Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membeberkan fokus utama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam 100 hari pertama.

Menurut Yassierli, ada dua hal yang menjadi fokus Utama dalam 100 hari Kerja pertama, yakni pembahasan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan penciptaan lapangan kerja baru.

“Kami tengah membahas isu UMP dengan para pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), untuk mencari solusi terbaik. Selain itu, kami juga berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru dengan memanfaatkan peluang dari digitalisasi dan hilirisasi,” ungkap Yassierli kepada Infopublik.id.

Yassierli menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi pengangguran, meskipun ada tantangan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dia optimistis bahwa pemerintah dapat memetakan kompetensi yang dibutuhkan dan menawarkan pelatihan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui program upskilling dan reskilling.

“Kami juga akan menyiapkan tenaga kerja untuk siap bekerja di luar negeri dalam sektor-sektor seperti perhotelan dan paramedis,” jelasnya.

Yassierli juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi di internal Kemenaker akan menjadi prioritas untuk meningkatkan kinerja kementerian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Yassierli menjelaskan bahwa kesejahteraan mencakup berbagai aspek, bukan hanya upah, tetapi juga produktivitas.

“Kesejahteraan adalah prioritas utama yang disampaikan oleh Presiden. Ini adalah tugas besar pemerintah, dan untuk mencapainya diperlukan kolaborasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Pendidikan untuk vokasi dan Kementerian Perindustrian untuk sektor manufaktur,” tegasnya.

Tonton:Ini Daftar 22 Kementerian Baru yang Lahir di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran

Terkait regulasi, Yassierli meminta waktu untuk mengkaji lebih lanjut, terutama dalam merespons penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada kluster ketenagakerjaan.

Kementerian akan melibatkan para pakar hukum untuk meninjau pelaksanaan kebijakan yang ada.

“Kami masih dalam tahap kajian, namun kami yakin sudah ada arahan jelas dari Presiden mengenai langkah yang harus diambil,” pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Realisasi investasi di Jawa Tengah mulai nampak memberikan pengaruh besar pada keberagaman sektor industri pengolahan di wilayah tersebut.

Hingga paruh kedua tahun 2024, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) serta Kawasan Industri Kendal (KIK) menjadi primadona masuknya investor di sektor baru manufaktur. Pada awal Oktober, Orbia Building & Infrastructure atau Wavin telah merampungkan proyek investasi senilai Rp825 miliar di KITB.

Di kawasan industri berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) itu, Wavin mendirikan pabrik pipa air berteknologi tinggi dengan pasar Asia Pasifik. Tak berselang lama, masih di KITB, PT Samator Indo Gas TBK. (AGII) juga telah mengoperasikan fasilitas Air Separation Plant (ASP) untuk memenuhi kebutuhan gas industri di dalam kawasan serta kebutuhan gas kesehatan di Jawa Tengah.

Di KIK, PT Hiron Indonesia Industry, perusahaan elektronik yang memproduksi lemari pendingin komersial, juga telah meresmikan fasilitas produksi yang nilai investasinya mencapai Rp820 miliar. KIK juga menjadi rumah dari pabrik katoda Lithium Iron Phospate (LFP) milik PT LBM Energi Baru Indonesia. Pabrik itu menanamkan investasi sebesar US$350 juta atau setara Rp5,4 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam kunjungannya ke KIK menyebut kehadiran pabrikan komponen baterai tersebut bakal memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia. Tak hanya itu, kehadiran PT LBM Energi Baru Indonesia juga menjadi bukti respon positif investor mancanegara akan potensi Indonesia.

"Banyak sekali yang sedang berjalan, yang orang senang melihat Indonesia karena kredibilitas negeri ini lebih baik," ucap Luhut pada Selasa (8/10/2024) pekan lalu.

Kehadiran industri-industri baru itu tentunya membawa harapan tersendiri buat Jawa Tengah. Terlebih di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masih terjadi hingga hari ini.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hingga September 2024, tercatat 14.767 orang pekerja asal Jawa Tengah telah kehilangan pekerjaan. Jumlah tersebut jadi yang terbesar di Indonesia, dimana secara kumulatif jumlah pekerja yang mengalami PHK telah mencapai 52.993 orang.

