Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan bahwa Kementerian PKP mendapatkan tugas untuk menyelesaikan masalah perumahan rakyat Indonesia. Salah satunya dengan mendorong pembangunan 3 juta unit rumah untuk mengentaskan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita diminta untuk menyelesaikan itu secepat-cepatnya. Presiden mengamanatkan kepada Kementerian PKP hadir untuk membangun sekiranya 3 juta rumah setahun yakni 2 juta di desa dan 1 juta di kota-kota,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Menurutnya, Kementerian PKP merupakan salah satu Kementerian yang dilahirkan oleh peristiwa politik di mana seorang Presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia yakni Prabowo Subianto berjanji untuk memperhatikan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman secara lebih mendalam dan secara lebih akurat.
"Tentu peristiwa politik tersebut diikuti oleh peristiwa birokrasi dan sebuah birokrasi baru lahir itu biasa dalam perjalanan berbangsa dan bernegara," ungkap dia.

Fahri Hamzah yang bertindak sebagai inspektur upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda juga mengingatkan bahwa generasi muda Indonesia juga harus memahami tentang arti penting dari rumah yang layak huni untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Baca juga: Mengenal Perumahan Residence

Dia juga mengajak semua pihak untuk membuat refleksi tentang apa yang terjadi tanggal 28 oktober 1928 lalu, di mana Indonesia adalah negara yang sebelumnya tidak ada, bahkan bangsanya pun tidak ada tidak seperti RRC, Turki maupun negara-negara lainnya.

Ada jiwa dan semangat para pemuda ini akan melanjutkan perjalanan terus menerus untuk merangkai kekuatan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kuat.

Sumpah Pemuda ini adalah ikhtiar rakyat untuk merangkai perjalanan yang panjang, bangsa Indonesia. Maka pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 anak-anak muda dari segala penjuru bangsa ini berkumpul untuk mengikat diri bahwa kalau sebuah bangsa mau kuat maka harus bersumpah bahwa kita satu tanah air, kita adalah satu bangsa dan kita adalah satu bahasa.

“Bangsa ini harus menuntaskan segala agenda kebangsaan yang belum selesai termasuk di sektor perumahan. Mari kita kompak, Bersatu, berkordinasi dan dibawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait yang sangat agresif bangsa Indonesia punya mimpi yang begitu cepat untuk mewujudkan banyak hal untuk membangun rumah layak bagi rakyat Indonesia,” ungkap dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

JAKARTA, investor.id - Rumah merupakan kebutuhan pokok yang harus dimiliki selain sandang dan pangan. Rumah merupakan tempat berlindung, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan, masyarakat berhak mendapatkan rumah layak huni yang tidak hanya melindungi dari panas matahari dan hujan, tetapi juga memiliki persyaratan keselamatan bangunan.

Namun, saat ini masih banyak anggota masyarakat yang belum mendapatkan rumah yang layak huni. Banyak masyarakat masih mencari tempat tinggal atau membangun rumah dengan kemampuan seadanya sehingga tumbuh berkembang rumah-rumah yang tidak layak huni.

Untuk itu, penting adanya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Program Rehabilitasi RTLH ini membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup.

Melalui Program Rehabilitasi RTLH diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan jaminan perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat membangun rumah yang layak huni, dan meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan.

Untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu mendapatkan rumah yang layak huni, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI telah memperbaiki sebanyak 1.891 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2024, sebagai wujud dukungan terhadap masyarakat kurang mampu.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, MA., menyampaikan, BAZNAS RI bersama BAZNAS Daerah, Kementerian PUPR dan TNI melakukan perbaikan terhadap 1.891 rumah milik mustahik yang kondisinya sudah tidak layak untuk  dihuni.

“Perbaikan rumah-rumah itu tersebar dari wilayah paling barat di Provinsi Aceh hingga wilayah paling timur di Provinsi Papua. Salah satunya adalah rumah milik Pak Benyamin Rollo di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua yang saat telah selesai diperbaiki,” ujar Saidah Sakwan di Jakarta, pada Kamis (17/10/2024). 

