JAKARTA - Donald Trump telah resmi menang dan akan menjadi Presiden Amerika Serikat selanjutnya, menggantikan Joe Biden. Setelah berkuasa, kemungkinan besar akan ada kebijakan-kebijakan yang akan membebani negara-negara pesaing AS, seperti China.

Mengingat sebelumnya, Trump sempat melancarkan perang dagang terhadap China. Trump juga menaikkan tarif impor produk dari China sampai dengan 25 % dengan total nilai kenaikan tarif itu sebesar USD360 miliar.

Namun setelah Trump lengser, China mulai membenahi sistem keuangan dan menghormati aturan perlindungan hak serta kekayaan intelektual setelah dilakukannya perundingan dengan Washington dengan nama Perjanjian Dagang Fase Pertama pada 2020.

Kemungkinan besar Trump akan menggunakan strategi yang sama untuk menjatuhkan negara yang dipimpin Xi Jinping itu. Terlebih setelah China menjadi mitra yang paling menjanjikan bagi Rusia.

3 Kebijakan Donald Trump untuk Jegal China

1. Lakukan Perang Dagang

Para pengamat hubungan AS-China memperkirakan, Trump bermaksud menggunakan perang dagang untuk menekan Xi agar mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan perang dengan Ukraina.

Pada saat kampanye, Trump menggembar-gemborkan bahwa ia bisa menyelesaikan Perang Ukraina dalam kurun waktu 24 jam saja. China adalah mitra dagang terbesar Rusia dan Ukraina.

Trum juga pernah mengungkapkan akan meningkatkan tarif AS terhadap barang-barang China dapat mencapai 60% atau lebih. Pada dasarnya, perang dagang merupakan upaya sebuah negara untuk menaikkan tarif impor atau menerapkan pembatasan lain terhadap impor negara lain.

Perang dagang dapat terjadi jika satu negara menganggap bahwa negara pesaingnya memiliki praktik perdagangan yang tidak adil. Umumnya perang ini akan melindungi kepentingan nasional dan memberikan keuntungan bagi bisnis dalam negeri.

Meski begitu, para kritikus mengklaim bahwa perang dagang pada akhirnya merugikan perusahaan lokal, konsumen, dan perekonomian.

2. Membatasi Teknologi yang Masuk ke China

Ekonomi China sedang mengalami kemerosotan dengan harga properti yang merosot, utang pemerintah daerah yang tinggi, dan pengangguran di kalangan pemuda yang tinggi. Karena itu Beijing sangat bergantung pada ekspor.

Meski begitu, tarif yang dinaikkan oleh AS kemungkinan bukan jadi satu-satunya hal yang harus dikhawatirkan Beijing di bawah kepemimpinan Trump yang kedua.

Dilansir dari The Conversation, AS yang dipimpin Trump kemungkinan akan membatasi jumlah teknologi yang mengalir dari AS atau Eropa ke China, yang akan menghambat ambisi China untuk menjadi pemimpin AI global pada tahun 2030.

3. Melakukan Pemisahan Ekonomi

Pemerintah AS yang baru kemungkinan juga akan menerapkan strategi pemisahan ekonomi untuk "menghindarkan" diri dari ketergantungan pada Tiongkok.

Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan AS pada China dengan memindahkan rantai pasokannya ke tempat lain, dan mungkin akan membatasi investasi AS di Tiongkok.

Tidak cukup sampai disitu, Trump juga berjanji akan meningkatkan tarif sampai dengan 200 persen jika China terus mengganggu Taiwan. Meski begitu, AS masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok dan bukan negara sendiri.

Kemungkinan besar, Taiwan juga akan terkena imbas dari kebijakan Trump. Dimana selama kampanye, Trump menyatakan tidak mau lagi menghamburkan uang AS untuk pakta-pakta keamanan internasional, termasuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) jika negara-negara lain tidak meyumbang sama besar dengan AS.

Trump sempat menyinggung ingin menarik semacam uang keamanan dari Taiwan. Saat ini, Taiwan membelanjakan 2,5 persen PDB mereka untuk pertahanan dan keamanan. Mayoritas persenjataan dibeli dari AS.

Jakarta -

Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat (AS) 2024. Trump meraup 277 suara elektoral, melampaui ambang batas yang dibutuhkan untuk memenangkan pilpres. Meski begitu, kemenangan Trump berpotensi memberikan dampak negatif terhadap ekonomi Indonesia.

Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede menjelaskan sejumlah rencana kebijakan Donald Trump jika resmi jadi Presiden AS dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia.

Salah satunya, rencana Donald Trump yang ingin memangkas pajak perusahaan dari 21% menjadi 15% untuk perusahaan yang memproduksi di AS dan tidak ada perubahan pada pajak capital gain.

