REPUBLIKA.CO.ID, NUSANTARA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan siap memimpin upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Istana Negara dan lapangannya disebut telah siap jadi lokasi pelaksanaan upacara.

“Presiden akan bertindak selaku inspektur upacara pada detik-detik proklamasi dan penurunan bendera sore hari 17 Agustus,” ujar Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dalam acara “Dialog Bersama Menko Polhukam, Menkominfo, Pemimpin Redaksi Media Nasional” di IKN, Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, Istana Negara yang baru dan lapangannya sudah siap digunakan sebagai lokasi upacara. Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa akses ke IKN saat ini sudah siap. “Akses Balikpapan via Samarinda ke IKN butuh 2,5 jam. Nantinya Balikpapan-Pulobalang-IKN bisa ditempuh 1,5 jam.

Ia juga mengeklaim bahwa bangunan kantor aparatur sipil negara (ASN) dan fasilitas-fasilitas lainnya sudah mengalami kemajuan pembangunan yang signifikan. Ia menekankan bahwa pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN akan jadi simbol penting kepindahan ibu kota.

“Upacara HUT RI di IKN tonggak sejarah dan lompatan besar untuk ibukota negara baru. Upacara dan (hadirnya) Presiden jadi simbol keseriusan pemerintah membangun dan didukung masyarakat,” kata dia.

Ketua Satgas Pembangunan IKN dari Kementerian PUPR Danis Sumadilaga menyampaikan, secara total luas OKN adalah 252 ribu meter persegi yang mana 62 ribu meter perseginya adalah daratan. “Ini tiga kali luas Singapura,” kata dia.

Menurutnya, sejumlah persoalan di IKN sudah mulai dipecahkan secara bertahap. Masalah sumber air, misalnya, dipecahkan dengan membanhun bendungan, instalasi air, dan reservoir air.

Saat ini, menurutnya telah disiapkan bangunan rumah untuk 36 menteri. Selain itu, ada 16 bangunan kementerian dan empat kementerian koordinasi. Sementara da 47 tower hunian untuk ASN. “Untuk 17 Agustusan sekitar 12 tower bisa digunakan,” ujarnya. Satu tower akan terdiri dari 12 lantai yang mana satu lantainya terdiri dari lima unit apartemen.

Menurutnya, ibu kota negara sudah selayaknya pindah karena padatnya penduduk dan ekonomi di Jakarta. “Keadaan air, lahan , urbanisasi, degradasi lingkungan,ini alasan utama pindah,” kata dia.

NUSANTARA, investor.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melaporkan perkembangan transportasi di IKN, dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (29/7/2024). Ia melaporkan bahwa rolling stock trem otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) yang juga dikenal sebagai kereta otonom IKN sudah ada di Balikpapan.

Sementara itu, kata dia, uji coba moda transportasi kereta otonom ini rencananya akan dimulai pada 5 Agustus 2024 mendatang. Adapun operasional pada masa uji coba akan menerapkan skema tiket gratis kepada penumpang, selama bulan Agustus hingga Desember 2024.

“Kerja sama kita dengan perusahaan Cina yakni mereka memberikan layanan gratis, sementara kita menyediakan jalan yang sudah dikonstruksi oleh Kementerian PUPR dan Otorita IKN, juga marka jalan,” kata Menhub, Senin (29/7/2024)

Selama masa uji coba gratis, akan ada dua unit rangkaian kereta dengan masing-masing tiga gerbong. Kereta ini akan berputar melalui Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan sisi timur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, dengan waktu tunggu (headway) 5 menit.

Selain melaporkan kesiapan ART, Menhub juga melaporkan progres pembangunan bandara IKN, dukungan transportasi laut untuk pembangunan dan transportasi di IKN, dan rencana kolaborasi transportasi dengan pemerintah provinsi maupun Otorita IKN.

Terkait rencana kolaborasi pengelolaan transportasi di IKN bersama dengan pemerintah provinsi maupun Otorita IKN, Kemenhub tengah menyiapkan Automatic People Mover System (APMS) atau teknologi pemantauan pergerakan di OIKN yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap progres konstruksi Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara mencapai 82,73%.

Progres pembangunan Istana dan Lapangan Upacara di IKN itu jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 74,74%.

"Untuk fungsional 17 Agustus itu tadi Istana dan Lapangan Upacara, Kantor Presiden ini semua harapannya Juli," tuturnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, progres kantor presiden saat ini dilaporkan telah mencapai 88,54%. Posisinya lebih besar dari rencana yang ditetapkan sebesar 88,18%.

Selanjutnya, konstruksi Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung dilaporkan telah mencapai 92,31%. Angka tersebut mengalami deviasi positif 0,04% dari rencana 92,27%.

"Ini kita mengatakan Juni 2024 itu harusnya semua yang sifatnya infrastruktur yang dipentingkan 17 Agustus 2024 itu selesai. Lalu, kita bicara uji coba di bulan Juli, termasuk Istana akan dilakukan test commissioning," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan hendak mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Namun, baru-baru ini Presiden Jokowi justru berbalik mempertanyakan kesiapan infrastruktur IKN seperti distribusi air bersih dan pasokan aliran listrik di IKN yang dinilai belum siap.

