Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron akhirnya diganjar sanksi teguran tertulis lantaran terbukti melanggar etik berupa penyalahgunaan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Sanksi itu dibacakan pada sidang vonis yang digelar Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Jumat (6/9/2024).

Salah satu fakta yang terungkap yakni Ghufron menghubungi Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) saat itu, Kasdi Subagyono, terkait dengan mutasi salah satu keluarga dari kerabatnya. Untuk diketahui, Kasdi saat itu menjabat Sekjen di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Adapun, keduanya bersama dengan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta, merupakan terdakwa kasus pemerasan di Kementan yang ditangani oleh KPK.

Awalnya, pada sekitar 2022, KPK sudah mulai menelisik dugaan korupsi di Kementan itu. Melalui nota dinas kepada pimpinan KPK, Deputi Informasi dan Data sudah menyebut adanya dugaan keterlibatan Kasdi khususnya pada kasus jual beli jabatan.

Meski demikian, pada saat kasus itu sudah mulai ditelisik oleh KPK, Ghufron menghubungi Kasdi melalui telepon WhatsApp terkait dengan permohonan mutasi salah satu anggota keluarga dari kerabatnya.

Dewas mengungkap, Ghufron memperkenalkan diri ke Kasdi dengan penyampaian "Saya Ghufron, dari KPK". Tujuannya, untuk meminta bantuan dalam proses mutasi pegawai Inspektorat II Kementan Andi Dwi Mandasari, agar dipindahkan ke BPTP Jawa Timur.

Ghufron mendapatkan nomor Kasdi dari rekannya sesama pimpinan, yakni Alexander Marwata yang juga diperiksa sebagai saksi oleh Dewas KPK.

"Bahwa Terperiksa [Ghufron] mendapatkan nomor HP saksi Kasdi Subagyono tersebut dari saksi Alexander Marwata yang sebelumnya menghubungi saksi Fuadi yaitu rekan saksi Alexander Marwata di BPKP dan bertugas di Kementan RI sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara melalui pesan WA," demikian pemaparan Anggota Dewas KPK Harjono, Jumat (6/9/2024).

Adapun Andi Dwi Mandasari merupakan menantu dari kerabat Ghufron, yakni Tri Endang Wahyuni. Pada saat itu, Tri menceritakan kepada Ghufron ihwal keinginan Andi untuk mengundurkan diri (resign) karena ingin ikut suaminya di Malang, Jawa Timur.

Tri lalu mengirimkan surat pengunduran diri menantunya itu ke Ghufron, sekaligus surat penolakan mutasi yang sebelumnya telah diajukan melalui WhatsApp. Ghufron lalu disebut menghubungi Kasdi mengenai hal tersebut.

Dewas kemudian mengungkap dalam jangka waktu dua pekan Ghufron menghubungi Kasdi, permohonan mutasi Andi disetujui melalui Surat Keputusan (SK) No.B.1/Kpts/Kp.250/A2/3/2022 tanggal 31 Maret 2022.

Saat diperiksa sebagai saksi oleh Dewas, Kasdi disebut mengaku segan kepada Ghufron karena statusnya sebagai Wakil Ketua KPK. Apalagi KPK pun diketahui tengah mengusut dugaan korupsi di Kementan yang juga menyeret Kasdi.

Dewas pun memutuskan bahwa tindakan-tindakan Ghufron itu membuktikan bahwa adanya permintaan bantuan kepadanya lantaran pengaruh sebagai salah satu pimpinan KPK.

Oleh sebab itu, Majelis Etik Dewas KPK akhirnya menjatuhkan sanksi teguran tertulis ke Ghufron. Sanksi itu terkategorikan sedang. Pimpinan periode 2019-2024 itu terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewas (Perdewas) KPK No.3/2021.

"Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa teguran tertulis yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan menaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku," ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Selain itu, Ghufron turut dijatuhi hukuman pemotongan penghasilan setiap bulannya selama enam bulan. Meski demikian, untuk diketahui, masa jabatan Ghufron di KPK hanya tersisa kurang dari 6 bulan lagi.

Majelis Etik menilai apa yang dilakukan Ghufron patut dijatuhi sanksi sedang lantaran memberikan dampak negatif berupa citra buruk kepada lembaga.

