Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

Jadwal Pilkada 2024 - Jakarta. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mulai bekerja hari ini, Jumat 8 November 2024. Berapa gaji dan tugas KPPS di Pilkada 2024. Cek juga jadwal Pilkada 2024.

KPPS mulai bekerja hari ini setelah sebelumnya menjalani pelantikan pada Kamis (7/11/2024).

Diberitakan Kompas.com, KPPS Pilkada 2024 menjalani pelantikan pada Kamis kemarin. KPPS adalah salah satu badan ad hoc penyelenggara Pilkada 2024 yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

KPPS Pilkada 2024 bertugas melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah masing-masing. Selesai menjalankan tugas selama masa kerja, anggota KPPS akan menerima honorarium atau gaji sebagai imbalan.

Lantas, berapa lama masa kerja dan gaji KPPS Pilkada 2024?

Masa kerja KPPS Pilkada 2024

Jadwal kegiatan KPPS Pilkada 2024 tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Keputusan KPU itu menyebutkan, anggota KPPS yang sudah dipilih berdasarkan seleksi ditetapkan pada 7 November 2024.

Setelah penetapan anggota, KPU kemudian menggelar pelantikan anggota KPPS Pilkada 2024 pada hari yang sama. Masa kerja KPPS dimulai sejak tanggal pelantikan dan berakhir pada 8 Desember 2024, beberapa hari setelah pemungutan suara pada 27 November. Artinya, KPPS akan bekerja selama satu bulan ke depan untuk melaksanakan pemungutan suara Pilkada 2024.

Gaji KPPS Pilkada 2024

Selama satu bulan masa kerja, anggota KPPS akan mendapatkan honorarium atau gaji sesuai jabatan masing-masing. Besaran gaji anggota KPPS telah tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tertanggal 5 Agustus 2022.

Berikut perincian gaji KPPS pada Pilkada 2024:

• Gaji Ketua KPPS Pilkada 2024: Rp 900.000 per orang per bulan
• Gaji Anggota KPPS Pilkada 2024: Rp 850.000 per orang per bulan
• Gaji Pengamanan TPS/Satlinmas: Rp 650.000 per orang per bulan.

Gaji KPPS biasanya akan diberikan menjelang atau setelah masa kerja anggota KPPS Pilkada 2024 selesai. Namun, uang operasional TPS akan diberikan lebih awal, yaitu sebelum hari pemungutan suara yang digelar serentak pada 27 November 2024.

Tonton:Inilah BUMN yang Perlu Perawatan Khusus

Tugas dan wewenang KPPS Pilkada 2024

Kurang lebih satu bulan masa kerja, KPPS harus menjalankan tugas yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022. Tugas KPPS Pilkada 2024 tersebut meliputi:

• Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS
• Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan umum (pemilu) yang hadir, pengawas TPS, atau kepada peserta pemilu
• Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
• Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara
• Menyerahkan berita acara dan sertifikat kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
• Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS
• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022, KPPS juga memiliki kewenangan selama melaksanakan tugasnya, yang mencakup:

• Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
• Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban petugas KPPS di Pilkada 2024:

• Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
• Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu kelurahan/desa, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
• Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
• Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu kelurahan/desa
• Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
• Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pilkada 2024 serentak

Pilkada tahun ini akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Pilkada 2024 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Pilkada 2024 serentak ini akan berlangsung di 545 daerah. Jumlah itu terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

KPU telah menetapkan jadwal sekaligus tahapan Pilkada 2024. Ketetapan tersebut diatur pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Merujuk pada PKPU Nomor 2 Tahun 2024, tahapan Pilkada 2024 dibagi menjadi dua, yaitu persiapan dan penyelenggaraan. Berikut rincian jadwal Pilkada 2024:

Tahapan persiapan Pilkada 2024

1. Perencanaan program dan anggaran: Hingga 26 Januari 2024
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan: Hingga 18 November 2024
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan: Hingga 18 November 2024
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: 17 April-5 November 2024
5. Pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara: Sesuai ketetapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan: 27 Februari-16 November 2024
7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih: 24 April-31 Mei 2024
8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih: 31 Mei-23 September 2024.