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah," katanya.

Menurut Jokowi, dari laporan Menteri PUPR Basuki, pembangunan kantor Presiden di IKN belum sepenuhnya rampung.

"Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap]," pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap progres konstruksi Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara mencapai 82,73%.

Progres pembangunan Istana dan Lapangan Upacara di IKN itu jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 74,74%.

"Untuk fungsional 17 Agustus itu tadi Istana dan Lapangan Upacara, Kantor Presiden ini semua harapannya Juli," tuturnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, progres kantor presiden saat ini dilaporkan telah mencapai 88,54%. Posisinya lebih besar dari rencana yang ditetapkan sebesar 88,18%.

Selanjutnya, konstruksi Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung dilaporkan telah mencapai 92,31%. Angka tersebut mengalami deviasi positif 0,04% dari rencana 92,27%.

"Ini kita mengatakan Juni 2024 itu harusnya semua yang sifatnya infrastruktur yang dipentingkan 17 Agustus 2024 itu selesai. Lalu, kita bicara uji coba di bulan Juli, termasuk Istana akan dilakukan test commissioning," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan hendak mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Namun, baru-baru ini Presiden Jokowi justru berbalik mempertanyakan kesiapan infrastruktur IKN seperti distribusi air bersih dan pasokan aliran listrik di IKN yang dinilai belum siap.

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah," katanya.

Menurut Jokowi, dari laporan Menteri PUPR Basuki, pembangunan kantor Presiden di IKN belum sepenuhnya rampung.

"Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap]," pungkas Jokowi.

Oleh Fitriyan Zamzami

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tak berlebihan agaknya bahwa Jakarta adalah kota yang keras kepala. Sudah sejak lama, berbagai pemerintahan mengupayakan pindah ibu kota dari kota pelabuhan yang semarak tersebut. Berulang kali pula, upaya itu gagal.

Wartawan senior Republika Alwi Shahab (semoga Allah merahmatinya), menuliskan bahwa jauh sebelum ramai-ramai belakangan sudah banyak usulan agar ibu kota dipindahkan, termasuk saat masih bernama Batavia. Ketika pusat Pemerintahan VOC ini menjadi sarang penyakit akibat terbebani lumpur, kota yang pernah mendapat predikat Ratu dari Timur berubah menjadi Kuburan warga Belanda. Orang tidak heran bila mendengar sahabat yang malamnya makan malam bersama keesokan harinya dikabarkan telah meninggal dunia.

Begitu dahsyatnya kematian dan bencana, hingga ketika Herman Willem Daendels ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ia diperintahkan untuk segera memindahkan Ibu Kota Hindia Belanda dari Batavia ke Surabaya atau Semarang. Tapi, Daendels memilih untuk memindahkan pusat kota ke arah selatan daripada perintah pemindahan ke Semarang atau Surabaya.

Gubernur Jenderal pengagum Napoleon ini pada 1808 menghancurkan gedung-gedung, termasuk Istana Gubernur Jenderal yang terletak di Prinsenstraat (kini Jalan Cengkeh, Jakarta Utara). Prinsenstraat merupakan kawasan elite warga Belanda yang berada di pusat kota seperti layaknya Menteng sekarang ini. Pemindahan ini dia lakukan karena pusat kota dengan jalannya yang memanjang telah menjadi sarang penyakit akibat dipenuhi oleh lumpur yang berasal dari sungai dan kanal-kanal.

Seorang pendatang dari Belanda bernama Coupedrus ketika turun di Pelabuhan Sunda Kelapa pada 1815 menyaksikan bahwa Batavia yang mendapat julukan “Ratu dari Timur” seolah-olah merupakan kota hantu. Gedung-gedung yang dihancurkan Daendels ini kemudian puing-puingnya ia jadikan untuk bahan pusat pemerintahan baru di sekitar Lapangan Banteng yang kini menjadi Departemen Keuangan.

Departemen Keuangan ini dia maksudkan sebagai bangunan untuk dijadikan istana pemerintahan. Dia juga membangun Lapangan Gambir (kini Monas) dan gedung-gedung di sekitarnya. Lapangan Monas yang ia juluki Champl ded Mars hingga kini merupakan lapangan terbesar dan terluas di dunia. Warga Belanda yang hijrah ke pusat kota baru di sekitar 15 km dari Kota Tua sangat puas tinggal di daerah selatan yang mereka namakan Weltevreden. Weltevreden yang harfiahnya memang berarti “Sangat Memuaskan”, jauh lebih bersih dari kota lama di sekitar pasar ikan.

Pendiri Kota Batavia, Gubernur Jenderal JP Coen, juga dipersalahkan terhadap banjir yang hingga kini masih melanda Jakarta. Ada yang menyesalkan mengapa ia tidak membangun pusat pemerintahan di tempat yang lebih tinggi. Alasannya, karena berdekatan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa yang menjadi salah satu pusat perdagangan.