"Kebijakan ini akan membuat investasi di dalam negeri AS lebih menarik, sehingga ada risiko capital outflow dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju AS. Ini bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah karena potensi arus modal keluar," terang Josua kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) kemarin.

Kemudian jika Trump diasumsikan kembali menjadi presiden AS, maka terdapat potensi penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang lain sebagai hasil dari pendapatan tarif yang mungkin dialokasikan untuk stimulus fiskal.

"Penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Hal ini bisa meningkatkan biaya impor bagi Indonesia dan menambah tekanan inflasi domestik," jelasnya.

Kemudian, menurut Josua berbagai kebijakan ekonomi Trump yang cenderung meningkatkan defisit fiskal lebih besar dapat mendorong inflasi di AS, sehingga rencana penurunan suku bunga bank sentral AS atau The Fed akan sangat terpengaruh.

Kembali lagi, kondisi ini diperkirakan kembali menekan nilai tukar rupiah terhadap AS. Pada akhirnya penguatan dolar AS akan mempersempit peluang Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan.

"Defisit fiskal AS yang lebih besar dapat mendorong inflasi di AS, yang berpotensi membatasi ruang penurunan suku bunga Fed ke depannya diperkirakan berpotensi mendorong penguatan dolar AS terhadap mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Potensi penguatan dolar AS tersebut berimplikasi pada berkurangnya ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia," papar Josua.

Kemudian ada juga sejumlah rencana terkait China yang secara tak langsung akan berdampak terhadap Indonesia. Trump berpotensi menaikkan tarif impor terhadap produk asal China yang diperkirakan dapat membatasi kinerja ekspor hingga pertumbuhan ekonomi negara itu.

Disebut-sebut, Trump ingin menetapkan bea tambahan 60-100% produk impor dari China. Padahal pelemahan ekonomi China diperkirakan berdampak negatif pada permintaan komoditas dari Indonesia.

"Indonesia yang sangat bergantung pada China sebagai mitra dagang utama bisa mendorong penurunan kinerja ekspor Indonesia sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja nilai tukar rupiah," ungkap Josua.

Belum lagi rencana penambahan bea impor ini turut berpotensi dihadapi Indonesia mengingat Trump juga ingin menambahkan bea impor 10-20% secara menyeluruh. Kenaikan harga komoditas tertentu yang dipicu tarif juga dapat meningkatkan biaya impor bagi Indonesia

Pada akhirnya Josua berpendapat berbagai rencana kebijakan Trump ke depan dapat memberikan dampak yang cukup buruk terhadap perekonomian Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Kebijakan Donald Trump yang lebih proteksionis dan pro Amerika bisa menciptakan lingkungan ekonomi global yang lebih menantang bagi Indonesia dengan potensi penguatan dollar AS ke depannya, tekanan inflasi, dan ketegangan tensi dagang antara China dan AS," pungkasnya.

Sementara itu, Ekonom sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi berpendapat terpilihnya Trump sebagai presiden AS kemungkinan besar tidak akan memberi dampak langsung terhadap Indonesia.

Ia khawatir salah satu kampanye Trump yang akan mengenakan sanksi kepada negara yang enggan menggunakan dolar AS dalam perdagangan internasional. Hal inilah yang ditakutkan akan menyasar Indonesia juga.

"Donald Trump sudah dalam kampanyenya mengatakan bahwa siapa saja negara yang dalam perdagangan internasional tidak menggunakan dolar ini akan mendapatkan saksi 100%. Nah, ini apakah nanti akan diterapkan atau tidak, kita tinggal lihat saja nanti," kata Ibrahim.

Ia juga menggarisbawahi peluang perang dagang AS lawan China jilid II yang akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Negeri Tirai Bambu. Padahal China hingga saat ini merupakan mitra dagang utama Indonesia.

"Ada ketakutan peran dagang, karena ya Donald Trump sendiri sudah mengatakan akan melakukan perang dagang dengan Tiongkok. Indonesia saat ini kan fokus kebanyakan ekspor-impornya, perdagangannya kan kebanyakan adalah dengan Tiongkok. Ya, dengan Tiongkok, dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Sehingga yang sekarang sedang difokuskan oleh Indonesia itu adalah bagaimana Tiongkok ini agar kembali pulih dari perlambatan ekonomi," terang Ibrahim.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump, diperkirakan kuat akan memenangkan kontestasi pilpres 2024. Sebab hingga saat ini jumlah suara yang didapat Trump jauh lebih unggul dari saingannya, capres Partai Demokrat Kamala Harris.