Adapun terdapat sejumlah hal meringankan dan memberatkan terhadap Ghufron. Satu-satunya hal meringankan putusan terhadal Ghufron adalah belum pernah dijatuhi sanksi etik.

Sementara itu, hal-hal memberatkan yaitu tidak menyesali perbuatan yang dilakukan, tidak kooperatif menunda-nunda sidang, serta jabatannya sebagai pimpinan KPK seharusnya menjadi teladan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan memori banding terhadap putusan pengadilan atas kasus pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL serta dua anak buahnya.

Tim jaksa KPK resmi menyerahkan memori banding untuk terdakwa SYL, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono serta mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta melalui Panmud Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Jaksa KPK Muhammad Hadi menyampaikan, salah satu poin yang menjadi dasar tim jaksa mengajukan banding adalah perbedaan dalam pidana pokok dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas SYL yang lebih rendah dari tuntutan. Tidak hanya itu, jaksa mengajukan banding terhadap putusan hakim atas barang bukti yang berbeda dengan tuntutan.

"Kami tetap yakin, untuk pembebanan uang pengganti yang dinikmati Terdakwa Syahrul Yasin Limpo tetap senilai Rp44,2 Miliar dan US$30.000 sangat layak dijatuhkan termasuk menjalani pidana badan selama 12 tahun sebagaimana tuntutan Tim Jaksa," ujar Hadi melalui keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

Di sisi lain, menurut Hadi, publik sudah melihat secara terbuka dan jelas bahwa SYL tidak berterus terang dan berbelit-belit selama proses persidangan.

"Serta tidak gentle dengan melemparkan kesalahan yang diperbuatnya pada pegawai bawahannya," lanjutnya.

Hadi lalu menerangkan bahwa tujuan pemidanaan sebagai ultimum remidium adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan diharapkan mampu menimbulkan efek agar orang lain tidak melakukan tindak pidana.

"Karenanya kami meminta dan berharap Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan memutus secara objektif dengan secara utuh membaca dan menganalisis fakta hukum sebagaimana diuraikan Tim Jaksa dalam surat tuntutannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor PN Jakarta Pusat menjatuhi SYL pidana penjara selama 10 tahun sekaligus denda Rp300 juta serta uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni pidana penjara 10 tahun, denda Rp500 juta serta uang pengganti Rp44 miliar dan US$30.000.

Khusus terkait dengan pidana uang pengganti, Hakim menilai hanya Rp14,1 miliar dan US$30.000 yang dinikmati untuk kepentingan pribadi SYL.

Sementara itu, masing-masing Kasdi dan Hatta dijatuhi vonis empat tahun penjara serta denda Rp200 juta.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Meyer Simanjuntak mengatakan tim jaksa menyoroti putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada PN Jakarta Pusat yang memerintahkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) membayar uang pengganti Rp 14,1 miliar dan US$30.000 terkait perkara korupsi dan dugaan pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan).

Nilai uang pengganti yang diputuskan hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam persidangan jaksa sebelumnya menuntut SYL untuk membayar uang pengganti senilai Rp 44,26 miliar dan US$30.000. Jaksa menilai SYL telah terbukti korupsi dan menguntung diri sendiri.

"Terbukti ada unsur memaksa. Hanya ada perbedaan antara majelis hakim dan penuntut umum,” ujar Meyer seperti dikutip usai persidangan yang berlangsung Kamis (11/7).

Dalam putusannya, hakim telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan penjara. Hakim Rianto Adam Pontoh yang memimpin sidang mengatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.

Putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara. Selain pidana utama, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan yaitu uang pengganti yang nilainya di bawah tuntutan jaksa.

Atas putusan tersebut, jaksa KPK belum menyatakan sikap lanjutnya. “Kami pikir-pikir dulu,” ujar Jaksa Meyer usai pembacaan putusan oleh hakim.

Dalam pertimbangannya, anggota Majelis Hakim, Fahzal Hendri menjelaskan hukuman uang pengganti yang diperoleh SYL lebih rendah lantaran uang korupsi tersebut tak seluruhnya ia nikmati bersama keluarga. Hakim menjabarkan penggunaan uang yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat maupun kedinasan.

