JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

"Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)," tegas Prabowo.

Seperti apa profilnya?

Berdasarkan informasi pada laman resmi Partai Golkar, Nusron Wahid lahir di Kudus pada tanggal 12 Oktober 1973 silam.

Dia memiliki latar belakang pendidikan tinggi yakni lulusan Sarjana Ilmu Budaya di Universitas Indonesia tahun 1993-1998, dan lulusan Magister Ekonomi di Universitas Pertanian Bogor tahun 2007-2011.

Nusron Wahid juga aktif mengikuti berbagai organisasi, seperti Lembaga Studi Mahasiswa Prasetya UI tahun 1996 sebagai peneliti, serta. Suara Mahasiswa UI tahun 1997 sebagai ketua.

Kemudian, pernah tergabung dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Depok sebagai Ketua Lembaga Kajian dan SDM tahun 1998-2000, serta Ketua Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai ketua umum tahun 1998-2000.

Selanjutnya, bergabung ke dalam DPP Partai Golkar sebagai koordinator bidang agama pada tahun 2004-2009, Gerakan Pemuda Ansor sebagai ketua umum tahun 2011-2016, hingga Pengurus PB Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) tahun 2012-2019.

Untuk kiprah pekerjaan, Nusron Wahid pernah bekerja sebagai wartawan di Bisnis Indonesia tahun 1995-1999, Stah Ahli Kementerian BUMN tahun 2000-2001, hingga Stah Ahli Sekjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2001-2002.

Sementara untuk karir politik, ia merupakan Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah II (Kab. Demak, Kab. Jepara, dan Kab. Kudus), dan terpilih selama lima periode.

Periode pertamanya pada tahun 2004-2009, periode kedua pada 2009-2014, periode ketiga pada 2011-2013 sebagai anggota badan legislatif.

Khusus periode ketiga itu, Nusron Wahid tak genap lima tahun menjabat sebagai anggota DPR RI, karena diangkat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2014-2019.

Namun kemudian, ia kembali mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode keempatnya pada 2019-2024, dan kini juga kembali terpilih untuk periode kelima pada 2024-2029.

Pada masa jabatannya yang terakhir sebagai Anggota DPR RI, Nusron Wahid masuk dalam Komisi VI yang berkaitan dengan bidang perdagangan, koperasi UKM, BUMN, perindustrian, investasi, dan standarisasi nasional.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah pemerintah menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP), organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menargetkan pengeloaan tambang dapat dimulai pada Januari 2025.

Asal tahu saja, PBNU sebagai ormas keagaamaan pertama yang menerima tawaran pemerintah terkait konsesi tambang akan mengelola tambang batubara eks milik Bakrie Group dalam hal ini PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan luas mencapai 26.000 hektar.

Terkait target pengelolaan tambang tersebut, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan, Bisman Bakhtiar mengatakan bahwa target pengelolaan tambang tersebut bisa saja terjadi pada Januari 2025, namun untuk tahap eksplorasi.

"Untuk eksplorasi mungkin saja tetapi sangat berat waktunya. Kalau untuk operasi produksi tidak mungkin bisa karena masih butuh proses dan waktu," ungkap dia saat dihubungi Kontan, Jumat (23/08).

Menurut Bisman, masih banyak hal yang harus dipenuhi oleh PBNU dalam proses pra-mining. Dari mendapatkan WIUPK harus jadi IUPK, serta banyak persyaratan teknis yang harus dilalui termasuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang penyusunannya juga butuh waktu.

Dengan luas lahan tambang hingga 26.000 hektar, ia juga berkomentar bahwa PBNU tidak akan menggarap sekaligus namun secara bertahap, sedangkan terkait dana yang harus dikeluarkan oleh ormas tersebut menurutnya akan sangat bervariasi.

"Seluas 26.000 tersebut tidak akan digarap sekaligus, namun secara bertahap dan di awal mungkin hanya ratusan hektare yang dibagi dalam beberapa pit area. Dan untuk biaya, akan sangat variatif tergantung kondisi lokasi, luas area dan teknologi yang digunakan," tambahnya.

Namun menurutnya, tidak sulit bagi PBNU untuk mencari kontraktor maupun investor untuk mendukung eksplorasi dan produksi mereka.

"Sesuai ketentuan tidak bisa bermitra dengan pemegang PKP2B awal dan perusahaan afiliasinya. Jadi harus dengan mitra lain. Yang saya kira tidak terlalu sulit cari calon investor dan kontraktor untuk menjadi mitra operasi penambangan batubara," tutupnya.

Adapun, terkait target ini hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi yang mengatakan target akan tercapai tergantung dari kualitas kontraktor yang dipilih oleh PBNU.

"Kalau yang melaksanakan adalah kontraktor yang sudah berpengalaman yang sudah memiliki peralatan dan kecukupan dana itu bisa dilakukan. Tapi kalau dilakukan sendiri oleh anak usahnya PBNU, saya ngak yakin, bahkan dalam jangka waktu 2 tahun kalau sendiri belum bisa menghasilkan produksinya," katanya.

Dan sebagai tambahan informasi, dalam Pasal 83A, PP 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, badan usaha ormas keagamaan yang mengelola tambang dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya.

Sehingga PBNU harus mencari peluang kerjasama diluar Bakrie Group dalam hal ini PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode masa khidmat 2010-2021 Prof Said Aqil Siroj menilai bahwa kritik-kritik dari PBNU terhadap PKB justru bakal membuat PKB semakin kuat.
Dia mengatakan bahwa serangan, kritikan, dan penggerogotan yang terjadi hari ini sebagai cambuk atau jamu bagi PKB. Jamu memang terasa pahit tetapi bisa menyehatkan.
"Jadikan apa yang dihadapi hari ini sebagai cambuk. Jadikan sebagai jamu, pahit, tidak apa-apa asal sembuh," kata Said Aqil dikutip Antara, Sabtu (10/8/2024).
Said yang dulunya merupakan anggota Tim Lima Pendiri PKB itu mengatakan PKB di bawah kepemimpinan Abdul Muhaimin atau Cak Imin sejauh ini semakin maju. Pasalnya, kata dia, perolehan kursi di tingkat pusat bertambah, dari 58 kursi menjadi 68 kursi.

"Itu semua berkat Gus Muhaimin, dan teman-teman PKB di pusat dan daerah," kata dia.

Dia pun mencontohkan bahwa saat ini pengurus wilayah PKB di daerah Bandung sedang dalam kondisi yang solid. Menurutnya kekompakan itu buah dari sinergi antara PKB dan NU di wilayah tersebut.

Dengan adanya dinamika yang terjadi saat ini, dia meyakini lambat laun PKB akan semakin kuat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Di samping itu, dia menjelaskan bahwa tokoh pendiri PKB terdiri dari lima orang, yang kemudian disebut dengan Tim Lima. Dari lima anggota tersebut, menurutnya tiga orang sudah wafat.

"Dua orang masih hidup. Yakni, saya dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Tiga orang yang telah berpulang, Bapak Rozi Munir, Bapak Ahmad Bagdja, dan Bapak Mustopa Zuhad," kata dia.

Sebelumnya, PBNU telah membentuk tim lima atau panitia khusus (pansus) yang bertujuan untuk merebut PKB agar kembali kepada ideologi awalnya.

Hal tersebut dilakukan lantaran elit PBNU melihat PKB tidak lagi berada dalam jalur ideologi NU dan hanya dikuasai oleh Muhaimin Iskandar serta kroni-kroninya saja.
Pembentukan pansus akan menyerupai tim yang awalnya melahirkan PKB di masa lalu.