JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Muhammad Choirul Anam mengungkapkan, pihaknya siap memantau penanganan kasus beking judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meski ia dan anggota Kompolnas lainnya baru dilantik.

"Kompolnas di zaman kami ini kan masih dua hari, kami monitoring itu. Dinamika penanganan kasusnya kami monitoring," kata Choirul di Jakarta, Kamis (7/11/2024), dilansir dari Antara.

Choirul berujar, Kompolnas mendukung penuh pengungkapan kasus judi online ini. Ia berharap penegakan hukum terkait kasus ini dilakukan secara profesional.

"Siapa pun yang terlibat, siapa pun yang terbukti, siapa pun yang punya dugaan kuat, berhubungan dengan judi online harus diperiksa dengan profesional," kata Choirul.

Lebih lanjut, Choirul meminta Polda Metro Jaya bertindak profesional untuk mengungkap kasus ini karena telah menjadi perhatian banyak pihak.

"Tidak hanya ditunggu oleh Pak Kapolri, tapi juga oleh masyarakat. Karena itu, tindakan profesional harus juga disertai oleh tindakan yang transparan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, 4 yang lainnya adalah warga sipil.

Sementara, terdapat dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judol.

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024). Mereka juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang.

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

“5.000 web? Tapi yang diblokir berapa?” tanya Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada tersangka saat penggeledahan.

“Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak keblokir,” jawab tersangka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melantik sembilan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024-2028 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Sembilan orang tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 80/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang ditetapkan tanggal 4 November 2024.

Menariknya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan didapuk menjadi Ketua Kompolnas dan wakilnya adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Budi Gunawan.

Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), anggota Kompolnas terdiri dari unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.

Berikut bunyi pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2002, “(1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden”.

Berikut susunan lengkap keanggotaan Kompolnas:

Ketua merangkap anggota

• Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan

Wakil Ketua merangkap anggota

• Mendagri Tito Karnavian

Anggota

• Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
• Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Sekretaris NCB-Interpol periode November 2010-2011
• Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasasi, eks Wakapolda Kalimantan Tengah
• Dr. Supardi Hamid, M.Si., pengajar atau kriminolog di sekolah tinggi ilmu kepolisian PTIK
• Gufron, S.H.I., aktivis yang memimpin Imparsial
• Muhammad Choirul Anam, S.H., eks komisioner Komnas HAM
• Dr. Yusuf, S.Ag., M.H., anggota Kompolnas 2020-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Budi Gunawan dilantik sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Budi mengatakan, Polri perlu didukung dalam hal profesionalitas hingga anggarannya.

Hal tersebut Budi sampaikan saat ditanya mengenai prioritas 100 hari pertama di Kompolnas.

"Sesuai masa bakti kita, Polri kan perlu banyak didukung, dalam hal profesionalitasnya, anggarannya dan sebagainya," ujar Budi di Istana, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Budi menjelaskan, Kompolnas akan mendukung Polri, sesuai dengan rencana strategis Korps Bhayangkara tersebut.

Dia menyebut Kompolnas bakal mendukung Polri dalam hal merealisasikan program prioritas pemerintah.

"Kita akan mendukung itu sesuai dengan rencana strategis Polri, terutama dalam mendukung program prioritas pemerintah," ucapnya.

Sementara itu, terkait Kompolnas periode lalu yang dikritik sebagai kepanjangan tangan Polri, Budi berjanji Kompolnas yang ia pimpin akan menerima kritik.

Yang pasti, kata dia, kritik yang masuk harus bersifat membangun.

"Sepanjang kritik yang membangun, kritikan itu kan banyak, tapi kan Polri yang kita cintai kita berdayakan, kita bantu, kita dukung," imbuh Budi.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Budi Gunawan memastikan bakal melakukan konsolidasi, koordinasi, dan sinergi untuk mendukung penegakan profesionalitas Polri.

“Sesuai masa bakti kami, Polri kan perlu banyak didukung, dalam hal profesionalitasnya, anggarannya dan sebagainya. Maka, kami akan mendukung itu sesuai dengan rencana strategis polri, terutama dalam mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Menkopolkam tersebut menjabarkan bahwa konsolidasi yang dimaksudkan adalah dengan memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arahan kebijakan terhadap Polri.