"Acara keagamaan, bantuan-bantuan yang diberikan ke ponpes dalam acara keagamaan telah diterima sepenuhnya oleh masyarakat bersangkutan merupakan bagian dari kegiatan sosial keagamaan, dan kementerian yang tidak dinikmati oleh terdakwa SYL maupun keluarganya," kata Hakim Fahzal.

Adapula keperluan menyewa pesawat yang dinilai hakim untuk keperluan dinas Kementan ke daerah pelosok. "Charter pesawat, penggunaan pesawat atau charter pesawat yang digunakan dalam rangka kedinasan berupa kunker menteri beserta jajarannya, ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau," kata Hakim Fahzal.

Selain itu, terdapat pula aliran dana ke Partai Nasdem yang digunakan untuk dibagikan sebagai bantuan saat bencana alam di Cianjur, Jawa Barat. Serta pembagian sembako saat pandemi Covid-19 yang dinilai untuk kepentingan masyarakat.

Perjalanan dinas ke luar negeri pun dinilai hakim termasuk keperluan pekerjaan di Kementan. Selain itu, terdapat pembelian hewan kurban yang kemudian dibagikan ke 34 provinsi di Indonesia dinilai untuk kepentingan masyarakat.

“Pemberian hewan kurban berupa sapi kurban kepada masyarakat di 34 provinsi indonesia yang membutuhkan merupakan kegiatan sosial dari kementerian yang rutin dilakukan yg mana hewan kurban tersebut benar diberikan dan diterima dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan," kata Hakim Fahzal.

Dalam perkara ini SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. Pemerasan diduga dilakukan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan 2023, Muhammad Hatta.

Dalam perkara itu Kasdi dan Muhammad Hatta menjadi koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya. Uang tersebut antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Dalam perkara tersebut, SYL dituntut jaksa penuntut umum pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 subsidair pidana kurungan selama 6 bulan dan membayar Uang Pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan U$ 30.000 yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL menghargai sepenuhnya putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun terhadapnya.

SYL mengatakan bahwa vonis majelis hakim terhadapnya atas perkara pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan), merupakan konsekuensi jabatan.

"Ini bagian dari konsekuensi jabatan saya, ini adalah tanggung jawab kepemimpinan saya selama tiga [hingga] empat tahun ini memimpin pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional," ujarnya kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Politisi Nasdem itu lalu mengatakan bakal mempertanggungjawabkan perbuatannya.Dia lalu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuknya sebagai Mentan pada 2019 lalu.

SYL menilai dirinya berhasil mengambil kebijakan untuk menstabilkan harga pangan di Indonesia.

"Saya sampaikan terima kasih pak Jokowi membeberkan kesempatan sebagai menteri, apapun akibat dari sebuah kebijakan ini risiko jabatan bagi saya," ucapnya.

Tidak hanya itu, dia juga berterima kasih kepads Ketua Umum Partai NasdemSurya Paloh. "Maafkan saya kalau, tentu sebagai manusia ada yang keliru tetapi Surya Paloh sangat konsisten dengan partai untuk mengatakan bela rakyat, bela bangsa," ucapnya.

Sebagai informasi, dalam persidangan tersebut, ketiga terdakwa kasus pemerasan di Kementan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa KPK. SYL dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun.

Dia juga dijatuhi hukuman pidana denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan serta uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000. Dari ketiga terdakwa, hanya SYL yang dibebankan uang pengganti.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh.

Sementara itu, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta serta mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono masing-masing dijatuhi pidana penjara empat tahun serta denda sejumlah Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasdemSurya Paloh usai divonis pidana penjara selama 10 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor.

SYL mengatakan bakal mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk itu, Politisi Nasdem itu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang menunjuknya sebagai mentan pada 2019 lalu.

SYL menilai dirinya berhasil mengambil kebijakan untuk menstabilkan harga pangan di Indonesia.

