Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan bahwa Kementerian PKP mendapatkan tugas untuk menyelesaikan masalah perumahan rakyat Indonesia. Salah satunya dengan mendorong pembangunan 3 juta unit rumah untuk mengentaskan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita diminta untuk menyelesaikan itu secepat-cepatnya. Presiden mengamanatkan kepada Kementerian PKP hadir untuk membangun sekiranya 3 juta rumah setahun yakni 2 juta di desa dan 1 juta di kota-kota,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Menurutnya, Kementerian PKP merupakan salah satu Kementerian yang dilahirkan oleh peristiwa politik di mana seorang Presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia yakni Prabowo Subianto berjanji untuk memperhatikan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman secara lebih mendalam dan secara lebih akurat.
"Tentu peristiwa politik tersebut diikuti oleh peristiwa birokrasi dan sebuah birokrasi baru lahir itu biasa dalam perjalanan berbangsa dan bernegara," ungkap dia.

Fahri Hamzah yang bertindak sebagai inspektur upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda juga mengingatkan bahwa generasi muda Indonesia juga harus memahami tentang arti penting dari rumah yang layak huni untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Baca juga: Mengenal Perumahan Residence

Dia juga mengajak semua pihak untuk membuat refleksi tentang apa yang terjadi tanggal 28 oktober 1928 lalu, di mana Indonesia adalah negara yang sebelumnya tidak ada, bahkan bangsanya pun tidak ada tidak seperti RRC, Turki maupun negara-negara lainnya.

Ada jiwa dan semangat para pemuda ini akan melanjutkan perjalanan terus menerus untuk merangkai kekuatan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kuat.

Sumpah Pemuda ini adalah ikhtiar rakyat untuk merangkai perjalanan yang panjang, bangsa Indonesia. Maka pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 anak-anak muda dari segala penjuru bangsa ini berkumpul untuk mengikat diri bahwa kalau sebuah bangsa mau kuat maka harus bersumpah bahwa kita satu tanah air, kita adalah satu bangsa dan kita adalah satu bahasa.

“Bangsa ini harus menuntaskan segala agenda kebangsaan yang belum selesai termasuk di sektor perumahan. Mari kita kompak, Bersatu, berkordinasi dan dibawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait yang sangat agresif bangsa Indonesia punya mimpi yang begitu cepat untuk mewujudkan banyak hal untuk membangun rumah layak bagi rakyat Indonesia,” ungkap dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Barabai: Kondisi rumah tidak layak huni masih menjadi masalah serius di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi yang memprihatinkan, tetapi juga memperlihatkan kebutuhan mendesak akan perhatian pemerintah.

Salah satu upaya yang harus gencar dilakukan adalah program bedah rumah. Program ini dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi keluarga yang menempati rumah-rumah tersebut.

Baca juga: Dekat IKN, 342 Rumah Tak Layak Huni Diperbaiki
Hal ini seperti temuan calon wakil bupati HST, Rosyadi Elmi. Ia melakukan blusukan subuh dan menyerap aspirasi warga.

Rosyadi bertemu dengan warga yang antusias menyampaikan keluhan mereka. Di antaranya program bedah rumah yang masih minim dirasakan oleh warga setempat.

Seorang warga, Suriyansah, menyampaikan keluhannya mengenai kondisi rumahnya yang sudah sangat memprihatinkan, namun belum mendapatkan bantuan program bedah rumah dari pemerintah. Hal yang sama juga disampaikan oleh warga lainnya, Imi, yang berharap agar bantuan bedah rumah bisa benar-benar merata dan menyentuh semua lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Menanggapi keluhan tersebut, Rosyadi mengaku sudah memikirkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa salah satu program unggulannya jika terpilih adalah bedah rumah seribu unit per tahun.

"Bersama calon bupati kita, Bang Rizal (Samsul Rizal), kami sudah memprogramkan bedah rumah seribu unit per tahun. Ini adalah komitmen kami untuk memperbaiki kualitas hidup warga melalui perbaikan tempat tinggal yang layak," kata Rosyadi yang dikutip Kamis 3 Oktober 2024.