Saidah menegaskan, program tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen BAZNAS untuk terus berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kita semua menyadari, bahwa tempat tinggal yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Rumah bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga menjadi fondasi yang penting bagi tumbuhnya keluarga yang sehat, sejahtera, dan berdaya. Sayangnya, masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hak tersebut,” paparnya.

“Mereka hidup dalam kondisi rumah yang tidak layak, jauh dari standar kesehatan dan keamanan. Melalui program ini, BAZNAS ingin memastikan bahwa setiap warga, terutama para mustahik, dapat tinggal di rumah yang layak huni, nyaman, dan sehat,” tambahnya.

Menurut Saidah, program perbaikan rumah tidak layak huni tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial sebagai lembaga zakat, tetapi juga menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama.

“Kami bersyukur atas kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada BAZNAS, dan kami akan terus menjalankan amanah ini dengan penuh integritas dan tanggung jawab," ucapnya. 

Saidah juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, para mitra, serta seluruh pihak yang telah turut serta mendukung program ini. "Sinergi yang baik antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini,” pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan menargetkan penyelesaian program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) pada akhir tahun ini.

Kepala Disperkim Kota Balikpapan Rafiudin menyatakan sebanyak 135 rumah akan rampung diperbaiki hingga Desember 2024.

Dia menambahkan, program ini dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan memperbaiki kondisi rumah mereka.

"Harapannya agar program perbaikan rumah tidak layak huni ini dapat selesai tepat waktu. Sehingga sebelum tahun 2025 sudah tuntas semua pengerjaannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

Dia menjelaskan program perbaikan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dengan total anggaran sebesar Rp3 miliar lebih. "Ini anggarannya dari APBD Tahun 2024," jelasnya.

Jika dirinci, setiap rumah yang diperbaiki memerlukan anggaran sebesar Rp22,5 juta untuk bahan material dan Rp2,5 juta untuk upah pengerjaan. Sehingga, total biaya perbaikan untuk satu rumah mencapai Rp25 juta.

"Jadi dalam perbaikan rumah tidak layak huni ini, Pemkot Balikpapan tidak hanya memberikan bantuan berupa bahan material, namun juga untuk upah pengerjaan bangunan rumah tersebut," terang Rafiudin.

Adapun, dia menuturkan berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini perbaikan rumah tidak layak huni juga mencakup upah pengerjaan.

"Penambahan anggaran upah pengerjaan merupakan usulan dari Wali Kota Balikpapan. Sebab tidak semua warga mampu membayar upah pekerja jika sudah diberikan material, sehingga bagi warga yang tidak mampu bisa memperbaiki rumahnya," pungkasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membangun 3 juta rumah di pedesaan dan perkotaan dalam lima tahun ke depan.

Program ini tidak hanya mencakup pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan atau renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni.

"Kami ingin memberikan pembiayaan bagi rakyat yang belum punya rumah atau memiliki rumah yang tidak layak," kata Hashim dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Hashim, pemerintahan Prabowo nantinya akan mendukung petani dan nelayan dengan menyediakan kredit atau biaya rendah untuk renovasi RTLH. Setiap tahun, Prabowo berencana membiayai pembangunan atau renovasi 20 hingga 30 rumah.

Dengan target pembangunan atau renovasi 70.000 rumah setiap tahun, total yang akan dicapai selama lima tahun adalah sekitar 1,5 hingga 2,25 juta rumah.

Hashim mengungkapkan bahwa program ini muncul berdasarkan data yang menunjukkan bahwa masih ada 10,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah, serta 27 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

"Artinya, ada 37 juta keluarga yang masih menunggu untuk tinggal di rumah layak huni," ujarnya.

Hashim juga menekankan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi nasional.

Ia memperkirakan bahwa program perumahan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 9%, lebih tinggi dari target pemerintahan Prabowo yang sebesar 8%.