Fenomena gelombang PHK di Jawa Tengah umumnya dirasakan oleh sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Bahkan, menurut Aulia Hakim, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah, gelombang PHK mulai meluas ke sektor industri lainnya.

"Ini sudah merembet sampai ke sektor otomotif. Di bagian sub-kontraktor seperti kabel. Cuma kalau di Jawa Tengah, PHK masih di tekstil, garmen, alas kaki, beberapa farmasi dan mebel. Data di kami paling besar di garmen," ungkapnya kepada Bisnis.

Ada beberapa faktor yang disinyalir menjadi penyebab. Mulai turunnya permintaan baik di pasar global maupun lokal. Hingga faktor bahan baku yang dirasa langka dan terlalu mahal. Tentunya dua faktor tersebut hanyalah gambaran singkat dan cenderung menyederhanakan permasalahan yang ada.

Sebagaimana yang disampaikan Ekonom Universitas Diponegoro, Wahyu Widodo. "Maraknya perusahaan yang kolaps sehingga berkonsekuensi ke PHK bukan sekedar argumentasi karena demand turun, ada banyak faktor," ucapnya. Dari sekian banyak faktor yang saling berkaitan itu, Wahyu menjelaskan bahwa faktor mendasar yang menyebabkan ambruknya industri TPT di Jawa Tengah adalah masalah daya saing.

"Yang kolaps itu kalau dipetakan satu per satu, itu memang daya saingnya rendah. Sehingga, ketika ada kompetisi, apalagi saat permintaannya menurun, mereka akan terdampak lebih dulu," tambahnya.

Sektor Baru Tak Bebas RisikoKehadiran industri baru di Jawa Tengah tak berarti menyelesaikan masalah fundamental tersebut.

Wahyu menjelaskan bahwa Jawa Tengah yang selama ini mengandalkan sektor TPT sebagai pendorong utama lapangan usaha manufaktur mestinya telah mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari sebelum melakukan transisi atau perluasan sektor industri.

Dia khawatir, tanpa persiapan yang cukup, alih-alih menciptakan lapangan kerja baru, kehadiran sektor industri baru itu justru menambah masalah bagi Jawa Tengah.

"Ingat, tenaga kerja itu market mechanism yang membebaskan siapapun yang memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam bursa tenaga kerja. Kalau Batang dan Kendal tidak bisa memberikan suplai yang dibutuhkan untuk match dengan industri, pengangguran bisa tidak menurun karena ternyata pekerjanya berasal dari luar daerah yang memang skill-nya match dengan yang dibutuhkan," jelas Wahyu.

Tantangan lain yang mesti diantisipasi adalah daya saing dari perusahaan-perusahaan baru tersebut. Hal tersebut juga diamini oleh Luhut.

Dalam konteks industri baterai kendaraan listrik, Luhut menyebut bahwa Indonesia telah memiliki daya tarik di mata investor lantaran menawarkan biaya investasi yang rendah dan aksesibilitas dengan material bahan baku. Wahyu melanjutkan bahwa upaya untuk meningkatkan daya saing perusahaan di Jawa Tengah mesti dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai opsi.

"Harus dikembalikan ke akar masalahnya. Apakah [perusahaan-perusahaan tersebut] akan merger dengan yang lain, atau membuat semacam holding, atau kah memperbaiki mesin. Itu harus dilihat semua," ucapnya.

Lebih lanjut, KITB serta KIK sebagai destinasi investasi unggulan Jawa Tengah juga perlu dipoles dengan hati-hati. Wahyu memperingatkan bahwa kedua kawasan industri tersebut mesti bisa berjalan beriringan.

"Jangan sampai ada prodding out, maksudnya jalan bareng tetapi yang satu mematikan yang lain. Jangan sampai seperti itu," tegasnya.