Tak hanya itu, dia melanjutkan bahwa Kompolnas akan memperkuat kapasitas, kapabilitas, kemampuan, dan profesionalisme Polri.

“Termasuk kemandirian Polri dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya di dalam pemeliharaan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat penegakan hukum juga dalam hal pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat,” pungkas Budi.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional masa jabatan tahun 2024-2028, pada Selasa (5/11/2024) di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2024.

Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional 2024-2028

1.⁠⁠Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, sebagai ketua merangkap anggota;

2.⁠⁠Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai wakil ketua merangkap anggota;

3.⁠⁠Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, sebagai anggota;

4.⁠⁠Arief Wicaksono Sudiutomo, sebagai anggota;

5.⁠⁠Ida Oetari Poernamasasi, sebagai anggota;

6.⁠⁠Supardi Hamid, sebagai anggota;

7.⁠⁠Gufron, sebagai anggota;

8.⁠⁠Mochammad Choirul Anam, sebagai anggota;

9.⁠⁠Yusuf, sebagai anggota.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengangkat anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) masa jabatan 2024–2028 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Pengangkatan anggota Kompolnas baru ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.80 M/2024. Pada masa jabatan empat tahun ke depan, Prabowo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota.

"Mengangkat dalam keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional masa jabatan 2024–2028 masing-masing: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai Ketua merangkap Anggota, Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap anggota," demikian bunyi Keppres yang diteken Prabowo.

Selain Budi Gunawan dan Tito Karnavian, Presiden turut mengangkat Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebagai anggota. Dengan demikian, ada tiga menteri yang menjabat di Kompolnas.

Kemudian, enam anggota Kompolnas lainnya yang dilantik hari ini meliputi di antaranya dua purnawirawan berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) yakni Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono dan Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasari. Lalu, Supardi Hamid, Gufron, Mochammad Choirul Anam serta Yusuf.

Untuk diketahui, pucuk kepemimpinan Kompolnas dijabat oleh orang yang tidak asing dengan Korps Bhayangkara. Budi Gunawan, alias BG, merupakan purnawirawan pangkat Komjen yang pernah menjabat Wakapolri hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Sementara itu, Tito merupakan purnawirawan Polri berpangkat Jenderal yang pernah menjabat sebagai Kapolri.

Berikut daftar lengkap anggota Kompolnas 2024–2028

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan sebagai Ketua merangkap Anggota

2. ⁠Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Wakil Ketua merangkap anggota

3. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

4. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arief Wicaksono Sudiutomo

5. ⁠Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ida Oetari Poernamasasi

6. Supardi Hamid

7. Gufron

8. Mochammad Choirul Anam

9. Yusuf

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengangkat anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) masa jabatan 2024–2028 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Pengangkatan anggota Kompolnas baru ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.80 M/2024. Pada masa jabatan empat tahun ke depan, Prabowo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota.

"Mengangkat dalam keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional masa jabatan 2024–2028 masing-masing: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai Ketua merangkap Anggota, Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap anggota," demikian bunyi Keppres yang diteken Prabowo.

Selain Budi Gunawan dan Tito Karnavian, Presiden turut mengangkat Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebagai anggota. Dengan demikian, ada tiga menteri yang menjabat di Kompolnas.

Kemudian, enam anggota Kompolnas lainnya yang dilantik hari ini meliputi di antaranya dua purnawirawan berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) yakni Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono dan Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasari. Lalu, Supardi Hamid, Gufron, Mochammad Choirul Anam serta Yusuf.

Untuk diketahui, pucuk kepemimpinan Kompolnas dijabat oleh orang yang tidak asing dengan Korps Bhayangkara. Budi Gunawan, alias BG, merupakan purnawirawan pangkat Komjen yang pernah menjabat Wakapolri hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Sementara itu, Tito merupakan purnawirawan Polri berpangkat Jenderal yang pernah menjabat sebagai Kapolri.

Berikut daftar lengkap anggota Kompolnas 2024–2028

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan sebagai Ketua merangkap Anggota

2. ⁠Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Wakil Ketua merangkap anggota

3. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

4. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arief Wicaksono Sudiutomo

5. ⁠Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ida Oetari Poernamasasi

6. Supardi Hamid

7. Gufron

8. Mochammad Choirul Anam

9. Yusuf

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk periode 2024-2028, termasuk Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, satu-satunya wanita dalam susunan baru ini.

