Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membeberkan program 100 hari kerja usai dilantik menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya ada tiga program yang akan dicapai.

"Dalam 100 hari ke depan Kementerian Koperasi menargetkan 3 program untuk dicapai," kata BudiArie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Target pertama dalam 100 hari kerja yakni memastikan konsistensi produk minyak untuk rakyat. Produk tersebut kemudian akan didistribusikan ke wilayah sekitar produksi dan sisanya dipasarkan melalui marketplace.

"Salah satu produk koperasi binaan Kementerian Koperasi adalah minyak untuk rakyat. Dalam 100 hari ke depan, Kementerian Koperasi akan fokus menjaga kontinuitas produksi untuk kemudian didistribusikan ke wilayah sekitar lokasi produksi. Surplus dari produksi tersebut akan dipasarkan melalui marketplace," beber Budi Arie.

Target kedua yakni melakukan uji coba atau piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). "Kementerian Koperasi akan melakukan piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat sebagai supplier penyedia bahan pangan untuk mendukung program MBG," imbuhnya.

Target ketiga yakni menyelesaikan tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) berupa hapus buku dan hapus tagih. Berdasarkan catatannya, terdapat Rp 5,70 triliun tunggakan KUT di perbankan.

"Berdasarkan pemetaan Kementerian Koperasi dan pihak perbankan, terdapat jumlah tunggakan KUT sebesar Rp 5,699 triliun. Dalam 100 hari kerja kami akan melakukan koordinasi dengan pihak BPKP dan Kejaksaan Agung untuk menentukan solusi kebijakan guna memfasilitasi penyelesaian tunggakan KUT," jelas Budi Arie.

Simak juga video: Budi Arie Tak Ingin Makan Bergizi Gratis Ada Barang Impor

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih menggodok aturan terkait rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan hapus tagih utang jutaan petani dan nelayan Tanah Air.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa rumusan awal terkait hal itu sedang dibahas oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Secara prinsip, program itu disebutnya juga telah sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Bahwa untuk menghapus bukuan dan menghapus tagihan dari kredit UMKM yang dilakukan oleh bank-bank umum milik negara dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang itu sendiri,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (1/11/2024).

Menurutnya, payung hukum yang tengah disusun saat ini mencakup aspek kriteria, nominal, jangka waktu hingga asesmen terkait cakupan data yang ada. OJK disebutnya siap mendukung pencapaian target dari kebijakan terkait.

Selain itu, pihaknya berharap agar pelaksanaan penghapusan tagih utang itu dapat dilakukan sesegera mungkin, karena dinilai sebagai hal yang akan berdampak positif terhadap segmen UMKM seperti petani dan nelayan.

“Kami berharap agar agenda yang menjadi prioritas pemerintah lainnya, apakah itu ketahanan pangan, apakah pembangunan rumah bagi [masyarakat] berpendapatan menengah, dan kegiatan-kegiatan lain akan juga semakin bisa diperkuat oleh hal ini,” tutur Mahendra.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menekankan penghapusan tagih ini mengacu kepada pinjaman masa lalu yang sudah mengendap sangat lama. Perbankan juga sudah melakukan semua upaya yang dapat ditempuh untuk pemulihan namun tidak dapat solusi yang bisa diambil. Menurutnya, langkah ini akan menjadi hapus tagih terutama diperbankan BUMN.

Rencana menghapus utang bank jutaan pelayan dan petani tersebut disampaikan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo belum lama ini. Dia menyebut bahwa Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur hal tersebut sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

“Saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” katanya di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, sebagian besar utang tersebut merupakan tanggungan dari masa lalu, bahkan sejak masa krisis moneter 1998. Dia mengeklaim bahwa banyak nelayan dan petani kesulitan untuk mengajukan pinjaman ke perbankan imbas tagihan yang masih tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Itu sebabnya, agar segmen masyarakat itu tak beralih ke rentenir hingga pinjaman online (pinjol) ilegal, Hashim menyebut bahwa pemerintah bakal memberikan akses pengajuan pinjaman ke perbankan.