Melansir dari update laporan CNBC, Rabu (6/11/2024) per pukul 04:00 waktu AS atau 16.00 WIB, Donald Trump unggul dengan 266 suara elektoral dibandingkan Kamala Harris yang mendapat 219 suara elektoral. Namun hasil akhir masih belum diumumkan mengingat proses perhitungan suara masih berlangsung.

Lalu apakah Indonesia bisa mendapatkan keuntungan lebih jika Donald Trump benar terpilih sebagai presiden AS?

Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER) Josua Pardede menjelaskan sejumlah rencana kebijakan Donald Trump jika terpilih sebagai presiden nanti dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Salah satunya ada rencana Donald Trump yang ingin memangkas pajak perusahaan dari 21% menjadi 15% untuk perusahaan yang memproduksi di dalam negeri (AS) dan tidak ada perubahan pada pajak capital gain.

"Kebijakan ini akan membuat investasi di dalam negeri AS lebih menarik, sehingga ada risiko capital outflow dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju AS. Ini bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah karena potensi arus modal keluar," terang Josua saat dihubungi detikcom.

Kemudian jika Trump diasumsikan kembali menjadi presiden AS, maka terdapat potensi penguatan nilai dolar terhadap mata uang lain sebagai hasil dari pendapatan tarif yang mungkin dialokasikan untuk stimulus fiskal.

"Penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Hal ini bisa meningkatkan biaya impor bagi Indonesia dan menambah tekanan inflasi domestik," jelasnya.

Kemudian menurut Josua berbagai kebijakan ekonomi Trump yang cenderung meningkatkan defisit fiskal lebih besar dapat mendorong inflasi di AS. Sehingga rencana penurunan suku bunga The Fed (bank sentral AS) ke depannya pun juga akan sangat terpengaruh.

Kembali lagi, kondisi ini diperkirakan akan kembali menekan nilai mata uang rupiah terhadap AS. Pada akhirnya penguatan dolar ini akan mempersempit peluang Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan.

"Defisit fiskal AS yang lebih besar dapat mendorong inflasi di AS, yang berpotensi membatasi ruang penurunan suku bunga Fed ke depannya diperkirakan berpotensi mendorong penguatan dollar AS terhadap mata uang negara berkembang termasuk rupiah," papar Josua.

"Potensi penguatan dolar AS tersebut berimplikasi pada berkurangnya ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia," tambahnya.

Kemudian ada juga sejumlah rencananya terkait China yang secara tak langsung akan berdampak terhadap RI. Di mana Trump berpotensi menaikkan tarif impor terhadap produk-produk asal China yang diperkirakan dapat membatasi kinerja ekspor hingga pertumbuhan ekonomi negara itu.

Disebut-sebut ia ingin memberi bea tambahan 60%-100% untuk impor dari China. Padahal pelemahan ekonomi China diperkirakan akan berdampak negatif pada permintaan komoditas dari Indonesia.

"Indonesia yang sangat bergantung pada China sebagai mitra dagang utama bisa mendorong penurunan kinerja ekspor Indonesia sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja nilai tukar rupiah," ungkap Josua.

Belum lagi rencana penambahan bea impor ini turut berpotensi dihadapi RI mengingat Trump juga ingin menambahkan bea impor 10%-20% secara menyeluruh. Kenaikan harga komoditas tertentu yang dipicu tarif juga dapat meningkatkan biaya impor bagi Indonesia

Pada akhirnya Josua berpendapat berbagai rencana kebijakan Donald Trump ke depan dapat memberikan dampak yang cukup buruk terhadap perekonomian RI. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Kebijakan Donald Trump yang lebih proteksionis dan pro-Amerika bisa menciptakan lingkungan ekonomi global yang lebih menantang bagi Indonesia dengan potensi penguatan dollar AS ke depannya, tekanan inflasi, dan ketegangan tensi dagang antara China dan AS," pungkasnya.

Sementara itu Ekonom sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, berpendapat terpilihnya Trump sebagai presiden kemungkinan besar tidak akan memberi dampak langsung terhadap RI.

Namun ia mengkhawatirkan salah satu isi kampanye Trump yang mengatakan ia akan mengenakan sanksi kepada negara yang enggan menggunakan dolar AS dalam perdagangan internasional. Hal inilah yang ditakutkan akan menyasar Indonesia juga.

"Donald Trump sudah dalam kampanyenya mengatakan bahwa siapa saja negara yang dalam perdagangan internasional tidak menggunakan dolar ini akan mendapatkan saksi 100%. Nah, ini apakah nanti akan diterapkan atau tidak, kita tinggal lihat saja nanti," kata Ibrahim.

Kemudian ia juga menggarisbawahi peluang perang dagang AS lawan China jilid dua yang sedikit banyak juga akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Negeri Tirai Bambu. Padahal China hingga saat ini merupakan mitra dagang utama atau terbesar Indonesia.