Wahyu memberikan contoh lewat pengembangan fasilitas pelabuhan di dua kawasan industri tersebut. Sejak awal diperkenalkan, KIK belum memiliki aksesibilitas pelabuhan secara langsung. Proyek pembangunan memang telah disiapkan, namun di saat yang sama, fasilitas serupa mulai dikebut pembangunannya di KITB.

"Kalau Kendal tidak [diselesaikan] dan Batang jadi prioritas, ini kemudian menjadi problem. Berarti yang di Kendal akan 'dikorbankan' sehingga margin transportasi dan lain-lainnya akan berbeda dengan Batang," lanjutnya.

Ketimbang berharap banyak pada sektor industri baru, Wahyu menyampaikan bahwa akan lebih bijak jika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah fokus untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih berkelanjutan. Terlebih dengan visi Jawa Tengah sebagai penopang pangan dan manufaktur Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

"Dari sisi industri itu masih jadi tantangan yang berat tanpa langkah strategis untuk membangun ekosistem," ucap Wahyu.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2024 nanti, dan digantikan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seiring pergantian periode kepemimpinan tersebut, terdapat sejumlah 'pekerjaan rumah' (PR) besar yang dinilai harus segera diselesaikan pemerintahan berikutnya.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan salah satu permasalahan besar yang harus dihadapi Pemerintahan Prabowo di awal kepemimpinannya adalah masalah deflasi yang sudah terjadi selama lima bulan berturut-turut ini.

Sebab menurutnya deflasi yang terjadi akibat penurunan daya beli masyarakat dapat mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa. Kondisi ini tentu secara langsung dapat membuat sektor bisnis dan industri dalam negeri semakin lesu.

"Ini yang kita khawatirkan bahwa beban-beban itu menjadi beban dari pemerintahan yang baru, karena yang ditinggalkan yang pemerintahan lama ini kan banyak juga gitu persoalan-persoalan yang ditinggalkan," kata Sutrisno kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Kemudian, Sutrisno berpendapat sejumlah aturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama kepemimpinan Jokowi juga dapat menjadi beban tersendiri bagi pemerintahan selanjutnya. Misalkan saja kebijakan terkait potongan dana Tapera hingga pembatasan atas produk tembakau.

"Banyak sekali regulasi muncul yang menimbulkan kegaduhan gitu ya. Misalnya waktu itu Tapera, kemudian belakangan ini kewajiban untuk menabung dana pensiun ya. Itu kan jadi menimbulkan resistensi ya," ucapnya.

"Kemudian ada lagi tembakau, tembakau kan nanti tidak lagi menunjukkan brand dari rokok. Itu punya implikasi nanti ke tembakau, perusahaan rokok, perdagangan tembakau, bahkan juga pedagang-pedagang yang jual rokok," tambah Sutrisno.

Kemudian ada juga aturan terkait pengenaan cukai dan pelarangan iklan, promosi, serta sponsor kegiatan pada waktu, lokasi, dan kelompok sasaran tertentu untuk produk-produk pangan olahan yang melebihi batas gula, garam, lemak.

"Ada lagi masalah yang berkaitan dengan ketentuan dari (Kementerian) Kesehatan juga mengenai pengaturan kadar gula, kadar garam, kadar lemak bagi makanan siap saji misalnya," terang Sutrisno.

"Itu juga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, sehingga kemudian pelaku usaha ini kan cenderung menahan diri, cenderung wait and see. Nah semuanya tentu akan memberikan dampak bagi pemerintah baru nanti," jelasnya lagi.

Masih belum cukup, Sutrisno juga mengatakan ketersediaan lapangan kerja ke depan juga menjadi PR besar pemerintahan berikutnya. Sebab ketersediaan lapangan kerja ini berpengaruh langsung tidak hanya terhadap penyerapan angkatan kerja, tapi juga terhadap daya beli masyarakat.