"Saya sampaikan terima kasih pak Jokowi membeberkan kesempatan sebagai menteri, apa pun akibat dari sebuah kebijakan ini risiko jabatan bagi saya," ucapnya kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Tidak hanya itu, SYL juga berterima kasih kepads Ketua Umum Partai NasdemSurya Paloh. "Maafkan saya kalau, tentu sebagai manusia ada yang keliru tetapi Surya Paloh sangat konsisten dengan partai untuk mengatakan bela rakyat, bela bangsa," ucapnya.

Sebagai informasi, dalam persidangan tersebut, ketiga terdakwa kasus pemerasan di Kementan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa KPK.

SYL dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun. Dia juga dijatuhi hukuman pidana denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan serta uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000. Dari ketiga terdakwa, hanya SYL yang dibebankan uang pengganti.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh.

Sementara itu, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta serta mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono masing-masing dijatuhi pidana penjara empat tahun serta denda sejumlah Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Dua anak buah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yakni Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta divonis pidana empat tahun penjara di kasus korupsi Kementerian Pertanian (Kementan) pada rentang waktu 2020-2023. Keduanya juga divonis membayar denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan penjara.

Kasdi merupakan Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023. Sedangkan Hatta merupakan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023.

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum," kata Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (11/7).

Rianto menuturkan kedua terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam menjatuhkan vonis, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. Kedua terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sementara itu hal yang meringankan vonis yaitu terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan. Hakim juga menilai Kasdi dan Hatta tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi secara materi, serta mengakui dan menyesali perbuatannya.

"Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim merasa putusan yang diberikan sudah memenuhi rasa keadilan," ujar Rianto.

Sebelumnya, kedua terdakwa dituntut pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan pidana kurungan. Dalam kasus tersebut, Kasdi dan Hatta bersama SYL terbukti melakukan pemerasan dengan total Rp 44,5 miliar terkait kasus korupsi di lingkungan Kementan.

Adapun kedua anak buah SYL itu merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I Kementan dan jajarannya. Uang hasil saweran dipakai antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi dan keluarga SYL.

Dalam perkara ini SYL sebelumnya telah divonis penjara 10 tahun dan membayar denda Rp 300 juta. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.147.144.786 ditambah US$ 30.000. Harta SYL akan dilelang apabila tidak membayar uang pengganti. Bila hartanya tidak mencukupi maka diganti kurungan penjara selama 2 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Sidang pembacaan putusan perkara korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL berujung ricuh di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Seperti diketahui, Majelis Hakim pada sidang tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun kepada SYL terkait dengan perkara pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan). Kedua anak buahnya juga dijatuhi pidana penjara selama empat tahun.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, SYL awalnya berusaha keluar dari ruang sidang bersama dengan para penasihat hukumnya. Mereka juga dikawal oleh petugas kepolisian yang telah berjaga sebelum SYL beranjak meninggalkan kursi terdakwa serta meja penasihat hukumnya.

Para awak media mengerubungi SYL yang berusaha keluar dari ruangan sidang. Pagar pembatas antara terdakwa dan bangku pengunjung di ruang sidang pun roboh karena situasi berdesak-desakan.

Tidak sampai di situ, saat politisi Nasdem itu keluar dari ruang sidang, kericuhan kembali terjadi antara simpatisan SYL, petugas kepolisian dan para awak media yang menunggu di luar sidang. Sebelumnya, para awak media sudah menunggu pihak SYL maupun penuntut umum untuk memberikan keterangan usai persidangan. Para jurnalis televisi pun sudah mendirikan tripod mereka untuk menunggu keterangan pers.

Kericuhan terjadi selama beberapa menit di depan ruang sidang Hatta Ali lantai dasar PN Jakarta Pusat, dengan SYL juga ikut terjebak di kerubungan simpatisannya, polisi dan awak media. Namun, setelah keadaan menjadi lebih tenang, SYL dan penasihat hukumnya kembali masuk ke ruang sidang.

Dalam sebuah video yang terekam oleh salah satu kamera televisi, seorang juru kamera KompasTV sampai dikejar oleh beberapa terduga simpatisan yang hadir di agenda sidang tersebut. Beberapa pria berkemeja putih sempat mengejar jurnalis tersebut dan menendangnya.