Pada masa Presiden Soeharto, putranya Bambang Trihatmodjo, pada akhir 1996 meluncurkan gagasan membangun proyek raksasa di Jonggol, Bogor, sekitar 40 km dari Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, luasnya 28.834 hektare. Ketika dibangun proyek, kepadatan penduduk Jonggol rata-rata 414 jiwa per kilometer persegi. Mungkin ingin meniru Putra Jaya, ibu kota Malaysia, yang jaraknya berdekatan dengan Kuala Lumpur. Sayang, proyek prestisius ini tidak terwujud karena krisis moneter yang berlanjut dengan hengkangnya Pak Harto setelah berkuasa selama 32 tahun.

Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga punya sikap mendukung pemindahan ibu kota. Hal itu ia utarakan dalam keterangan pers di Hotel Grand Emerald, St Petersburg, Rusia, Sabtu (7/9) pagi pukul 10.00 waktu setempat. Salah satu yang mendorong SBY membuka kembali wacana pemindahan ibu kota adalah kunjungannya ke Ibu Kota Kazakhstan, Angsana.

Menurut SBY, sejatinya sudah sejak empat-lima tahun lalu ia mematangkan rencana pemindahan ibu kota. “Kami membentuk tim kecil untuk mulai memikirkan kemungkinan pemindahan ibu kota kita, dalam arti biar pusat ekonomi, perdagangan, dan lain-lain tetap di Jakarta, tetapi pusat pemerintahan kita pindahkan di tempat yang lain,” kata SBY.

Waktu itu, kendati sudah muncul wacana pemindahan ibu kota, SBY memilih diam. Ia menyiratkan khawatir rencananya dicemooh. Menurut SBY, adalah kebiasaan di Indonesia memandang remeh ide baru. Meski melontarkan ide, SBY mengatakan belum tentu pemindahan ibu kota bakal menjadi tanggung jawabnya. Ia menilai, pemindahan lebih kepada tugas penerus-penerusnya sebagai presiden.

Benar saja, pada era Presiden Joko Widodo kemudian wacana pemindahan ibu kota diseriusi. Proyek-proyek sudah berjalan, dan investasi kabarnya menanti masuk. Bagaimanapun, belakangan rencana kepindahan kantor Presiden ke lokasi itu juga kembali ditunda karena infrastruktur pendukung belum memadai. Jika kondisi tak segera membaik, bisa jadi ibu kota baru dan nasibnya jatuh di tangan Prabowo Subianto yang dilantik akhir tahun ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persiapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikebut jelang perayaan 17 Agustus 2024. Meski pun Presiden tidak jadi mengantor di IKN karea ada infrastruktur yang belum selesai, tapi semua fasilitas untuk perayaan hari kemerdekaan telas siap.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Istana Presiden dan kantor-kantor Menteri Perekonomian yang terdiri dari empat tower sebagian telah siap.

Dari 47 tower untuk tempat tinggal Aparatur Sipil Nasional (ASN), kata Basuki, 12 tower akan selesai furnished sehingga dapat dimanfaatkan oleh peserta upacara.

"Selain itu, 15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN. Nanti tanggal 19 (Juli) saya akan cek ke sana," ujar Basuki, Selasa.

Basuki menegaskan bahwa sarana dan prasarana untuk upacara 17 Agustus di IKN berjalan sesuai dengan target yang ditentukan.

Selain itu, beberapa perumahan untuk para menteri juga diharapkan bisa selesai pada bulan ini. "Mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Besok ini Pak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) sudah di sana dengan Ibu, ngecek rumahnya. Jadi intinya Insya Allah prasarana untuk kesiapan 17 Agustus sudah siap," kata Basuki.

Sementara itu ada 10 Agustus 2024 sebagian pekerjaan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dihentikan sementara untuk pembersihan kawasan guna berlangsungnya upacara HUT Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

"Tanggal 10 Agustus semua Paskibraka sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus, saya hentikan semua pekerjaan, yang membutuhkan mobilitas di luar patching plan segera berhenti, karena saya bersihkan dulu kawasannya," kata Basuki di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Basuki menyampaikan, penghentian sementara ini untuk memastikan kawasan yang digunakan sebagai tempat upacara sudah bersih dari debu dan kotoran. Namun untuk pekerjaan pemasangan interior akan tetap berlanjut.

Mengantor di IKN

Presiden Joko Widodo masih menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang sebelumnya diperkirakan mulai Juli 2024.

"Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Presiden mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang kesiapan infrastruktur di IKN, seperti air, listrik hingga kantor Presiden yang akan ditempati.

Dari laporan tersebut, Presiden menerima laporan bahwa infrastruktur tersebut belum siap untuk dimanfaatkan. "Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap). Sudah, tapi belum," kata Presiden saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo optimistis bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai Juli 2024 setelah pasokan air baku tersedia.

"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih menunggu satu saja (untuk) airnya (siap) bulan Juli," kata Jokowi ketika meninjau pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN, pada awal Juni lalu.

Jokowi menjelaskan bahwa pasokan air di IKN akan bersumber dari Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, yang telah diresmikan pada Selasa (4/6).

"Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara," kata Presiden Jokowi.

Senada dengan itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar di kawasan tersebut.