Program bedah rumah seribu unit ini diharapkan mampu memberikan solusi nyata terhadap masalah rumah tidak layak huni di HST dan menjadi salah satu langkah signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasangan nomor urut 2 ini didukung sejumlah partai politik. Di antaranya Partai NasDem, Gerindra, Golkar, PAN, PKS dan PDIP.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Banjarbaru: Banjir telah menjadi masalah yang mengganggu kehidupan warga di sejumlah wilayah di Indonesia selama bertahun-tahun. Termasuk di kawasan Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Perencanaan infrastruktur kota harus selalu memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial untuk menghindari risiko banjir yang terus berulang. Hal ini diyakini menjadi solusi yang lebih berkelanjutan.

"Termasuk pastinya melakukan kajian-kajian dampak lingkungan sosial yang dikeluhkan warga Banjarbaru selama ini termasuk mengatasi soal banjir," kata Bakal Calon Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, Senin 16 September 2024.
Baca juga: Indonesia-Jepang Tukar Informasi Kepemilikan dan Pengelolaan Rusun

Lisa Halaby juga menyoroti peningkatan akses terhadap rumah layak huni. Setiap keluarga harus dapat memiliki tempat tinggal yang layak, yang tidak hanya melindungi dari cuaca ekstrem, tetapi juga mendukung kesehatan dan kesejahteraan mereka sehari-hari.

“Memberikan akses lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak menjadi salah satu prioritas,” ujar Lisa.

Di sisi lain, pembangunan sebuah kota bukan hanya tentang memperkuat infrastruktur fisik, melainkan juga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan ini menjadi fondasi utama bagi kemajuan masyarakat di antaranya melalui pendidikan umum dan agama.

"Dua indikator ini sangat penting dan harus berjalan beriringan dalam membentuk masyarakat yang berkarakter, berwawasan luas, dan memiliki akhlak mulia," jelas Lisa.

Pendidikan yang berkualitas juga harus didukung oleh perlindungan sosial yang kuat, karena kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk mengakses kebutuhan dasar.

Perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan, bantuan langsung tunai, pendidikan gratis, dan bantuan pangan, harus terus diperluas agar masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat menjalani hidup dengan lebih layak.

Termasuk juga peningkatan pelayanan ibu dan anak. Para ibu harus dipastikan mendapatkan perawatan yang optimal, sehingga kehamilan dan persalinan berjalan dengan aman dan sehat.

"Sebagai ibu pasti keinginan mendapatkan akses yang lebih mudah, cepat dan tepat terhadap layanan kesehatan, pendampingan gizi, pemeriksaan rutin, serta program imunisasi," tegas Lisa.

(DHI)

Bali: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Kota (Perkimta) setempat menyiapkan anggaran sebesar Rp2,6 miliar. Anggaran tersebut untuk melakukan perbaikan 135 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"Setiap satu unit rumah yang masuk dalam program ini akan menerima bantuan sebesar Rp20 juta," kata Kepala Dinas Perkimta Kabupaten Buleleng Nyoman Surattini, di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali dikutip dari Antara, Selasa, 3 September 2024.

Menurut dia, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian agar menjadi layak dan aman ditempati oleh masyarakat yang memang membutuhkan.

“Program ini merupakan salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah perumahan yang masih banyak ditemui di wilayah Buleleng,” ujar dia.

Pemkab Buleleng melakukan perbaikan rumah dengan rincian sebanyak 30 rumah tidak layak huni dan lima rumah lainnya yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Meskipun rumah-rumah itu bukan termasuk kategori RTLH, perbaikan tetap diperlukan untuk menangani kerusakan yang terjadi. Untuk perbaikan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,5 juta per unit yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan.

Lebih jauh Surttini memaparkan sasaran program ini adalah masyarakat kurang mampu. Proses rehabilitasi RTLH diawali dengan usulan dari desa, kemudian diverifikasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca juga: 700 Rumah Tak Layak Huni di Papua Barat Daya Diperbaiki

"Selanjutnya data masyarakat yang layak akan dilakukan validasi langsung ke lokasi. Dengan demikian, kami memastikan bantuan ini benar-benar tepat sasaran," jelas dia.