Sebelumnya, pemerintah pada tahun 2015 telah menetapkan target pembangunan 1 juta unit rumah setiap tahun, namun tidak berhasil mencapainya.

"Program perumahan ini belum maksimal, kita harus akui," tambah Hashim.

Untuk mendukung program ini, Hashim menyebut bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa perusahaan, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, serta Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Selain itu, pihaknya juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing seperti Housing & Development Board (HBD) dari Singapura, yang akan bertindak sebagai penasihat dalam proyek ini.

Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings dari Singapura, juga akan menjadi konsultan pengembangan perkotaan dan infrastruktur.

Meskipun target ini ambisius, Hashim optimis program ini akan tercapai secara bertahap, terutama di tahun ketiga.

Dia juga menyebut telah bertemu dengan investor asing dari Qatar dan Singapura untuk mendukung program tersebut.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengingatkan bahwa untuk mencapai target 3 juta rumah, permasalahan fundamental seperti bank tanah, BP3 (Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan), dan dana abadi perumahan harus diselesaikan.

"Agak sulit, tapi bukan tidak mungkin," katanya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membangun 3 juta rumah di pedesaan dan perkotaan dalam lima tahun ke depan.

Program ini tidak hanya mencakup pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan atau renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni.

"Kami ingin memberikan pembiayaan bagi rakyat yang belum punya rumah atau memiliki rumah yang tidak layak," kata Hashim dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Hashim, pemerintahan Prabowo nantinya akan mendukung petani dan nelayan dengan menyediakan kredit atau biaya rendah untuk renovasi RTLH. Setiap tahun, Prabowo berencana membiayai pembangunan atau renovasi 20 hingga 30 rumah.

Dengan target pembangunan atau renovasi 70.000 rumah setiap tahun, total yang akan dicapai selama lima tahun adalah sekitar 1,5 hingga 2,25 juta rumah.

Hashim mengungkapkan bahwa program ini muncul berdasarkan data yang menunjukkan bahwa masih ada 10,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah, serta 27 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

"Artinya, ada 37 juta keluarga yang masih menunggu untuk tinggal di rumah layak huni," ujarnya.

Hashim juga menekankan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi nasional.

Ia memperkirakan bahwa program perumahan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 9%, lebih tinggi dari target pemerintahan Prabowo yang sebesar 8%.

Sebelumnya, pemerintah pada tahun 2015 telah menetapkan target pembangunan 1 juta unit rumah setiap tahun, namun tidak berhasil mencapainya.

"Program perumahan ini belum maksimal, kita harus akui," tambah Hashim.

Untuk mendukung program ini, Hashim menyebut bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa perusahaan, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, serta Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Selain itu, pihaknya juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing seperti Housing & Development Board (HBD) dari Singapura, yang akan bertindak sebagai penasihat dalam proyek ini.

Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings dari Singapura, juga akan menjadi konsultan pengembangan perkotaan dan infrastruktur.

Meskipun target ini ambisius, Hashim optimis program ini akan tercapai secara bertahap, terutama di tahun ketiga.

Dia juga menyebut telah bertemu dengan investor asing dari Qatar dan Singapura untuk mendukung program tersebut.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengingatkan bahwa untuk mencapai target 3 juta rumah, permasalahan fundamental seperti bank tanah, BP3 (Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan), dan dana abadi perumahan harus diselesaikan.

"Agak sulit, tapi bukan tidak mungkin," katanya.

Karawang: Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat menargetkan selama 2024 melakukan perbaikan atau bedah rumah 1.904 unit hunian tidak layak huni. Hingga saat ini rumah yang sudah diperbaiki sebanyak 1.860 unit.

"Tahun ini kita menargetkan untuk memperbaiki 1.904 rumah, dan yang sudah dikerjakan sebanyak 1.860 unit rumah," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Karawang Asep Hazar, di Karawang, Minggu, 6 Oktober 2024.

