan kekurangan pasokan yang disuarakan oleh importir atau trader kecil hanya bersifat spekulatif.

Importir besar dan bonafid, yang telah menyiapkan investasi dalam bentuk pabrik produksi, diyakini mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik secara memadai.

"Suara-suara sumbang bahwa akan ada kekurangan supply keramik pasca diberlakukan BMAD hanyalah isapan jempol belaka, yang ditiupkan oleh para importir/trader kecil sedangkan yang besar dan bonafide sudah menyiapkan investasi," pungkasnya.

Reporter: Vina Elvira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan bahwa kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk keramik impor harus didukung penuh karena merupakan instrumen perlindungan terhadap industri dalam negeri, yang juga sesuai dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menuturkan,Asaki merasakan adanya kelompok tertentu yang justru tidak suka apabila industri keramik nasional menjadi tuan rumah yang baik di negeri sendiri.

Dia menyampaikan, industri keramik nasional masih bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik dari sisi volume produksi maupun type/jenis keramik Homogeneus Tiles (HT) semua bisa dipenuhi oleh produsen keramik nasional.

Bahkan, lanjutnya, saat ini industri keramik dalam negeri masih memiliki kapasitas idle sebesar 60% atau sekitar 80 juta-90 juta m2 untuk keramik jenis HT yang mana merupakan mayoritas keramik impor dari Tiongkok.

Alasan mengapa industrimemiliki Idle kapasitas sebesar itu karena adanya praktik unfair trade alias tindakan dumping dan predatory pricing yg merugikan produsen keramik dalam negeri.

“Sangat disayangkan terjadi defisit US$1,5 miliar selama tahun 2019-2023 hanya karena keramik impor yang seharusnya tidak perlu terjadi karena sejatinya kami mampu memproduksi. Namun karena praktek dumping tersebut, pemerintah dan rakyat jelas yang dirugikan,” ungkap Edy, Selasa (16/7).

Lebih lanjut dia mengungkap, yang menjadi kekhawatiran Asaki saat ini adalah importasi keramik yang sangat masif, di mana puluhan juta m2 keramik yg akan masuk dalam waktu satu bulan ke depan sebagai langkah antisipasi para Importir menunggu diberlakukannya BMAD.

Asaki juga kembali menegaskan bahwa tidak hanya industri keramik nasional yang dirugikan, namun konsumen dalam negeri juga dirugikan selama ini.

“Di mana hanya disuguhi dengan harga dumping/predator pricing dengan kualitas murahan dari produk impor tersebut karena terjadi pengurangan kualitas. Salah satu contohnya penurunan ketebalan keramik yang sebelumnya 1 cm menjadi 7mm. Ini tentu mempengaruhi kekuatan dari keramik itu sendiri yakni bending dan breaking strength-nya menurun,” jelas Edy.

Dia pun mencontohkan bahwa negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Negara Uni Eropa, dan Timur Tengah telah melakukan hal serupa terhadap produk keramik asal Tiongkok untuk melindungi industri keramik dalam negeri.

Hasilnya, hingga saat ini tidak ada keberatan maupun tuntutan balik oleh Tiongkok ke WTO karena memang terbukti praktik dumping tersebut.

“Kenapa mereka melakukan praktik dumping? Karena Over Capacity dan Over Supply, di mana Industri Keramik Tiongkok memiliki kapasitas produksi sekitar 11 miliar - 12 miliar m2 dan saat ini jalan dengan utilisasi sekitar 50%-55%,” tuturnya.

Asaki yang aktif tergabung di dalam World Ceramic Tiles FORUM(WCTF) juga mendapatkan dukungan penuh berupa Data, Informasi serta Advokasi Internasional jika terjadi keberatan oleh produsen keramik asal Tiongkok di WTO.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Aneka Keramik Indonesia (Asaki) percaya diri bahwa pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) akan membuat utilisasi kapasitas produksi keramik nasional kembali pulih.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menyebut, pabrik-pabrik yang memproduksi keramik jenis Homogeneus Tiles (HT) selama ini berhadapan langsung engan produk impor dari China yang membanjiri pasar domestik. Utilisasi pabrik keramik tersebut anjlok hingga di bawah 40% seiring dampak kerugian dari praktik dumping oleh China.

Lantas, Asaki optimistis dengan segera diberlakukannya BMAD maka utilisasi produksi keramik nasional dapat kembali ke level 80% pada sisa tahun 2024 dan 90% pada tahun depan.

Peluang masuknya investasi baru yang disertai penyerapan tenaga kerja sangat terbuka. Dalam hal ini, beberapa pelaku usaha yang tadinya hanya berstatus importir kini telah memulai investasi pembangunan pabrik keramik jenis HT di Indonesia. Diharapkan pabrik tersebut selesai pada 2025 mendatang.

“Mereka sebenarnya hanya wait and see menunggu hasil penyelidikan KADI (Komite Anti Dumping Indonesia). Jika nilai BMAD di atas 100%, maka pilihannya adalah segera merampungkan pembangunan pabriknya,” ungkap dia, Senin (8/7).

Selain para importir atau trader yang beralih menjadi produsen, terdapat pula investasi baru dari anggota-anggota Asaki yang diproyeksikan akan selesai pada semester II-2025.

Terlepas dari adanya ekspansi kapasitas tersebut, Asaki turut yakin seluruh kebutuhan keramik masyarakat, termasuk untuk proyek IKN Nusantara dapat terpenuh dengan baik.

Sebab, industri keramik nasional memiliki kapasitas terpasang yang besar yakni 625 juta meter persegi, yang mana saat ini hanya berjalan dengan utilisasi di bawah 65%.

“Anggota Asaki dapat memenuhi kebutuhan keramik baik secara volume maupun jenisnya,” imbuh Edy.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perindustrian Bobby Gafur Umar menjelaskan, secara umum pasar global sedang dalam fase kontraksi. Adanya perang dagang membuat China sebagai penghasil produk manufaktur terbesar di dunia kesulitan mengekspor produknya ke pasar utama seperti Amerika Serikat.

Sebaliknya, China mengalihkan produk-produknya, termasuk keramik, ke negara lain seperti Indonesia.

Rencana penerapan kebijakan BMAD untuk komoditas keramik pun didukung oleh Kadin. Apalagi, pemerintah dan KADI sudah melakukan penyelidikan serta kajian selama lebih dari satu setengah tahun terakhir.

“Indonesia justru termasuk negara yang paling sedikit menggunakan tariff barier atau instrumen pengamanan lainnya yang sebenarnya sudah diatur oleh WTO,” jelas dia.

Penerapan BMAD pun merupakan upaya untuk melindungi industri dalam negeri dari ancaman serbuan barang impor. Industri manufaktur dalam negeri bakal sulit bersaing jika produk impor terlalu dibiarkan merajalela melalui praktik unfair trade seperti dumping ataupun predatory pricing. Selain memangkas utilitas produksi dalam negeri, para karyawan juga terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Mudah-mudahan penerapan BMAD ini setidaknya bisa melindungi pasar pasar keramik domestik agar tidak terganggu oleh banjir impor,” pungkas dia.