Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatat portofolio pembiayaan kepada sektor energi terbarukan mencapai Rp10 triliun per September 2024.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar menjelaskan bahwa angka tersebut tumbuh 6,1% secara tahunan (year on year/YoY).

“Langkah ini sejalan dengan rencana jangka panjang yang tertuang di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik [RUPTL] PLN untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa rencana itu mencakup pencapaian sebesar 25% dari campuran energi terbarukan pada 2030, hingga mencapai 100% energi terbarukan pada tahun 2060.

Tak hanya energi terbarukan, pertumbuhan pembiayaan juga terjadi pada kendaraan rendah emisi. Di bidang korporasi, Bank Mandiri memberikan kredit untuk Transportasi Ramah Lingkungan sebesar Rp7,2 triliun atau meningkat sebanyak 94,6% YoY.

Sementara itu, penyaluran kredit retail untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) hingga September 2024 telah mencapai Rp673 miliar atau meningkat sebesar 129,9% YoY.

“Pembiayaan ekosistem mobil listrik mendorong penciptaan mobilitas rendah karbon dan membangun kemampuan manufaktur lokal untuk membangun kendaraan Listrik dan sarana penunjangnya,” terang Alexandra.

Dalam waktu yang akan datang, dia menyebut bahwa perseroan akan membidik proyek-proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung, pembangkit listrik tenaga angin (PLTA), dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Berdasarkan laporan kinerjanya, BMRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.590 triliun per kuartal III/2024 atau September 2024 atau tumbuh 20,8% YoY.

Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh segmen korporasi yang tercatat senilai Rp581 triliun pada akhir kuartal III/2024.

Selain itu, pertumbuhan kredit Bank Mandiri juga ikut didorong oleh segmen mikro produktif dan SME yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7% secara tahunan di akhir September 2024 serta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga September 2024 mencapai Rp32,2 triliun.

JAKARTA, investor.id – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) melaporkan portofolio berkelanjutan mencapai Rp 285 triliun hingga kuartal III-2024. Dari angka tersebut, kinerja portofolio hijau dan kontribusi ke sektor energi baru dan terbarukan (EBT) tumbuh positif.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), Darmawan Junaidi mengatakan perseroan konsisten dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Langkah ini terus diwujudkan secara konsisten dengan terus meningkatkan berbagai portofolio yang menerapkan prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG).

“Hingga September 2024 total portofolio berkelanjutan Bank Mandiri telah tumbuh sebesar 12,8% atau mencapai Rp 285 triliun jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, komposisi portofolio hijau tumbuh signifikan 16,4% yoy menembus Rp 142 triliun,” ujar Darmawan dalam Paparan Kinerja Keuangan Kuartal III 2024 Bank Mandiri secara daring, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Darmawan menambahkan, kontribusi dari sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap portofolio tersebut telah mencapai Rp 10 triliun dengan tren peningkatan setiap tahunnya. Ke depan, Bank Mandiri akan terus meningkatkan layanan ESG, khususnya pada instrumen keuangan berkelanjutan seperti Sustainability-Linked Loan, Green Loan, Corporate-in-Transition Financing, dan Social Loan di berbagai sektor.

“Termasuk antara lain fokus pada pengembangan bisnis berkelanjutan di sektor potensial seperti pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, energi terbarukan hingga pengelolaan limbah,” tuturnya.

Adapun emiten bank bersandi BMRI ini secara konsolidasi mencatat realisasi kredit mencapai Rp 1.590 triliun pada kuartal III-2024. Realisasi kredit tersebut tumbuh 20,8% secara year on year (yoy).

Pertumbuhan kredit antara lain didorong segmen wholesale yang merupakan core business Bank Mandiri. Adapun, pertumbuhan terbesar masih ditopang oleh kredit segmen korporasi yang mencatat pertumbuhan 29,4% (yoy) menjadi Rp 581 triliun di akhir kuartal III-2024.

Tidak hanya itu, pertumbuhan kredit Bank Mandiri juga ikut didorong oleh segmen mikro produktif dan SME yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7% secara tahunan di akhir September 2024. “Bank Mandiri konsisten memperkuat perannya sebagai agen perubahan dengan menyalurkan kredit ke sektor riil guna mendukung ekonomi masyarakat dan Perekonomian Indonesia,” ujar Darmawan.

Capaian tersebut diikuti dengan kualitas aset yang terjaga dan semakin membaik, tercermin secara bank-only rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) Bank Mandiri sebesar 0,97% atau menurun 39 basis poin (bps) secara tahunan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka sejumlah sektor kredit/pembiayaan/asuransi untuk masuk dalam kategori berkelanjutan. Hal tersebut tertuang dalam dokumen consultative paper Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 yang dirilis OJK, baru-baru ini.

TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Taksonomi digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target net-zero emission (NZE) Indonesia.

Adapun dalam TKBI versi 2, OJK memperluas sejumlah objek kredit/pembiayaan konsumtif, dan asuransi untuk masuk dalam kategori berkelanjutan:

Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Asuransi Rumah/Hunian

Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB)

Asuransi Kendaraan Bermotor

Kredit untuk PLTS Atap

Sejumlah objek kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif itu melengkapi ‘Lampiran 8’ dalam TKBI sebelumnya yang isinya berupa contoh teknis dan prasyarat kredit berkelanjutan untuk sektor pembangkit tenaga listrik, pertambangan dan penggalian untuk segmen korporasi dan UMKM.

Dalam TKBI terbaru nantinya, penilaian untuk aktivitas kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif atau sejenisnya dapat dilakukan dari sisi “produk” yang dibeli oleh konsumen:

Jika produk memenuhi kriteria Tujuan Lingkungan (Environmental Objectives/EO) “Hijau” atau “Transisi”, maka produk dapat dikategorikan “Hijau” atau “Transisi”.

Sementara penilaian Essential Criteria (EC) untuk level entitas tidak dilakukan, karena kredit ditujukan untuk kegiatan individu atau non-individu untuk tujuan konsumtif.

Pendekatan ini berbeda dengan penilaian TKBI untuk use of proceeds produktif, karena penilaian EO dilakukan dari level aktivitas dan EC dari aktivitas dan entitas.

Identifikasi dan Klasifikasi

OJK menerangkan, dalam konteks global, taksonomi untuk keuangan berkelanjutan pada dasarnya dapat digunakan bagi pihak manapun yang berkepentingan untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan aktivitas ekonomi berdasarkan dampaknya terhadap upaya keberlanjutan. Dengan demikian, penggunaan TKBI juga dapat diterapkan untuk berbagai jenis use of proceeds konsumtif, termasuk kredit/pembiayaan konsumtif, asuransi untuk produk konsumtif, dan sejenisnya.

Berdasarkan data Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Triwulan I-2024, Kredit Bank Umum berdasarkan jenis penggunaannya didominasi oleh kredit produktif (72,66%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 45,18% dan kredit investasi (KI) sebesar 27,48%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 27,34%.

Dengan porsi tersebut, kredit konsumtif dinilai dapat berperan dalam upaya keberlanjutan jika diarahkan untuk mendukung tujuan-tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan. Beberapa kontribusi kredit konsumtif terhadap upaya keberlanjutan:

1. Mendorong konsumsi berkelanjutan

Kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif atau sejenisnya dapat digunakan untuk mendorong pembelian produk-produk yang lebih ramah lingkungan, seperti:

Kendaraan listrik (electric vehicle/EV): untuk membeli dan menjamin kendaraan rendah emisi yang dapat mengurangi polusi dan mendukung transisi ke energi bersih.

Pembiayaan rumah berkelanjutan: dapat digunakan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pembangunan Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) atau asuransi rumah terkait.

Produk ramah lingkungan: untuk pembelian produk rumah tangga yang hemat energi atau menggunakan teknologi hijau, seperti panel surya, peralatan rumah tangga efisiensi tinggi, dan sistem pemanas/pendingin berbasis energi terbarukan.

2. Inklusi keuangan dan memperkuat ekonomi lokal

Kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif atau sejenisnya yang dikelola dengan baik berkontribusi pada inklusivitas keuangan, yaitu memberikan akses kepada masyarakat untuk turut serta mendorong upaya berkelanjutan.

Kredit/pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa lokal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan. Dengan meningkatkan konsumsi produk lokal, masyarakat membantu mengurangi jejak karbon yang terkait dengan transportasi barang dari luar daerah atau luar negeri.

3. Peningkatan literasi keuangan

Kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif atau sejenisnya dapat menciptakan kesadaran konsumen terhadap pentingnya memilih produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Seiring waktu, hal ini dapat mempengaruhi preferensi pasar dan mendorong perusahaan untuk lebih berfokus pada keberlanjutan dalam memproduksi barang dan jasa.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Portofolio hijau PT Bank Negara Indonesia (BBNI) telah mencapai Rp 188 triliun, atau sekitar 26% dari total portofolio kredit BNI per September 2024.

Direktur Risk Management BNI David Pirzada menegaskan, sebagai bank milik negara yang menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) di Indonesia, BNI berkomitmen untuk terus menginternalisasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap langkahnya.

"Keberlanjutan telah menjadi inti dari bisnis BNI. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, BNI telah menetapkan target Net Zero Emission (NZE) untuk aktivitas operasional pada 2028 dan untuk pembiayaan pada 2060. Untuk mencapai tujuan ini, BNI akan menggalakkan berbagai inisiatif, baik di bidang operasional maupun pembiayaan," ungkap David saat paparan kinerja BNI, Jumat (25/10).