Tahapan penyelenggaraan

• Pengumuman persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan: 5 Mei-19 Agustus 2024
• Pengumuman pendaftaran pasangan calon: 24-26 Agustus 2024
• Pendaftaran pasangan calon: 27-29 Agustus 2024
• Penelitian persyaratan calon: 27 Agustus-21 September 2024
• Penetapan pasangan calon: 22 September 2024
• Pelaksanaan kampanye: 25 September-23 November 2024
• Pelaksanaan pemungutan suara: 27 November 2024
• Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara: 27 November-16 Desember 2024
• Penetapan calon terpilih, penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP):

1. Calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terpilih: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
2. Calon gubernur dan wakil gubernur: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU

• Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan: Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
• Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi: Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.
• Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih:

1. Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
2. Ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9 Gubernur dan wakil gubernur terpilih
3. Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9

Itulah informasi tugas dan gaji KPPS Pilkada 2024. Selamat bertugas untuk seluruh KPPS, semoga Pilkada 2024 menghasilkan pemimpin aman untuk rakyat.

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

Jadwal Pilkada 2024 - Jakarta. Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berlangsung pada hari ini, Kamis (7/11/2024). Simak gaji dan tugas KPPS di Pilkada 2024. Cek juga jadwal Pilkada 2024.

Diberitakan Kompas.com, KPPS Pilkada 2024 menjalani pelantikan pada Kamis 7 November 2024. KPPS adalah salah satu badan ad hoc penyelenggara Pilkada 2024 yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

KPPS Pilkada 2024 bertugas melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah masing-masing. Selesai menjalankan tugas selama masa kerja, anggota KPPS akan menerima honorarium atau gaji sebagai imbalan.

Lantas, berapa lama masa kerja dan gaji KPPS Pilkada 2024?

Masa kerja KPPS Pilkada 2024

Jadwal kegiatan KPPS Pilkada 2024 tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Keputusan KPU itu menyebutkan, anggota KPPS yang sudah dipilih berdasarkan seleksi ditetapkan pada 7 November 2024.

Setelah penetapan anggota, KPU kemudian menggelar pelantikan anggota KPPS Pilkada 2024 pada hari yang sama. Masa kerja KPPS dimulai sejak tanggal pelantikan dan berakhir pada 8 Desember 2024, beberapa hari setelah pemungutan suara pada 27 November. Artinya, KPPS akan bekerja selama satu bulan ke depan untuk melaksanakan pemungutan suara Pilkada 2024.

Gaji KPPS Pilkada 2024

Selama satu bulan masa kerja, anggota KPPS akan mendapatkan honorarium atau gaji sesuai jabatan masing-masing. Besaran gaji anggota KPPS telah tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tertanggal 5 Agustus 2022.

Berikut perincian gaji KPPS pada Pilkada 2024:

• Gaji Ketua KPPS Pilkada 2024: Rp 900.000 per orang per bulan
• Gaji Anggota KPPS Pilkada 2024: Rp 850.000 per orang per bulan
• Gaji Pengamanan TPS/Satlinmas: Rp 650.000 per orang per bulan.

Gaji KPPS biasanya akan diberikan menjelang atau setelah masa kerja anggota KPPS Pilkada 2024 selesai. Namun, uang operasional TPS akan diberikan lebih awal, yaitu sebelum hari pemungutan suara yang digelar serentak pada 27 November 2024.

Tonton:Inilah BUMN yang Perlu Perawatan Khusus

Tugas dan wewenang KPPS Pilkada 2024

Kurang lebih satu bulan masa kerja, KPPS harus menjalankan tugas yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022. Tugas KPPS Pilkada 2024 tersebut meliputi:

• Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS
• Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan umum (pemilu) yang hadir, pengawas TPS, atau kepada peserta pemilu
• Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
• Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara
• Menyerahkan berita acara dan sertifikat kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
• Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS
• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022, KPPS juga memiliki kewenangan selama melaksanakan tugasnya, yang mencakup:

• Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
• Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban petugas KPPS di Pilkada 2024:

• Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
• Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu kelurahan/desa, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
• Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
• Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu kelurahan/desa
• Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
• Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pilkada 2024 serentak