Adapun dalam kurun waktu 2017 hingga 2023, Dinas Perkimta Buleleng mencatat ada sebanyak 12.470 RTLH di sembilan kecamatan. Dari jumlah tersebut, 8.190 RTLH sudah berhasil diperbaiki hingga tahun 2023. Sementara itu masih ada 4.280 unit yang menunggu perbaikan hingga tahun 2024.

Surattini juga mengharapkan kerja sama dari pihak desa dalam menyukseskan program ini karena pemerintahan desa merupakan pemerintahan paling bawah yang mengetahui kondisi masyarakat secara valid.

"Apapun yang kita kerjakan, tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Perkimta. Usulannya harus berasal dari desa dan terinput sesuai dengan sistem perencanaan yang ada di Kabupaten Buleleng. Di setiap desa ada operatornya, dan kami juga sudah memiliki sistem informasi bernama Si Permata. Jadi, tolong diinput di sana agar program ini bisa terealisasi," ungkap dia.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mendukung komitmen Pemerintah untuk mengakselerasi jumlah pasokan rumah layak huni, sehat, dan ramah lingkungan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memacu ketersediaan Rumah Rendah Emisi. Pada 2029, BTN membidik akan membiayai 150.000 Rumah Rendah Emisi.

Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim S Djojohadikusumo mengatakan pihaknya mendukung penuh inisiatif BTN dalam mendorong pembangunan Rumah Rendah Emisi.

Gerakan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan upaya pemerintahan baru untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di desa di seluruh Indonesia setiap tahunnya.

“Membangun Rumah Rendah Emisi akan meningkatkan pasokan rumah layak huni dan berkualitas, sekaligus menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Inisiatif ini juga akan mendorong green economy menjadi lebih terjangkau, karena permintaan akan komponen-komponen ramah lingkungan akan meningkat,” jelas Hashim dalam siaran pers acara peluncuran Pilot Project Rumah Rendah Emisi di Perumahan Mutiara Gading City, Bekasi, Kamis (29/8/2024).

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bangunan rumah dan aktivitas di dalamnya menjadi salah satu penghasil emisi karbon terbesar termasuk dari penggunaan energi, konstruksi, hingga perawatan dan pemeliharaan.

Untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang, lanjut Nixon, BTN berinisiatif memacu ketersediaan Rumah Rendah Emisi.

Menurut Nixon, langkah tersebut juga merupakan wujud komitmen BTN menjawab tantangan perubahan iklim serta mendorong ekosistem perumahan nasional yang berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mendukung komitmen Pemerintah untuk mengakselerasi jumlah pasokan rumah layak huni, sehat, dan ramah lingkungan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memacu ketersediaan Rumah Rendah Emisi. Pada 2029, BTN membidik akan membiayai 150.000 Rumah Rendah Emisi.

Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim S Djojohadikusumo mengatakan pihaknya mendukung penuh inisiatif BTN dalam mendorong pembangunan Rumah Rendah Emisi.

Gerakan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan upaya pemerintahan baru untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di desa di seluruh Indonesia setiap tahunnya.

“Membangun Rumah Rendah Emisi akan meningkatkan pasokan rumah layak huni dan berkualitas, sekaligus menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Inisiatif ini juga akan mendorong green economy menjadi lebih terjangkau, karena permintaan akan komponen-komponen ramah lingkungan akan meningkat,” jelas Hashim dalam siaran pers acara peluncuran Pilot Project Rumah Rendah Emisi di Perumahan Mutiara Gading City, Bekasi, Kamis (29/8/2024).

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bangunan rumah dan aktivitas di dalamnya menjadi salah satu penghasil emisi karbon terbesar termasuk dari penggunaan energi, konstruksi, hingga perawatan dan pemeliharaan.

Untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang, lanjut Nixon, BTN berinisiatif memacu ketersediaan Rumah Rendah Emisi.

Menurut Nixon, langkah tersebut juga merupakan wujud komitmen BTN menjawab tantangan perubahan iklim serta mendorong ekosistem perumahan nasional yang berkelanjutan.

“Tahun ini ada 1.000 Rumah Rendah Emisi yang menggunakan minimal 10 persen material ramah lingkungan. Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30 persen porsi penggunaan material eco friendly pada 2029,” jelas Nixon.

Pada pilot project tersebut, BTN menggunakan material ramah lingkungan berupa floor decking yang mengandung 3,6 kilogram (kg) sampah plastik.

