JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk proaktif terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Sebab, Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan pertemuan antara Alex dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Tak hanya itu, Forum Mahasiswa Peduli Hukum juga melaporkan Alex ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena diduga melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b dalam Peraturan Dewas KPK nomor 3 Tahun 2021.

Kasus Eko Darmanto diketahui ditangani oleh KPK. Dia adalah terpidana kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dijatuhi vonis enam tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Mantan Penyidik KPK, Yudi Purno Harahap mengatakan, KPK harus bisa menjaga marwahnya dan citranya yang mengalami penurunan di mata publik. Sehingga, Dewas KPK harus cepat menangani kemungkinan adanya pelanggaran etik dari pertemuan Alex dan Eko Darmanto.

"KPK harus proaktif dan cepat menangani kasus ini untuk menjaga marwah KPK yang saat ini mengalami penurunan kepercayaan dari Masyarakat. Apalagi Alexander Marwata juga telah dilaporkan terkait hal yang sama di Polda Metro Jaya dan penanganan kasusnya sedang berjalan,” kata Yudi dalam keterangan tertulis, Minggu (29/9/2024).

Dia juga menegaskan bahwa lembaga antikorupsi harus menerapkan standar etik yang tinggi sehingga tidak pandang bulu dalam penerapannya. Sebab, KPK adalah panutan dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Sebagai lembaga role model, KPK harus menerapkan standart etik yang tinggi sehingga tanpa pandang bulu apalagi dia pimpinan atau pegawai harus dikenakan sanksi dengan penerapan zero tollerance,” ujarnya.

Menurut Yudi, pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan dengan sapu yang kotor. Oleh karena itu, dia mengatakan KPK harus bersih di dalam agar bisa membersihkan ke luar.

Lebih lanjut, Yudi menyayangkan kembali lagi terjadi kontroversi di tubuh KPK alih-alih berita prestasi dalam memberantas korupsi.

"Belum usai drama terkait putusan etik Nurul Gufron Wakil Pimpinan KPK, kini muncul lagi masalah baru dengan adanya Pelaporan etik terhadap Alexander Marwata ke Dewas KPK,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan pertemuan KPK Alexander Marwata dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

“Bahwa benar Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima pengaduan masyarakat (dumas) tertanggal 23 Maret 2024,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Jumat (27/9/2024).

Dari dumas tersebut, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menindaklanjutinya dengan memverifikasi, menelaah, pengumpulan bahan keterangan, dan membuat laporan informasi (LI).

Atas dari LI ini, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas pada 5 April 2024.

“(Surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas) telah diperbaharui atau diperpanjang pada 9 September 2024,” ujar Ade.

Sejauh ini, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah mengambil keterangan terhadap 17 saksi.

Sementara itu, pada 22 April 2024 lalu, Alex mengakui soal pertemuan dengan Eko Darmanto. Namun, menurut dia, pertemuan dilakukan secara terbuka di Gedung Merah Putih KPK yang diikuti dua staf Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

Bahkan, dia mengatakan, pimpinan KPK lainnya juga mengetahui dan mengizinkan pertemuan tersebut.

"Betul saya bertemu ED (Eko Darmanto) di kantor didampingi staf Dumas (Pengaduan Masyarakat) dan seizin serta sepengetahuan pimpinan lainnya," ujar Alex saat dihubungi Kompas.com pada 22 April 2024.

Alex menjelaskan bahwa pertemuan itu dilakukan karena Eko Darmanto melaporkan kasus importasi sejumlah komoditas.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK hingga diselidiki oleh Polda Metro Jaya atas dugaan pertemuan dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Untuk diketahui, Eko merupakan mantan pejabat bea cukai yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus gratifikasi dan pencucian uang. Dia pun sudah dibawa ke meja hijau atas dakwaan gratifikasi dan pencucian uang.

Adapun Alex, sapaannya, diduga melakukan pertemuan dengan Eko sebelum dilakukan penahanan oleh KPK. Atas pertemuan itu, pimpinan KPK dua periode itu kini menghadapi laporan dugaan pelanggaran etik hingga potensi pidana.