"Ada ketakutan peran dagang, karena ya Donald Trump sendiri sudah mengatakan akan melakukan peran dagang dengan Tiongkok," ucapnya.

"Indonesia saat ini kan fokus kebanyakan ekspor-impornya, perdagangannya kan kebanyakan adalah dengan Tiongkok. Ya, dengan Tiongkok, dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Sehingga yang sekarang sedang difokuskan oleh Indonesia itu adalah bagaimana Tiongkok ini agar kembali pulih dari perlambatan ekonomi," terang Ibrahim lagi.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memanggil para jajaran Kabinet Merah Putih siang ini untuk membahas soal kebijakan subsidi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan juga Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

Usai rapat, semua menteri dan pimpinan BUMN bungkam dan tidak memberikan keterangan apapun soal rapat terbatas mengenai subsidi. Keterangan hanya diberikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

Hasan bilang Prabowo memberikan arahan soal subsidi tepat sasaran. Prabowo meminta agar subsidi bisa dipertajam untuk bisa tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi.

"Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Semua bentuk subsidi, kata Hasan, dibahas Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam. Hasan menegaskan subsidi akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang," sebut Hasan.

Prabowo juga meminta agar besaran dan juga data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu dua pekan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data.

"Semua masih dikaji, perintahnya dua minggu diselesaikan," tegas Hasan.

(hal/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengajak Luhut Binsar Pandjaitan masuk lingkaran pemerintahan. Luhut yang merupakan tokoh senior diminta Prabowo menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Eks Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo ini dilantik Prabowo pada Senin 21 Oktober bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara.

Juru Bicara Luhut Jodi Mahardi mengungkapkan DEN bakal menjadi lembaga pemikir utama bagi pemerintah. Tugas utamanya adalah mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Jadi fokusnya sebagai 'Economic Think Tank' yang berdiri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, DEN akan membantu Presiden mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Jodi kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Salah satu fokus utama DEN, kata Jodi, adalah mencari rekomendasi kebijakan untuk program hilirisasi sumber daya alam. Khususnya untuk 26 komoditas strategis yang disebut Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana.

Kebijakan hilirisasi, masih akan dilanjutkan guna mendukung industrialisasi Indonesia yang berdaya saing global.

"Salah satu fokus utama DEN adalah hilirisasi sumber daya alam, khususnya untuk 26 komoditas strategis, guna mendukung industrialisasi yang berdaya saing global," ungkap Jodi.

Prabowo, kata Jodi, meminta Luhut untuk turut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor industri, pertanian, energi, serta pendidikan unggul yang terintegrasi.

Pihaknya juga akan fokus memberikan rekomendasi kepada Prabowo pada program-program sosial seperti peningkatan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil, serta percepatan kemandirian energi di dalam negeri melalui pengembangan energi baru terbarukan dan ketahanan energi nasional.

DEN juga bakal menjalin kerja sama erat dengan berbagai universitas, lembaga riset, serta mitra pembangunan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Sinergi ini akan memperkuat peran DEN dalam menghasilkan rekomendasi berbasis data yang kuat, mendukung digitalisasi layanan pemerintahan, dan mengoptimalkan pengelolaan sektor keuangan Indonesia.

"Seluruh rekomendasi DEN kepada Presiden akan didasarkan pada kajian yang komprehensif, guna memastikan kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia," ujar Jodi.

Simak Video: Peran Kunci Sosok Luhut Binsar Pandjaitan Dalam Kabinet Merah-Putih

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sudah memulai pekerjaan barunya. Pasca dilantik Presiden Prabowo Subianto, sejak Kamis 24 Oktober kemarin, Luhut sudah memimpin rapat internal pertamanya.

Hal ini diungkapkan oleh Jodi Mahardi, Juru Bicara Luhut. Jodi mengatakan sejak kemarin Luhut sudah memimpin rapat internal DEN.

"Iya, kemarin Pak Luhut sudah memimpin Rapat DEN. Rapat internal," ujar Jodi ketika dihubungi detikcom, Jumat (25/10/2024).

Jodi mengungkapkan DEN bakal menjadi lembaga pemikir utama bagi pemerintah. Tugasnya adalah mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Jadi fokusnya sebagai "Economic Think Tank" yang berdiri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, DEN akan membantu Presiden mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Jodi.

Salah satu fokus utama DEN, kata Jodi, adalah mencari rekomendasi kebijakan untuk program hilirisasi sumber daya alam. Khususnya untuk 26 komoditas strategis yang disebut Prabowo dalam Sidang Kabinet Perdana, guna mendukung industrialisasi yang berdaya saing global.

"Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor industri, pertanian, energi, serta pendidikan unggul yang terintegrasi," ungkap Jodi.

Pihaknya juga akan fokus memberikan rekomendasi kepada Prabowo pada program-program sosial seperti peningkatan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil, serta percepatan kemandirian energi di dalam negeri melalui pengembangan energi baru terbarukan dan ketahanan energi nasional.

DEN juga bakal menjalin kerja sama erat dengan berbagai universitas, lembaga riset, serta mitra pembangunan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Sinergi ini akan memperkuat peran DEN dalam menghasilkan rekomendasi berbasis data yang kuat, mendukung digitalisasi layanan pemerintahan, dan mengoptimalkan pengelolaan sektor keuangan Indonesia.

"Seluruh rekomendasi DEN kepada Presiden akan didasarkan pada kajian yang komprehensif, guna memastikan kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia," pungkas Jodi.

(hal/kil)

Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan sederet arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola Kementerian Keuangan. Prabowo meminta beberapa hal, mulai dari penerimaan negara tinggi hingga pengelolaan utang yang baik.

Pertama, Anggito memaparkan Prabowo meminta agar Kementerian Keuangan bisa menjaga kredibilitas fiskal APBN. Ruang fiskal harus dijaga dengan baik.

"Arahan dari Prabowo supaya membuat kredibilitas dari fiskal kita, fiscal space-nya harus lebih luas," ungkap Anggito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Arahan yang kedua, Prabowo meminta agar Kementerian bisa meningkatkan penerimaan negara. Namun, syaratnya harus melakukan kebijakan penarikan yang tidak mengganggu perekonomian.

"Penerimaan bisa lebih tinggi kalau kita lakukan enforcement yang benar tanpa mengganggu atau mendistorsi ekonomi. Ruang untuk itu ada," beber Anggito.

Anggito melanjutkan Prabowo meminta agar alokasi anggaran bisa lebih dibuat efisien. Selain itu pengelolaan utang harus dijaga dengan baik dan berkelanjutan.

"Termasuk melalui alokasi yang efisien, tepat sasaran dan pengelolaan utang yang berkelanjutan. Ada juga beberapa hal detil yang kita bicarakan di internal," pungkas Anggito.

(kil/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resmi menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029. Usai dilantik, ia menyampaikan pidato perdana yang mengumbar banyak janji termasuk di bidang ekonomi.

Setidaknya terdapat lima janji yang diumbar dalam pidato perdana tersebut. Dirangkum detikcom, Minggu (20/10/2024), berikut poin-poinnya:

1. Hilangkan Kemiskinan dari RI

Prabowo yakin bisa menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Hal itu dipercaya bisa terwujud meski banyak pihak yang pesimis akan target tersebut.

"Kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin," kata Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta.

Menurut Prabowo, pemimpin dan bangsa yang berani adalah mereka yang bisa membuat sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin.

"Pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin, kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin," tuturnya.

2. Ubah Subsidi Jadi Langsung ke Penerima

Prabowo memastikan subsidi bagi masyarakat miskin akan tepat sasaran di bawah pemerintahannya. Salah satu caranya dengan mengubah skema subsidi menjadi penyaluran secara langsung ke penerimanya.

"Kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung, kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital, kita akan mampu subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu," kata Prabowo.

3. Swasembada Pangan

Prabowo berjanji akan membawa Indonesia swasembada pangan paling lambat 5 tahun mendatang. Dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," ucap Prabowo.

Menurutnya, swasembada pangan sangat dibutuhkan. Apalagi saat terjadi krisis, banyak negara yang tidak mau menjual komoditas pangannya sehingga Indonesia harus bersiap semandiri mungkin.

"Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," imbuhnya.

4. Swasembada Energi

Prabowo juga berjanji membawa Indonesia mandiri energi. Hal ini belajar dari konflik di Timur Tengah yang kerap membuat harga komoditas minyak bergejolak.

"Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi," imbuhnya.

Swasembada energi ini akan dimulai dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada di dalam negeri. Caranya dengan mencampur hasil alam itu dengan bahan bakar minyak (BBM), contohnya B30 dan B45 yang sudah dijalankan.

"Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya singkong, tebu, sagu, jagung dan lain lain, kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup, kita punya batu bara yang sangat banyak, kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi," terangnya.

5. Hilirisasi

Prabowo juga berjanji akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dijalankan presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi). Hilirisasi dinilai memberikan daya tambah untuk komoditas unggulan di dalam negeri.

"Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi komoditas penting di Indonesia. Kebijakan ini dibesut Joko Widodo (Jokowi), presiden yang menjabat sebelum Prabowo.