Proyek ini juga akan memakai paving block yang mengandung 2 kg sampah plastik per 1 meter persegi.

Nixon merinci dengan target bertahap hingga 2029 tersebut, akan berkontribusi pada pengurangan lebih dari 1,7 juta kilogram sampah plastik. Selain itu, emisi karbon juga akan ditekan sebesar 2,42 ton CO2. Dampak tersebut, imbuhnya, setara dengan penanaman 110.000 pohon dan 323 hektar penyerapan emisi.

Selain menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, BTN juga menggerakkan para pengembang kategori Rumah Rendah Emisi untuk memastikan beberapa standar. Di antaranya efisien dalam pemakaian energi, air, pengelolaan sampah, hingga pengurangan polusi.

Untuk efisiensi energi, rumah ramah lingkungan tersebut diwajibkan memiliki banyak ventilasi, plafon tinggi, hingga rasio jendela terhadap tembok mencapai 15 sampai 30 persen.

Standar tersebut ditetapkan agar terdapat sirkulasi udara yang baik. Efisiensi air dilakukan melalui penggunaan keran debit kecil, pengolahan sanitasi yang baik, memiliki sumur resapan, hingga penggunaan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Untuk pengolahan sampah, rumah beremisi rendah diwajibkan memiliki bak sampah pilah.

Sementara, untuk menekan polusi, pengembang diminta menanam 1 tanaman penyerap emisi karbon per rumah. Selain itu, pengurangan polusi juga dilakukan dengan menggunakan minimal 10 persen material ramah lingkungan pada dinding dan lantai, hingga memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 10 persen dari total luas kawasan perumahan.

“Kami percaya, hunian layak, sehat dan ramah lingkungan akan meningkatkan kualitas hidup manusia yang tinggal di dalamnya,” ujar Nixon.

Adapun, sejak 1976, BTN telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebanyak 5,2 juta unit baik melalui pembiayaan subsidi, non-subsidi, maupun pembiayaan perumahan syariah.

Dalam rangka mendukung penuh Program Satu Juta Rumah sejak tahun 2015, BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 1,9 juta unit atau setara Rp 403,5 triliun.

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam rangka mewujudkan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Tantangan mewujudkan pembangunan rumah terjangkau dan layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan berbagai gambaran serta situasi dan tantangan, menurut saya ke depan ini menuntut inovasi teknologi," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam seminar daring di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Iwan mengatakan bahwa beberapa penghargaan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) yang diperoleh Direktorat Jenderal Perumahan bagian dari upaya untuk melakukan terobosan-terobosan bagaimana menciptakan teknologi untuk rumah.
"Kalau saya menganut prinsip itu BMW (biaya, mutu, dan waktu), bagaimana biaya yang dihasilkan itu sebisa semurah mungkin baik di material bangunan, struktur, metode konstruksi harus terus kita inovasi dengan menggunakan bahan-bahan seperti bahan yang tidak termanfaatkan, prinsip lean construction, dan sebagainya. Jadi kalau ada rekor misalnya bangunan tercepat sebenarnya itu berupaya melakukan efisiensi terhadap waktu," kata dia.

Kemudian terkait dengan mutu, pembangunan rumah sekalipun dengan bantuan rumah MBR, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan sebagainya apalagi ada intervensi dari pemerintah harus dipastikan keandalannya.

"Karena itu ada dua hal prinsip yang saya tekankan mulai akhir-akhir ini, yakni rumah yang dibangun di seluruh wilayah Indonesia dengan mekanisme apa pun, saat ini keputusan menterinya (kepmen) sedang kami buat, harus menganut prinsip yang pertama andal terutama dari aspek ketahanan gempa dan kedua memasukkan aspek green atau ramah lingkungan," jelas Iwan.

Baca juga: Kementerian PUPR Sebut Banyak Rumah Subsidi Kosong dan Tidak Tepat Sasaran

Lalu mengenai waktu, bagaimana untuk bisa melakukan konstruksi lebih cepat. Lebih cepat ini berpengaruh terhadap fungsi biaya dan lebih cepat untuk dapat dihasilkan.

