REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Firdian, mengeklaim Partai Nasdem, PKB, dan PKS, masih tetap bersama di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Ia menilai tiga partai itu tetap akan mendukung Anies untuk menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta.

Angga mengatakan, hingga saat ini tidak ada perubahan keputusan dari tiga partai itu. Menurut dia, Partai Nasdem, PKB, dan Nasdem, masih berkomitmen dengan apa yang telah dideklarasikan sebelumnya.

"Tidak ada perubahan keputusan dari partai yang telah mendukung Anies Baswedan. Nasdem, PKB, PKS masih sejalan dengan apa yang sudah dideklarasikan dan juga aspirasi rakyat Jakarta," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Jumat (9/8/2024).

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS Zainudin Paru telah memberi sinyal salam perpisahan kepada Anies. Pasalnya, hingga saat ini rencana PKS untuk mengusung Anies-Sohibul Iman tak kunjung mendapat dukungan dari partai lain.

"Karena baru dapat SK usungan dari PKS, Anies dan Shohibul Imam (AMAN) kemungkinan gagal jadi cagub/cawagub DKJ (Daerah Khusus Jakarta)," kata dia melalui keterangannya.

Menurut dia, Anies telah melewati tenggat waktu untuk mencari partai koalisi. Ia menyebutkan, PKS telah memberikan waktu hingga 4 Agustus 2024 bagi Anies untuk mendapatkan partai koalisi agar menggenapkan empat kursi PKS dari 22 kursi syarat dulungan 20 persen calon kepala daerah.

Karena itu, PKS disebut berpeluang tak mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta. "Kemungkinan dalam waktu satu dua hari kedepan sudah ada kepastian calon Gubernur DKJ yang akan diusung oleh PKS," kata dia.

Zainudin juga menyampaikan ucapkan terima kasih atas kebersamaan antara Anies dan PKS yang telah terjalin selama ini. Ia pun mendoakan Anies tetap mendapatkan yang terbaik.

"Kita saling mendoakan yang terbaik untuk Pak Anies dan PKS. Semoga semua ikhitiar yang telah dilakukan tercatat sebagai amal sholeh bagi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia tercinta ke depan," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui adanya peluang pisah jalan dengan bakal calon gubernur (cagub) Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. PKS menyebut bakal mengambil keputusan lain dalam waktu dekat.

"Karena baru dapat SK usungan dari PKS, Anies dan Shohibul Imam (AMAN) kemungkinan gagal jadi cagub/cawagub DKJ (Daerah Khusus Jakarta)," kata Wasekjen DPP PKS, Zainudin Paru dalam keterangannya pada Jumat (9/8/2024).

Zainudin mengatakan, kemungkinan pisah jalan ini terjadi karena telah lewatnya tenggat waktu 4 Agustus 2024 bagi Anies untuk mendapatkan partai koalisi. Sebab AMAN perlu empat kursi lagi untuk menggenapkan 22 kursi syarat dukungan atau 20 persen kursi DPRD Jakarta. Hal ini menyebabkan PKS berpeluang mendukung calon gubernur Jakarta lain.

"Kemungkinan dalam waktu satu-dua hari ke depan sudah ada kepastian calon gubernur DKJ yang akan diusung oleh PKS," ucap Zainudin.

Zainudin pun mengucapkan isyarat perpisahan dengan Anies. Walau begitu, Zainudin mengapresiasi terhadap kebersamaan yang selama ini tercipta antara Anies dan PKS. Zainudin mengakui gabungan kekuatan Anies dan PKS dalam membangun Jakarta.

"Kita saling mendoakan yang terbaik untuk Pak Anies dan PKS. Semoga semua ikhitiar yang telah dilakukan tercatat sebagai amal sholeh bagi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia tercinta ke depan," ucap Zainudin.

Kemarin, Anies masih percaya diri partai-partai akan tetap mengusung dirinya di Pilgub Jakarta. Ia tak mau ambil pusing mengenai isu akan ditinggalkan partai politik.

Menurut dia, isu mengenai penjegalan terhadap dirinya di Pilgub Jakarta hanya merupakan spekulasi. Ia menilai, hingga saat ini belum ada perubahan sikap dari sejumlah partai yang akan mengusungnya di Jakarta.

"Belum ada yang berubah kan. Masih sama," kata dia di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Menurut dia, setiap pihak bisa memberikan komentar terkait dinamika politik yang terjadi hari ini. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keputusan partai yang ingin mengusungnya menjadi cagub Jakarta masih sama.