Hingga September 2024, penyaluran kredit hijau BNI telah mencakup berbagai sektor, termasuk Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan biogas, dengan total pembiayaan mencapai Rp10,2 triliun.

Selain itu, pembiayaan untuk sektor penanggulangan polusi udara sebesar Rp3,4 triliun, serta pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan sebesar Rp31,9 triliun.

Untuk memperkuat pengelolaan manajemen risiko perubahan iklim, BNI juga telah melaporkan Climate Risk Stress Test (CRST) kepada OJK yang mencakup enam sektor utama, yakni sumber daya alam, listrik, transportasi dan pergudangan, konstruksi, pertanian dan manufaktur, serta mortgage. Sektor-sektor ini mencakup 50% dari total portofolio pinjaman BNI.

Sebagai bagian dalam upaya mendorong transisi energi, BNI senantiasa memberikan dukungan kepada debitur untuk melaksanakan upaya transisi, melalui pemberian Sustainability Linked Loan yang pada bulan September 2024 mencapai Rp 5,5 triliun.

Selain itu, BNI mendukung penerapan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dalam upaya mencapai komitmen Net Zero Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6%. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan sejalan dengan penahanan BI Rate, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Pada dasarnya, Perry menekankan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit lebih lanjut, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kredit likuiditas makroprudensial (KLM).

Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial longgar tersebut dengan sinergi kebijakan bersama Pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku dunia usaha, agar benar-benar dapat mendukung peningkatan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara untuk kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

Secara umum, pertumbuhan kredit pada September 2024 tetap kuat, mencapai 10,85% (year on year/YoY).

Hingga minggu kedua Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp256,5 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp119 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,2 triliun, BPD sebesar Rp24,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,7 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Hilirisasi Minerba dan Pangan, UMKM, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Khusus untuk kredit UMKM, tercatat tumbuh 5,04% (YoY).

Sementara secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, Industri, Pertambangan, dan Pengangkutan.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi, masing-masing sebesar 10,01%, 10,88%, dan 12,26% pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Industri perbankan di Indonesia terus memperbesar adopsi untuk prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnisnya. Salah satu bentuk penerapannya adalah melalui penyaluran pembiayaan untuk segmen ekonomi berkelanjutan, yang dikenal sebagai kredit hijau.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total kredit berkelanjutan terus mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, OJK mencatat realisasi kredit berkelanjutan hanya sebesar Rp927 triliun.

Jumlah tersebut naik menjadi Rp 1.181 triliun pada 2020. Setahun kemudian alias pada 2021 sebesar Rp 1.409 triliun. Lalu pada 2022 sebesar Rp 1.571 triliun, kemudian mencapai Rp 1.959 triliun pada penghujung 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa lonjakan siginfikan kredit berkelanjutan dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun pemangku kebijakan lainnya.

Namun demikian, terdapat beragam tantangan yang menyertai geliat kredit hijau tersebut. Selain perkara sinergi dan sinkronisasi kebijakan, dukungan dari sektor riil dan penerapan di level usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi tantangan.

“Serta peningkatan kapasitas SDM di bank untuk memahami, menilai dan mempersiapkan aksi mitigasi dan adaptasi dalam transisi menuju peningkatan kontribusi pada sektor ekonomi yang berkelanjutan,” katanya dalam jawaban tertulis beberapa waktu lalu (15/9/2024).

Sejalan dengan data OJK, sejumlah bank mulai memperbanyak porsi kredit hijau dan berkelanjutan di. PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) misalnya telah menyalurkan kredit berkelanjutan senilai Rp56,4 triliun pada semester I/2024.

Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei menyebut bahwa jumlah tersebut mencakup sekitar 26% dari total pembiayaan yang disalurkan bank, sekaligus menjadi bentuk praktek bisnis yang sesuai dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola.

“Hal ini merupakan bukti komitmen CIMB Niaga untuk tidak sekadar mengejar profit, namun juga berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan dan bumi untuk generasi mendatang,” katanya dalam konferensi pers di Graha CIMB Niaga, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Senada, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatatkan penyaluran kredit ke sektor berkelanjutan mencapai Rp793,6 triliun pada semester I/2024. Direktur Kepatuhan BRI, A. Solichin Lutfiyanto mengatakan bahwa jumlah ini setara dengan 65,2% dari total pembiayaan dan investasi obligasi korporasi yang dilakukan BRI.

"Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi kredit untuk sektor hijau sesuai dengan Kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan [KUBL]," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

BRI berfokus pada penyaluran kredit untuk Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), di mana kredit ke sektor sosial mencapai Rp699,8 triliun, sementara kredit untuk KUBL mencapai Rp89,8 triliun.