"Ini menjadi tantangan kita untuk terus memajukan teknologi ini dengan tujuan utamanya adalah menghasilkan biaya yang lebih murah, mutu yang lebih baik, dan waktu lebih cepat. Ini tantangan tiga juta rumah ke depan akan bisa kita jawab apabila salah satu inovasi ini bisa kita lakukan, yakni inovasi teknologi," ungkap dia.

Kementerian PUPR menggelar Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) XVI Tahun 2024 sekaligus mengenang jasa Bung Hatta atas berbagai pemikiran dan semangat untuk perumahan bagi masyarakat Indonesia.

Tema yang diangkat dalam Hapernas XVI ini adalah “Digitalisasi Perumahan” sebagai bentuk penerapan teknologi digital pada sektor perumahan, guna meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dalam manajemen dan pengelolaan properti perumahan serta dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan penerapan teknologi digital penting untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan properti perumahan.

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat. Selain teknologi rumah tahan gempa, pemerintah juga ingin teknologi digital di gunakan untuk memantau kegiatan pembangunan ataupun memantau rumah yang ditempati.

Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) diperingati setiap tanggal 25 Agustus menjadi momentum bagi segenap pemangku kepentingan untuk saling sinergi dalam pembangunan dan penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia.

Semangat Hapernas terinspirasi dari pesan Bung Hatta dalam Kongres Perumahan Rakyat Sehat Tahun 1950, “Cita-cita untuk terselenggaranya kebutuhan perumahan rakyat bukan mustahil apabila kita sungguh-sungguh mau dengan penuh kepercayaan, semua pasti bisa!” katanya lagi.

(KIE)

Jakarta -

Kelas menengah di Indonesia kesulitan mendapatkan rumah layak huni. Hal itu terungkap dalam Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) seri Analisis Makroekonomi Indonesia Economic Outlook triwulan III-2024.

Peneliti LPEM UI Teuku Riefky mengatakan pihaknya mengukur tingkat kesejahteraan kelas menengah dan calon kelas menengah di Indonesia berdasarkan 3 aspek nonmoneter yakni akses ke air minum, sanitasi dan tempat tinggal. Hasilnya kualitas akses air minum dan sanitasi cenderung membaik selama 2014-2023, namun kedua kelompok itu masih meghadapi isu serius terkait kualitas tempat tinggal.

"Walaupun kondisi hidupnya membaik untuk aspek air minum dan sanitasi, kedua kelompok ini masih menghadapi isu serius terkait kualitas tempat tinggal," kata Riefky dalam laporan terbaru LPEM UI, dikutip Jumat (9/8/2024).

Sebagai catatan, LPEM mengambil standar kelayakhunian rumah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengenai tempat tinggal dengan kualitas atap, tembok atau lantai yang buruk.

Mengacu pada standar itu, tercatat sebanyak 40,8% kelas menengah masih memiliki kualitas tempat tinggal yang buruk di 2014. Dalam waktu 10 tahun, kondisi itu tak banyak berubah karena pada 2023 jumlah kelas menengah yang tinggal di rumah tak layak masih berada di level 39,9%.

Keadaan yang lebih buruk dialami kelompok calon kelas menengah. LPEM UI mencatat 52,7% penduduk calon kelas menengah memiliki tempat tinggal yang buruk di 2023, meningkat dari 51,5% di 2014.

"Secara garis besar, calon kelas menengah dan kelas menengah tidak mengalami peningkatan kesejahteraan secara signifikan dari segi nonmoneter. Saat ini sekitar 48,7% kelas menengah tidak memiliki kualitas yang baik paling tidak di salah satu aspek nonmoneter, naik sedikit dari 48,4% dibandingkan satu dekade lalu," bebernya.

Meskipun tidak masuk golongan miskin atau rentan, hal itu membuktikan bahwa kelas menengah dan calon kelas menengah bukan berarti berkecukupan dalam dimensi kesejahteraan. Kombinasi kualitas hidup yang buruk ini dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting.

Menurutnya, kebijakan harus berfokus pada peningkatan akses terhadap perumahan yang terjangkau melalui subsidi, pinjaman berbunga rendah dan pengembangan proyek-proyek perumahan yang terjangkau. Selain itu, aspek kualitas hidup lainnya seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi harus berjalan seiring dengan perbaikan kondisi perumahan.