Pihak KPK pun mengaku belum mengetahui adanya pelaporan ke Dewas terhadap Alex.

"Saya belum terinfo adanya laporan terhadap Wakil Ketua KPK Pak AM kepada Dewas KPK. Namun KPK mempersilahkan pihak pelapor untuk menyampaikan dugaan pelanggaran tersebut kepada Dewan Pengawas," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Sabtu (28/9/2024).

Tessa juga mengaku tidak mengetahui ihwal substansi laporan yang disampaikan terhadap pimpinannya. Untuk diketahui, dugaan pertemuan antara Alex dan Eko sudah pernah mencuat beberapa bulan sebelum adanya pelaporan ini ke Dewas.

"Apakah yang dilaporkan masih sama atau berbeda dengan dugaan yang pernah ramai beberapa bulan yang lalu, tentunya kita serahkan kepada Dewan Pengawas dalam menilai bukti-bukti yang dilampirkan oleh pihak pelapor," terang pria yang juga penyidik di lembaga antirasuah itu.

Berdasarkan catatan Bisnis, dugaan pertemuan itu pernah ramai dibahas beberapa bulan lalu. Alex pun secara langsung pernah merespons kabar tersebut dengan memaparkan kronologi kejadiannya.

Alex mengakui bahwa ada pertemuan dengan Eko di Gedung Merah Putih KPK. Pertemuan itu digelar atas pengetahuan tiga orang pimpinan lainnya dalam rangka tugas, dan dihadiri oleh unit kerja lain yakni Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. Pertemuan itu digelar sebelum Eko ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai informasi, setiap insan KPK dilarang melakukan hubungan langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidama maupun pihak lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Hal itu diatur pada Peraturan Dewas KPK 3/2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

"Dalam mengimplementasi Nilai Dasar Integritas, setiap Insan Komisi dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung," demikian bunyi peraturan itu.

Adapun pihak yang melaporkan Alex ke Dewaas berasal dari Forum Mahasiwa Peduli Hukum. Pelaporan itu disampaikan ke Dewas, Jumat (27/9/2024). Dalam laporan itu, Alex disebut melanggar pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Dewas KPK. Dia diduga melakukan hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Eko.

"Meminta Dewas KPK memberikan sanksi pencopotan terhadap Sdr. Alexander Marwata selaku Wakil Pimpinan KPK," demikian keterangan Ketua Umum FMPH Raja Oloan Rambe, dikutip dari keterangan pers.

Dewas diminta untuk memproses laporan dugaan pelanggaran etik itu sesuai peraturan yang berlaku. FMPH menyebut akan melakukan aksi unjuk rasa jika dalam waktu 1x24 jam tidak memproses laporan terhadap Alex.

Diselidiki Polda

Sementara itu, Alex juga sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya melalui mekanisme pengaduan masyarakat ihwal pertemuannya dengan Eko Darmanto. Pengaduan itu disampaikan pada 23 Maret 2024.

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima pengaduan masyarakat (dumas) itu dan telah melakukan verifikasi, menelaah, mengumpulkan bahan keterangan serta membuat laporan informasi (LI). Hasilnya, pihak kepolisian memutuskan untuk menaikkan dumas tersebut ke tahap penyelidikan.

"Selanjutnya atas dasar LI tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Springas pada tanggal 5 April 2024 dan telah diperbaharui/diperpanjang pada tanggal 9 September 2024," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (27/9/2024).

Ade menuturkan bahwa polisi saat ini sudah meminta klarifikasi maupun keterangan dari tujuh belas orang pada kasus tersebut. Dia menyebut, penyelidikan yang bergulir terhadap Alexander Marwata guna mencari peristiwa pidana dalam pertemuannya dengan Eko Darmanto.

"Penyelidikan yg saat ini dilakukan oleh Tim Penyelidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya adalah dalam rangka untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan," kata Ade.