Dilihat dari jumlah rumah tidak layak huni yang telah diperbaiki, maka untuk mencapai target tersebut tersisa 44 unit rumah lagi yang perlu diperbaiki.
Namun, dalam pelaksanaannya di anggaran perubahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Karawang akan melakukan perbaikan 350 rumah tidak layak hun, sehingga hingga akhir tahun nanti perbaikan rumah tidak layak huni melampaui target.

Penambahan jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki pada anggaran perubahan itu karena banyaknya rumah tidak layak huni yang perlu penanganan segera.

Baca juga: Dekat IKN, 342 Rumah Tak Layak Huni Diperbaiki

"Untuk anggaran dalam program perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun ini mencapai Rp89.611 miliar," ungkap dia.

Sedangkan anggaran pembangunan untuk setiap satu unit rumah tidak layak huni mencapai Rp46,9 juta.

Pada Oktober ini, pihaknya mulai melakukan survei terhadap rumah tidak layak huni. Selanjutnya, pada bulan berikutnya baru akan dimulai pembangunannya.

Sementara itu, pada tahun depan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Karawang mengusulkan untuk memperbaiki 2.500 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 30 kecamatan sekitar Karawang.

Asep Hazar menyebutkan bahwa mulai tahun ini pengajuan perbaikan rumah tidak layak huni di Karawang disampaikan melalui aplikasi yang telah disediakan. Hal tersebut akan difasilitasi oleh pemerintah desa.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Barabai: Kondisi rumah tidak layak huni masih menjadi masalah serius di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi yang memprihatinkan, tetapi juga memperlihatkan kebutuhan mendesak akan perhatian pemerintah.

Salah satu upaya yang harus gencar dilakukan adalah program bedah rumah. Program ini dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi keluarga yang menempati rumah-rumah tersebut.

Baca juga: Dekat IKN, 342 Rumah Tak Layak Huni Diperbaiki
Hal ini seperti temuan calon wakil bupati HST, Rosyadi Elmi. Ia melakukan blusukan subuh dan menyerap aspirasi warga.

Rosyadi bertemu dengan warga yang antusias menyampaikan keluhan mereka. Di antaranya program bedah rumah yang masih minim dirasakan oleh warga setempat.

Seorang warga, Suriyansah, menyampaikan keluhannya mengenai kondisi rumahnya yang sudah sangat memprihatinkan, namun belum mendapatkan bantuan program bedah rumah dari pemerintah. Hal yang sama juga disampaikan oleh warga lainnya, Imi, yang berharap agar bantuan bedah rumah bisa benar-benar merata dan menyentuh semua lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Menanggapi keluhan tersebut, Rosyadi mengaku sudah memikirkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa salah satu program unggulannya jika terpilih adalah bedah rumah seribu unit per tahun.

"Bersama calon bupati kita, Bang Rizal (Samsul Rizal), kami sudah memprogramkan bedah rumah seribu unit per tahun. Ini adalah komitmen kami untuk memperbaiki kualitas hidup warga melalui perbaikan tempat tinggal yang layak," kata Rosyadi yang dikutip Kamis 3 Oktober 2024.

Program bedah rumah seribu unit ini diharapkan mampu memberikan solusi nyata terhadap masalah rumah tidak layak huni di HST dan menjadi salah satu langkah signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasangan nomor urut 2 ini didukung sejumlah partai politik. Di antaranya Partai NasDem, Gerindra, Golkar, PAN, PKS dan PDIP.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyebut siap memastikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau biasa dikenal Bedah Rumah yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran dan bebas pungutan dari pihak manapun.

Kementerian PUPR juga meminta masyarakat dan pihak manapun segera melaporkan apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau penyelewengan bantuan perumahan pro rakyat tersebut.

"Kami minta jangan main-main dalam penyaluran Program BSPS untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan perumahan ini. Kami siap tindak tegas siapapun yang melanggar prosedur atau penyelewengan dalam penyaluran bantuan pemerintah ini," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dikutip dari laman resmi, Senin (30/9/2024).

Menurut dia, Program BSPS adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.