Sebelumnya, kondisi daya beli dan kesejahteraan kelas menengah di Indonesia mendapatkan sorotan. Sejumlah ekonom termasuk dari LPEM UI memperkirakan jumlah kelas menengah di Indonesia terus mengalami penyusutan.

Pada 2023, kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 52 juta jiwa dan mewakili 18,8% dari total populasi. Penduduk kelas menengah telah turun hingga 8,5 juta jiwa dari 2018-2023.

(aid/rrd)

REPUBLIKA.CO.ID, MAUK -- Jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di rumah tak layak huni masih tergolong tinggi. Berdasarkan Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 36,85 persen atau lebih dari sepertiga rumah tangga menetap di rumah tak layak huni. Kondisi tersebut kembali mendorong PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) melalui Medco Foundation, bergerak membantu warga Desa Marga Mulya, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang dengan menyediakan rumah layak huni.

Mengawali bulan Agustus yang penuh dengan semangat kemerdekaan jelang perayaan HUT RI ke-79, Medco Foundation bersama dengan Habitat for Humanity Indonesia melalui program Medco Volunteering Day, mengajak pekerja dari seluruh anak perusahaan MedcoEnergi untuk menebar semangat berbagi dengan bersama-sama membangun 29 unit rumah permanen, selain memberikan layanan kesehatan dan makanan bergizi gratis kepada warga di sana. Sebanyak 120 pekerja bergotong-royong membantu warga sekitar membangun rumah layak huni untuk mereka. Rumah layak huni ini diharapkan menjadi “gerbang” awal bagi banyak keluarga di sana untuk bangkit dan terus maju dalam kehidupannya.

“Kami di MedcoEnergi percaya apa yang kami lakukan harus bisa memberikan dampak kepada masyarakat, termasuk kepada warga yang tinggal di Mauk, Tangerang. Pembangunan 29 rumah layak huni ini juga selaras dengan nilai yang ditanamkan oleh pendiri MedcoEnergi, almarhum Bapak Arifin Panigoro, yang semasa hidupnya menekankan pentingnya memiliki semangat berbagi kepada semua orang. Dengan demikian, apabila kemajuan MedcoEnergi semakin pesat, maka semangat berbagi dari seluruh pekerja juga harus semakin tinggi,” kata Komisaris Utama MedcoEnergi Yani Panigoro yang turut hadir di Mauk dan ikut membantu pembangunan rumah, beberapa waktu lalu.

Di tempat yang sama, Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia Susanto mengapresiasi inisiatif yang ditunjukkan oleh para pekerja MedcoEnergi untuk membantu warga di Mauk, Tangerang. “Meski terletak tak jauh dari Jakarta, banyak warga di sini yang hidup dengan penghasilan rendah, sehingga sulit bagi mereka dan keluarga untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Tentu saja, ketiadaan tempat tinggal layak huni ini menghambat mereka untuk menjalankan keseharian dengan aman dan sehat, misalnya anak-anak yang tidak dapat belajar dengan baik saat rumah mereka tidak layak huni. Untuk itu, kehadiran rekan-rekan dari MedcoEnergi untuk membangun rumah sangat berarti bagi mereka,” ujar Susanto.

Program pembangunan rumah layak huni di Mauk oleh Medco Foundation dimulai sejak tahun 2023 dengan membangun 10 unit rumah. Dengan demikian, total rumah layak huni yang sudah dibangun di Mauk hingga tahun 2024 adalah 39 unit. Ke-39 rumah ini merupakan donasi dari manajemen dan berbagai unit bisnis MedcoEnergi, yang terdiri dari manajemen MedcoEnergi 9 rumah; Pekerja MedcoEnergi 11 rumah, Medco Energi Internasional 9 rumah; Amman Mineral Nusa Tenggara 5 rumah; Yayasan Pendidikan Avicenna Prestasi 2 rumah; serta sisanya berasal dari Medco Power Indonesia, Api Meta Graha, Satria Raksa Buminusa & Mitra Energi Gas Sumatra masing-masing 1 rumah. Program ini juga telah membantu 167 warga Mauk yang tinggal di rumah tidak layak huni. Pembangunan 29 unit rumah layak huni pada bulan Agustus ini merupakan fase kedua, setelah sebelumnya pekerja MedcoEnergi membangun pembangunan struktur utama rumah pada fase pertama, 8 Juni 2024.