Bodhiya Vimala, juru kamera Kompas TV, menceritakan awalnya pihak simpatisan SYL itu sudah sepakat dengan awak media di luar ruang sidang agar mau membuka jalan terdakwa untuk memberikan keterangan pers.

"Tapi nyatanya pas mereka keluar, mereka berdesakan. Berdesakan. Kalau TV kan kita udah blocking. Berdesakan. Polisi yang jaga juga enggak mengatasi," tuturnya kepada awak media di lokasi.

Perbesar

Bodhiya juga mengaku beberapa simpatisan itu sempat mengejarnya hingga terlibat adu fisik. Padahal, dia menyebut kameranya juga rusak akibat kericuhan yang terjadi.

"Iya dikejar-kejar. Saya [red] juga tadi liat lagi, karena saya panas alat saya rusak, ya panaslah maksudnya emosi," ucapnya.

Dari informasi yang dihimpun di lokasi, sejauh ini diketahui kamera milik jurnalis Kompas TV dan TV One serta tripod MNC dan Net TV mengalami kerusakan.

Setelah kericuhan itu selesai, sejumlah simpatisan sempat kembali masuk ke lantai dasar PN Jakarta Pusat dan berteriak kepada para awak media yang masih ada di lokasi tersebut.

Adapun dalam persidangan tersebut, ketiga terdakwa kasus pemerasan di Kementan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa KPK.

SYL dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun. Dia juga dijatuhi hukuman pidana denda Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan serta uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh.

Kemudian, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta serta mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono masing-masing dijatuhi pidana penjara empat tahun serta denda sejumlah Rp200 juta subsidair dua bulan kurungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua bekas anak buah mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL masing-masing dijatuhi hukuman pidana penjara selama empat tahun pada kasus pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan).

Pada sidang pembacaan putusan, Kamis (11/7/2024), mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta serta mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Vonis terhadap Hatta dan Kasdi masing-masing sama empat tahun penjara, atau lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni enam tahun.

"Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan," ujar Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Sebelumnta, jaksa KPK menuntut Hatta dan Kasdi dengan pidana penjara selama enam tahun serta pidana denda

Adapun terdapat beberapa hal meringankan dan memberatkan denda Rp250 juta subsidair kurungan selama tiga bulan.

Beberapa hal memberatkan maupun meringankan vonis terhadap Hatta dan Kasdi yaitu tidak mendukung program pemerintah, belum pernah dihukum, sopan selama sidang, tidak menikmati hasil korupsi serta menyesali perbuatannya.

Di sisi lain, vonis terhadap SYL juga lebih ringan dari tuntutan yang sebelumnya dilayangkan oleh jaksa KPK. Majelis Hakim menjatuhi SYL pidana penjara selama 10 tahun. Vonis majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 12 tahun penjara.

Majelis hakim menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum KPK.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Hakim Rianto.

Selain pidana badan, politisi Partai Nasdem itu dijatuhi pidana denda sebesar Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp14 miliar dan US$30.000.

Dalam menjatuhkan putusan itu, hakim menilai terdapat beberapa hal memberatkan dan meringankan. Hal-hal memberatkan putusan terhadap SYL adalah berbelit-belit memberikan keterangan, tidak memberikan tauladan yang baik sebagai penyelenggara negara, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Terdakwa, keluarga terdakwa dan kolega terdakwa dan kolega terdakwa menikmati hasil tindak pidana korupsi," ujar Hakim Ketua.

Sementara itu, hal meringankan meliputi usia SYL sudah berusia lanjut, tidak pernah dihukum, memberikan kontribusi positif sebagai Mentan saat krisis pangan dan pandemi Covid-19 serta mendapatkan banyak penghargaan. SYL juga disebut bersikap sopan selama persidangan.

Adapun vonis hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yaitu pidana penjara selama 12 tahun. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) sebelumnya meminta Majelis Halim untuk menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pada pasal 12 e juncto pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1).

Pidana denda dan uang pengganti pada vonis juga lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni masing-masing sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan dan Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Sebelumnya, pada persidangan yang dimulai Februari 2024 itu, SYL, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta didakwa melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon I Kementan serta jajaran di bawahnya hingga total Rp44,54 miliar.

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam perkara pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Vonis dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

"Dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 4 bulan," demikian bunyi putusan yang dibacakan Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh.