"Jadi kita hormati dan saya percaya bahwa partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya," ujar dia.

Anies masih percaya diri bahwa dukungan partai kepada dirinya tak akan berubah. Karena itu, ia tak mau menanggapi spekulasi yang beredar dengan serius.

"Apa yang membuat saya tidak percaya? Enggak ada. Saya percaya. Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip memang macam-macam, tapi kita merujuk pada sikap resmi dan kami yakin demokrasi di Jakarta akan tetap terjaga, aspirasi juga akan muncul di partai-partai," kata dia.

Ia mengeklaim, hingga saat ini masih melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik. Karena itu, ia optimistis harapan warga DKI Jakarta akan tercermin dalam Pilgub Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sinyal untuk mengubah dukungan mereka di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pasalnya, pasangan calon Anies Baswedan-Sohibul Iman tak kunjung mendapatkan rekan koalisi, sehingga terbuka kemungkinan PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan meninggalkan Anies.

Menanggapi hal itu, Anies mengungkit aspirasi warga Jakarta yang diberikan kepada partai politik melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurut dia, kursi dari setiap partai di DPRD Provinsi DKI Jakarta merupakan amanat warga yang harus dijaga.

"Semua partai mendapatkan kursi itu aspirasi dari rakyat dan aspirasi rakyat Jakarta sejauh ini kalau kita perhatikan, DPW-DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama. Nah nama-nama itu adalah cerminan dari aspirasi warga," kata dia, di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Menurut dia, partai politik harus tetap menjaga amanat warga. Ia pun masih percaya bahwa partai politik akan bekerja sama untuk memenangkan dirinya di Pilgub DKI Jakarta. "Jadi saya percaya bahwa semua yang sudah mendapatkan amanat dari rakyat Jakarta akan menjaga amanat ini dengan baik," kata Anies.

Ia mengaku sengaja ingin ikut serta dalam Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, ia ingin membawa Jakarta menjadi lebih modern lebih maju, menjadi kota global, dan kota yang mengayomi semua masyarakatnya.

"Itulah yang menjadi fokus kami selama ini dan kami percaya semua partai juga menginginkan agar Jakarta menjadi maju dan berkembang," ujar Anies.

Diketahui, nama Anies muncul dalam usulan sejumlah partai politik di tingkat Jakarta untuk menjadi calon gubernur (cagub). Bukan hanya dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS, Anies juga diusulkan menjadi cagub DKI Jakarta oleh DPW Partai Nasdem, DPW PKB, dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP. Namun belakangan Anies terancam bakal gagal dapat dukungan. PKB, Nasdem, dan PKS disebut bakal masuk ke KIM Plus.

REPUBLIKA.CO.ID, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hingga Partai Nasdem berpotensi menjadi partai politik 'plus' alias tambahan untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam Pilkada Jakarta 2024. Jika ketiga partai itu bergabung dengan KIM, kondisi politik di Pilkada Jakarta hanya akan menyisakan PDI Perjuangan.

"Kelihatannya KIM Plus itu skemanya, formatnya, memborong partai politik agar tidak ada lawan, biar bisa lawan kotak kosong," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, keberadaan KIM Plus itu juga bertujuan untuk menggagalkan kesempatan bagi Anies Baswedan untuk maju kembali di Pilkada Jakarta. Sejauh ini, Anies sudah didukung oleh PKS dan Nasdem.

Meski PKS dan Nasdem sudah mendukung Anies, dua partai itu juga masih punya kemungkinan untuk bergabung dengan KIM. Alasannya, hal itu pun terjadi di Sumatera Utara setelah PKS menyatakan mendukung Bobby yang sebelumnya sudah diusung oleh partai-partai di KIM.

"Lalu di Jawa Timur juga PKS dukung Khofifah, di Banten juga PKS gabung," kata dia.

Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo pun menilai posisi Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta semakin terdesak dengan kehadiran KIM plus. Dia memprediksi, Nasdem dan PKB akan bergabung ke KIM dan menyisakan PKS sebagai satu-satunya pertai yang mendukung Anies di Pilkada Jakarta.

"Kondisi ini tentu tidak menguntungkan Anies dan bila terjadi, Ridwan Kamil (Cagub yang dicalonkan KIM plus) melawan kotak kosong di Jakarta," kata Ibnu Dwi Cahyo dalam siaran pers, Rabu.