Secara rinci, kredit KUBL meliputi sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berwawasan lingkungan sebesar Rp60,83 triliun, transportasi hijau Rp11,47 triliun, energi terbarukan Rp6,48 triliun, serta sektor-sektor KUBL lainnya Rp11 triliun.

Bank pelat merah lainnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) juga mencatatkan penyaluran kredit hijau atau green loan senilai Rp139 triliun pada semester I/2024. Nilai ini naik 20,87% YoY dari Rp115 triliun pada semester I/2023.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan di antara 4 bank jumbo, BMRI memiliki market share green portofolio terbesar, yaitu lebih dari 30%. Pembiayaan ini mencakup pengelolaan sumber daya alam (SDA) hayati, penggunaan lahan berkelanjutan, serta bangunan ramah lingkungan.

"Bagi nasabah ritel, Bank Mandiri saat ini juga mengembangkan produk berupa KPR hijau," ujar Xandra beberapa waktu lalu.

Sementara itu, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) menargetkan pembiayaan hijau dan berkelanjutan dapat mencapai 25% dari keseluruhan penyaluran kredit hingga penghujung 2024.

Direktur Syariah & Sustainability Finance Bank Danamon Herry Hykmanto menjelaskan perseroan berupaya meningkatkan portofolio pembiayaan hijau dan berkelanjutan menuju target nol emisi pada 2030.

“Target kita, mudah-mudahan bisa mencapai 24%–25% tahun ini untuk portofolio sustainable. Tapi, kita juga ingin kalau bisa lebih,” katanya dalam media briefing di Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) optimistis bahwa penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) hijau aliasgreen mortgageterus bertumbuh dalam beberapa waktu ke depan. Namun, terdapat tantangan dalam penyaluran KPR hijau ini.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengatakan, hingga saat ini, laju pertumbuhan KPR hijau di CIMB dari segiend net receivables(ENR) lebih tinggi dibandingkan KPR reguler.

“Jadi pertumbuhan ENR darigreen mortgageitu tinggi, di atas 20%. Itu jauh dibandingkan KPR yang biasa,” katanya kepada wartawan di Graha CIMB Niaga, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Namun demikian, Dede–sapaan akrabnya–menggarisbawahi bahwa pertumbuhan KPR hijau amat bergantung dengan ketersediaan properti dari sisi developer.

Pasalnya, CIMB Niaga menerapkan standar sertifikasi internasional bagi developer yang digandeng dalam keberlangsungangreen mortgage. Hal ini diakui Dede sebagai bentuk tantangan tersendiri.

“Pada saat bersamaan, itu peluang, tapi juga tantangan. Karena produk-produk yang dihasilkan dari developer tentu itu hanya yang memenuhi sertifikasi,” sambungnya.

Dia melanjutkan, pertumbuhan serupa juga terjadi dalam kredit kendaraan bermotor (KKB) ramah lingkungan, dalam hal ini kendaraan listrik maupunhybrid.

Hingga Juni 2024, terdapat kenaikan nominal kredit hingga empat kali lipat dibandingkan periode sama tahun lalu, meskipun nasabah mesti mengantre untuk mendapatkan kendaraan impiannya.

“Misalnya banyak nasabahaffluentyang pengen beli mobil EV [electric vehicle], itu antrenya berbulan-bulan. Makanya untuk keduagreen financingini, kita juga sangat tergantung dari ketersediaan rantai pasok yang memanggreen certificate, baik dari sisi properti maupun dari sisi kendaraan,” pungkas Dede.

Berdasarkan presentasi perusahaan pada semester I/2024, CIMB Niaga telah menyalurkan total kredit sebesar Rp217,08 triliun, naik 5,9% yoy dari level Rp205,07 triliun. Jumlah tersebut mencakup pembiayaan syariah sebesar Rp58,08 triliun.

Portofolio kredit segmen berkelanjutan menguasai hampir 26% dari jumlah tersebut, atau setara dengan nilai Rp56,4 triliun.Green buildingmencakup 1,9% dari portofolio kredit berkelanjutan CIMB Niaga hingga Juni 2024 dengan nominal Rp1,07 triliun.

Sementara itu, transportasi ramah lingkungan menempati 5,8% dari portofolio yang sama, atau setara dengan nilai Rp3,27 triliun. Kredit UMKM masih merajai porsi pembiayaan keberlanjutan CIMB Niaga dengan persentase 40,1% atau Rp22,64 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA—Sudah setahun bursa karbon atau IDX Carbon di luncurkan, dan transaksinya diklaim telah melampaui volume bursa karbon di Malaysia dan Jepang. Catatan ini mencerminkan potensi volume transaksi yang lebih besar.