Kosim (39 tahun), warga Desa Marga Mulya, Mauk, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan rumah layak huni dari Medco Foundation. Kondisi rumah Kosim saat ini memang mengkhawatirkan. Selain struktur bangunan sudah lapuk dimakan rayap sehingga rentan rubuh, fasilitas MCK pun tidak memadai.

’’Kami sekeluarga berharap agar rumah kami dapat ditinggali dengan aman dan sehat, termasuk punya ruang MCK sendiri. Dengan adanya rumah yang kuat dan layak huni, saya jadi tidak was-was lagi kalau harus bekerja meninggalkan istri dan orangtua di rumah,” ujar Kosim yang sehari-hari bekerja sebagai buruh lepas harian dengan penghasilan bulanan yang tidak tetap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Memiliki hunian impian tentu menjadi dambaan setiap orang. Namun, banyak kendala yang dihadapi.

Dari sisi regulator, Pemerintah terus mendorong pengembang untuk membangun lebih banyak hunian vertikal atau rumah susun (rusun).

Kebijakan ini dinilai sebagai solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni disamping adanya keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.

Sedangkan dari sisi masyarakat, mereka kesulitan mendapatkan rumah karena harganya yang semakin melambung tinggi.

Kendati demikian, hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah rumah susun ataupun apartemen yang paling diincar masyarakat ketimbang rumah tapak?

Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya pun menjawabnya kepada Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

"Sebenarnya orang lebih suka rumah tapak," tegas Bambang.

Namun sayangnya, harga rumah tapak yang berada di dalam kota atau lokasi strategis sangatlah mahal atau tak dapat dijangkau beberapa masyarakat.

Oleh karenanya, beberapa golongan masyarakat memilih tinggal di apartemen atau rusun lantaran harganya lebih dapat dijangkau.

Bambang membeberkan, misalnya ada salah satu calon pembeli dengan budget Rp 500 juta.

Jika dirinya membeli rumah tapak, maka akan mendapatkan lokasi yang jauh dari tempat kerja karena berada di pinggiran.

"Sedangkan dengan budget yang sama sudah bisa dapat apartemen Transit Oriented Deevlopment (TOD) di area strategis dengan akses transportasi yang mumpuni," tandas Bambang.

KUDUS - Demi meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat, PT Djarum melanjutkan program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dengan merenovasi dan membangun 80 hunian yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Total anggaran yang dikucurkan untuk program ini mencapai Rp4 miliar.

Para penerima bantuan RSLH kali ini tersebar di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus . Terdiri dari 9 rumah di Kecamatan Bae, 5 rumah di Kecamatan Dawe, 9 rumah di Kecamatan Gebog, 5 rumah di Kecamatan Jati, 11 rumah di Kecamatan Jekulo, 11 rumah di Kecamatan Kaliwungu, 4 rumah di Kecamatan Kudus, 7 rumah di Kecamatan Mejobo, serta 19 rumah di Kecamatan Undaaan.

Seremoni serah terima simbolis dari PT Djarum kepada para penerima bantuan RSLH diselenggarakan pada Rabu (10/7), bertempat di Pendopo Kudus. Acara ini turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie, jajaran pemerintah kabupaten bersama dinas terkait, serta perwakilan dari kecamatan dan desa setempat.

Salah satu penerima bantuan dari program RLSH, yakni Musni dari Desa Bulucangkring, Kecamatan Jekulo. Perempuan yang hidup sebatang kara dan bekerja serabutan di kios Pasar Bareng, Kudus ini mengucap syukur karena mendapat tempat tinggal layak setelah rumah lamanya roboh karena hujan dan angin. Usai pembangunan ulang oleh PT Djarum, kini hunian Musni menjadi lebih kokoh, aman, sehat, dan nyaman.

?Rumah saya awalnya cuma terbuat dari bambu yang keropos, lalu roboh. Saya berdoa agar ada pihak yang masih peduli dengan rakyat kecil. Alhamdulillah saya mendapat bantuan dari PT Djarum sehingga saya punya rumah yang layak untuk hari tua saya. Sekarang saya bisa beristirahat dan melanjutkan hidup dengan lebih baik,? ucap Musni.