Prabowo mengatakan kebijakan hilirisasi akan membuat masyarakat Indonesia memiliki kesejahteraan sejati. Termasuk bagi masyarakat miskin, kesejahteraan ekonomi bisa terjadi dengan adanya kebijakan hilirisasi.

"Dalam menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki," beber Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurutnya dengan adanya kebijakan hilirisasi, kekuatan ekonomi Indonesia akan meningkat. Dengan begitu masyarakat bisa mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Eks Menteri Pertahanan itu ingin manfaat hilirisasi dari berbagai komoditas di Indonesia harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat," pungkas Prabowo.

(hal/kil)

Jakarta -

Saat harga barang turun, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin menjadi kabar baik bagi konsumen. Mereka bisa mendapatkan lebih banyak barang atau jasa dengan jumlah uang yang sama. Namun, ketika harga terus menerus turun, pendapatan pengusaha atau produsen akan berkurang. Mereka harus menjual barang dengan harga lebih rendah dari yang diharapkan, bahkan mungkin lebih rendah dari biaya produksi. Akibatnya penurunan produksi akan ditempuh, dan ekonomi menjadi lesu.

Penurunan harga barang secara terus-menerus tersebut dikenal sebagai deflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi pada Mei 2024 sebesar 0,03% (mtm), 0,08% pada Juni, 0,18% pada Juli, 0,03% pada Agustus, dan 0,12% pada September 2024. "Secara historis, deflasi September 2024 merupakan deflasi terdalam dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir," ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Plt Kepala BPS, dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

Lantas apa dampak deflasi bagi masyarakat dan pengusaha? Apakah deflasi bisa menjadi resesi? Apa yang harus kita lakukan?

Terlihat menguntungkan

Pada awalnya, deflasi dapat terlihat menguntungkan. Namun, dalam jangka panjang, deflasi dapat menyebabkan penundaan konsumsi. Masyarakat cenderung menunda pembelian barang atau jasa karena mengharapkan harga akan terus turun. Hal ini mengakibatkan permintaan terhadap barang dan jasa menurun lebih jauh, dan memperparah kondisi deflasi. Di samping itu deflasi meningkatkan beban utang bagi masyarakat yang memiliki pinjaman. Karena nilai uang meningkat, nilai utang yang harus dibayarkan menjadi lebih berat dibandingkan pendapatan yang tidak bertumbuh atau bahkan menurun.

Ketika harga jual produk menurun, produsen bisa terpaksa mengurangi produksi untuk menekan biaya, sehingga menyebabkan penurunan produksi. Hal ini juga dapat berdampak pada PHK karena berkurangnya kegiatan produksi. Sama halnya dengan konsumen, produsen yang memiliki pinjaman akan mengalami beban utang yang lebih besar. Jika pendapatan turun dan biaya produksi tidak bisa dipangkas lagi, pengusaha mungkin kesulitan membayar utang atau bahkan menghadapi kebangkrutan.

Dapat menyebabkan resesi

Deflasi berturut turut dapat menyebabkan resesi jika tidak segera diatasi. Saat harga barang dan jasa terus menurun, konsumen mungkin menunda pembelian mereka dengan harapan harga akan turun lagi pada masa depan. Ini menyebabkan penurunan permintaan agregat, memperlambat produksi, dan mengurangi keuntungan perusahaan.

Dalam situasi deflasi, nilai mata uang meningkat. Ini berarti nilai riil utang atau jumlah utang yang harus dibayar meningkat. Beban utang yang lebih besar dapat menyebabkan kebangkrutan, baik di tingkat individu maupun korporasi, sehingga memperburuk kondisi ekonomi.

Ketika deflasi, prospek keuntungan masa depan menjadi lebih tidak pasti. Perusahaan cenderung menunda atau mengurangi investasi dalam infrastruktur, inovasi, dan ekspansi, karena rendahnya permintaan dan harga yang terus menurun. Lingkaran setan terjadi dan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penurunan permintaan dan pengurangan investasi dapat memaksa perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja guna mempertahankan profitabilitas, yang pada gilirannya meningkatkan pengangguran. Tingkat pengangguran akan mengurangi daya beli konsumen dan memperdalam masalah deflasi.

Langkah pemerintah

Untuk mencegah deflasi berubah menjadi resesi, kebijakan ekonomi harus diterapkan segera setelah deflasi berturut-turut muncul. Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan pengeluaran. Langkah ini dapat meningkatkan investasi oleh perusahaan dan konsumsi oleh konsumen, yang dapat memulihkan permintaan dan menahan penurunan harga.

Pemerintah juga dapat meluncurkan program stimulus fiskal, seperti meningkatkan pengeluaran publik di bidang infrastruktur atau memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Hal ini meningkatkan permintaan agregat, sehingga memicu perusahaan untuk kembali berinvestasi dan meningkatkan produksi.