Artikel bertajuk Arah Positif Bursa Karbon RI menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Jumat (4/4/2024):

1. Arah Positif Bursa Karbon RI

Sudah setahun bursa karbon atau IDX Carbon diluncurkan, dengan transaksi di klaim telah melampaui volume bursa karbon di Malaysia dan Jepang.Catatan tersebut mencerminkan adanya potensi volume transaksi yang lebih besar.

Hal itu diamini oleh Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data BEI, volume transaksi perdagangan bursa karbon Indonesia atau IDXCarbon telah mencapai 613.894 ton CO2e. BEI optimistis bisa mencapai angka 100 pengguna jasa bursa karbon hingga akhir 2024.

“Kalau ditanya, apakah kurang besar? Kita mesti bilang pembanding. Kalau kita bicara bursa karbon yang sebaya adalah bursa karbon Malaysia dan Jepang. Dibandingkan dua bursa itu, kita lebih besar perdagangannya,” kata Direktur Utama BEI Iman Rachman saat peringatan 1 tahun bursa karbon Indonesia di BEI, Kamis (3/10/2024).

Dia berujar adanya potensi volume transaksi bursa karbon Indonesia akan lebih besar, yang tentunya perlu didukung oleh semua pihak. “Jadi kalau bicara apakah kita bisa lebih besar? Kita bisa lebih besar. Tapi kita perlu dukungan semua pihak. Karena bursa karbon adalah perdagangan secondary. Jadi kita hanya menerima jumlah yang ada dan kita perdagangkan di bursa,” katanya.

2. Rute Turbulensi Emiten Penerbangan

Emiten maskapai maskapai penerbangan mencatatkan keuangan yang tidak baik pada paruh pertama 2024. Kinerja industri semakin menantang seakan adanya turbulensi dengan adanya pemain baru.

Setidaknya ada dua emiten yang tercatat di pasar modal, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CPMM). Mereka membukukan rugi yang membengkak.

Berdasarkan laporan keuangan, GIAA membukukan rugi bersih yang diatribusikan kepada pemilik sebesar US$101,65 juta pada semester I/2024. Rugi bersih GIAA membengkak dibandingkan dengan realisasi pada semester I/2023, yakni US$76,5 juta.

Padahal, GIAA telah mencatatkan peningkatan pendapatan usaha 18,26% secara tahunan menjadi US$1,62 miliar. CPMM pun mencatatkan kerugian yang membengkak menjadi Rp1,29 triliun pada semester I/2024. Padahal pada periode yang sama tahun lalu CMPP hanya merugi Rp174,80 miliar.

3. Dugaan Manipulasi Transaksi Saham Dua Emiten Prajogo Pangestu

Dua emiten milik Prajogo Pangestu, yakni PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) dalam pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keduanya terindikasi melakukan perdagangan semu atau manipulasi pasar atas transaksi saham.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan bahwa lembaganya masih terus mendalami transaksi saham BREN dan CUAN.

"OJK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam, termasuk memeriksa indikasi adanya perdagangan semu atau manipulasi pasar lainnya," katanya dalam jawaban tertulis pada Rabu (2/10/2024).

Inarno menjelaskan bahwa setiap temuan akan dievaluasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Apabila terbukti ada pelanggaran, OJK akan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tindakan pemeriksaan, dalam kegiatan pengawasan transaksi saham, termasuk di antaranya BREN, OJK melakukan analisis atas pergerakan harga saham sesuai prosedur yang berlaku. Tujuannya untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran dalam perdagangan saham dimaksud.

4. Adu Tebal Kredit Hijau Bank

Sejumlah bank beradu tebal penyaluran kredit hijau sepanjang tahun ini untuk mendorong performa intermediasi secara total. PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), misalnya, menyalurkan kredit berkelanjutan senilai Rp56,4 triliun hingga semester I/2024.

Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei menyebut bahwa jumlah tersebut mencakup sekitar 26% dari total pembiayaan yang disalurkan bank, sekaligus menjadi bentuk praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, governance/ESG).

“Hal ini merupakan bukti komitmen CIMB Niaga untuk tidak sekadar mengejar profit. Namun juga berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan dan bumi untuk generasi mendatang,” katanya dalam konferensi pers di Graha CIMB Niaga, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Lebih lanjutportofolio kredit segmen berkelanjutan menguasai hampir 26% dari jumlah tersebut, atau setara dengan nilai Rp56,4 triliun. Green building mencakup 1,9% dari portofolio kredit berkelanjutan CIMB Niaga hingga Juni 2024 dengan nominal Rp1,07 triliun.