Upacara pelantikan yang berlangsung di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya," dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan oleh para anggota Kompolnas.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," bunyi sumpah jabatan tersebut yang diucapkan serentak oleh para anggota.
Baca juga: Prabowo Instruksikan Kaji Ulang Semua Regulasi untuk Indonesia Emas 2045

Dalam pelantikan ini, Menkopolhukam Budi Gunawan dilantik sebagai Ketua Kompolnas merangkap anggota. Selain itu, anggota lain yang diambil sumpahnya adalah Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua, Menteri Hukum, dan enam tokoh lainnya yang terdiri dari para pakar kepolisian dan tokoh masyarakat: Irjen (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Irjen (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, Dr. Supardi Hamid, Gufron, Mochammad Choirul Anam, dan Dr. Yusuf.

Sosok Ida Oetari Purnamasasi menjadi sorotan khusus. Di antaranya karena satu-satunya wanita dan perjalanan kariernya yang panjang serta berprestasi di kepolisian. Lahir di Probolinggo pada 1964, Ida adalah lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 1987.

Ia merupakan salah satu jenderal perempuan Polri dengan karier yang panjang dan berpengalaman luas dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Purnawirawan Polri ini terakhir menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Tengah, sebuah jabatan yang diembannya hingga purna tugas.

Pendidikan dan Karier di Kepolisian

Sebagai lulusan Sekolah Perwira (Sepa) Polri tahun 1987, Ida terus mengembangkan kemampuannya melalui berbagai pendidikan lanjutan di Polri. Ia menempuh Selapa pada 1998, Sespim pada 2007, dan Lemhannas pada 2012, menunjukkan dedikasinya untuk memperkaya kompetensinya di bidang keamanan dan SDM.

Ida Oetari memulai kariernya di Polri sebagai Panit Dis Dokkes Biddokkes Polda Jawa Timur pada tahun 1988. Kemudian, ia dipercaya menjabat sebagai Paur Set Spripim Polda Jawa Timur pada 1996 dan terus naik pangkat dengan berbagai posisi strategis.

Sepanjang kariernya, Ida telah dipercaya mengisi berbagai posisi di Divisi SDM Polri, termasuk sebagai Kepala Bagian Kermalugri di tahun 2010 dan Kasubbag Jianlat di tahun 2008.

Pada tahun 2013, Ida ditugaskan di Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, menunjukkan kapabilitasnya dalam peran-peran yang lebih luas. Ia juga berperan sebagai Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri pada 2017 sebelum akhirnya diangkat sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah pada 2021.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Hi!Pontianak - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan atensi khusus terkait kasus pencabulan anak di bawah umur yang diduga dilakukan oknum anggota DPRD Singkawang.

Bahkan, Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol (Purn) Benny Jozua Mamoto, melakukan kunjungan kerja ke Polda Kalimantan Barat. Pihaknya pun telah mendapat paparan langsung dari Kasat Reskrim Polres Singkawang terkait kasus tersebut.

Sebelum ke Polda Kalbar, Kompolnas telah mendatangi Bareskrim Polri untuk meminta kejelasan mengenai kasus ini.

"Kami melihat proses ini, progresnya bagus, cepat. Kita semua berharap tidak terlalu lama kasus ini bisa segera dituntaskan," ujarnya Benny, Senin, 30 September 2024.

Ia mengatakan, Kompolnas akan terus mengawal kasus ini, tak hanya dalam proses penyidikan di kepolisian, tetapi juga hingga ke pengadilan.

Menurut Benny, berdasarkan paparan dari Kasat Reskrim Polres Singkawang serta penyidik, bukti-bukti pada kasus ini telah cukup untuk menetapkan tersangka hingga kasusnya dilimpahkan ke pengadilan.

Anggota Komisioner Kompolnas Poengky Indarti masuk dalam daftar 10 nama yang lolos Capim dan Cadewas KPK yang diserahkan panitia seleksi (pansel) ke Presiden Jokowi siang tadi, Selasa (1/10).

Terkait hal itu, Poengky menyampaikan rasa syukurnya.

"Terima kasih banyak. Amin YRA," kata Poengky saat dihubungi.