Memperbaiki struktur ekonomi, seperti mengoptimalkan regulasi pasar dan mendorong inovasi, dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi dan memitigasi dampak deflasi. Ini termasuk mendukung UMKM, sektor produktif, dan teknologi baru.

Pemerintah dan bank sentral perlu menjaga kepercayaan konsumen dan investor. Dengan komunikasi yang jelas dan kebijakan yang transparan, mereka dapat menghindari kepanikan dan ketidakpastian yang dapat memperparah kondisi deflasi.

Sikap masyarakat

Ketika deflasi, harga barang dan jasa turun, sehingga membuat banyak orang mungkin tergoda untuk menunda pembelian dengan harapan harga akan turun lagi. Namun, terus menunda pembelian dapat memperburuk situasi deflasi karena menurunkan permintaan barang dan jasa, yang pada akhirnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selama deflasi, nilai uang meningkat, artinya uang yang dimiliki lebih berharga. Salah satu cara bijak untuk memanfaatkan situasi ini adalah dengan melakukan investasi di sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan di masa depan. Investasi yang produktif dapat membantu merangsang perekonomian, mendorong perusahaan untuk memperluas operasi mereka, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan.

Saat terjadi deflasi, ada kecenderungan bagi sebagian orang untuk menyimpan uang tunai karena nilainya dianggap lebih tinggi di masa depan. Namun, menimbun uang secara berlebihan malah dapat memperburuk deflasi. Ketika terlalu banyak orang menahan pengeluaran dan menyimpan uang, sirkulasi uang di dalam perekonomian melambat, yang dapat menyebabkan penurunan investasi dan produksi, mempercepat terjadinya resesi. Oleh karena itu, daripada menimbun uang tunai, lebih baik uang digunakan untuk konsumsi bijak atau diinvestasikan dalam aset yang memberikan hasil positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sering memberikan stimulus fiskal atau insentif saat terjadi deflasi. Masyarakat harus memanfaatkan program-program ini, seperti subsidi, keringanan pajak, atau program bantuan langsung, untuk meningkatkan daya beli atau mengurangi beban keuangan. Dengan memanfaatkan stimulus tersebut, masyarakat bisa membantu meningkatkan aktivitas ekonomi. Partisipasi dalam program ini dapat merangsang perputaran uang di perekonomian.

Deflasi dapat sangat mempengaruhi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang biasanya lebih rentan terhadap penurunan permintaan. Masyarakat dapat berkontribusi dengan mendukung bisnis lokal dan produk-produk dalam negeri, yang merupakan tulang punggung ekonomi. Dengan membeli produk lokal, masyarakat membantu menjaga keberlangsungan usaha kecil, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih stabil.

Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan tren pasar tenaga kerja. Dengan memiliki keterampilan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja, memperluas peluang karier, dan meningkatkan stabilitas ekonomi pribadi.

Selama deflasi, masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk beralih ke pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Membeli produk ramah lingkungan, mendukung bisnis yang peduli terhadap keberlanjutan, dan mengurangi pemborosan adalah langkah bijak dalam memperkuat ekonomi secara jangka panjang, sambil menjaga lingkungan. Kontribusi masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap krisis, dan mendorong inovasi serta efisiensi dalam berbagai bidang.

Jadi, deflasi memang berpotensi menyebabkan resesi dan menimbulkan tantangan ekonomi yang serius. Namun masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah deflasi menjadi resesi. Dengan terus melakukan konsumsi bijak, berinvestasi, mendukung UMKM, serta meningkatkan kompetensi dan partisipasi dalam program pemerintah. Langkah-langkah seperti kebijakan moneter yang longgar, stimulus fiskal, dan reformasi struktural sangat penting untuk mengatasi deflasi dan mencegahnya berkembang menjadi resesi.

Steph SubanidjaGuru Besar Perbanas Institute

Simak Video Jokowi Respons Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

[Gambas:Video 20detik]

(mmu/mmu)

Jakarta -

Inggris menjadi negara G7 pertama yang mengakhiri era produksi listrik dari batu bara. Hal ini seiring penutupan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terakhirnya pada Senin (30/9/2024).

PLTU Ratcliffe-on-Soar di Nottinghamshire akan berhenti beroperasi setelah memberi pasokan listrik ke Inggris selama 57 tahun. Langkah ini akan mengakhiri 142 tahun penggunaan batu bara di Inggris.

Dikutip dari The Guardian, Selasa (1/10/2024), Inggris telah mengumumkan rencana untuk untuk menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara hamper satu dekade lalu.

