Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyebut keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sanggup untuk merekrut sebanyak 4.100 guru honorer menjadi guru dengan jalur Kontrak Kerja Individu (KKI).

"Saya pikir kemampuan keuangan Pemprov DKI bisa untuk menutup (cover) 4.100 lebih guru honorer diangkat jadi KKI," ujar dia usai menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2023 oleh BPK RI di DPRD DKI Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Khoirudin mengatakan, akan membahas terkait ini dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang kemungkinan dilakukan pada September mendatang. "Kami akan secepatnya membahas di perubahan, di APBD murni yang nantinya akan kami bahas bulan September. (Keuangan) sangat mampu, tinggal mana yang ditebalkan mana yang ditipiskan, mana yang bisa ditunda ke pelaksanaan berikutnya, mana yang seharusnya segera," kata dia.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. Menurut dia, APBD DKI Jakarta mencapai Rp81,7 triliun dan ini mencukupi untuk merekrut 4.000 guru honorer menjadi KKI.

Nantinya, DPRD DKI Jakarta juga akan membentuk klausul yang fokus pada pengangkatan seluruh guru honorer di Jakarta dan realisasi sekolah gratis.

“Saya berharap, klausul DPRD DKI khusus memberikan perhatian terhadap dua hal. Pertama, guru-guru honorer diangkat menjadi guru KKI. Kedua, masalah sekolah gratis,” tutur Jhonny.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta dan DPRD agar bisa memproses perekrutan pada tahun ini.

"Saya minta Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Sekda, DPRD, itu lebih baik kalau diproses sekarang semuanya di tahun 2024," tutur Heru.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan menyatakan DKI Jakarta memiliki 4.000 guru honorer yang didanai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan tahun ini merekrut sebanyak 1.700 dari jalur KKI.

Baca juga: Disdik DKI Cleansing Guru Honorer, PGRI: Kita Ini Manusia

(CEU)

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku setuju terhadap usulan untuk mengangkat 4.000 guru honorer menjadi pegawai dengan kontrak kerja individu (KKI).

Usulan tersebut pertama kali disampaikan oleh DPRD DKI Jakarta usai memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) dalam rapat mengenai kebijakan cleansing alias pemecatan guru honorer yang menuai pro-kontra, Selasa (23/7/2024) lalu.

“Tadi rekan-rekan DPRD menyampaikan, saya juga setuju [pengangkatan] 4.000 itu, tetapi nanti kita lihat prosesnya,” katanya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, dirinya bakal meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dalam menindaklanjuti usulan itu.

Heru Budi menyiratkan akan adanya penyesuaian anggaran Pemprov DKI untuk mengangkat 4.000 guru honorer, selisih jauh dari alokasi awal sebanyak 1.700 orang.

“Kemarin kan kita lihat anggarannya untuk 1.700 [orang], tetapi saya juga kemarin berpikir seperti usulan itu. Mekanisme masalah tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui," jelasnya.

Selain itu, dia berpendapat bahwa proses tersebut akan lebih baik jika tuntas pada 2024.

“Jadi kalau ini sudah setuju antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita lihat prosesnya, ya. Lebih baik seperti itu,” pungkas Heru Budi.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mendesak Disdik DKI Jakarta agar mengangkat guru honorer menjadi pegawai kontrak kerja individu (KKI).

Dia menyebut bahwa jumlah guru honorer di DKI Jakarta yang mencapai 4.000 orang sudah semestinya langsung diangkat melalui skema tersebut.

“Semua yang 4.000 guru honorer itu [seharusnya] diangkat menjadi guru-guru KKI. Dana APBD kita juga siap kok untuk itu,” katanya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (24/7/2024).

Menurut Jhonny, Pemprov DKI Jakarta semestinya berani untuk mengambil langkah tersebut. Kebutuhan dana pendidikan dan kesehatan disebutnya dapat disesuaikan dalam APBD.

Selain itu, dirinya berpendapat bahwa mekanisme rekrutmen seperti tes tidak perlu dilakukan lagi. Pasalnya, para guru honorer tersebut dinilai telah memiliki pengalaman mengajar.