Kementerian PUPR, imbuh Iwan, juga meminta masyarakat atau siapa saja yang menemukan adanya penyelewengan bantuan BSPS untuk melaporkan melalui kanal pengaduan yang disediakan pemerintah seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor.

Dalam penyaluran bantuan, Kementerian PUPR juga menerjunkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS untuk mendampingi kelompok masyarakat dalam membangun rumah sesuai dengan syarat rumah sehat.

Sebagai informasi, kanal pengaduan SP4N Lapor adalah sebuah platform nasional yang memfasilitasi pengaduan dan aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik.

Platform ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah.

"Kami siap menindaklanjuti apabila ada pengaduan masyarakat terkait program perumahan. Hal ini juga menjadi salah satu upaya mitigasi kami dalam manajemen risiko Program BSPS," tandasnya.

Iwan melanjutkan, dalam Program BSPS Kementerian PUPR menyalurkan dana senilai Rp 20 juta untuk pembelian bahan bangunan Rp 17,5 juta dan upah tukang Rp 2,5 juta.

Masyarakat penerima bantuan juga harus memiliki keswadayaan maupun semangat untuk memperbaiki rumahnya dan menentukan toko bangunan yang ditunjuk untuk menyediakan bahan material bangunan yang diperlukan dalam proses pembangunan.

"Kami menegaskan bahwa Program BSPS ini tidak ada pungutan biaya oleh pihak manapun. Jadi jangan percaya apabila ada pihak-pihak yang melakukan tekanan ataupun menjanjikan sesuatu misalnya komisi jika ingin mendapatkan Program BSPS," pungkasnya.

Banjarbaru: Banjir telah menjadi masalah yang mengganggu kehidupan warga di sejumlah wilayah di Indonesia selama bertahun-tahun. Termasuk di kawasan Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Perencanaan infrastruktur kota harus selalu memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial untuk menghindari risiko banjir yang terus berulang. Hal ini diyakini menjadi solusi yang lebih berkelanjutan.

"Termasuk pastinya melakukan kajian-kajian dampak lingkungan sosial yang dikeluhkan warga Banjarbaru selama ini termasuk mengatasi soal banjir," kata Bakal Calon Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, Senin 16 September 2024.
Baca juga: Indonesia-Jepang Tukar Informasi Kepemilikan dan Pengelolaan Rusun

Lisa Halaby juga menyoroti peningkatan akses terhadap rumah layak huni. Setiap keluarga harus dapat memiliki tempat tinggal yang layak, yang tidak hanya melindungi dari cuaca ekstrem, tetapi juga mendukung kesehatan dan kesejahteraan mereka sehari-hari.

“Memberikan akses lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak menjadi salah satu prioritas,” ujar Lisa.

Di sisi lain, pembangunan sebuah kota bukan hanya tentang memperkuat infrastruktur fisik, melainkan juga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan ini menjadi fondasi utama bagi kemajuan masyarakat di antaranya melalui pendidikan umum dan agama.

"Dua indikator ini sangat penting dan harus berjalan beriringan dalam membentuk masyarakat yang berkarakter, berwawasan luas, dan memiliki akhlak mulia," jelas Lisa.

Pendidikan yang berkualitas juga harus didukung oleh perlindungan sosial yang kuat, karena kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk mengakses kebutuhan dasar.

Perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan, bantuan langsung tunai, pendidikan gratis, dan bantuan pangan, harus terus diperluas agar masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat menjalani hidup dengan lebih layak.

Termasuk juga peningkatan pelayanan ibu dan anak. Para ibu harus dipastikan mendapatkan perawatan yang optimal, sehingga kehamilan dan persalinan berjalan dengan aman dan sehat.

"Sebagai ibu pasti keinginan mendapatkan akses yang lebih mudah, cepat dan tepat terhadap layanan kesehatan, pendampingan gizi, pemeriksaan rutin, serta program imunisasi," tegas Lisa.