5. Menakar Kinerja Prapenjualan Properti Akhir 2024

Kalangan emiten properti optimistis bisa mencapai target marketing sales atau prapenjualan pada tahun ini meskipun ekonomi nasional tengah bergejolak.

Direktur PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) Olivia Surodjo mengatakan optimistis bisa mencapai target prapenjualan senilai Rp1,9 triliun hingga akhir tahun ini karena adanya perpanjangan stimulus insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga akhir Desember 2024.

Selama paruh pertama 2024, emiten berkode MTLA berhasil membukukan prapenjualan Rp820 miliar atau sekitar 43% dari target tahun ini. “Proyeksinya hingga akhir tahun, MTLA optimis mancapai marketing sales sesuai target Rp1,9 triliun,” kata Olivia kepada Bisnis, dikutip Kamis (3/10/2024).

Menurutnya, perpanjangan insentif PPN DTP hingga akhir 2024 itu bakal kembali menggairahkan pasar properti dan membantu pengembang untuk mencapai target-target yang ditentukan. Penjualan MTLA semakin on track, khususnya pada penjualan rumah hingga Rp2 miliar seperti di Metland Cileungsi, Metland Cikarang, Metland Cibitung, hingga Metland Transyogi.

Olivia juga menjelaskan bahwa dampak positif penjualan juga terlihat pada proyek rumah di atas Rp2 miliar yang berlokasi di Metland Menteng serta Metland Cyber Puri.

Bisnis.com, JAKARTA —

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa minat masyarakat terhadap peluang investasi hijau masih rendah. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF, Boby Wahyu, menjelaskan bahwa pemerintah telah menjadikan perubahan iklim sebagai isu prioritas. Namun, ada sejumlah tantangan yang harus segera diatasi untuk memaksimalkan potensi keuangan hijau sebagai sumber pembiayaan mitigasi perubahan iklim.

"Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku bisnis tentang pentingnya investasi hijau," kata Boby dalam acara Kumparan Green Initiative di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Selain itu, keterbatasan akses informasi mengenai proyek-proyek ramah lingkungan turut menghambat partisipasi masyarakat. Padahal, secara global, kesadaran akan pentingnya keuangan hijau sudah menjadi agenda utama dalam menghadapi perubahan iklim dan mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Boby juga menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak untuk mengubah tantangan tersebut menjadi peluang. "Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, tenaga kerja produktif, dan teknologi yang terus berkembang, yang bisa menjadi katalisator dalam mencapai industri hijau," ujarnya.

Lebih lanjut, Boby menyebutkan bahwa masyarakat dan sektor swasta bisa berpartisipasi dalam pembiayaan hijau melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Green Sukuk, SDG Bond, dan Blue Bond sebagai instrumen investasi hijau yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Kami berharap lembaga keuangan dapat berinovasi dalam mendukung Green Sukuk Retail, seperti menyediakan rekening tabungan khusus untuk investasi hijau atau program loyalitas bagi nasabah yang berinvestasi di Green Sukuk," tambah Boby.

Indonesia sendiri membutuhkan pendanaan sebesar US$281 miliar untuk membiayai aksi mitigasi perubahan iklim selama periode 2018–2030. Artinya, setiap tahun dibutuhkan US$21,6 miliar. Namun, dari tahun 2018 hingga 2022, APBN hanya mampu memenuhi sekitar US$3 miliar per tahun, atau 14% dari kebutuhan total.

"Dengan demikian, Indonesia masih memerlukan tambahan anggaran yang signifikan untuk mencapai target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," ungkap Boby.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan tantangan kredit yang dihadapi oleh perbankan Tanah Air dalam segmen hijau dan keberlanjutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa sinergi dan sinkronisasi kebijakan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi, termasuk dukungan dari sektor riil dan penerapan di level usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Serta peningkatan kapasitas SDM di bank untuk memahami, menilai dan mempersiapkan aksi mitigasi dan adaptasi dalam transisi menuju peningkatan kontribusi pada sektor ekonomi yang berkelanjutan,” katanya dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, OJK mencatat realisasi kredit berkelanjutan hanya sebesar Rp927 triliun.

Jumlah tersebut naik menjadi Rp 1.181 triliun pada 2020, pada 2021 sebesar Rp 1.409 triliun, 2022 sebesar Rp 1.571 triliun, kemudian mencapai Rp 1.959 triliun pada penghujung 2023.

“Hal ini dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupunstakeholderssehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting,” tambah Dian.

Terkait kategorisasi kredit keberlanjutan dan hijau secara spesifik, OJK mempersilakan bank mengacu pada Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Realisasi penyaluran kredit sebelumnya telah termaktub dalam Peraturan OJK (POJK) No. 51/2017 dan POJK No. 60/2017, yang kemudian direvisi pada POJK No. 18/2023 terkait pendefinisian Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

“OJK juga akan terus melakukanupdateregulasi/kebijakan guna mendukung pencapaianNet Zero Emissions(NZE) dan berupaya untuk mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional,best practice, ,maupun tuntutanstakeholder,” tandasnya.