Pilkada tahun ini akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Pilkada 2024 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Pilkada 2024 serentak ini akan berlangsung di 545 daerah. Jumlah itu terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

KPU telah menetapkan jadwal sekaligus tahapan Pilkada 2024. Ketetapan tersebut diatur pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Merujuk pada PKPU Nomor 2 Tahun 2024, tahapan Pilkada 2024 dibagi menjadi dua, yaitu persiapan dan penyelenggaraan. Berikut rincian jadwal Pilkada 2024:

Tahapan persiapan Pilkada 2024

1. Perencanaan program dan anggaran: Hingga 26 Januari 2024
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan: Hingga 18 November 2024
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan: Hingga 18 November 2024
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: 17 April-5 November 2024
5. Pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara: Sesuai ketetapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan: 27 Februari-16 November 2024
7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih: 24 April-31 Mei 2024
8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih: 31 Mei-23 September 2024.

Tahapan penyelenggaraan

• Pengumuman persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan: 5 Mei-19 Agustus 2024
• Pengumuman pendaftaran pasangan calon: 24-26 Agustus 2024
• Pendaftaran pasangan calon: 27-29 Agustus 2024
• Penelitian persyaratan calon: 27 Agustus-21 September 2024
• Penetapan pasangan calon: 22 September 2024
• Pelaksanaan kampanye: 25 September-23 November 2024
• Pelaksanaan pemungutan suara: 27 November 2024
• Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara: 27 November-16 Desember 2024
• Penetapan calon terpilih, penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP):

1. Calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terpilih: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
2. Calon gubernur dan wakil gubernur: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU

• Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan: Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
• Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi: Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.
• Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih:

1. Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
2. Ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9 Gubernur dan wakil gubernur terpilih
3. Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9

Itulah informasi tugas dan gaji KPPS Pilkada 2024. Selamat bertugas untuk seluruh KPPS, semoga Pilkada 2024 menghasilkan pemimpin aman untuk rakyat.

Pilkada 2024 sebentar lagi bakal digelar. Sebelum melaksanakannya, KPU lewat atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan menggelar seleksi KPPS. Bagi para pendaftar seleksi ini, banyak yang mencari contoh soal tes KPPS dan jawabannya 2024.

Hal ini supaya pendaftar dapat mengetahui gambaran bagaimana soal yang akan diujikan pada tes KPPS. Selain itu, adanya contoh soal dan jawaban membuat peluang diterima semakin tinggi.

Dikutip dari laman kpu.go.id, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS adalah anggota yang dibentuk PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS.

Tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pemilih, memberikan akses, dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya.

Pelaksanaan sendiri haruslah dilakukan secara transparansi, tidak memihak, tingkat akurasi yang tinggi dan bertanggung jawab sehingga dapat terwujud nilai-nilai demokrasi yang dapat dibanggakan.

Anggota KPPS ditentukan lewat seleksi yang diadakan PPS. Tes tersebut terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya lewat tes tulis.

Adapun contoh soal tes KPPS dan jawabannya 2024 yakni:

Jawaban

Itulah beberapa contoh soal tes KPPS dan jawabannya 2024. Semoga contoh soal dapat menjadi bahan pembelajaran agar bisa diterima menjadi anggota KPPS 2024.(MZM)

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pilkada mendatang berjumlah tujuh orang. Tugas KPPS dalam Pilkada 2024 akan berbeda satu sama lain.

Diambil dari buku Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat, Teguh Prasetyo (2021:184), KPPS adalah kelompok yang dibentuk untuk melaksanakan pemungutan suara. Anggota KPPS berasal dari masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat UU Pemilu.

KPPS memiliki susunan dan keanggotaan yang ditetapkan oleh keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dikutip dari situs resmi BPK jakarta.bpk.go.id, tugas KPPS dalam Pilkada 2024 berdasarkan susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut.

Tugas Ketua KPPS pada Pilkada 2024 adalah sebagai berikut.

Anggota KPPS 2 bertugas untuk menyiapkan surat suara yang akan dibuka, dan dinyatakan sah atau tidaknya surat suara tersebut oleh ketua KPPS.