Pihak KPK masih belum memberikan tanggapan atas penyelidikan yang dilakukan Polda terhadap Alex. Upaya konfirmasi juga sudah disampaikan ke Alex melalui pesan singkat. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai berita ini dibuat.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut hasil penanganan laporan dugaan gratifikasi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, tidak perlu diumumkan oleh pimpinan.

Menurut Nawawi, bukan suatu kepentingan bagi pimpinan untuk menyampaikan hasil penelaahan Direktorat Gratifikasi KPK terhadap penggunaan jet pribadi yang sebelumnya telah dilaporkan Kaesang pekan lalu, Selasa (17/9/2024). Dia menilai cukup Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yang menyampaikan hasil kerja Direktorat Gratifikasi.

"Pimpinan enggak penting-penting amatlah harus mengumumkan yang seperti itu pak, di kedeputian pencegahan saja. Sebelumnya kan beliau sering ngomong ini," ujarnya di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Gedung Lama KPK, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Nawawi juga menyebut tidak ada arahan khusus pimpinan KPK terhadap penyampaian hasil penelaahan Direktorat Gratifikasi. Dia menyebut hasil itu cukup disampaikan melalui konferensi pers atau rilis biasa.

"Seperti saya sampaikan kemarin biarlah Deputi Pencegahan. Biar menjadi pekerjaan pak Deputi Pencegahan yang memang meng-handle urusan itu," lanjut mantan hakim itu.

Berdasarkan catatan Bisnis, ini bukan pertama kali Nawawi menyampaikan sikap bahwa tidak harus pimpinan KPK yang menyampaikan hasil tindak lanjut atas laporan gratifikasi Kaesang. Padahal, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sebelumnya menyebut pimpinan yang nantinya akan menyampaikan hal tersebut.

Untuk diketahui, Direktorat Gratifikasi berada di bawah naungan Kedeputian Pencegahan dan Monitoring yang dipimpin Pahala. Pada pekan lalu, Jumat (20/9/2024), dia bahkan menyebut hasil penelahaan Direktorat Gratifikasi sudah disampaikan ke pimpinan.

"Proses telaah laporan gratifikasi sudah selesai. Nanti informasinya akan disampaikan pimpinan," ujar Pahala kepada wartawan, dikutip Senin (23/9/2024).

Adapun mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengkritik pimpinan KPK saat ini. Laode menilai KPK harus tegas dalam menyikapi dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi yang menyeret putra bungsu Jokowi.

Menurutnya, pimpinan KPK lah yang harus turun tangan dan tampil di publik untuk menjelaskan soal perkara Kaesang.

"Ya seharusnya pada kesempatannya sebenarnya pimpinan yang harus tampil ke depan untuk menjelaskan," terangnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Sebagai informasi, dugaan gratifikasi berupa jet pribadi itu menjadi perbincangan publik sekitar satu bulan belakangan, hingga turut menyita perhatian KPK. Kontroversi itu bermula ketika istri Kaesang, Erina Gudono, mengunggah foto mereka berdua menaiki jet pribadi ke AS pada 18 Agustus 2024.

Penerbangan Kaesang dan Erina ke AS di tengah aksi penolakan revisi UU Pilkada menjadi sorotan. Apalagi, saat itu revisi UU Pilkada dinilai menguntungkan Kaesang yang dijagokan untuk maju di Pilkada Jawa Tengah.

Setelah ramai dorongan publik kepada KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi Kaesang, Ketua Umum PSI itu sempat tak muncul ke publik. Akan tetapi, sebulan setelah penerbangannya ke AS itu, akhirnya Kaesang menyambangi KPK untuk menghadap Direktorat Gratifikasi, Selasa (17/9/2024). Dia pun mengisi laporan gratifikasi dan berkonsultasi ke lembaga antirasuah.

Konsultasi itu dilakukan lantaran pihak Kaesang kukuh menilai fasilitas jet pribadi itu bukan merupakan gratifikasi. Hal itu karena Kaesang bukan penyelenggara negara. Namun, dala formulir KPK yang diisi Kaesang, dia mengaku merupakan anak dari penyelenggara negara.