Bisnismencatat, sejumlah bank seperti entitas MUFG yakni Bank Danamon hingga Bank Mandiri telah menyatakan komitmennya dalam penerapan prinsipenvironment, social, and governance(ESG), salah satunya dengan meningkatkan penyaluran pembiayaan atau kredit hijau.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) misalnya, menargetkan pembiayaan hijau dan berkelanjutan dapat mencapai 25% dari keseluruhan penyaluran kredit hingga pengujung 2024.

Direktur Syariah & Sustainability Finance Bank Danamon Herry Hykmanto menjelaskan perseroan berupaya meningkatkan portofolio pembiayaan hijau dan berkelanjutan menuju target nol emisi pada 2030.

“Target kita, mudah-mudahan bisa mencapai 24%–25% tahun ini untuk portofolio sustainable. Tapi, kita juga ingin kalau bisa lebih,” katanya dalam media briefing di Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2024).

Dari kelompok bank milik negara, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan penyaluran kredit hijau ataugreen loansenilai Rp139 triliun pada semester I/2024. Nilai ini naik 20,87% YoY dari Rp115 triliun pada semester I/2023.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan di antara 4 bank jumbo, BMRI memilikimarket share green portofolioterbesar, yaitu lebih dari 30%. Pembiayaan ini mencakup pengelolaan sumber daya alam (SDA) hayati, penggunaan lahan berkelanjutan, serta bangunan ramah lingkungan.

"Bagi nasabah ritel, Bank Mandiri saat ini juga mengembangkan produk berupa KPR hijau," ujar Xandra beberapa waktu lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Mandiri berkomitmen mendukung inisiatif transisi energi hijau yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, bank bersandi saham BMRI ini terus meningkatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan terutama di sektor energi terbarukan.

Hingga Juni 2024, Bank Mandiri telah berhasil menyalurkan kredit ke sektor energi terbarukan senilai Rp 10,13 triliun. Angka ini naik 13,6 persen year on year (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 8,98 triliun.

Secara total, portofolio pembiayaan hijau Bank Mandiri mencapai Rp 139 triliun atau bertumbuh sebesar 20,4 persen YoY per posisi Juni 2024. Pencapaian ini mengantarkan Bank Mandiri kembali menjadi market leader dalam green portfolio dengan pangsa pasar lebih dari 30 persen dibandingkan empat bank besar di Indonesia. Sehingga, per Juni 2024, bank berlogo pita emas ini menyalurkan total pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp 278 triliun atau meningkat 14,7 persen secara YoY.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan penyaluran kredit ke sektor ini merupakan salah satu bentuk dukungan perseroan untuk mendongkrak sektor energi terbarukan dan transisi energi di Tanah Air.

“Bank Mandiri akan berkontribusi kepada transisi energi dan pengembangan energi terbarukan melalui pendanaan kepada inisiator dan pelaku usaha dalam bidang-bidang ini. Langkah ini adalah kelanjutan dari pencapaian tahun-tahun sebelumnya,” ujar Alexandra.

Portofolio di bidang energi terbarukan itu sejalan dengan rencana jangka panjang PT PLN (Persero), sebagai BUMN yang menyediakan energi listrik untuk kebutuhan seluruh penjuru Tanah Air. Pasalnya, di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), perusahaan listrik milik negara ini hendak mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060.

Guna memastikan pembiayaan terhadap sektor energi berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan, bank mandiri juga telah memiliki credit policy pada bidang energi. Beberapa di antaranya meliputi, pemenuhan analisis AMDAL, kepemilikan sertifikat pengelolaan lingkungan dan keamanan dan kesehatan lingkungan kerja, juga memiliki code of conduct yang jelas terkait dengan emisi karbon.

Alexandra menyampaikan berbagai contoh proyek energi terbarukan yang didanai oleh Bank Mandiri. Misalnya yang terbaru adalah Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dia menambahkan, Bank Mandiri pun aktif memberikan pembiayaan kepada pengembang infrastruktur kendaraan listrik. Aksi ini tak hanya berkontribusi terhadap penciptaan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan tetapi juga mempercepat pertumbuhan industri kendaraan listrik.

Selain itu, Alexandra menyampaikan Bank Mandiri pun terlibat di dalam pengembangan produk yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Seperti, Sustainability-Linked Loan, Corporate-in-Transition Financing, Green Mortgage, dan EV Financing.