Anggota KPPS 3 berkewajiban untuk mencatat jumlah pemilih, jumlah surat suara, serta sertifikat hasil perhitungan suara menggunakan formulir Model C1-KWK.

Tugas anggota KPPS 4 mencatat hasil penelitian terhadap setiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS, dengan menggunakan formulir catatan hasil perhitungan suara untuk setiap pasangan calon.

Tugas anggota KPPS 5 dalam Pilkada 2024 antara lain:

Berikut adalah tugas anggota KPPS 6 dalam Pilkada 2024.

Tugas anggota KPPS 7 dalam Pilkada 2024, yaitu:

Tugas KPPS dalam Pilkada 2024 dibagi berdasarkan tujuh orang keanggotaannya. Anggota KPPS 1 hingga KPPS 7 akan memiliki tanggung jawab dan peran yang berbeda-beda dalam menjalankan tugasnya. (DK)

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka 3 juta pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Mochammad Afifudin menyebut 3 juta KPPS itu nantinya tersebar di 435.089 TPS. Anggota KPPS itu akan melayani 203.290.554 warga pemilih berdasarkan Data Pemilih Sementara (DPS) pada saat ini.

Pembukaan pendaftaran petugas KPPS dibuka mulai Selasa (17/9/2024) hingga Sabtu (28/9/2024). KPPS dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun anggota KPPS yang dipilih sebanyak tujuh orang yang terdiri dari satu ketua merangkap anggota dan enam anggota lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Petugas KPPS 2024

KPPS memiliki sejumlah tugas, wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan selama penyelenggaraan Pilkada Serentak.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab petugas KPSS diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022. Tugas Utama anggota KPSS yakni menyelenggarakan pemungutan suara.

Berikut tugas dan tanggung jawab petugas KPPS dalam pelaksanaan Pilkada Serentak:

• Mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) di TPS
• Menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS dan dalam hal peserta pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta pemilu
• Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
• Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS
• Melaksanakan tugas yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
• Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS
• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada PPS dan memberikan pelayanan kepada pemilih yang berkebutuhan khusus

Masa Kerja Petugas KPPS 2024

Masa kerja petugas KPPU yakni selama ditetapkan menjadi anggota KPPS hingga Pilkada selesai. Biasanya petugas KPPS Pilkada memiliki masa kerja selama 1 bulan penuh.

Untuk petugas KPPS pada pelaksaan Pilkada 2024, mereka akan bertugas mulai dari tanggal 7 November 2024 hingga 8 Desember 2024.

Rinciannya terdapat pada jadwal berikut ini:

• Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS: 17-21 September 2024
• Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS: 17-28 September 2024
• Penelitian administrasi calon anggota KPPS: 18-29 September 2024
• Pengumuman hasil penelitian administrasi: 30 September-2 Oktober 2024
• Tanggapan dan masukan masyarakat calon KPPS : 30 September-5 Oktober 2024
• Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS: 5-7 Oktober 2024
• Penetapan dan pelantikan anggota KPPS: 7 November 2024
• Masa kerja KPPS untuk Pilkada 2024: 7 November-8 Desember 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran bagi warga yang ingin menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk bertugas di Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Mochammad Afifudin menyebut 3 juta KPPS itu nantinya tersebar di 435.089 TPS. Anggota KPPS itu akan melayani 203.290.554 warga pemilih berdasarkan Data Pemilih Sementara (DPS) pada saat ini.

Pembukaan pendaftaran petugas KPPS dibuka mulai Selasa (17/9/2024) hingga Sabtu (28/9/2024). Berikut ini tahapan lengkap rekrutmen Petugas KPPS pada Pilkada Serentak 2024.

Bagi pendaftar yang lolos menjadi anggota KPPS, akan menerima gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

Honor yang akan diterima oleh anggota KPPS selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tercantum dalam Surat Keputusan dari Menteri Keuangan Nomor 647 terkait KPU.

Ketua Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan KPU, Parsadaan Harahap mengemukakan bahwa honor untuk Ketua KPPS sebesar Rp900.000, sementara untuk anggotanya sebesar Rp850.000 untuk bekerja selama satu bulan.

"Untuk Ketua KPPS Rp900.000 dan untuk anggota KPPS Rp850.000," tuturnya di Kantor KPUD DKI Jakarta, Selasa (17/9).