Saat ditanya lebih lanjut terkait persiapannya ke depan, Poengky mengirim ucapan 'Ora et Labora'.

Ora et Labora sendiri memiliki makna berdoa dan bekerja. Ini juga sebuah pepatah yang sering digunakan untuk menekankan pentingnya bekerja keras dan mempercayakan hasilnya kepada Tuhan.

"Ora et Labora," lanjutnya.

Profil Poengky Indarti

Poengky Indarti adalah Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang menjabat 2 periode yakni 2016 – 2020 dan 2020-2024,. Dia juga satu-satunya perempuan dari 9 anggota Kompolnas, yang bertugas sebagai Pengawas Fungsional Polri.

Perempuan kelahiran Surabaya, 18 Februari 1970 ini adalah Master of Law lulusan Northwestern University Chicago. Ia sebelumnya aktif sebagai aktivis HAM di LBH Surabaya (1991-2000), YLBHI (2000), Kontras (2001-2003), dan Imparsial (2003-2015).

Di level internasional, Poengky juga pernah menjadi Ketua Board INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) pada tahun 2005-2008, dan Anggota Executive Committee Asia Forum for Human Rights (FORUM-ASIA) pada tahun 2009-2012.

Saat ini Poengky tercatat sebagai Visiting Research Fellow di Jeonbuk National University Institute for Southeast Asian Studies (JISEAS) – Korea Selatan.

Berikut daftar lengkap 10 besar nama Capim KPK yang telah disampaikan kepada Presiden Jokowi:

Kompolnas memastikan tak ada tembakan peringatan yang diletuskan oleh polisi ketika membubarkan remaja yang hendak tawuran di Kota Bekasi beberapa waktu lalu.

Kepastian itu diperoleh usai Kompolnas melakukan supervisi ke Polres Metro Bekasi Kota. Kepastian itu juga didukung keterangan sejumlah saksi yang tertera dalam BAP polisi.

"Dari pengumpulan informasi yang kami dapatkan, tidak ada tembakan ataupun tembakan peringatan," kata Anggota Kompolnas, Poengky Indarti, kepada wartawan pada Kamis (26/9).

Poengky menambahkan pihaknya menyoroti dua hal dalam kasus di Kota Bekasi. Hal pertama yang menjadi sorotan yakni terkait dengan pembubaran tawuran yang hendak dilakukan oleh para remaja dan penemuan 7 mayat di Kali Bekasi.

Poengky mengatakan pihaknya sempat mewawancarai 3 remaja yang jadi sebagai tersangka karena kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit. Dari wawancara yang dilakukan, 3 remaja itu mengakui memang berniat melakukan tawuran.

"Mereka menjelaskan bahwa kata 'pesta' adalah kode untuk tawuran. Mereka mengaku bahwa kelompok geng berlarian karena takut akan melakukan tawuran dan bawa senjata tajam," ucap dia.

Lebih lanjut, Poengky memastikan pihaknya mendukung polisi agar tetap rutin melakukan patroli guna mencegah terjadinya aksi tawuran dan kejahatan jalanan. Polisi, kata dia, harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.

"Kami justru berharap orang tua atau wali yang bertanggung jawab menjaga anak-anaknya harus benar-benar memastikan mereka aman ada di rumah pada malam hingga pagi hari, agar anak tidak menjadi korban kejahatan atau terjerumus menjadi pelaku kejahatan," kata dia.

Sebelumnya, Yanti (46), kakak dari Ahmad Davi, salah satu korban dari 7 jenazah remaja yang tewas di Kali Bekasi, mengungkapkan sempat ada suara tembakan yang menyebabkan Davi dan R (sepupu Davi) loncat ke Kali Bekasi, Jatiasih, Kota Bekasi.

Menurut Yanti, suara tembakan itu ia terima dari pengakuan R, sepupu Davi. R juga disebut ikut lompat ke Kali Bekasi, namun R bisa berenang karena posturnya yang lebih tinggi dari Davi. Hal ini disampaikan Yanti kepada wartawan, di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (23/9).

"Ya itu (katanya) ada polisi gitu. Ada tembakan sekali gitu, ya maksudnya mungkin nakut-nakutin gitu. Jadi mereka tuh pada takut lompatnya ke Kali," ujar Yanti kepada wartawan, Senin (23/9).