Rianto mengatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Selain pidana utama, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu harus membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.147.144.786 ditambah US$ 30.000. Harta SYL akan dilelang apabila tidak membayar uang pengganti. Bila hartanya tidak mencukupi maka diganti kurungan penjara selama 2 tahun.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta SYL dihukum 12 tahun kurungan penjara. Jaksa juga menuntut SYL pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan.

Pertimbangan Hakim Putuskan Vonis SYL

Dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. SYL dinilai berbelit-belit dalam memberi keterangan. Perbuatan SYL selaku penyelenggara negara dinilai tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik.

Hal yang memberatkan lainnya lantaran SYL dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ditambah lagi ia bersama keluarga dan kolega telah menikmati hasil tindak pidana korupsi.

Sementara itu, hal-hal yang meringankan putusan, antara lain, SYL telah berusia lanjut, yakni 69 tahun. Ia juga belum pernah dihukum. SYL juga dinilai memberikan kontribusi positif sebagai Menteri Pertanian terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi COVID-19.

Selain itu, SYL selama ini telah banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia atas hasil kerjanya. Hakim juga menilai ia bersikap sopan di persidangan, serta bersama keluarga telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi.

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. Pemerasan diduga dilakukan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan 2023, Muhammad Hatta.

Dalam perkara itu Kasdi dan Muhammad Hatta menjadi koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya. Uang tersebut antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Dalam perkara tersebut, SYL dituntut jaksa penuntut umum pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 subsidair pidana kurungan selama 6 bulan dan membayar Uang Pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan U$ 30.000 yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) selama 10 tahun penjara.

SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).

"Dan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsidair pidana kurungan selama 4 bulan," sambung hakim.

Hukuman itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 12 tahun penjara.

SYL juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14.147.144.786 ditambah 30.000 Dolar AS.

Majelis Hakim menilai, SYL dan anak buahnya telah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

Dalam perkara ini, SYL disebut memberikan perintah kepada eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta, Staf Khusus (Stafsus) Mentan Bidang Kebijakan Imam Mujahidin Fahmid, dan ajudannya, Panji Harjanto untuk mengumpulkan uang.

Pengumpulan dari patungan atau sharing para pejabat eselon I di lingkungan Kementan RI melalui orang kepercayaan SYL ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarganya.

Dalam perintahnya, SYL meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI. Ia disebut mengancam anak buahnya bajal dipindahtugaskan atau di-non-job-kan jika tidak melaksanakan perintah tersebut.

Bantahan SYL

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (5/7/2024). Sidang dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian itu beragendakan pembacaan nota pembelaan (pledoi). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

SYL mengeklaim, perintah yang diberikan kepada anak buah selama ini hanya untuk kepentingan negara yang dikerjakan oleh Kementan. Pasalnya, Kementan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan tersedianya pangan dan kebutuhan jutaan rakyat Indonesia.

Di hadapan Majelis Hakim, SYL menuturkan bahwa jika benar anak buahnya diminta mengumpulkan uang untuk kepentingan pribadi lantaran takut diganti atau dicopot dari jabatannya, seharusnya anak buahnya itu dapat melaporkan ke lembaga terkait.

Misalnya, ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ataupun ke Ombudsman RI.

“Komisi ASN, ada PTUN, ada Ombudsman yang bisa tempatnya untuk seseorang lari untuk melakukan bahwa saya tidak mau dengan itu,” kata SYL.

Eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) ini pun menyatakan, dirinya tidak pernah mendapatkan informasi atau keberatan dari para bawahan yang disebut merasa diperas.

“Seakan-akan tinggal menuduh ini pimpinan, ini kemauan menteri, kenapa enggak konsultasi sama saya dan selalu saja ada katanya, katanya, tidak pernah langsung dengar sama saya,” kata SYL.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menegaskan pembelaan terdakwa mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (mentan SYL) yang memakai bahasa puitis sembari menangis tak akan menghapus sanksi pidananya. SYL didakwa di kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Drama pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dengan bahasa yang puitis dan wajah yang menangis, tidaklah menghapus pidana yang didakwakan penuntut umum," kata JPU KPK Meyer Simanjuntak ketika membacakan replik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Senin (8/7/2024).