(DHI)

Bali: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Kota (Perkimta) setempat menyiapkan anggaran sebesar Rp2,6 miliar. Anggaran tersebut untuk melakukan perbaikan 135 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"Setiap satu unit rumah yang masuk dalam program ini akan menerima bantuan sebesar Rp20 juta," kata Kepala Dinas Perkimta Kabupaten Buleleng Nyoman Surattini, di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali dikutip dari Antara, Selasa, 3 September 2024.

Menurut dia, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian agar menjadi layak dan aman ditempati oleh masyarakat yang memang membutuhkan.

“Program ini merupakan salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah perumahan yang masih banyak ditemui di wilayah Buleleng,” ujar dia.

Pemkab Buleleng melakukan perbaikan rumah dengan rincian sebanyak 30 rumah tidak layak huni dan lima rumah lainnya yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Meskipun rumah-rumah itu bukan termasuk kategori RTLH, perbaikan tetap diperlukan untuk menangani kerusakan yang terjadi. Untuk perbaikan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,5 juta per unit yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan.

Lebih jauh Surttini memaparkan sasaran program ini adalah masyarakat kurang mampu. Proses rehabilitasi RTLH diawali dengan usulan dari desa, kemudian diverifikasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca juga: 700 Rumah Tak Layak Huni di Papua Barat Daya Diperbaiki

"Selanjutnya data masyarakat yang layak akan dilakukan validasi langsung ke lokasi. Dengan demikian, kami memastikan bantuan ini benar-benar tepat sasaran," jelas dia.

Adapun dalam kurun waktu 2017 hingga 2023, Dinas Perkimta Buleleng mencatat ada sebanyak 12.470 RTLH di sembilan kecamatan. Dari jumlah tersebut, 8.190 RTLH sudah berhasil diperbaiki hingga tahun 2023. Sementara itu masih ada 4.280 unit yang menunggu perbaikan hingga tahun 2024.

Surattini juga mengharapkan kerja sama dari pihak desa dalam menyukseskan program ini karena pemerintahan desa merupakan pemerintahan paling bawah yang mengetahui kondisi masyarakat secara valid.

"Apapun yang kita kerjakan, tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Perkimta. Usulannya harus berasal dari desa dan terinput sesuai dengan sistem perencanaan yang ada di Kabupaten Buleleng. Di setiap desa ada operatornya, dan kami juga sudah memiliki sistem informasi bernama Si Permata. Jadi, tolong diinput di sana agar program ini bisa terealisasi," ungkap dia.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mendukung komitmen Pemerintah untuk mengakselerasi jumlah pasokan rumah layak huni, sehat, dan ramah lingkungan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memacu ketersediaan Rumah Rendah Emisi. Pada 2029, BTN membidik akan membiayai 150.000 Rumah Rendah Emisi.

Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim S Djojohadikusumo mengatakan pihaknya mendukung penuh inisiatif BTN dalam mendorong pembangunan Rumah Rendah Emisi.

Gerakan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan upaya pemerintahan baru untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di desa di seluruh Indonesia setiap tahunnya.

“Membangun Rumah Rendah Emisi akan meningkatkan pasokan rumah layak huni dan berkualitas, sekaligus menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Inisiatif ini juga akan mendorong green economy menjadi lebih terjangkau, karena permintaan akan komponen-komponen ramah lingkungan akan meningkat,” jelas Hashim dalam siaran pers acara peluncuran Pilot Project Rumah Rendah Emisi di Perumahan Mutiara Gading City, Bekasi, Kamis (29/8/2024).

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bangunan rumah dan aktivitas di dalamnya menjadi salah satu penghasil emisi karbon terbesar termasuk dari penggunaan energi, konstruksi, hingga perawatan dan pemeliharaan.

Untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang, lanjut Nixon, BTN berinisiatif memacu ketersediaan Rumah Rendah Emisi.

Menurut Nixon, langkah tersebut juga merupakan wujud komitmen BTN menjawab tantangan perubahan iklim serta mendorong ekosistem perumahan nasional yang berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mendukung komitmen Pemerintah untuk mengakselerasi jumlah pasokan rumah layak huni, sehat, dan ramah lingkungan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memacu ketersediaan Rumah Rendah Emisi. Pada 2029, BTN membidik akan membiayai 150.000 Rumah Rendah Emisi.

Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim S Djojohadikusumo mengatakan pihaknya mendukung penuh inisiatif BTN dalam mendorong pembangunan Rumah Rendah Emisi.

Gerakan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan upaya pemerintahan baru untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di desa di seluruh Indonesia setiap tahunnya.

“Membangun Rumah Rendah Emisi akan meningkatkan pasokan rumah layak huni dan berkualitas, sekaligus menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Inisiatif ini juga akan mendorong green economy menjadi lebih terjangkau, karena permintaan akan komponen-komponen ramah lingkungan akan meningkat,” jelas Hashim dalam siaran pers acara peluncuran Pilot Project Rumah Rendah Emisi di Perumahan Mutiara Gading City, Bekasi, Kamis (29/8/2024).

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bangunan rumah dan aktivitas di dalamnya menjadi salah satu penghasil emisi karbon terbesar termasuk dari penggunaan energi, konstruksi, hingga perawatan dan pemeliharaan.

Untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang, lanjut Nixon, BTN berinisiatif memacu ketersediaan Rumah Rendah Emisi.

Menurut Nixon, langkah tersebut juga merupakan wujud komitmen BTN menjawab tantangan perubahan iklim serta mendorong ekosistem perumahan nasional yang berkelanjutan.

“Tahun ini ada 1.000 Rumah Rendah Emisi yang menggunakan minimal 10 persen material ramah lingkungan. Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30 persen porsi penggunaan material eco friendly pada 2029,” jelas Nixon.

Pada pilot project tersebut, BTN menggunakan material ramah lingkungan berupa floor decking yang mengandung 3,6 kilogram (kg) sampah plastik.

Proyek ini juga akan memakai paving block yang mengandung 2 kg sampah plastik per 1 meter persegi.

Nixon merinci dengan target bertahap hingga 2029 tersebut, akan berkontribusi pada pengurangan lebih dari 1,7 juta kilogram sampah plastik. Selain itu, emisi karbon juga akan ditekan sebesar 2,42 ton CO2. Dampak tersebut, imbuhnya, setara dengan penanaman 110.000 pohon dan 323 hektar penyerapan emisi.

Selain menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, BTN juga menggerakkan para pengembang kategori Rumah Rendah Emisi untuk memastikan beberapa standar. Di antaranya efisien dalam pemakaian energi, air, pengelolaan sampah, hingga pengurangan polusi.

Untuk efisiensi energi, rumah ramah lingkungan tersebut diwajibkan memiliki banyak ventilasi, plafon tinggi, hingga rasio jendela terhadap tembok mencapai 15 sampai 30 persen.

Standar tersebut ditetapkan agar terdapat sirkulasi udara yang baik. Efisiensi air dilakukan melalui penggunaan keran debit kecil, pengolahan sanitasi yang baik, memiliki sumur resapan, hingga penggunaan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Untuk pengolahan sampah, rumah beremisi rendah diwajibkan memiliki bak sampah pilah.

Sementara, untuk menekan polusi, pengembang diminta menanam 1 tanaman penyerap emisi karbon per rumah. Selain itu, pengurangan polusi juga dilakukan dengan menggunakan minimal 10 persen material ramah lingkungan pada dinding dan lantai, hingga memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 10 persen dari total luas kawasan perumahan.

“Kami percaya, hunian layak, sehat dan ramah lingkungan akan meningkatkan kualitas hidup manusia yang tinggal di dalamnya,” ujar Nixon.

Adapun, sejak 1976, BTN telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebanyak 5,2 juta unit baik melalui pembiayaan subsidi, non-subsidi, maupun pembiayaan perumahan syariah.

Dalam rangka mendukung penuh Program Satu Juta Rumah sejak tahun 2015, BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 1,9 juta unit atau setara Rp 403,5 triliun.