Sesuai dengan visi untuk menjadi “Indonesia´s Sustainability Champion for a Better Future”, Bank Mandiri senantiasa berupaya agar kredit yang disalurkan tidak hanya digunakan pelaku usaha untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang memiliki karakteristik perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Lebih dari itu, perseroan ingin fasilitas yang disuguhkannya mampu mendukung aktivitas bisnis sejalan transisi menuju energi bersih melalui pembangunan ekonomi rendah karbon berkeadilan.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pertumbuhan kredit perbankan di sektor-sektor berkelanjutan semakin deras. Hal ini menunjukkan kesadaran industri perbankan terhadap sektor-sektor berkelanjutan semakin besar.

PT Bank Mandiri Tbk menjadi bank dengan portofolio kredit hijau yang tergolong besar. Pada pilar Sustainable Banking, hingga akhir Juni 2024, total portofolio berkelanjutan Bank Mandiri telah mencapai Rp 278 triliun atau meningkat 14,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan pangsa pasar yang terus meningkat.

Dari jumlah tersebut, porsi portofolio hijau atau green portofolio telah mencapai Rp 139 triliun naik 20,4% YoY. Serupa, portofolio sosial juga menembus Rp 139 triliun meningkat sebesar 9,5% dari posisi setahun sebelumnya.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, Bank Mandiri terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional yang mendukung ekosistem berkelanjutan.

Komitmen ini diwujudkan secara konsisten sesuai dengan tiga pilar ESG strategi Bank Mandiri, yaitu Sustainable Banking, Sustainable Operation, danSustainabilityBeyond Banking.

“Pembiayaan hijau telah diarahkan untuk fokus ke sektor berkelanjutan, seperti renewable energy termasuk pembangkit listrik bertenaga hydro, geothermal, transportasi, hingga ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir. Kenaikan di sektor renewable energy pada semester I 2024 cukup signifikan, yaitu sebesar sebesar 12,1% YoY dari Semester I 2023,” ungkap Darmawan saat paparan kinerja Bank Mandiri, Rabu (31/7).

Selanjutnya, ada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang menempati posisi kedua dengan kredit hijau terbesar. Tercatat BRI telah menyalurkan kredit hijau senilai Rp 89,8 triliun atau naik 13,10% YoY.

Dengan Sektor hijau yang dibiayai antara lain Energi Terbarukan, Eco-Efficient Products, Transportasi Ramah Lingkungan, Bangunan Berwawasan Lingkungan, Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air, Pengelolaan Air dan Limbah Berkelanjutan, Pencegahan dan Pengendalian Polusi, serta Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya.

Di posisi ketiga, ada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatat portofolio kredit hijau sebesar Rp 77 triliun atau tumbuh 8,45% YoY.

Adapun Penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan, termasuk di dalamnya investasi pada obligasi hijau serta kredit dengan skema sustainability linked loans, tumbuh 9,3% YoY menyentuh Rp198 triliun per Juni 2024, setara 23,2% dari total portofolio pembiayaan.

BCA menaruh perhatian besar terhadap pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB). Tujuannya, untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan, hal ini sejalan dengan target pertumbuhan KUB yang dilaporkan kepada OJK melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

Ke depan, pihaknya melihat prospek kredit berkelanjutan BCA cukup baik dan masih banyak peluang pembiayaan ke sektor-sektor berkelanjutan. “BCA tidak membidik sektor tertentu, namun membuka kesempatan untuk pembiayaan ke seluruh sektor berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat total penyaluran kredit hijau mencapai Rp 67,4 triliun pada posisi kuartal I-2024, dan diproyeksikan tumbuh sebesar 5,1% sampai Semester I-2024.

Bank pelat merah ini juga berupaya membidik peningkatan pembiayaan kredit hijau sebesar Rp 71,3 triliun sampai semester II - 2024.

Direktur Risk Management BNI David Pirzada mengaku optimistis dapat mencapai target tersebut, sebagaimana komitmen BNI untuk menjalankan peran khusus sebagai agen transformasi dalam penerapan prinsip-prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) dengan memperluas portofolio kredit hijau.

Sebagai informasi, pada kuartal I-2024, penyaluran kredit hijau BNI terbesar disalurkan kepada sektor Pengelolaan SDA Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan sebesar Rp 26,3 triliun dengan porsi kredit 39,1%.

Sementara kredit hijau ke sektor Efisiensi Energi sebesar Rp 14,3 triliun (21,3%), dan Energi Terbarukan sebesar Rp 11,7 triliun (17,4%).

Selanjutnya kredit hijau BNI juga disalurkan ke sektor Bangunan Berwawasan Lingkungan sebesar Rp 5,4 triliun (8,1%) dan Pencegahan dan Pengendalian Polusi sebesar Rp 2,7 triliun (4,1%).