"Kalau dia tidak punya uang (karena tidak bekerja) gimana mau belanja? Karena lapangan kerja tidak banyak, mereka harus dipersiapkan untuk menjadi pekerja mandiri, menjadi pengusaha yang bisa menciptakan kerjaan siri sendiri paling tidak. Jangan berharap berharap nau cari kerjaan di tempat lain, itu agak tidak mudah ke depan ya," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, meyakinkan "Generasi Z" (Gen Z) agar tidak khawatir dengan masa depan dan kesempatan kerja.

Ia berjanji akan membuka banyak lapangan kerja untuk Gen Z.

"Tentu kami akan memastikan Gen Z tidak perlu khawatir karena kami akan menciptakan lapangan kerja yang banyak," ungkap Suswono dalam debat perdana Pilkada Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Untuk merealisasikan janji tersebut, Suswono menekankan pentingnya mendorong wirausaha muda melalui pemberian modal.

"Dengan program inkubasi dan akses modal, karena anak muda ini kreatif. Asal didorong dengan diberikan modal, Insya Allah mereka akan timbul kreatifitasnya," jelasnya.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa Gen Z akan dilibatkan dalam gerakan sosial dan lingkungan.

"Sekarang ini anak muda luar biasa kepeduliannya terhadap lingkungan. Berapa kali kita lihat gerakan membersihkan sampah dengan cepat dan antusias," tambah Suswono.

Suswono juga menekankan pentingnya memberikan pelatihan siap kerja bagi anak muda. Hal ini akan diwujudkan melalui program magang di kantor provinsi, termasuk di kantor BUMD atau gubernur.

"Mereka akan mendapatkan pelajaran langsung di lapangan," papar Suswono, menegaskan komitmennya untuk menciptakan kesempatan bagi generasi penerus.

IDXChannel - PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re) menyatakan keterbukaannya dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Alih-alih menghawatirkan, AI justru bisa membantu perusahaan melakukan job creation atau penciptaan lapangan kerja baru.

Director of Development and Information Technology Reasuransi, Beatrix Santi, mengatakan industri asuransi membutuhkan peran teknologi canggih yang bisa memudahkan pengambilan keputusan perusahaan yang lebih tepat dan berbasis data.

“(Manfaat AI) job creation and transformation. Kemudian memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data,” ujarnya saat gelaran Forum Digital BUMN Summit 2024, Rabu (25/9/2024).

Hasil riset International Institute for Management Development (IMD) World Talent Ranking (WTR) 2024 menyebut bahwa kecerdasan buatan menjanjikan efisiensi dan meningkatkan produktivitas.

Namun, di saat bersamaan AI juga mengancam sejumlah lapangan pekerjaan, khususnya di sektor-sektor yang bergantung pada pekerjaan repetitif yang bisa diotomatisasi.

Kendati begitu, Beatrix menegaskan dengan AI perusahaan lebih mudah membuat transformasi dan inovasi bisnis, selain menghemat biaya operasional.

"Ini yang paling penting karena memang di industri kami ini harus cepat sekali untuk bisa memutuskan, accept resikonya atau tidak," ujarnya.

AI memang memudahkan berbagai kegiatan manusia di berbagai sektor, termasuk industri asuransi. Beatrix mengatakan, peran AI bagi Indonesia Re juga mendorong pengembangan atau peningkatan pengalaman konsumer. Lalu, mengoptimalkan produktivitas atau efisiensi operasional efisiensi.

“Integrasi AI di Kementerian BUMN dan seluruh entitasnya yang merupakan bagian dari teknologi adaptif untuk mendorong transformasi digital,” kata dia.

Beatrix memastikan, AI bukan hanya sekadar membantu manusia, tetapi juga menambah kepintaran. Artinya nilai kecerdasan buatan di tempat kerja tidak hanya terbatas pada tugas, tapi berfungsi meningkatkan kemampuan dan kecerdasan manusia.

“Jadi sebenarnya bukan terbatas pada otomasi, tapi dia add-on, dia enhance, itu yang sebenarnya menarik buat kami di industri reasuransi dan asuransi untuk mulai bagaimana kita mengintegrasikan teknologi AI dalam teknologi adoption yang ada di perusahaan kami dan ekosistem,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)