Adapun masa kerja petugas KPPU yakni selama ditetapkan menjadi anggota KPPS hingga Pilkada selesai. Biasanya petugas KPPS Pilkada memiliki masa kerja selama 1 bulan penuh.

Untuk petugas KPPS pada pelaksaan Pilkada 2024, mereka akan bertugas mulai dari tanggal 7 November 2024 hingga 8 Desember 2024.

Rinciannya terdapat pada jadwal berikut ini:

• Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS: 17-21 September 2024
• Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS: 17-28 September 2024
• Penelitian administrasi calon anggota KPPS: 18-29 September 2024
• Pengumuman hasil penelitian administrasi: 30 September-2 Oktober 2024
• Tanggapan dan masukan masyarakat calon KPPS : 30 September-5 Oktober 2024
• Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS: 5-7 Oktober 2024
• Penetapan dan pelantikan anggota KPPS: 7 November 2024
• Masa kerja KPPS untuk Pilkada 2024: 7 November-8 Desember 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka 3 juta pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Mochammad Afifudin menyebut 3 juta KPPS itu nantinya tersebar di 435.089 TPS. Anggota KPPS itu akan melayani 203.290.554 warga pemilih berdasarkan Data Pemilih Sementara (DPS) pada saat ini.

Pembukaan pendaftaran petugas KPPS dibuka mulai Selasa (17/9/2024) hingga Sabtu (28/9/2024). KPPS dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun anggota KPPS yang dipilih sebanyak tujuh orang yang terdiri dari satu ketua merangkap anggota dan enam anggota lainnya.

KPU sendiri mempriotitaskan petugas KPPS yang masih berusia muda mengingat beban kerjanya cukup berat selama satu bulan di Pilkada Serentak 2024.

Ketua Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan KPU, Parsadaan Harahap mengakui syarat untuk menjadi petugas KPPS harus berusia 17-50 tahun.

Kendati demikian, dia mengusulkan kepada seluruh KPUD agar mempriotitaskan untuk anggota yang berusia di bawah 50 tahun.

"Kita mengarahkan kepada teman-teman KPU Kota/Kabupaten, KPU Provinsi lebih mengutamakan calon anggota KPPS di bawah 50 tahun," tutur Parsadaan di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Syarat Lengkap Daftar KPPS di Pilkada 2024

Syarat pendaftaran anggota KPPS Pilkada 2024 antara lain merupakan WNI, berusia 17 tahun paling rendah dan paling tinggi 55 tahun, memiliki integritas jujur dan adil, tidak menjadi anggota partai politik minimal lima tahun.

Tidak hanya itu, calon pendaftar mampu dan sehat secara jasmani rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Adapun dokumen pendukung yakni fotokopi KTP elektronik.

“Kita spesifik memperhatikan tiga hal, gula darah, kolesterol, dan tensi tinggi. Yang penting pada hari pencoblosan benar-benar punya stamina yang kuat,” lanjut Parsadaan Harahap.

Berikut syarat lengkap anggota KPPS

• Warga negara Indonesia (WNI);
• Berusia minimal 17 tahun sampai 55 tahun;
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
• Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
• Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Cara Daftar Menjadi Pertugas KPPS

Cara mendaftar untuk menjadi petugas KPSS yakni harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Kemudian mulai mempersiapkan berkas seperti berikut ini:

• Surat pendaftaran
• Fotokopi e-KTP
• Fotokopi ijazah SMA/sederajat atau ijazah terakhir
• Surat pernyataan
• Surat keterangan tidak lagi menjadi anggota partai politik sejak 5 tahun terakhir jika pernah
• Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik, yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol
• Daftar riwayat hidup
• Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 lembar

Setelah itu, masyarakat yang ingin menjadi petugas KPSS bisa mendatangi kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada masing-masing kelurahan sesuai wilayah kerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran bagi warga yang ingin menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk bertugas di Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Mochammad Afifudin menyebut 3 juta KPPS itu nantinya tersebar di 435.089 TPS. Anggota KPPS itu akan melayani 203.290.554 warga pemilih berdasarkan Data Pemilih Sementara (DPS) pada saat ini.