Kaesang mengeklaim keberangkatannya ke AS dengan jet Gulfstream G650ER itu hanya menebeng ke temannya. Pihak KPK saat itu menyebut teman yang dimaksud oleh Kaesang itu berinisial 'Y'.

"Yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya," kata Kaesang pekan lalu usai menemui Direktorat Gratifikasi KPK.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyampaikan dua buah pantun yang menyinggung soal dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Ketum PSI Kaesang Pangarep.

Hal itu disampaikan olehnya saat hadir dalam suatu acar diskusi yang dilaksanakan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2024). Pantun pertama disampaikan langsung oleh Nawawi sebelum memberikan materi diskusi kepada para peserta. Ini isu pantun Ketua KPK:

"Sang anak jualan pisang,

Si bapak pengusaha terasi,

Jangan naik pesawat terbang,

Kalau tiketnya dari gratifikasi,"

Pantun Nawai tersebut langsung disambut tepuk tangan oleh peserta acara yang hadir di ruangan, Selasa (24/9/2024).

Adapun, materi yang disampaikan Nawawi dalam diskusi tersebut terkait dengan konflik kepentingan atau conflict of interest.

Usai rampung menyampaikan materi kepada peserta diskusi, mantan hakim itu lalu menyampaikan pantun keduanya. Pantun Nawawi masih seputar jet pribadi.

"Burung pipit burung merpati,

Bersiul riang di atas dahan,

Jangan mimpi nebeng jet pribadi,

Kalau cuma jualan pisang."

Nawawi awalnya sempat berpesan bahwa pantuannya itu hanya untuk disampaikan dalam forum tersebut. Dia berkelakar akan meminta royalti apabila pantuannya itu viral. Meski demikian, Nawawi mengizinkan wartawan untuk mengutip kedua pantunnya.

Adapun, gratifikasi jet pribadi tengah kerap diberitakan berkaitan dengan KPK. Hal itu lantaran lembaga antirasuah tengah menangani laporan dan informasi dari masyarakat ihwal dugaan penerimaan gratifikasi berupa jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

Kaesang diketahui bersama istrinya, Erina Gudono dan dua orang lainnya menaiki jet pribadi Gulftsream G650ER ke Amerika Serikat (AS), 18 Agustus 2024. Foto penggunaan jet pribadi itu diunggah Erina ke Instagram dan memicu reaksi publik. KPK pun diminta untuk mendalami apabila itu merupakan gratifikasi karena Kaesang adalah anak dari penyelenggara negara.

Pada Selasa (17/9/2024), Kaesang pun akhirnya mendatangi Direktorat Gratifikasi KPK untuk mengisi formulir laporan gratifikasi. Sebelumnya, sudah ada dua pengaduan masyarakat yang masuk terhadapnya ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK.

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron akhirnya diganjar sanksi teguran tertulis lantaran terbukti melanggar etik berupa penyalahgunaan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Sanksi itu dibacakan pada sidang vonis yang digelar Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Jumat (6/9/2024).

Salah satu fakta yang terungkap yakni Ghufron menghubungi Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) saat itu, Kasdi Subagyono, terkait dengan mutasi salah satu keluarga dari kerabatnya. Untuk diketahui, Kasdi saat itu menjabat Sekjen di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Adapun, keduanya bersama dengan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta, merupakan terdakwa kasus pemerasan di Kementan yang ditangani oleh KPK.

Awalnya, pada sekitar 2022, KPK sudah mulai menelisik dugaan korupsi di Kementan itu. Melalui nota dinas kepada pimpinan KPK, Deputi Informasi dan Data sudah menyebut adanya dugaan keterlibatan Kasdi khususnya pada kasus jual beli jabatan.

Meski demikian, pada saat kasus itu sudah mulai ditelisik oleh KPK, Ghufron menghubungi Kasdi melalui telepon WhatsApp terkait dengan permohonan mutasi salah satu anggota keluarga dari kerabatnya.