Ibnu melanjutkan, untuk memperkuat mesin politik Anies dalam Pilkada Jakarta, PKS mempunyai peluang untuk berkoalisi dengan partai pemenang pemilu 2024 yakni PDIP. Koalisi inilah yang dianggap dapat menyelamatkan Anies ketika ingin melawan Ridwan Kamil yang didukung koalisi besar pemerintah.

"Tapi keduanya memang berbeda dari sisi ideologi. Namun jika PKS berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Anies, akan menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi demokrasi kita saat ini," kata Ibnu.

Ketika dua partai tersebut sudah bergabung dan sepakat berada di belakang Anies, maka petahana Gubernur Jakarta itu akan menghadapi masalah lain yakni penentuan calon wakil gubernur. Ibnu melanjutkan untuk saat ini, PDIP dinilai belum punya sosok yang tepat untuk bersanding dengan Anies sebagai calon wakil gubernur Jakarta.

"Mungkin tantangan utamanya adalah siapa wakil Anies nanti. Tentu Ahok tidak bisa menjadi cawagub karena terbentur regulasi, yang melarang mantan gubernur maju pilkada sebagai cawagub,” kata Ibnu.

Sebelumnya pada Rabu (31/7/2024), Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa akan ada KIM Plus untuk Pilkada Jakarta. KIM Plus yang dimaksud yakni akan ada partai politik tambahan yang bergabung dengan KIM selain partai-partai yang telah berkoalisi untuk mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Dasco juga menyatakan bahwa KIM Plus telah sepakat untuk mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta 2024. Menurut Dasco, KIM Plus dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depannya.

"Ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan, tidak hanya sebatas Pilkada," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Menurutnya saat ini kondisi politik Indonesia masih berada pada alam demokrasi. Sehingga dia pun tidak akan bisa melarang partai-partai lainnya untuk mengusung calon-calon tertentu.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto pun sebelumnya sudah memberi sinyal ada partai politik yang kemungkinan akan bergabung dalam gerbong KIM untuk Pilkada DKI Jakarta. Airlangga, saat ditemui selepas acara HUT Ke-46 Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di Jakarta Jumat malam pekan lalu, menyebut gerbong itu sebagai KIM Plus.

“Ya kan sudah jelas kalau Jawa Barat begitu, berarti Jakarta siapa, apalagi Jakarta-nya KIM Plus,” kata Airlangga merespons pertanyaan wartawan soal perkembangan sikap Golkar terkait Pilkada di Jakarta.

Terkait pertanyaan itu, dia tak langsung menjawab bakal calon daerah yang didukung Golkar. Airlangga justru menjawab itu dengan menjelaskan pertemuan Golkar dan Gerindra, serta bakal calon gubernur yang diusung Gerindra di Jawa Barat, yaitu Dedi Mulyadi.

“Kita sudah (ada) perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar, dan juga DPD Partai Gerindra, kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, saudara Dedi Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga antara lain wakil ketua, Pak Ade Ginanjar. Jadi, pembicaraan sudah sampai sana,” kata Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menyatakan partainya akan konsisten mengusung Anies Baswedan. Namun, Anies harus berpasangan dengan kader PKS, Sohibul Iman, di Pilgub DKI Jakarta.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, partainya merupakan pemenang pemilihan umum (pemilu) di DKI Jakarta. Karena itu, sudah seharusnya PKS akan mengusung kadernya untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, baik sebagai calon gubernur (cagub) maupun calon wakil gubernur (cawagub).

"Seperti yang sudah disampaikan di publik dan media, PKS memang sudah memberikan SK dukung Anies bersama Sohibul Iman. Tentu karena PKS menang di Jakarta, sudah sangat wajar kami dapat kursi paling tidak wakil Pak Sohibul Iman," kata Khoirudin di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Menurut dia, PKS masih terus menjalin komunikasi dengan partai lain untuk ikut bergabung mengusung Anies-Sohibul. Ia menyebutkan, partai yang telah diajak komunikasi antara lain Partai Nasdem, PKB, PSI, dan PDIP. Bahkan, ia mengatakan, PKS juga sudah menjalin komunikasi dengan Partai Golkar.

Kendati demikian, Khoirudin tak bisa memastikan keputusan final yang akan diambil oleh partainya. Apalagi, politik bersifat dinamis, yang artinya setiap keputusan bisa berubah jelang tahapan pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Semua yang keputusan Pilkada Jakarta kami ikut keputusan DPP. Jadi (DPW) Jakarta sebatas mengeksekusi, sebatas usulan. Namun semua keputusan adalah di DPP," kata dia.