KPPS dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun anggota KPPS yang dipilih sebanyak tujuh orang yang terdiri dari satu ketua merangkap anggota dan enam anggota lainnya.

Pembukaan pendaftaran petugas KPPS dibuka mulai Selasa (17/9/2024) hingga Sabtu (28/9/2024). Berikut ini tahapan lengkap rekrutmen Petugas KPPS pada Pilkada Serentak 2024.

Jadwal Rekrutmen Petugas KPPS di Pilkada 2024

• 17 – 21 September 2024: Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS
• 17 – 28 September 2024: Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS
• 18 – 29 September 2024: Penelitian administrasi calon anggota KPPS
• 30 September – 2 Oktober 2024: Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KKPS
• 30 September – 5 Oktober 2024: Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS
• 5 – 7 Oktober 2024: Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS
• 7 November 2024: Penetapan dan pelantikan anggota KPPS
• 7 November 2024 – 8 Desember 2024: Masa kerja KPPS

Syarat Daftar KPPS di Pilkada 2024

Syarat pendaftaran anggota KPPS Pilkada 2024 antara lain merupakan WNI, berusia 17 tahun paling rendah dan paling tinggi 55 tahun, memiliki integritas jujur dan adil, tidak menjadi anggota partai politik minimal lima tahun.

Tidak hanya itu, calon pendaftar mampu dan sehat secara jasmani rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Adapun dokumen pendukung yakni fotokopi KTP elektronik.

“Kita spesifik memperhatikan tiga hal, gula darah, kolesterol, dan tensi tinggi. Yang penting pada hari pencoblosan benar-benar punya stamina yang kuat,” kata Ketua Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan KPU, Parsadaan Harahap pada Selasa (17/8/2024).

Berikut syarat lengkap mendaftar menjadi anggota KPPS:

• Warga negara Indonesia (WNI);
• Berusia minimal 17 tahun sampai 55 tahun;
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
• Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
• Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Bisnis.com, CIREBON - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon merekrut 23.226 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pelaksanaan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Ketua KPU Kabupaten Cirebon Esya Karnia Puspawati mengatakan perekrutan dilaksanakan mulai 17 hingga 28 September 2024. Ribuan petugas itu akan ditempatkan di 3.316 tempat pemungutan suara (TPS) reguler dan dua TPS khusus.

"Masing-masing TPS akan diisi oleh tujuh petugas KPPS. Selain itu, kami juga merekrut sekitar 6.000 petugas Linmas yang akan ditempatkan di seluruh TPS," kata Esya, Kamis (26/9/2024).

Rekrutmen petugas KPPS, kata Esya, dilakukan secara langsung oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di tingkat desa maupun kelurahan. Mereka dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bertugas di tingkat kecamatan.

Menurut Esya, KPU Kabupaten Cirebon menetapkan tiga unsur prioritas, yakni, keterlibatan perempuan, tokoh masyarakat, dan partisipasi pelajar atau mahasiswa.

Masa kerja petugas ini, ditetapkan mulai 7 November hingga 8 Desember 2024. Sebelumnya, menjalani pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas pada hari pemungutan suara.

"Kami berharap keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan Pilkada dapat semakin meningkat dibandingkan pemilihan sebelumnya. Keterwakilan perempuan di dalam KPPS diharapkan mencapai angka yang ideal," kata Esya.

Berdasarkan hasil rapat pleno KPU, Pilkada Kabupaten Cirebon diikuti oleh empat pasangan. Pasangan tersebut yakni, Rahmat Hidayat-Imam Saputra, Imron Rosyadi-Agus Kurniawan Budiman, Wahyu Tjiptaningsih-Solichin, dan nomor urut empat Mohammad Lutfhi-Dia Ramayana.

Pasangan Rahmat-Imam yang diusung oleh partai nonparlemen, yakni Partai Buruh, PAN, Partai Gelora, Partai Ummat, PBB, PBB, Perindo, PKN ini ingin berkontribusi untuk memajukan Kabupaten Cirebon.

Kemudian, Imron-Agus yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Nasional Demokrasi (NasDem) ini, mengusung visi pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Lalu, Wahyu-Solichin yang diusulkan oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengusung tema perubahan. Mereka menawarkan infrastruktur layak dan menekan angka kemiskinan.