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku setuju terhadap usulan untuk mengangkat 4.000 guru honorer menjadi pegawai dengan kontrak kerja individu (KKI).

Usulan tersebut pertama kali disampaikan oleh DPRD DKI Jakarta usai memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) dalam rapat mengenai kebijakan cleansing alias pemecatan guru honorer yang menuai pro-kontra, Selasa (23/7/2024) lalu.

“Tadi rekan-rekan DPRD menyampaikan, saya juga setuju [pengangkatan] 4.000 itu, tetapi nanti kita lihat prosesnya,” katanya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, dirinya bakal meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dalam menindaklanjuti usulan itu.

Heru Budi menyiratkan akan adanya penyesuaian anggaran Pemprov DKI untuk mengangkat 4.000 guru honorer, selisih jauh dari alokasi awal sebanyak 1.700 orang.

“Kemarin kan kita lihat anggarannya untuk 1.700 [orang], tetapi saya juga kemarin berpikir seperti usulan itu. Mekanisme masalah tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui," jelasnya.

Selain itu, dia berpendapat bahwa proses tersebut akan lebih baik jika tuntas pada 2024.

“Jadi kalau ini sudah setuju antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita lihat prosesnya, ya. Lebih baik seperti itu,” pungkas Heru Budi.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mendesak Disdik DKI Jakarta agar mengangkat guru honorer menjadi pegawai kontrak kerja individu (KKI).

Dia menyebut bahwa jumlah guru honorer di DKI Jakarta yang mencapai 4.000 orang sudah semestinya langsung diangkat melalui skema tersebut.

“Semua yang 4.000 guru honorer itu [seharusnya] diangkat menjadi guru-guru KKI. Dana APBD kita juga siap kok untuk itu,” katanya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (24/7/2024).

Menurut Jhonny, Pemprov DKI Jakarta semestinya berani untuk mengambil langkah tersebut. Kebutuhan dana pendidikan dan kesehatan disebutnya dapat disesuaikan dalam APBD.

Selain itu, dirinya berpendapat bahwa mekanisme rekrutmen seperti tes tidak perlu dilakukan lagi. Pasalnya, para guru honorer tersebut dinilai telah memiliki pengalaman mengajar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait kebijakan pembersihan (cleansing) yang dilakukan terhadap guru honorer. Dalam rapat itu, Komisi E DPRD meminta Disdik DKI Jakarta menjadikan seluruh guru honorer sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI).

Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Disdik DKI telah memiliki rencana untuk merekrut 1.700 guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui KKI pada Agustus 2024. Namun, jumlah guru honorer itu di DKI Jakarta saat ini mencapai lebih 4.000 orang.

"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD Provinsi DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki alokasi APBD yang sangat besar setiap tahunnya. Angkanya adalah sekitar Rp 82 triliun. Jhonny menganggap, anggaran itu sangat cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

Politikus PDIP tersebut menganggap, Jakarta harus menjadi teladan bagi teladan bagi daerah lain untuk menghargai kinerja para guru. Karena itu, ia meminta Disdik DKI Jakarta untuk mengangkat seluruh guru honorer saat ini menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

"Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji 200 ribu, 700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta. Kan lucu," ujar Jhonny.

Sebelumnya, Disdik Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan perekrutan tenaga pendidik melalui mekanisme KKI sebanyak 1.700 orang pada Agustus 2024. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan cleansing yang dilakukan.

Perekrutan tenaga pendidik itu akan dikhususkan terhadap guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing. Sementara sisa guru honorer yang belum masuk pada Agustus 2024, akan direkrut pada 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait kebijakan pembersihan (cleansing) yang dilakukan terhadap guru honorer. Dalam rapat itu, Komisi E DPRD meminta Disdik DKI Jakarta menjadikan seluruh guru honorer sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI).

Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Disdik DKI telah memiliki rencana untuk merekrut 1.700 guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui KKI pada Agustus 2024. Namun, jumlah guru honorer itu di DKI Jakarta saat ini mencapai lebih 4.000 orang.

"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD Provinsi DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki alokasi APBD yang sangat besar setiap tahunnya. Angkanya adalah sekitar Rp 82 triliun. Jhonny menganggap, anggaran itu sangat cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

Politikus PDIP tersebut menganggap, Jakarta harus menjadi teladan bagi teladan bagi daerah lain untuk menghargai kinerja para guru. Karena itu, ia meminta Disdik DKI Jakarta untuk mengangkat seluruh guru honorer saat ini menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

"Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji 200 ribu, 700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta. Kan lucu," ujar Jhonny.

Sebelumnya, Disdik Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan perekrutan tenaga pendidik melalui mekanisme KKI sebanyak 1.700 orang pada Agustus 2024. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan cleansing yang dilakukan.

Perekrutan tenaga pendidik itu akan dikhususkan terhadap guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing. Sementara sisa guru honorer yang belum masuk pada Agustus 2024, akan direkrut pada 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengakui, kebutuhan guru di sekolah negeri Jakarta masih belum terpenuhi. Saat ini, Provinsi DKI Jakarta disebut masih kekurangan sekitar 7.000 guru.

"Jadi gini, kami kan sebenarnya kekurangan guru kita tuh 7.000," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/204).

Atas pertimbangan itu, Disdik DKI Jakarta akan melakukan perekrutan tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI) pada Agustus 2024. Jumlah formasi yang akan diserap dalam proses rekrutmen itu adalah sebanyak 1.700 guru.

Budi menjelaskan, rekrutmen tenaga pendidik dilakukan sebagai tindak lanjut dari kebijakan pembersihan (cleansing) yang tengah berlangsung. Di sisi lain, rekrutmen itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guru.

"Jadi saat ini kami buka 1.700 KKI ya. KKI itu adalah honor yang dibiayai oleh pemda. Kita buka rencana memang bulan Agustus," kata Budi.

Dia menjelaskan, Disdik DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru. Menurut dia, rencana akan dilakukan seleksi PPPK guru sebanyak 1.900 orang pada tahun ini.

"Jadi kan cukup banyak tuh. Nah, baru nanti tahun depan akan kita tambah lagi," kata Budi.

Menurut Budi, proses perekrutan guru dilakukan secara bertahap karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pemerintah juga harus melakukan penyesuaian dengan kebutuhan lainnya. Apalagi, untuk seleksi PPPK dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.

Budi menambahkan, pemerintah pusat juga berencana untuk melakukan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk guru. Namun, ia belum bisa memastikan jumlah formasi yang dibutuhkan.

"Kami belum tahu pastinya, tapi kalau untuk yang PPPK guru itu rencana 1.900 di tahun ini. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga," kata Budi.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan perekrutan tenaga pendidik itu dilakukan untuk memfasilitasi guru honorer yang terdampak kebijakan pembersihan (cleansing). Pasalnya, saat ini ada sekitar 4.000 guru honorer di DKI Jakarta.

"Tahun ini, bulan Agustus ini, Pemda DKI akan membuka 1.700 untuk guru-guru 4.000 ini, termasuk yang 107 (dinonaktifkan), menggunakan dan memanfaatkan ini sebaik-baiknya untuk bisa menjadi guru KKI melalui prosedur yang benar," kata kepala sekretariat presiden (kasetpres) tersebut.

Menurut Heru, upaya itu dilakukan lantaran Pemprov DKI Jakarta ingin para guru mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Mengingat, ribuan guru honorer di DKI Jakarta saat ini diupah rendah.

Karena itu, guru juga harus melalui mekanisme yang telah disediakan. Salah satunya dengan mendaftar sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

"Kami Pemda DKI sangat menghargai gurunya. Maka dari itu saya ulang lagi, 4.000 guru didik yang honorer saat ini diberi kesempatan. Bulan Agustus kita buka lowongan itu (untuk) 1.700 (orang)," kata Heru.