Pj Bupati Kudus, Muhamad Hasan Chabibie mengapresiasi langkah nyata dan kepedulian dari PT Djarum. Menurutnya, dengan program ini akan semakin banyak masyarakat yang lebih sehat dan produktif karena menempati hunian yang layak bersama keluarga.

Ia juga berharap program RSLH ini berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan tepat sasaran sehingga semakin banyak masyarakat dengan penghasilan rendah dapat merasakan hunian yang aman, sehat, dan nyaman.

?Kepada PT Djarum, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas inisiatif, kepedulian, dan uluran tangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Rumah layak huni merupakan salah satu elemen mendasar bagi warga dalam menjaga kualitas hidupnya. Semoga dengan bantuan ini, tingkat kesejahteraan para penerima bantuan menjadi semakin baik,? kata Muhamad Hasan Chabibie di acara seremoni Serah Terima Simbolis Rumah Sederhana Layak Huni, Rabu (10/7).

Dalam kesempatan yang sama, Deputy General Manager Community Development PT Djarum, Achmad Budiharto mengatakan, program RSLH tak lain bertujuan untuk membantu masyarakat di Kabupaten Kudus dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.

Ia menjelaskan, PT Djarum berkolaborasi dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus guna membantu masyarakat dengan penghasilan rendah agar memiliki hunian yang lebih aman, sehat, dan nyaman.

?Berdasarkan data PKPLH, saat ini ada sekitar enam ribuan rumah tinggal yang tidak layak huni di Kabupaten Kudus. Maka kami melihat program Rumah Sederhana Layak Huni ini harus terus dilanjutkan untuk membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Untuk semester pertama ini total ada 80 rumah, sementara pada semester kedua nanti kami menargetkan 100 rumah lagi,? ucap Budiharto.

Untuk membiayai renovasi maupun pembangunan ulang 80 rumah tersebut, PT Djarum total mengucurkan anggaran tidak kurang dari Rp4 miliar. Dengan alokasi biaya masing-masing rumah berkisar Rp50 juta hingga Rp55 juta. PT Djarum juga menerapkan total intervensi sehingga penerima bantuan tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali untuk proses pembangunan, mengingat kondisi ekonomi mereka yang terbatas.

Selain PT Djarum, bantuan RSLH tahun 2024 ini juga berasal dari Kopi Tubruk Gadjah dan Polytron. Adapun rinciannya yaitu sebanyak 68 rumah dari PT Djarum, 2 rumah dari Polytron (PT Hartono Istana Teknologi), dan 10 rumah dari Kopi Tubruk Gadjah (PT Sumber Kopi Prima).

Sebelum program RSLH terhadap 80 rumah kali ini, tercatat PT Djarum lebih dulu telah melakukan renovasi atau membangun ulang sebanyak 70 rumah di berbagai kabupaten di Jawa Tengah. Perdana dilakukan pada tahun 2022, program ini telah menyasar empat kabupaten yaitu Pemalang (10 rumah), Kudus (10 rumah), Rembang (5 rumah), Demak (10 rumah). Kemudian pada 2023 di tiga kabupaten yaitu di Kudus (25 rumah), Grobogan (5 rumah), dan Blora (5 rumah).

Budiharto menambahkan sebuah hunian nantinya akan disebut sebagai rumah sederhana layak huni setelah memenuhi tiga persyaratan dasar yakni ?Aman, Sehat, dan Nyaman? Pertama, ?Aman? artinya rumah sederhana layak huni harus aman secara pondasi dan konstruksi. Dengan pilihan material terbaik, bangunan ini dapat bertahan dalam kurun waktu minimal 10 tahun sehingga dapat menjadi tempat bernaung yang aman bagi seluruh keluarga.

Kedua, ?Sehat? dari sisi kesehatan, rumah sederhana layak huni juga harus memiliki pencahayaan alami yang cukup, sirkulasi udara yang baik, serta sanitasi yang baik pula. ?Setelah ?Aman? dan ?Sehat?, kami berharap para penghuninya akan merasa ?Nyaman?, kemudian dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan membuahkan perbaikan ekonomi bagi keluarga tersebut,? pungkas Budiharto.