Sementara, pasangan Lutfhi-Dia maju dalam pilkada Kabupaten Cirebon diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golongan Karya ini berjanji menyelamatkan Kabupaten Cirebon dari ketertinggalan dibandingkan daerah lainnya di Ciayumajakuning.

Belum lama ini, badan penyelenggara pemilu mengumumkan pembukaan KPPS untuk Pilkada 2024. Bagi masyarakat yang tertarik, tentunya perlu mengetahui cara daftar KPPS Pilkada 2024 dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Dengan mengetahui tata cara tersebut, maka calon pelamar bisa mempersiapkan diri dengan baik. Pasalnya, seperti yang diketahui bahwa Pilkada 2024 akan berlangsung dalam waktu dekat.

Mengutip dari buku PILKADA: Mencari Pemimpin Daerah, Ayu Widowati Johannes (2020:78), Pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif.

Adapun tata cara daftar KPPS Pilkada 2024 yang perlu diketahui oleh masyarakat yang tertarik untuk mendaftarkan diri adalah sebagai berikut.

Apabila seluruh dokumen tersebut sudah disiapkan, maka bisa langsung mendaftarkan diri di masing-masing kelurahan sesuai dengan wilayah kerjanya. Nantinya, petugas akan melakukan verifikasi berkas sebelum masuk ke tahap selanjutnya.

Adapun syarat pendaftaran KPPS Pilkada 2024 adalah sebagai berikut.

Itulah tata cara daftar KPPS Pilkada 2024 dan syaratnya yang penting untuk disimak calon pendaftar. (Anne)

KPU Surabaya buka rekrutmen KPPS sejak Selasa 17 September 2024. Pengumuman ini, diinformasikan langsung oleh KPU Kota Surabaya. Untuk melaksanakan Pilkada Serentak pada 27 November 2024, KPU menghimbau masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam proses demokrasi, agar memperhatikan jadwal yang telah dibuat berdasarkan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024.

Keberhasilan Pilkada Serentak nanti bergantung pada kinerja KPPS yang akan langsung berinteraksi dengan pemilih di TPS. Rekrutmen KPPS merupakan tahapan penting agar proses pemungutan suara saat Pilkada Serentak berjalan dengan lancar dan adil.

KPU Surabaya Buka Rekrutmen KPPS, ini Jadwal Lengkapnya

KPU Surabaya Buka Rekrutmen KPPS (Unsplash)

Berikut jadwal lengkap rekrutmen KPPS KPU Surabaya:

• Pengumuman pendaftaran 17-21 September 2024.
• Pendaftaran 17-28 September 2024. Pada tahap ini, silakan isi formulir pendaftaran, dan menyiapkan dokumen persyaratan, lalu serahkan berkas pendaftaran ke panitia yang telah ditentukan.
• Penelitian administrasi 18-29 September 2024. Pada tahap ini, KPU akan memeriksa kelengkapan, dan keabsahan dokumen persyaratan.
• Pengumuman lolos administrasi 30 September – 2 Oktober 2024.
• Tanggapan dan masukan masyaratak terkait calon anggota KPPS pada 30 September 2024 – 5 Oktober 2024.
• Pengumuman seleksi calon anggota terpilih 5 Oktober – 7 November 2024.
• Penetapan dan pelantikan anggota KPPS terpilih 7 November 2024.
• Masa kerja KPPS 7 November – 8 Desember 2024.

Syarat Mendaftar Anggota KPPS Surabaya

• Warga Negara Indonesia.
• Tidak pernah dipidana yang diancam 5 tahun penjara atau lebih.
• Minimal berusia 17 tahun, maksimal 55 tahun bagi KPPS.
• Pendidikan minimal SMA atau sederajat.
• Setia pada Pancasila sebaga dasar negara, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
• Mampu secara jasmani, rohani, dan terbebas dari narkotika.
• Domisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS yang dibuktikan dengan KTP elektronik.
• Memiliki integritas, jujur, dan adil.
• Tidak menjadi anggota parpol, atau tidak jadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun.