Kementerian Koperasi (KemenKop) tengah menggodok draft usulan untuk penghapusan utang atau kredit macet petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui koperasi.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini draft usulan tersebut tengah dalam proses penyusunan. Usai draft tersebut rampung, ia akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kita akan mengupayakan draftnya segera, suratnya saya mau disusun untuk disampaikan ke Pak Presiden (Prabowo)," kata Budi, di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi menjelaskan, utang tersebut merupakan utang lama dari Kredit Usaha Tani (KUT) sejak tahun 1998-1999. Adapun angka dari kredit macet tersebut mencapai Rp 8,3 triliun dari 6 juta petani.

"Jadi sekitar kira-kira satu petani itu Rp 1,3 juta per orang. Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan orang. Kalau punya utang kan beban dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan," ujarnya.

Di samping itu, ke depan ia juga berharap agar koperasi bisa lebih bankable dan lebih mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, bisa dibuka pengambilan kredit lewat koperasi.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuannya guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online (pinjol), karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Hashim menyampaikan, semua utang ini sebenarnya telah dihapusbukukan sejak lama dan telah diganti oleh asuransi perbankan. Namun, hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan ini belum dihapuskan. Efeknya, hingga saat ini jutaan petani dan nelayan memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tanda tangan Perpres pemutihan, sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai dengan Undang-undang. Saya berharap masyarakat mendapat kesempatan pinjam lagi ke bank. Itu salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Dengan demikian 30-40 juta manusia akan dapat dampak yang positif ke depannya," pungkas Hashim.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan segera mengirimkan surat usulan program pemutihan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pemutihan yang menyangkut 6 juta kredit usaha tani (KUT).

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa dirinya akan menyusun surat usulan pemutihan kredit petani kepada orang nomor satu di Indonesia.

Apalagi, Budi mengungkap bahwa tumpukan utang yang menjerat 6 juta petani dan nelayan lewat program KUT mencapai Rp8,3 triliun.

“Kami akan mengupayakan itu segera [kebijakan pemutihan]. Ini draft-nya, suratnya saya mau disusun untuk disampaikan ke Pak Presiden [Prabowo Subianto],” kata Budi Arie saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu juga menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan karena menyangkut nasib jutaan rakyat kecil, termasuk para petani yang sulit mendapatkan akses pembiayaan lantaran masih terlilit skema KUT.

“Surat dari usulan kami, dari Kementerian Koperasi. Karena ini menyangkut rakyat kecil, 6 juta petani dan nelayan. Kalau tambah KUT [kredit usaha tani] itu 7 juta orang. Kasihan kan? Sebenarnya utangnya nggak seberapa kalau dibanding per orang ya?” tuturnya.

Untuk itu, Budi Arie menyampaikan bahwa Kemenkop akan mengirimkan surat yang berisikan kebijakan pemutihan dan penghapus buku petani kepada Prabowo. “Untuk diambil kebijakan pemutihan, penghapus tagihan dan penghapus bukuan utang-utang petani,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pemutihan utang bank 6 juta petani dan nelayan. Aturan itu kabarnya akan terbit dalam waktu dekat.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemutihan utang bank untuk petani dan nelayan sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas.

“Saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5–6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” ujar Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hashim menjelaskan bahwa semua utang tersebut merupakan utang masa lalu, bahkan ada yang sejak masa krisis moneter 1998. Meski penghapusan buku telah dilakukan, namun hak tagih dari bank belum dihapus.

Imbasnya, banyak nelayan dan petani sulit untuk mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mirisnya, mau tidak mau, lanjut Hashim, 6 juta nelayan dan petani ini akhirnya beralih ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan.

Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. “Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” ujarnya.

Dia mengharapkan, adanya kebijakan ini dapat berdampak positif, tidak hanya kepada 6 juta debitur, tetapi juga untuk keluarganya.

“Dengan demikian 6 juta debitur itu kan ada istri, ada anak ada keluarga, 30–40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif,” terangnya.