Dewas mengungkap, Ghufron memperkenalkan diri ke Kasdi dengan penyampaian "Saya Ghufron, dari KPK". Tujuannya, untuk meminta bantuan dalam proses mutasi pegawai Inspektorat II Kementan Andi Dwi Mandasari, agar dipindahkan ke BPTP Jawa Timur.

Ghufron mendapatkan nomor Kasdi dari rekannya sesama pimpinan, yakni Alexander Marwata yang juga diperiksa sebagai saksi oleh Dewas KPK.

"Bahwa Terperiksa [Ghufron] mendapatkan nomor HP saksi Kasdi Subagyono tersebut dari saksi Alexander Marwata yang sebelumnya menghubungi saksi Fuadi yaitu rekan saksi Alexander Marwata di BPKP dan bertugas di Kementan RI sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara melalui pesan WA," demikian pemaparan Anggota Dewas KPK Harjono, Jumat (6/9/2024).

Adapun Andi Dwi Mandasari merupakan menantu dari kerabat Ghufron, yakni Tri Endang Wahyuni. Pada saat itu, Tri menceritakan kepada Ghufron ihwal keinginan Andi untuk mengundurkan diri (resign) karena ingin ikut suaminya di Malang, Jawa Timur.

Tri lalu mengirimkan surat pengunduran diri menantunya itu ke Ghufron, sekaligus surat penolakan mutasi yang sebelumnya telah diajukan melalui WhatsApp. Ghufron lalu disebut menghubungi Kasdi mengenai hal tersebut.

Dewas kemudian mengungkap dalam jangka waktu dua pekan Ghufron menghubungi Kasdi, permohonan mutasi Andi disetujui melalui Surat Keputusan (SK) No.B.1/Kpts/Kp.250/A2/3/2022 tanggal 31 Maret 2022.

Saat diperiksa sebagai saksi oleh Dewas, Kasdi disebut mengaku segan kepada Ghufron karena statusnya sebagai Wakil Ketua KPK. Apalagi KPK pun diketahui tengah mengusut dugaan korupsi di Kementan yang juga menyeret Kasdi.

Dewas pun memutuskan bahwa tindakan-tindakan Ghufron itu membuktikan bahwa adanya permintaan bantuan kepadanya lantaran pengaruh sebagai salah satu pimpinan KPK.

Oleh sebab itu, Majelis Etik Dewas KPK akhirnya menjatuhkan sanksi teguran tertulis ke Ghufron. Sanksi itu terkategorikan sedang. Pimpinan periode 2019-2024 itu terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewas (Perdewas) KPK No.3/2021.

"Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa teguran tertulis yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan menaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku," ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Selain itu, Ghufron turut dijatuhi hukuman pemotongan penghasilan setiap bulannya selama enam bulan. Meski demikian, untuk diketahui, masa jabatan Ghufron di KPK hanya tersisa kurang dari 6 bulan lagi.

Majelis Etik menilai apa yang dilakukan Ghufron patut dijatuhi sanksi sedang lantaran memberikan dampak negatif berupa citra buruk kepada lembaga.

Adapun terdapat sejumlah hal meringankan dan memberatkan terhadap Ghufron. Satu-satunya hal meringankan putusan terhadal Ghufron adalah belum pernah dijatuhi sanksi etik.

Sementara itu, hal-hal memberatkan yaitu tidak menyesali perbuatan yang dilakukan, tidak kooperatif menunda-nunda sidang, serta jabatannya sebagai pimpinan KPK seharusnya menjadi teladan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkap ihwal pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (4/8/2024), pimpinan KPK dua periode itu menyebut para tersangka yang sudah ditetapkan masih merupakan perseorangan atau belum sampai ke tahap korporasi. "Perorangan," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (4/8/2024).

Alex, sapaannya, enggan memerinci lebih lanjut terkait dengan kasus yang diduga berkaitan dengan praktik fraud itu. Namun, KPK belum lama ini telah menetapkan tujuh pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana di kasus LPEI, usai terlebih dahulu melakukan penyidikan tanpa sudah menetapkan tersangka.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan tujuh orang dimaksud resmi ditetapkan tersangka per 26 Juli 2024. Tessa menyebut proses penyidikan sedang bergulir, di mana sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti.