Diketahui, PKS menjadi pemenang pemilu dengan meraih 18 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu 2024. Namun, PKS tetap tak bisa mengusung pasangan calon tanpa dukungan partai lain, mengingat perlu minimal 22 kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai PKS, Partai Kebangkitan Bangsa, hingga Partai Nasdem bakal menjadi partai politik 'plus' alias tambahan untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam Pilkada Jakarta 2024. Jika ketiga partai itu bergabung dengan KIM, maka kondisi politik di Pilkada Jakarta hanya akan menyisakan PDI Perjuangan.

Hal itu, menurutnya, dilakukan KIM agar mampu dengan mudah memenangkan kursi Gubernur Jakarta. "Kelihatannya KIM Plus itu skemanya, formatnya, memborong partai politik agar tidak ada lawan, biar bisa lawan kotak kosong," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, keberadaan KIM Plus itu juga bertujuan untuk menggagalkan kesempatan bagi Anies Baswedan untuk maju kembali di Pilkada Jakarta. Adapun sejauh ini Anies sudah didukung oleh PKS dan NasDem.

Meski PKS dan NasDem sudah mendukung Anies, namun dua partai itu juga masih punya kemungkinan untuk bergabung dengan KIM, karena hal itu pun terjadi di Sumatera Utara setelah PKS menyatakan mendukung Bobby yang sebelumnya sudah diusung oleh partai-partai di KIM.

"Lalu di Jawa Timur juga PKS dukung Khofifah, di Banten juga PKS gabung," kata dia.

Sebelumnya pada Rabu (31/7/2024), Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa akan ada KIM Plus untuk Pilkada Jakarta. KIM Plus yang dimaksud yakni akan ada partai politik tambahan yang bergabung dengan KIM selain partai-partai yang telah berkoalisi untuk mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Dasco juga menyatakan bahwa KIM Plus telah sepakat untuk mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membuka peluang pendamping Ridwan Kamil yang diusung maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta bisa berasal dari partai politik yang baru bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Dasco mengatakan bahwa setiap partai politik yang nantinya tergabung dalam KIM Plus memiliki kesempatan untuk mendapatkan kursi bakal calon wakil gubernur (cawagub).

"Tentunya kalau ngomong KIM dengan plus tentunya kan sudah ada komunikasi dengan partai yang tadinya di luar KIM, yang sekarang bersama-sama dengan KIM," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Sebelumnya, Dasco mengatakan bahwa partai-partai yang tergabung dalam KIM Plus telah sepakat untuk mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil merupakan Gubernur Jawa Barat periode 2018—2023 dan kini merupakan kader dari Partai Golkar.

KIM sebelumnya terbentuk saat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Partai politik di dalam KIM, terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda.

Setelah Prabowo-Gibran dinyatakan unggul oleh KPU dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra menemui sejumlah partai lainnya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan bahwa partainya akan mengikuti keputusan para ketua umum (ketum) partai politik yang tergabung dalam KIM untuk menentukan calon yang diusung pada Pilkada Jakarta dan Jawa Barat 2024. "PAN akan ikut keputusan para ketum KIM di Jakarta dan Jabar," kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya pada Ahad (4/8/2024), Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa partainya menghormati keputusan Partai Golkar mengusung mantan Bupati Purwakarta dua periode, Dedi Mulyadi, maju menjadi calon gubernur pada Pilkada Jabar 2024. Namun, dia menegaskan apabila ada alternatif peluang, partainya akan tetap mengupayakan kadernya ikut berkontestasi pada Pilkada Jawa Barat.

"PAN punya kewajiban mendorong kadernya. Tentu kami akan melihat peluang untuk tetap bisa ikut berkompetisi. Kalau bisa ya di Jakarta dan Jabar. Kalau tidak, minimal salah satu. Atau paling tidak di Jawa Barat," tuturnya.

Ia membeberkan PAN memiliki sejumlah nama yang layak untuk maju pada Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. "Kami punya kader yang layak didorong. Di Jakarta ada Zita Anjani dan Eko Patrio. Sementara itu, untuk di Jabar, ada Desy Ratnasari dan Bima Arya. Mereka adalah kader senior di PAN dan sudah punya pengalaman," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah bahwa pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menjegal Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Dia menjelaskan KIM Plus yang terdiri oleh partai politik yang sebelumnya tergabung dalam KIM saat Pilpres 2024 dan partai politik tambahan itu dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depannya.

"Ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan, tidak hanya sebatas Pilkada," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Menurutnya saat ini kondisi politik Indonesia masih berada pada alam demokrasi. Sehingga, dia pun tidak akan bisa melarang partai-partai lainnya untuk mengusung calon-calon tertentu.

Dia pun memastikan bahwa KIM Plus itu sudah menyepakati bahwa akan mengusung Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Mengenai pendampingnya, menurutnya akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

Adapun Anies Baswedan sejauh ini telah memiliki dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan bakal dipasangkan dengan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta. Selain itu, Partai Nasdem juga sudah mengumumkan bahwa akan mendukung Anies untuk kembali menjadi Gubernur Jakarta.

Sedangkan Ridwan Kamil yang didukung oleh KIM Plus, merupakan kader dari Partai Golkar. Dalam konteks Pilkada, Golkar sebelumnya merekomendasikan agar Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta atau Pilkada Jawa Barat.

Partai Gerindra pun sebelumnya telah merekomendasikan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Namun beberapa petinggi Partai Golkar, sebelumnya sempat justru lebih menginginkan Ridwan Kamil agar kembali menjadi Gubernur Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan bahwa partainya memiliki calon kandidat sendiri untuk diusung pada Pilkada Jakarta 2024. Sehingga, PDIP tidak akan bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

"Kami lagi menggodok calon sendiri," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Hal itu disampaikannya ketika menjawab pertanyaan awak media soal apakah PDIP termasuk partai yang bergabung dalam KIM Plus, yang sepakat mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024.

"Sebagaimana disampaikan oleh Pak Dasco (Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad) ini ya bahwa untuk DKI Jakarta ada KIM Plus ya wajar saja, apa yang mau dikomentari. Masak orang melakukan sesuatu PDIP kemudian akan marah," tuturnya.

Said pun enggan menjawab apakah PDIP melirik mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta yang akan diusung pada Pilkada 2024. Dia menekankan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus memenuhi syarat kecukupan suara untuk dapat mengusung bakal calon kepala daerah dengan menjajaki koalisi dengan partai politik lainnya.

"Kami ingin menggenapi yang tadi 24 kursi. Kalau bicara calon duluan, kursinya tidak genap kan dianggap mimpi sama orang-orang. Nah, PDIP ini maunya apa? Kursinya belum cukup sudah bicara orang. Lucu," katanya.

Dia lantas berkata, "Yang paling penting dibalik orang itu bagaimana kebijakan visi-misi yang akan diemban oleh setiap calon".

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa partai-partai yang tergabung dalam KIM Plus telah sepakat untuk mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta 2024.

"KIM Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk pilkada DKI Jakarta," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Namun, dia belum menyebutkan partai-partai baru dalam KIM Plus selain partai-partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilpres lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Hendri Satrio memperkirakan pencalonan Ridwan Kamil yang akan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) bisa menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Partai penguasa, lanjut dia, tidak mau Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu maju di Pilkada Jakarta 2024.

"Kalau Anies tidak maju karena sudah diblok sama partai dan penguasa. Ya, Ridwan Kamil bisa melawan kotak kosong," kata pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) itu di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Jika PDIP dan PKS bersatu mengusung Anies, menurut dia, ini bisa menyulitkan Ridwan Kamil menang di Jakarta. Namun, hal itu sulit terjadi karena adanya perbedaan gerbong secara politik maupun ideologi saat Pilkada 2017 dan Pilpres 2024.

Oleh karena itu, dia menyarankan pendukung Anies meniru cara Pro Jokowi (Projo) yang mendesak PDIP untuk mendukung Jokowi. "Kalau ini pendukung Anies memprovokasi PDIP dengan PKS," kata Hendri.

Saat ini ada wacana terkait Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang akan mengusung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil (RK) sebagai bakal calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. KIM Plus adalah koalisi partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 yakni Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, dan Garuda.

Di luar itu, PKB, PKS, dan Nasdem disebut-sebut juga akan bergabung KIM, sehingga menjadi KIM Plus.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya masih mempertimbangkan untuk gabung ke KIM Plus untuk pengusungan calon dalam Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya pertimbangan itu bakal berdasarkan terkait kebersamaan dan kolaborasi antara para partai politik demi kebaikan Jakarta.

"Indonesia membutuhkan kolaborasi, termasuk di Jakarta. Dan PKB selalu mengedepankan kebersamaan," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Jazilul menjelaskan istilah KIM Plus itu muncul dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad beberapa waktu lalu. Dia pun menganggap bahwa KIM Plus itu nantinya menjadi kolaborasi semua kekuatan politik.