Pembelaan yang puitis itu disebut Meyer tak akan membuat hilangnya fakta persidangan soal perbuatan korupsi yang dilakukan SYL ketika menjabat mentan. "Tidaklah membuat kita semua jadi lupa akan fakta persidangan yang terang benderang berisi perbuatan perbuatan koruptif yang begitu merajalela yang dilakukan oleh terdakwa pada sata menjabat sebagai menteri pertanian," ujar Meyer.

Oleh karena itu, JPU KPK memandang tuntutan 12 tahun penjara terhadap SYL sudah adil. Pasalnya, banyak pertimbangan meringankan di baliknya. Hanya saja, SYL dan kuasa hukumnya tak menyadari hal itu.

Tapi mereka justru merasa tak bersalah dan meminta dibebaskan dengan dalih semua yang dilakukannya semata untuk kepentingan dinas. "Tuntutan 12 tahun penjara, rasanya sudah adil dengan harapan dapat diterima oleh terdakwa dan terdakwa dapat bertaubat serta memperbaiki diri setelahnya," ujar Meyer.

Sebelumnya, SYL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan enam bulan. SYL juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 44,2 miliar dan ditambah 30 ribu dolar AS dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.

JPU KPK menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Perbuatan itu dinilai melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA – Tangis terdakwa kasus pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL pecah saat membacakan nota pembelaannya di persidangan, Jumat (5/7/2024).

Dalam nota pembelaan atau pledoi yang diajukan olehnya, SYL mempertanyakan alasan dirinya ditetapkan tersangka hingga dituntut pidana. Dia menilai apa yang dilakukan olehnya selama di Kementan hanyalah melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), utamanya dalam menangani permasalahan pangan saat pandemi Covid-19 maupun ketika harga sejumlah komoditas melumbung tinggi.

Menurutnya, apabila dia berniat korupsi, maka akan dilakukannya sejak menjabat sebagai pejabat daerah di tingkat kelurahan hingga provinsi. Dia membantah menikmati hasil pemerasan dalam bentuk uang hingga fasilitas dari pejabat dan direktorat Kementan.

"Saya ndak biasa disogok-sogok orang, Yang Mulia. Tunjukkan, saya ndak pernah," katanya kepada majelis hakim sambil menangis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Tangisan SYL berlanjut hingga dia membacakan pembelaan ihwal uang dan fasilitas yang diterimanya selama di Kementan. Dia menyebut penerimaan yang dinikmatinya merupakan honor dan uang perjalanan dinas sebagai hak menteri.

"Selalu saya tanyakan kepada saudara Kasdi [mantan Sekjen Kementan] dan Panji [ADC Mentan], dan keduanya selalu menjawab bahwa biaya tersebut, semua sudah sesuai aturan dan kata kata khas yang selalu saya ingat 'Ini sudah dipertanggungjawabkan pak. Ini sudah menjadi hak menteri, Pak'," tuturnya.

Untuk diketahui, dalam sidang pembacaan tuntutan sebelumnya, jaksa KPK meminta Majelis Hakim menyatakan SYL dan dua bekas anak buahnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, jaksa KPK menyebut ketiganya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Tuntutan kepada SYL merupakan yang tertinggi, yakni pidana penjara 12 tahun.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan," demikian bunyi isi surat tuntutan yang dibacakan oleh jaksa KPK Meyer Simanjuntak, Jumat (28/6/2024).

Selain itu, politisi Nasdem tersebut dituntut pidana denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan. Dia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Adapun tuntutan kepada dua bekas anak buah SYL lebih ringan. Jaksa KPK menuntut masing-masing mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta pidana penjara selama enam tahun dikurangi selama masa penahanan para terdakwa itu.

Kemudian, keduanya juga masing-masing dituntut untuk membayar denda Rp250 juta subsidair kurungan selama tiga bulan.

Untuk diketahui, SYL, Kasdi dan Hatta didakwa melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon I Kementan serta jajaran di bawahnya hingga total Rp44,54 miliar. Tuntutan kepada SYL, Kasdi dan Hatta dibacakan terpisah.