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menegaskan bahwa pihaknya menunggu hasil penyelidikan terkait dugaan tujuh remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, yang melompat ke sungai karena ketakutan terhadap patroli polisi.

Anggota Kompolnas Poengky Indarti menyatakan, pembuktian harus didasarkan pada fakta dan investigasi yang transparan.

"Terkait dugaan bahwa para remaja melompat ke sungai karena ketakutan saat patroli polisi, kami menunggu hasil penyelidikan yang akurat dan sesuai dengan fakta di lapangan," ujar Poengky kepada Kompas.com, Senin (23/9/2024).

Poengky juga menekankan bahwa patroli merupakan salah satu tugas utama kepolisian untuk mencegah kejahatan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

Kompolnas mendukung pelaksanaan patroli secara rutin guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

"Patroli adalah bagian dari tugas kepolisian untuk menjaga keamanan. Kami mendukung patroli rutin yang bertujuan untuk mencegah kejahatan," tambahnya.

Peran Masyarakat Ditekankan

Kompolnas mengajak masyarakat, khususnya para orang tua, untuk turut berperan dalam mencegah kenakalan remaja yang sering berujung pada tindakan kriminal seperti tawuran, begal, atau konvoi jalanan yang mengganggu ketertiban umum.

"Masyarakat, terutama orang tua, diharapkan bisa menjaga anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam tindakan kenakalan remaja. Anak-anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya," ujar Poengky.

Peristiwa ini bermula ketika tim patroli perintis presisi melakukan penggerebekan terhadap sekelompok remaja sekitar pukul 03.00 WIB.

Menurut keterangan beberapa remaja yang tertangkap, mereka sedang merayakan ulang tahun.

Namun, saat penggerebekan berlangsung, sebagian dari mereka panik dan melarikan diri dengan melompat ke sungai.

Polisi berhasil menangkap 15 remaja, dan tiga di antaranya ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan membawa senjata tajam.

Namun, pada Minggu pagi, tujuh jenazah remaja laki-laki ditemukan mengambang di Kali Bekasi.

Ketujuh jenazah tersebut tidak memiliki identitas dan kini telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan lebih lanjut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong penyelidikan berbasis scientific crime investigation, dalam menangani kasus kematian tujuh remaja yang tenggelam di Kali Bekasi, Jawa Barat.

Anggota Kompolnas, Poengky Indarti, menekankan pentingnya penggunaan scientific crime investigation untuk memastikan hasil penyelidikan yang valid dan tak terbantahkan.

"Kami berharap Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota melaksanakan penyelidikan secara menyeluruh dengan dukungan scientific crime investigation," kata Poengky kepada Kompas.com, Senin (23/9/2024).

"Ini penting agar hasil yang diperoleh tidak menimbulkan keraguan dan dapat diterima oleh semua pihak," tambah Poengky.

Kompolnas juga menekankan bahwa proses pemeriksaan harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa, serta melibatkan para ahli yang kompeten.

Poengky memastikan bahwa Kompolnas akan mengawasi perkembangan penyelidikan ini untuk memastikan transparansi.

"Kami yakin Polda Metro Jaya akan transparan dalam mengungkap kasus ini. Kompolnas akan mengawasi dengan ketat setiap tahapan penanganan kasus ini," lanjut Poengky.

Selain itu, Poengky mengimbau kepada keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga yang diduga termasuk dalam tujuh jenazah tersebut, agar segera melapor ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Kronologi kejadian

Peristiwa ini bermula ketika tim patroli perintis presisi melakukan penggerebekan terhadap sekelompok remaja sekitar pukul 03.00 WIB.

Menurut keterangan dari beberapa remaja yang tertangkap, mereka sedang merayakan ulang tahun. Namun, saat penggerebekan berlangsung, sebagian dari mereka panik dan melarikan diri dengan cara melompat ke sungai.

Polisi berhasil menangkap 15 remaja, dan tiga di antaranya ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan membawa senjata tajam.

Namun, pada Minggu pagi, tujuh jenazah remaja laki-laki ditemukan mengambang di Kali Bekasi. Ketujuh jenazah tersebut tidak memiliki identitas dan kini telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan lebih lanjut.