Sejalan dengan hal tersebut, KPK juga telah mengajukan upaya pencegahan ke luar negeri terhadap total tujuh orang per 29 Juli 2024. Pihak yang dicegah ke luar negeri itu berjumlah tujuh orang.

"Larangan berpergian tersebut berlaku selama enam bulan ke depan," kata Tessa.

Meski demikian, KPK belum memerinci lebih lanjut siapa saja tujuh orang yang ditetapkan tersangka maupun dicegah ke luar negeri itu.

Sebelumnya, KPK memulai penyidikan kasus tersebut tanpa menetapkan pihak tersangka. Hal itu tidak seperti biasanya di mana KPK sudah menetapkan tersangka ketika memulai penyidikan suatu perkara.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut ada sekitar 11 debitur LPEI yang diduga melakukan fraud dalam perkara terkait dengan penyaluran kredit ekspor itu.

Jenderal polisi bintang satu itu mengaku pihaknya butuh waktu yang lebih lama untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Alasannya, karena penyidik harus menelisik 11 perusahaan yang merupakan debitur LPEI terindikasi melakukan fraud.

"Karena ini kan banyak, 11 debitur, 11 perusahaan. Nanti masing-masing kan memiliki tentunya kepengurusan masing-masing seperti itu," kata Asep beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, lembaga antirasuah telah mengajukan cegah ke luar negeri terhadap empat orang berstatus saksi.

Sementara itu, penyidikan yang berjalan di KPK juga berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Kendati kasus LPEI di KPK sudah lebih dulu naik ke tahap penyelidikan, namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan laporan kasus serupa ke Kejagung, Senin (18/3/2024).

Untuk menghindari duplikasi penanganan perkara, KPK pun memutuskan untuk memulai penyidikan kasus LPEI sehari setelah laporan Sri Mulyani ke Kejagung. Lembaga antirasuah itu lalu membuka kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi tersebut.

KPK sebelumnya telah menelaah sebanyak tiga perusahaan debitur LPEI yang diduga terindikasi fraud. Ada indikasi kerugian sekitar Rp3,45 triliun pada debitur LPEI berinisial PT PE, PT RII dan PT SMYL.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari diketahui memiliki sejumlah kendaraan di digarasinya sebelum tersandung kasus asusila.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran (LHKPN) KPK, Hasyim memiliki harta dalam bentuk alat transportasi dan mesin senilai Rp324 juta pada 2023 yang terdiri atas 2 unit sepeda motor dan 2 unit mobil.

Hasyim diketahui memiliki motor antik dengan merk Vespa berjenis PX150 buatan 1985 senilai Rp20 juta. Sepeda motor tersebut dilaporkan merupakan warisan yang dimiliki Hasyim.

Selain Vespa, Hasyim memiliki sepeda motor Honda Speice buatan 2011 yang merupakan hasil sendiri. Sepeda motor tersebut dilaporkan Hasyim dengan harga Rp4 juta.

Koleksi kendaraan Hasyim di garasinya terdapat satu unit mobil Toyota Prado keluaran 2006. Mobil itu dilaporkan dengan harga Rp150 juta yang merupakan milik sendiri.

Hasyim juga diketahui memiliki 1 unit mobil Nissan New Serena keluaran 2014. Mobil berjenis mini bus itu dilaporkan dengan harga Rp150 juta yang dimiliki dari hasil sendiri.

Secara total, harta kekayaan Hasyim pada periode tersebut dilaporkan senilai Rp9,59 miliar. Jumlah itu tercatat naik jika dibandikang dengan laporan harta kekayaan Hasyim pada 2022 senilai Rp9,09 miliar.

Harta kekayaan Hasyim terdiri atas Rp7,3 miliar berbentuk tanah dan bangunan, Rp324 juta berupa alat transportasi dan mesin, dan Rp870 juta harta bergerak lainnya.

Hasyim juga diketahui memiliki kas dan setara kas senilai Rp1,10 miliar pada periode tersebut.