Gaji KPPS Pilkada 2024

KPU Surabaya buka rekrutmen KPPS, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan KPU RI menyampaikan gaji KPPS berbeda sesuai jabatan. Berikut gaji KPPS Pilkada 2024:

• Ketua KPPS: Rp900.000
• Anggota KPPS: Rp850.000
Gaji KPPS Pilkada 2024 berbeda dengan Pemilu Serentak, yaitu Pilpres dan Pileg. Di mana saat itu, gaji ketua KPPS Rp1.200.000, sedangkan gaji anggota KPPS Rp1.100.000.

KPU Surabaya buka rekrutmen KPPS sejak 17 September 2024. Bagi Anda yang tertarik mendaftar, jangan lewatkan tanggal-tanggal penting di atas agar tidak kehilangan kesempatan untuk berkontribusi dalam proses demokrasi Indonesia.

KPU Banten buka rekrutmen KPPS 120.582 pada Pilkada 2024. Pendaftaran KPPS dibuka hingga tanggal 28 September 2024. Anggota KPU Banten, Ali Zaenal membenarkan informasi ini. Ia juga mengakui jika kuota KPPS tahun ini, berkurang apabila dibandingkan dengan Pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten resmi membuka rekrutmen KPPS pada hari Selasa (17/9/2024). KebutuhanKPPS 120.582 se-Provinsi Banten, paling banyak untuk Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan informasi dari Komisioner KPU Provinsi Banten, Ali Zaenal, petugas KPPS yang lolos akan mendapatkan gaji berkisar Rp 850 ribu hingga Rp 900.000. Jumlah honorium ini lebih besar dari Pilkada serentak sebelumnya.

KPU Banten Buka Rekrutmen KPPS 120.582

Rekrutmen KPPS Banten (Unsplash)

KPPS merupakan bagian dari badan ad-hoc KPU yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap kabupaten dan kota. Nantinya, KPPS akan menyelenggarakan pemungutan suara di tingkat TPS.

Petugas KPPS akan bekerja selama satu bulan, mulai dari sebelum hingga sesudah pelaksanaan pemungutan suara. Pilkada 2024 di Banten akan digelar serentak pada tanggal 27 November 2024.

Anggota KPPS harus memenuhi persyaratan, di antaranya WNI, lulusan SLTA, dan usia minimal 17 tahun. Untuk masa kerjanya mulai 7 November 2024 – 8 Desember 2024.

Syarat Menjadi Anggota KPPS Pilkada Banten

Berikut syarat jadi anggota KPPS di Pilkada Banten 2024:

• WNI.
• Berusia minimal 17 tahun, dan maksimal 55 tahun.
• Setia pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
• Memiliki integritas, jujur, dan adil.
• Tidak menjadi anggota parpol dalam waktu 5 tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai tersebut.
• Berdomisili di wilayah kerja KPPS, PPK dan PPS.
• Mampu secara jasmani maupun rohani, dan bebas dari Narkotika.
• Pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.
• Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, pelamar tidak pernah dipidana penjara.

Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Menjadi Anggota KPPS

Pendaftaran calon anggota KPPS Banten dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor secretariat PPS di masing-masing kelurahan, sesuai dengan wilayah kerjanya. Berikut dokumen yang harus disiapkan:

• Surat pendaftaran calon anggota KPPS.
• Fotokopi e-KTP.
• Fotokopi ijazah SMA/sederajat.
• Surat pernyataan dalam satu dokumen.
• Surat keterangan dari partai politik bersangkutan yang menyatakan bahwa tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam 5 tahun terakhir.
• Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan puskesmas rumah sakit, atau klinik. Surat tersebut mencakup hasil tensi darah, kolesterol, dan kadar gula darah.
• Daftar riwayat hidup.
• Pasfoto berwarna 4x6 sebanyak 1 lembar.

KPU Banten buka rekrutmen KPPS pada 17 September 2024 hingga 28 September 2024. Untuk menjadi anggota KPPS dalam Pilkada Serentak Provinsi Banten, pelamar telah berusia minimal 17 tahun, dan maksimal 55 tahun. Untuk mendaftar, silakan persipkan dokumen yang diperlukan.