Langkah penghentian operasi PLTU batu bara ini sebelumnya telah didahului dengan serangkaian pengetatan aturan ramah lingkungan untuk mengurangi jam operasional pembangkit listrik tenaga batu bara.

"Penutupan di Ratcliffe hari ini menandai berakhirnya sebuah era dan para pekerja batubara dapat berbangga atas pekerjaan mereka yang menggerakkan negara kita selama lebih dari 140 tahun," kata Menteri Energi Michael Shanks.

PLTU Ratcliffe-on-Soar pernah mempekerjakan 3.000 insinyur. Namun jumlah tenaga kerjanya telah menurun seiring dengan produksi listrik yang dihasilkan selama beberapa tahun terakhir.

Tenaga batu bara mencakup 80% kebutuhan listrik di Inggris pada awal tahun 1980-an, dan 40% pada tahun 2012. Jumlah kebutuhannya pun terus berkurang dalam beberapa dekade terakhir karena pajak karbon yang mahal dan munculnya energi terbarukan yang lebih murah.

"Ini adalah babak terakhir dari transisi yang sangat cepat dari negara yang memulai revolusi industri," kata Direktur Pelaksana lembaga pemikir energi global Ember, Phil MacDonald.

Berdasarkan laporan Ember, pembangkit listrik tenaga batu bara telah digunakan di antara negara-negara Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sejak mencapai puncaknya pada tahun 2007.

Tenaga batu bara mencakup 17% listrik yang dihasilkan oleh negara-negara OECD pada tahun lalu. Namun 27 dari 38 negara anggota telah berjanji untuk bebas batu bara pada akhir dekade ini.

Penghentian operasi pembangkit listrik ini sebelumnya telah diumumkan pada 2021 silam. Namun pemilik Ratcliffe, perusahaan energi Jerman Uniper, mengatakan akan tetap menjalankan operasinya selama krisis gas Eropa yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina berdasarkan perjanjian dengan pemerintah.

Uniper telah bekerja dengan serikat pekerja untuk membantu banyak insinyur mendapatkan pekerjaan baru di pembangkit listrik lain, serta pelatihan di sektor lainnya. Seiring dengan proses penghentian operasi ini, lebih dari 100 orang insinyur diperkirakan akan tetap berada di pabrik untuk melakukan dekomisioning selama dua tahun ke depan.

"Bagi saya, Ratcliffe lebih dari sekadar pembangkit listrik. Ia telah menjadi pilar keamanan energi Inggris selama beberapa dekade. Dibangun pada masa ketika batu bara menjadi tulang punggung kemajuan industri, Ratcliffe memberi listrik pada lebih dari 2 juta rumah dan bisnis setara dengan seluruh wilayah East Midlands," kata CEO Uniper Michael Lewis.

(shc/rrd)

Jakarta -

Pemerintah berencana mengatur pembelian BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 agar subsidi menjadi tepat sasaran. Namun, Kementerian ESDM memberi sinyal bahwa rencana tersebut batal terealisasi pada tanggal 1 Oktober 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, pihaknya memang masih mendalami rencana tersebut. Menurutnya mekanisme yang tepat dibutuhkan agar eksekusi di lapangan berjalan rapi.

"Ya, kita masih didalami, sedang didalami, untuk melihat bahwa seperti apa sih tujuan pemerintah. Kan agar BBM ini diterima oleh yang berhak sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju ke sana, sedang mencari mekanisme yang pas, biar rapi lah di lapangan," terang Agus di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Saat dikonfirmasi apakah kebijakan itu akan terealisasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto, Agus tak bisa memastikan. Yang jelas, kata dia, pemerintah ingin menjamin bahwa penyaluran BBM sesuai dengan peruntukannya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pengaturan BBM subsidi masih dalam pembahasan. Ia mengatakan, aturan yang dikeluarkan akan mencerminkan keadilan.

"Gini, untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Saat ditanya apakah pengaturan dilakukan 1 Oktober, Bahlil memiliki firasat belum dilakukan. "Feeling saya, feeling saya belum," katanya.

Pada kesempatan itu, Agus juga merespons Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik. Skema subsidi energi akan diubah menjadi subsidi langsung ke orang bukan lagi kepada barang.

Menurut Agus, pada dasarnya rencana tersebut sama dengan apa yang sedang disiapkan pemerintah saat ini.

"Targetnya sama, targetnya adalah idealnya subsidi adalah kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya," imbuhnya.

Meski belum ada pembahasan rinci dengan tim transisi, Agus menegaskan rencana tersebut tetap punya tujuan yang sama. "Belum (diskusi dengan tim transisi), tapi targetnya kan sama. Dibicarain atau nggak dibicarain kan memang targetnya sama, targetnya ke sana," jelasnya.

(ily/das)