"Kalau terjadi kolaborasi di DKI, maka akan terjadi juga kolaborasi di nasional. Karena DKI dan nasional irisannya dekat," kata dia.

Meski begitu, dia mengaku partainya pun bakal memantau dinamika politik dalam beberapa waktu ke depan menjelang waktu pendaftaran calon kepala daerah di KPU. Sejauh ini, dia pun memastikan DPW PKB DKI Jakarta masih mempersiapkan nama Anies Baswedan.

Namun jika nantinya KIM Plus itu terbentuk, dia meyakini hanya akan ada satu poros koalisi dalam Pilkada Jakarta. "Kalau terjadi kristalisasi koalisi KIM Plus, ya satu calon. Lihat saja komposisi perolehan partai-partai di DKI," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bayu Adji P, Antara

Wacana akan terbentuknya koalisi gemuk di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta makin terus berkembang. Namun, kemungkinan besar bukan Anies Baswedan yang akan diusung oleh koalisi gemuk yang disebut Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilgub DKI Jakarta.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, KIM Plus merupakan skenario untuk mengagalkan langkah Anies berlaga di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, hingga saat ini belum ada nama calon gubernur (cagub) yang bisa menandingi elektabilitas Anies di DKI Jakarta.

"Anies dianggap kuat, elektabilitasnya tinggi, belum ada lawan, suka tidak suka harus dilawan dengan KIM Plus. Ketika KIM plus itu terlaksana, maka Anies tidak bisa berlayar," kata dia saat dihubungi Republika, Senin (5/8/2024).

Ujang menilai, saat ini terdapat tiga partai yang berpotensi gabung dalam KIM Plus. Tiga partai itu adalah PKB, PKS, dan Partai Nasdem, yang telah memiliki kecenderungan untuk mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta.

Apabila tiga partai itu bergabung dengan KIM Plus, otomatis hanya tersisa PDIP yang tersisa di Pilgub DKI Jakarta. Sementara, PDIP tak bisa mengusung pasangan calon tanpa dukungan dari partai politik lainnya.

"Saya melihat, skema KIM plus ini memang untuk menjegal Anies, mengalahkan Anies di awal agar tidak bisa berlayar. Makanya akan wacana KIM plus melawan kotak kosong. Ini bisa saja terjadi," kata Ujang.

Menurut dia, tidak ada yang tak mungkin dalam dunia politik di Indonesia. Artinya, peluang PKB, PKS, dan Partai Nasdem, untuk bergabung dengan KIM Plus masih bisa terjadi. Apalagi, tiga partai itu juga telah memberikan sinyal untuk bisa diajak ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Siapa yang tidak mau diajak kekuasaan? PKB juga mau, Nasdem oke, bahkan PKS ingin diajak masuk kekuasaan. Jadi dalam konteks lawan kotak kosong, itu sangat mungkin," ujar dia.

Namun, Ujang menilai, PDIP tetap akan dibiarkan sendirian di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, selama ini PDIP selalu berseberangan dengan KIM.

"Kalau PDIP kecil kemungkinan masuk KIM plus. Karena PDIP punya sikap sendiri dan selalu berseberangan dengan KIM. Termasuk di Sumut berseberangan juga," kata Ujang.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan, bahwa untuk Pilkada 2024 di beberapa provinsi besar, akan ada partai-partai yang tergabung dalam KIM Plus, termasuk di Pilkada Jakarta. Namun dia belum menyebutkan partai-partai mana saja yang akan bergabung dalam KIM Plus tersebut.

Sedangkan Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang sebelumnya digadang-gadang oleh Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jawa Barat, menurutnya telah disepakati oleh KIM Plus untuk maju di Pilkada Jakarta. Dia pun memastikan bahwa keberadaan KIM Plus itu nantinya bertujuan untuk memajukan Indonesia. Walaupun begitu, dia juga tak melarang partai-partai lainnya untuk mengusung calon lain di Pilkada karena demokrasi memiliki kebebasan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengemukakan partainya melirik Dedi Mulyadi untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024.

Di samping itu, Partai Golkar juga pada beberapa waktu lalu telah meminang Mantan Bupati Purwakarta dua periode, Dedi Mulyadi untuk maju menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.

Dedi pun sebelumnya telah mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Barat pada tahun 2018. Saat itu, dirinya maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Deddy Mizwar sebagai calon gubernur.